Rumor yang berembus sejak Senin (2/11/2026) malam itu langsung menjadi perbincangan hangat. Bukan perkara biasa, kabar tersebut menyeret nama para jenderal di institusi kepolisian. Jika benar terjadi, tentu menjadi salah satu peristiwa serius yang menyita perhatian publik.

Namun, di tengah ramainya informasi yang beredar, muncul satu pertanyaan besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi di internal Polri?

Mabes Polri sejauh ini belum memberikan penjelasan gamblang. Kabar penangkapan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, sementara bantahan tegas juga belum disampaikan.

Situasi semakin mengundang rasa penasaran setelah Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang terbilang tidak biasa ketika ditanya wartawan.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Isir mengaku memahami kegaduhan yang berkembang di kalangan jurnalis.

“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan singkat tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Isir tampak mengetahui isu yang tengah ramai diperbincangkan, tetapi belum mengungkap secara terbuka informasi yang sebenarnya.

Bukannya menjawab secara detail, ia justru meminta awak media bersabar menunggu waktu pengumuman.

“Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” katanya.

Jawaban tersebut sontak membuat rasa penasaran semakin besar. Apa yang dimaksud dengan ‘ada saatnya’? Apakah Polri sedang menyiapkan pengumuman penting atau ada sesuatu yang masih dalam proses penanganan internal?

Brimob Disebut Menggeruduk ke Mabes Polri

Bukan hanya kabar penangkapan para jenderal yang menjadi sorotan. Informasi mengenai pergerakan personel Brimob ke kawasan Mabes Polri juga ikut memperkeruh suasana.

Sejumlah wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kedatangan personel bersenjata dan memiliki kemampuan khusus tersebut disebut tidak seperti aktivitas pengamanan pada umumnya. Situasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya operasi tertentu di lingkungan internal kepolisian.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan kedatangan personel Brimob tersebut. Belum diketahui pula apakah pergerakan itu memiliki kaitan dengan rumor pengamanan sejumlah jenderal.

Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Disebut

Di tengah belum adanya penjelasan resmi, spekulasi mengenai perkara yang diduga menyeret para jenderal mulai bermunculan.

Sejumlah informasi liar mengaitkan rumor tersebut dengan dugaan kasus penyadapan. Ada pula isu yang menyeret praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih sebatas rumor dan belum terverifikasi. Belum ada pernyataan resmi yang memastikan perkara apa yang sebenarnya sedang ditangani.

Identitas para jenderal yang disebut-sebut diamankan, jumlah personel, hingga lokasi penahanan juga masih menjadi tanda tanya.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri. Sebab, ketika kabar sebesar ini sudah telanjur menjadi konsumsi publik, jawaban yang ditunggu bukan sekadar meminta semua pihak bersabar.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diamankan, apa kasusnya, dan benarkah ada operasi internal di tubuh Polri?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan kebenaran rumor penangkapan sejumlah jenderal tersebut. (FY)

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Johnny Edison Isir yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri memperkenalkan diri sekaligus menyapa para wartawan yang mengikuti kegiatan retret.

Dengan suasana hangat dan penuh keakraban, peraih Adhimakayasa Akpol 1996 ini berdiskusi langsung dengan insan pers mengenai peran strategis media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kadiv Humas Polri mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan para wartawan dalam membangun narasi publik serta mengedukasi masyarakat melalui karya-karya jurnalistik yang konstruktif.

“Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari amanat konstitusi dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.

“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Meski demikian, Kadiv Humas Polri mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

“Namun kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers dalam menjaga ruang publik yang sehat, informatif, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.

Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelasnya.

Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.

Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

“Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.

Diketahui pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Merujuk pada Sprin tersebut, tim itu terdiri dari 52 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.

Sigit selaku Kapolri Sigit Prabowo bertugas sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat dalam tim tersebut.

Sementara untuk wakilnya yakni Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak dan Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah tanggung jawab dan akuntabilitas, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Senin (22/9).

Disampaikan Trunoyudo, Sprin itu merupakan tindak lanjut dari Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan transformasi institusi sesuai dengan harapan masyarakat.

“Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi masyarakat guna mencapai proses dan tujuan percepatan transformasi Polri sesuai dengan harapan,” tuturnya.

“Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategi (Grand Strategy Polri 2025 -2045)” sambungnya

Kapolda NTT, Irjen. Rudi Darmoko, menyampaikan bahwa kekuatan tambahan tersebut sudah diberangkatkan sejak pagi dan tengah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak.

“Saat ini kami masih terus menerjunkan anggota kami di lapangan. Selain itu, kami juga mengirimkan bantuan personel tambahan atau BKO dari Polda, di luar kekuatan yang sudah dikerahkan oleh Polres Nagekeo, Polres Ende, dan polres-polres sekitarnya,” jelas Irjen Rudi.

Selain penguatan personel, Polda NTT juga menurunkan tim dengan anjing pelacak untuk mempercepat proses pencarian korban. Hal ini dilakukan karena hingga kini masih ada tiga korban yang belum ditemukan.

“Kami juga akan menurunkan tim dengan anjing pelacak, mengingat masih ada tiga korban yang belum ditemukan. Kami berharap besok anjing pelacak tersebut sudah tiba di sini sehingga bisa segera digunakan untuk membantu proses pencarian,” ungkapnya.

Kapolda menegaskan bahwa Polri akan terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi membantu masyarakat terdampak, baik dalam proses pencarian korban maupun pemulihan kondisi pascabencana.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, dengan segala sumber daya yang ada, untuk membantu pencarian korban dan pemulihan pascabencana,” pungkas Irjen Rudi.

Kakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Edy Murbowo, mengatakan bencana yang terjadi pada Minggu lalu ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta 5 orang luka berat dan 10 orang luka ringan.

“Sementara itu, sebanyak 37 kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan. Selain permukiman, bencana juga merusak 66 bidang lahan sawah dan kebun, 16 ruas jalan, 6 jembatan, 5 titik irigasi, serta memutus jaringan listrik dan air bersih,” ujar Irjen Pol. Edy dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/09/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan untuk meringankan beban masyarakat, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dua jalur transportasi.

“Pertama, bantuan diberangkatkan dengan Pesawat Polri CN295 berupa 1.008 paket makanan siap saji, 100 kasur busa, 154 selimut, 50 unit lampu solar cell, serta 5 unit genset berkapasitas 20 Kva. Bantuan ini nantinya akan diserahkan ke Polda NTT untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak,” ucap Irjen Pol. Edy.

Kedua, kata Irjen Pol. Edy, bantuan juga diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KP. IBIS – 6001 yang bertolak dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo, menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, pada Senin (15/9/2025) pukul 17.00 WITA. Adapun bantuan yang dibawa melalui jalur laut terdiri dari:

– 4 unit genset berkapasitas 10.000 watt

– 1 unit genset berkapasitas 9.000 watt

– 150 kardus air mineral

– 500 meter kabel listrik

– 50 buah lampu penerangan

Selain logistik dan sarana listrik darurat, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk mendukung kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana. Rencana kebutuhan tersebut meliputi:

1. Cetrizin – 1000 tablet (Alergi)

2. Methylprednisolon – 1000 tablet (Radang)

3. Trifamol – 1000 tablet (Demam)

4. Asam Mefenamat – 1000 tablet (Anti Nyeri)

5. Amoksicilin 500 mg – 1000 tablet (Antibiotik)

6. Ambroxol – 1000 tablet (Batuk)

7. Lodecon – 1000 tablet (Batuk Pilek)

8. Antasida – 1000 tablet (Maag)

9. Cimexol – 1000 tablet (Maag)

10. Lodia – 1000 tablet (Diare)

11. Colidium – 1000 tablet (Diare)

12. Alkohol 1 L – 5 botol

13. Betadin 1 L – 5 botol

14. Kassa 40 x 80 – 5 roll

15. Masker – 50 box

16. Minor Set – 2 set

17. Gentamicin Salf Kulit – 100 tube

Masih dikesempatan yang sama Irjen. Pol. Edy Murbowo, menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.

“Mudah-mudahan apa yang Polri bawa ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami juga memastikan anggota Polri yang terdampak mendapatkan bantuan agar bisa kembali bertugas dengan baik melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Edy Murbowo.

Ia menambahkan, bantuan yang dikirimkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mendesak warga, khususnya akses listrik, air bersih, logistik harian, serta layanan kesehatan darurat.

