CIREBON, Eranasional.com- Viral di media sosial (medsos) aksi warga menggerebek seorang perawat pria dan bidan diduga berbuat mesum di Puskesmas. Kasus ini tengah ditangani pihak aparat kepolisian.

Dari informasi yang diperoleh, aksi mesum ini terjadi di Puskesmas Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin (31/10/2022) malam. Hal tersebut dibenarkan Kepala Puskesmas Kaliwedi, Kapit Budiyanto.

Ia mengungkapkan, penggerebekan itu dilakukan oleh sejumlah warga. Meskipun begitu, pihaknya belum bisa memastikan perbuatan cabul yang diduga oleh sepasang bidan dan perawat pria itu.

“Iya betul, kejadian (penggerebekan) itu hari Senin malam Selasa. Tapi untuk perbuatan mesumnya kami belum bisa menyimpulkan,” kata Kapit Budiyanto, Rabu (2/11/2022).

Kapit menambahkan, bidan dan perawat pria yang digerebek warga itu statusnya sebagai tenaga honorer. Keduanya telah bekerja beberapa tahun di Puskesmas Kaliwedi.

“Kalau yang perempuan itu sudah bekerja selama 3 tahun. Sementara yang laki-lakinya itu sekitar (masa kerja) enam tahun,” kata Kapit.

Kapit mengungkapkan, untuk sementara waktu, keduanya dinonaktifkan sebagai tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Kaliwedi sambil menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian.

“Untuk sementara ini kita non-aktifkan dulu sambil menunggu hasil pemeriksaan,” ujar Kapit.

CIREBON – Dinas Sosial Kabupaten Cirebon berencana akan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu dilakukan karena meningkatnya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Cirebon yang mencapai 70 persen 1.653.192 jiwa dari jumlah total penduduk di daerah tersebut, yakni 2,2 juta jiwa.

Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, belum lama ini pihaknya telah menerima surat terbaru dari Kementrian Sosial per tanggal 18 September lalu, yang menunjukan perkembangan data kemiskinan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya harus melakukan verval data, dalam kurun waktu selama dua bulan. Terlebih, kata dia, data yang telah dirilis Kemensos dalam bentuk surat maupun SK, merupakan data valid.

Oleh karena itu, Iis meminta pemerintah daerah melalui APBD agar lebih memihak terhadap kesejahteraan rakyat. Dinas Sosial, kata dia, hanya diberikan slot anggaran senilai Rp 5 milyar dibawah dinas non tekhnis yang mencapai angka Rp 8 milyar.

Masing-masing pihak terkait pun, lanjut Iis, Sekda, BKAD, dan Bappelitbangda sudah merapatkan hal itu. Namun sayangnya, anggaran tahun ini sudah ditetapkan melalui rapat paripurna di DPRD dan anggaran untuk verval tidak termasuk didalamnya.

“Untuk melakukan verval data diperlukan anggaran tidak kurang dari 3 milyar. Ya silahkan fikirkan darimana uangnya,” ujar Iis, Selasa (5/10/2021).

Iis menjelaskan, peningkatan angka kemiskinan tersebut terjadi selama berlangsungnya pandemi covid-19. 31 Agustus lalu, lanjut Iis, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos di angka 1.583.016 jiwa yang terdiri dari jumlah rumah tangga sebanyak 417.401, penerima program BPNT 182.839, dan PKH sebanyak 99.728.

Sedangkan, untuk penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 1.635.565 jiwa, yang terdiri dari DTKS BPJS sebanyak 820.218 dan non-DTKS sebanyak 136.262 jiwa.

Namun, tambah Iis, untuk penerima bantuan non-DTKS akan di verval. “Kalau terbukti maka akan di coret, kalau diakomodir sisa kuota ada 107.084 jiwa. Tapi kami menerima kabar BPJS di nonaktifkan jumlahnya 114.850 jiwa. Bisa saja karena NIK tidak valid, meninggal atau pindah. Maka kami akan melakukan verval untuk 251.112 jiwa,” pungkasnya. (Joni)