“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan menjadi implementasi dari tagline Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen hadir di tengah kesulitan rakyat,” pungkasnya. []

Hal itu direspon oleh Iwan Setiawan sebagai Direktur Indonesia Political Review mengatakan kalaupun ada pergantian Kapolri dalam waktu dekat, menurut dia kedua tokoh ini cukup ideal.

“Punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Namun, siapa yang akan diajukan ke DPR untuk diuji kelayakan, itu hak prerogatif Presiden,” ujar Iwan saat di hubungi Eranasional di Jakarta, Kamis (10/09/2025).

Dia menambahkan Presiden Prabowo pasti akan memilih siapa yang sekiranya paling loyal dan paling bisa dipercaya olehnya.

Alasannya, lanjut kata Iwan, karena posisi Kapolri ini adalah termasuk posisi paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, menurut dia, tidak mungkin Prabowo memilih sosok yang terafiliasi dengan kelompok politik lain, termasuk kelompok politik Jokowi.

“ Kalaupun berasal dari circle atau punya afiliasi kuat dengan partai tertentu, pasti diminta untuk clearka itu,” pungkas Iwan.

Sebagai informasi Komjen Rudy Heriyanto menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 11 Desember 2023.

Sebelum promosi jenderal bintang tiga, Rudy Heriyanto, menjabat Kapolda Banten.

Diketahui Irjen Pol Rudi Darmoko saat ini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur . Rudi Darmoko adalah peraih Adhi Makayasa Akpol 1993.

Karier Irjen Rudi Darmoko Melejit di Era Prabowo. Perwira tinggi kelahiran 7 Desember 1971 berpengalaman dalam bidang SDM.

Ayah dari Irjen Rudi Darmoko merupakan pelatih Presiden Prabowo saat di Kopassus. []

Berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, dua anggota dilarang masuk dalam pelanggaran berat. Keduanya yakni Komandan Batalyon Resimen IV Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae dan Bripka Rohmat, anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya.

“Kategori pelanggaran berat dilakukan Kompol K jabatan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk di sebelah kiri pengemudi. Kedua Bripka R, Badan Satuan Brimob PMJ sebagai sopir,” kata Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers, Senin (1/09/2025).

Sementara lima anggota lainnya, masuk dalam kategori pelanggaran sedang berdasarkan hasil pemeriksaan. Mereka duduk di mobil bagian belakang sebagai penumpang saat terjadi kejadian tersebut.

Kelimanya adalah anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

“Untuk kategori-kategori sedang dapat dituntut dan keputusan di KKEP macamnya sanksi patsus atau demosi atau periodisasi dan penundaan pendidikan. Itu semua berdasarkan fakta di sidang KKEP,” ucap Agus.

Untuk sidang KKEP terhadap Cosmas yang digelar akan digelar pada Rabu (3/9), lalu Rohmat diagendakan pada Kamis (4/9). Sedangkan untuk lima anggota lainnya akan dijadwakan setelahnya.

Di sisi lain, Agus menyebut berencana melakukan gelar perkara pada Selasa (2/9) hari ini setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Affan.

“Gelar (perkara) ini disebabkan oleh hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana,” ujarnya.

Disampaikan Agus, gelar perkara itu nantinya juga akan dihadiri oleh pengawas eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM. Sementara dari internal juga akan diikuti oleh jajaran Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum hingga Propam Brimob dan Divisi Propam Polri.

“Sehingga kita laksanakan gelar perkara semua nanti keputusannya ada di gelar hari Selasa,” katanya.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/09/2025).

Pada Selasa, 2 September 2025 besok, Polri berencana melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status tersangka kedua anggota tersebut.

Gelar perkara ini akan melibatkan pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM, serta unsur internal mulai dari Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, hingga Bidpropam Brimob dan Divpropam Mabes Polri.

“Gelar perkara ini dilakukan karena dalam pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana,” jelas Brigjen Agus.

Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat telah disimpulkan melakukan pelanggaran berat. Kesimpulan ini diambil berdasar hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap video, foto yang beredar di media sosial, hingga dokumen resmi termasuk visum.

Sementara lima anggota Brimob lainnya, yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David—hanya dikategorikan melakukan pelanggaran etik tingkat sedang. Sebab mereka berada di bagian belakang rantis sebagai penumpang.

Kelima anggota tersebut hanya diancam sanksi berupa penempatan khusus, mutasi/demosi, penundaan pangkat, atau penundaan pendidikan.

Semua keputusan akan ditentukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan,” katanya.

Sidang etik terhadap Kompol Cosmas telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 September 2025. Sedangkan Bripka Rohmat dijadwalkan pada Kamis, 4 September 2025.

Sidang etik ini nantinya akan menjadi penentu nasib Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat terkait kemungkinan akan dijatuhkan sanksi berupa pemecatan.

“Sidang etik untuk lima anggota kategori pelanggaran sedang, nanti setelah Rabu dan Kamis,” pungkas Agus.

Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan 22 orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi perusakan dan provokasi.

Fakta mengejutkan terungkap: mayoritas dari mereka yang ditangkap bukanlah warga asli Bali.

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, yang menegaskan bahwa situasi kini telah kondusif namun proses hukum akan terus berjalan.

“Sementara diamankan 22 orang. (Dan) ada 4 orang Bali, sisanya dari luar (Bali),” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy, Sabtu (30/8/2025).

Ia juga menyebutkan, untuk anggota polisi yang terluka akibat pelemparan batu ada sebanyak 8 orang.

Ada) 8 orang anggota polri yang terluka terkena lemparan,” imbuhnya.

Sementara, untuk fasilitas yang rusak yakni tembok pagar Polda Bali ada yang dicongkel batunya dan di coret-coret.

“Kita bisa lihat sekarang sudah kondisi kondusif. Pendemo sudah membubarkan diri dan sampai saat ini masih aman terkendali. Jalan-jalan sudah dibuka lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat jangan sampai terprovokasi dan sama-sama menjaga Bali agar tetap kondusif.

Travel Warning 

“Jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi dan mencederai Bali itu sendiri. Kalau sampai Bali dipetakan tidak aman dan ada travel warning dari beberapa negara, berimbas kepada kita sendiri. Semuanya bertanggung jawab yang sama untuk menjaga kondusivitas di Bali,” ujarnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa berakhir ricuh di Mapolda Bali, pendem memaksa mendobrak pintu gerbang Mapolda Bali. Para massa aksi mendobrak pintu gerbang dengan cara menerjang dan juga melempari gedung Mapolda Bali dengan batu dan kayu.

Selain itu aksi massa, juga melemparkan suar kepada para petugas yang berjaga dan terakhir para petugas polisi yang berada di Mapolda Bali langsung berlari keluar dan membuat barisan pengamanan.

Selain itu, dua kendaraan water canon langsung keluar dari Mapolda Bali dan menyemprotkan ke massa aksi hingga mereka mundur ke belakang. Selain itu, kendaraan rantis dan barracuda dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Saat ini, pihak kepolisian membuat barisan untuk meredam massa yang masih melemparkan batu, kayu, air botol plastik mineral. Situasi saat ini cukup tegang di depan Mapolda Bali.

Hal itu membuahkan jawaban dari pihak Bareskrim Polri mengatakan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) tidak identik dengan anak Lisa Mariana berinisial CA.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso menyebut kesimpulan itu didapat dari hasil pemeriksaan sampel DNA milik RK, Lisa beserta anaknya CA yang diambil pada Kamis (7/8) lalu.

“Pusdokkes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudara LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (20/08/2025).

Berdasarkan hasil tersebut, Rizki mengatakan akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status Lisa Mariana selaku terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut.

“Terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah apa yang akan kita ambil,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti mengungkap jika pemeriksaan DNA dilakukan terhadap dua sampel yang berasal dari darah dan air liur.

Ia mencarikan pemeriksaan DNA itu meliputi pemeriksaan sampel, ekstraksi, kuantifikasi, amplifikasi, pengetikan DNA dengan mikroskopi elektroporosis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sejak 8 hingga 12 Agustus tersebut, Hastry mengatakan, sebagian profil DNA anak CA terbukti cocok dengan profil DNA milik Lisa Mariana. Akan tetapi, sebagian DNA lainnya tidak memiliki kesesuaian dengan RK.

“Dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologi Lisa Mariana Presly Zulkandar bukan anak biologi Muhammad Ridwan Kamil,” tuturnya.

Ridwan Kamil sebelumnya melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat pada Jumat (11/4) lalu dan teregister dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 11 April 2025.

JAKARTA, Eranasional.com- Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan perubahan data atau update terbaru korban jiwa Laga Arema FC Vs Persebaya di Kanjuruhan.

Sebelumnya, versi Polri dan Pemprov Jatim, jumlah korban 125 orang. Namun update terbaru dari Kadiv Humas dan Gubernur Jatim, korban jiwa Kanjuruhan mencapai 131 orang.

Jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan Malang versi polisi bertambah hingga hari ini, Rabu (5/10/2022).

“Jadi data korban meninggal 131 orang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Irjen Dedi mengakui, pada mulanya Polri hanya mencatat korban yang dibawa ke rumah sakit saja.

Setelah dilakukan pencocokan data, ternyata ada 12 korban meninggal tidak di fasilitas kesehatan.

“Non faskes penyebab selisihnya, setelah semalam dilakukan pencocokan data bersama dinas kesehatan, Tim DVI dan direktur rumah sakit,” kata Dedi lagi dilansir Antara.

Sebanyak 131 korban meninggal ini tersebar di berbagai rumah sakit. Dimana RSUD Kanjuruhan sebanyak 21 orang, RS Bhayangkara Hasta Brata Batu sebanyak 2 orang dan RSU dr Saiful Anwar Malang sebanyak 20 orang.

Lalu RSUD Gondanglegi sebanyak 4 orang, RS Wafa Husada sebanyak 53 orang, RS Teja Husada sebanyak 13 orang, RS Hasta Husada sebanyak 3 orang, RS Ben Mari sebanyak 1 orang, RST Soepraoen sebanyak 1 orang dan RS Salsabila sebanyak 1 orang.

“Kemudian 12 korban meninggal dunia di luar fasilitas kesehatan,” kata Dedi.

Gubernur : Ada Tambahan 6 Orang

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan jumlah korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan Malang bertambah enam orang sehingga totalnya mencapai 131 orang.

“Hari ini ada tambahan enam korban meninggal dunia, dari 125 orang menjadi 131 orang,” ujarnya soal penambahan terbaru atau update korban jiwa Kanjuruhan ini, Selasa. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Polisi mengatakan, bahwa gerbang stadion sepak bola Kanjuruhan, Malang, terlalu kecil. Gerbang hanya bisa dilalui bersamaan oleh dua orang, sementara ratusan orang berusaha melarikan diri.

Foto-foto dari stadion di mana 125 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka pada Sabtu malam, menunjukkan empat pintu penghubung membentuk satu gerbang.

Polisi menyatakan penyelidikan difokuskan pada enam dari 14 gerbang di mana sebagian besar penonton tewas dalam kecelakaan tersebut.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa gerbang-gerbang itu tidak terkunci tetapi hanya muat dimasuki dua orang pada saat bersamaan.

“Keenam gerbang tidak tertutup tetapi terlalu kecil ukurannya. Setiap gerbang hanya bisa dilalui dua orang tetapi ada ratusan orang yang berusaha keluar. Orang-orang berdesakan di sana,” kata Prasetyo kepada wartawan. Ia menambahkan, pintu gerbang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Selasa (4/10/2022)

Pada hari Senin (3/10), polisi mengumumkan bahwa mereka telah memecat seorang kepala polisi dan sembilan perwira elit, sementara menyelidiki 18 lainnya, terkait penembakan gas air mata di dalam stadion.

Pertandingan di kota Malang Jawa Timur ini hanya dihadiri oleh suporter Arema FC di kota kelahirannya. Pihak penyelenggara melarang kehadiran suporter tim tamu, Persebaya Surabaya, karena sejarah persaingan sepak bola Indonesia yang penuh kekerasan.

Sejumlah saksi mata mengatakan penggemar klub sepak bola itu membanjiri lapangan dan menuntut manajemen Arema menjelaskan mengapa, setelah 23 tahun tak terkalahkan di kandang melawan Persebaya, pertandingan Sabtu malam berakhir dengan kekalahan 3-2.

Beberapa dari 42.000 suporter Arema melemparkan botol dan benda lain ke arah para pemain dan ofisial sepak bola. Setidaknya lima kendaraan polisi digulingkan dan dibakar di luar stadion.

Sebagian besar kematian terjadi setelah polisi anti huru hara, mencoba menghentikan kekerasan dengan menembakkan gas air mata, termasuk ke arah tribun penonton, yang memicu kepanikan penonton. Sebagian besar dari 125 orang yang tewas karena terinjak-injak atau kesulitan bernafas. Dua polisi termasuk di antara yang tewas. (Va)

Jakarta- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri mengerahkan Tim Asistensi ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terkait dengan kasus dugaan rudapaksa terhadap tiga anak di bawah umur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengerah​​​​an Tim Asistensi Bareskrim Polri ini untuk memberikan pendampingan kepada Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan terkait proses hukum kasus dugaan rudapaksa tersebut.

“Hari ini (Sabtu-red) Tim Asistensi Wasidik Bareskrim yang dipimpin seorang perwira berpangkat kombes dan tim berangkat ke Polda Sulsel,” kata Argo.

Argo menjelaskan Tim Asistensi Bareskrim Polri tersebut bakal bekerja secara profesional. Bahkan, apabila nanti ditemukan bukti baru, maka polisi bakal kembali membuka perkara tersebut.

Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel telah menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut, karena aparat tidak menemukan bukti yang kuat terkait dengan perkara tersebut.

“Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali,” ujar Argo.

Diberitakan sebelumnya, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut memastikan bahwa penanganan proses hukum kasus dugaan rudapaksa tersebut sudah berjalan sesuai prosedur sejak kasus itu dilaporkan tanggal 9 Oktober 2019.

Proses tersebut mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penghentian kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, seluruhnya sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Setelah menerima laporan itu, polisi mengantar ketiga anak untuk dilakukan pemeriksaan atau “visum et repertum” bersama dengan ibunya serta petugas P2TP2A Kabupaten Luwu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau visum dengan hasil ketiga anak tersebut tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan,” ucap Argo.

Sementara itu, dari laporan hasil asesmen P2TP2A Kabupaten Luwu Timur bahwa tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya.

“Karena setelah sang ayah datang di Kantor P2TP2A, ketiga anak tersebut menghampiri dan duduk di pangkuan ayahnya,” ujar Argo.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan Psikologi Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak tersebut dalam melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik, normal, serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis. Dalam pemahaman keagamaan sangat baik, termasuk untuk kondisi fisik dan mental sehat.

Argo mengungkapkan hasil visum di RS Bhayangkara Polda Sulsel tidak ditemukan kelainan terhadap anak perempuan tersebut. Sementara, anak laki-lakinya juga tidak ada temuan atau kelainan.

Setelah melakukan rangkaian prosedur hukum, Polres Luwu Timur pada 5 Desember 2019 melakukan gelar perkara. Adapun kesimpulannya adalah menghentikan penyelidikan perkara tersebut.

“Tidak ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan,” ujar Argo.

Sementara, Polda Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2020 telah melakukan gelar perkara khusus dengan kesimpulan menghentikan proses penyelidikannya.

Jakarta- Polisi pada Sabtu (9/10) ini menangkap Morume Keya Busup, tersangka insiden penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua, yang terjadi awal Oktober lalu.

Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Morumen sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian. Ia ditangkap Sabtu hari ini, atau sepekan usai kerusuhan, oleh aparat gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi.

“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 WIT, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” kata Argo dalam keterangannya.

Argo menjelaskan, Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal, yang menyerang suku Yali pada Minggu (3/10). Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Selain Morume, aparat juga mengamankan satu tersangka lain atas nama Beto Ordias. Keduanya dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian diselidiki lebih mendalam.

“Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” katanya.

Kericuhan di Distrik Dekai, Yahukimo, Papua terjadi pada Minggu (3/10) lalu, dengan melibatkan dua kelompok massa dari dua suku berbeda: Suku Kimyal dan Suku Yali.

Usai insiden itu, polisi mengamankan sedikitnya 52 orang terduga pelaku penyerangan. Polisi juga kemudian menetapkan 22 orang sebagai tersangka.

Insiden ricuh di Yahukimo telah menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Menurut polisi, ricuh itu dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Abock Busup saat tugas ke Jakarta. Abock ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.

Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock lantas dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB, namun tak tertolong.