Seorang mantan karyawan, Debora Ledy Meda Silalahi (26), atau akrab disapa Debo, mengaku mengalami sejumlah perlakuan yang dinilai merugikan selama bekerja di kedai kopi tersebut.

Debo yang telah bekerja lebih dari lima tahun mengklaim dirinya tidak mendapatkan sejumlah hak ketenagakerjaan. Mulai dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga hak-haknya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Debo, persoalan tersebut bermula ketika dirinya mempertanyakan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak manajemen.

Alih-alih mendapatkan penjelasan mengenai kepesertaan tersebut, Debo mengaku justru mendapat saran untuk mengundurkan diri.

Persoalan kembali memanas pada akhir Juli 2026. Saat itu, Debo mengaku dituduh bermain kartu ketika sedang berada dalam jam kerja.

Ia kemudian diminta menandatangani Surat Peringatan (SP) pertama oleh Nando Hermitte selaku manajer Dadi’s Coffee Garden.

Namun, Debo menolak menandatangani surat tersebut. Alasannya, menurut dia, ia tidak bermain hanya melihat saja, bahkan terdapat sejumlah karyawan lain yang jelas bermain, tetapi tidak seluruhnya mendapatkan sanksi yang sama.

“Saya gk main kartu hanya melihat aja, itupun dijam break, bahkan ada enam orang karyawan yang ada disitu, tetapi tidak semuanya mendapatkan sanksi yang sama,” kata Debo dikutip eranasional melalui akun @forumkeadilan, Rabu (2/9/2026).

Debo juga mengaku mendapat perlakuan verbal yang menurutnya merendahkan dirinya di hadapan sejumlah rekan kerja.

Ia menyebut manajer memanggilnya dengan sebutan yang dianggap kasar.

“Dia memanggil saya dengan sebutan brengsek di depan semua orang,” ungkap Debo.

Debo mengaku kemudian mempertanyakan perkataan tersebut. Namun, menurutnya, respons yang diterima justru berupa ancaman.

“Kenapa kalau saya bilang brengsek? Kalau saya mau jahat, bisa saja saya bilang kamu main judi di area kerja,” ujar Debo menirukan ucapan yang diterimanya.

Mengaku Didesak Mengundurkan Diri

Tekanan yang dirasakan Debo, menurut pengakuannya, berlanjut hingga awal Agustus 2026.

Pada 8 Agustus 2026, ia mengaku kembali diminta menandatangani surat pengunduran diri.

Debo menolak lantaran tidak ada tawaran kompensasi yang jelas dari pihak perusahaan.

Menurut dia, tekanan tersebut terus terjadi hingga akhirnya dirinya diberhentikan pada 20 Agustus 2026.

Debo mengklaim PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa pembayaran sejumlah hak yang menurutnya seharusnya diterima.

Hak yang disebut belum dibayarkan antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta gaji untuk periode 21 Juli hingga 21 Agustus 2026.

“Saya tidak mendapatkan pesangon maupun hak-hak lainnya setelah PHK,” ujar Debo.

Sudah Mengadu ke Sejumlah Instansi

Atas persoalan tersebut, Debo mengaku telah melaporkan kasus yang dialaminya kepada sejumlah pihak.

Di antaranya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor, serta Komisi IX DPR RI.

Ia berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti dan memberikan kepastian terkait hak-haknya sebagai pekerja.

“Saya berharap persoalan ini bisa ditindaklanjuti dan menjadi pelajaran agar pekerja lain tidak mengalami hal yang sama,” katanya.

Persoalan tersebut juga telah dibagikan Debo melalui media sosial dan mendapat perhatian dari sejumlah masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dadi’s Coffee Garden yang disebut dimiliki Kakak beradik FAG dan FFAG belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang disampaikan Debo.

Redaksi sudah mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat namun belum ada respon. ,Bahkan memastikan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Dadi’s Coffee Garden maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. [SF]

Bangunan kafe tersebut diduga melanggar garis sempadan jalan dan tidak menyediakan area parkir yang memadai.

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, Kamis (20/10/2025), menuturkan bahwa area parkir pengunjung kafe justru memanfaatkan drainase serta badan jalan.

Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa hampir seluruh lahan bangunan digunakan tanpa menyisakan ruang terbuka atau lahan parkir.

“Jelas terlihat area parkir kendaraan menggunakan drainase dan badan jalan. Diduga bangunannya memanfaatkan hampir seluruh lahan tanpa area parkir yang cukup,” ujarnya.

Warga juga mempertanyakan bagaimana bangunan tersebut dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 644/0452/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2024 yang diterbitkan 16 Januari 2024. Menurutnya, terdapat ketentuan mengenai persentase maksimal lahan yang boleh dibangun.

“Setahu saya ada aturan persentase, misalnya 60 persen boleh dibangun dan 40 persen harus menjadi ruang terbuka. Kalau bangunan komersial memanfaatkan seluruh lahannya, dampaknya bisa besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tanpa ruang resapan berpotensi memperburuk risiko genangan hingga banjir, terutama mengingat peningkatan kepadatan penduduk di Kota Depok.

“Kalau semua bangunan tidak menyisakan lahan terbuka, bagaimana air hujan meresap? Ini bisa berdampak pada lingkungan,” ujarnya.

Warga tersebut juga mempertanyakan prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok sebelum menerbitkan IMB.

“Apakah tidak dilakukan pengecekan lapangan sebelum izin keluar? Ini menimbulkan banyak pertanyaan,” katanya.

Ia meminta instansi terkait segera menelusuri dan menindak dugaan pelanggaran tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Penggunaan badan jalan sebagai area parkir juga dianggap mengganggu mobilitas kendaraan.

Karenanya, warga meminta Pemerintah Kota Depok bertindak tegas. Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi pada sebuah rumah makan di Depok yang akhirnya membongkar sendiri bangunannya setelah mendapat teguran.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan DPMPTSP Kota Depok, Maryadi, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait pelanggaran bangunan maupun perizinan.

“Kami akan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait. Jika ditemukan pelanggaran, kami berikan peringatan. Apabila tidak diindahkan, kami limpahkan ke Satpol PP,” ujarnya.

Meski pemerintah telah menetapkan batasan resmi mengenai jarak aman, pelanggaran masih sering terjadi di lapangan.

Bahkan, semakin marak ditemui masyarakat dan pelaku usaha yang tetap bersikeras mendirikan bangunan atau membuka usaha tanpa memperhatikan ketentuan ruang bebas tersebut.

Megutip laman situs resmi kementerian ESDM, Senin (17/11/2025), untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan keselamatan publik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015.

Regulasi ini menggantikan Permen ESDM Nomor 01.P/47/M.PE/1992 dan memuat ketentuan terbaru mengenai ruang bebas serta jarak minimum bangunan dari SUTET dan SUTT.

Ruang bebas adalah area dalam radius tertentu dari tapak tiang atau menara transmisi yang wajib steril dari bangunan, kegiatan usaha, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu operasi jaringan listrik. Besaran ruang bebas ditentukan berdasarkan jenis konstruksi dan level tegangan.

Ruang bebas untuk berbagai kategori jaringan transmisi adalah sebagai berikut:

– SUTT 55 kV (tiang baja): 4 meter

– SUTT 66 kV (tiang beton): 4 meter

– SUTT 66 kV (menara): 7 meter

– SUTT 150 kV (tiang baja): 7 meter

– SUTT 150 kV (tiang baja – tipe lain): 6 meter

– SUTT 150 kV (tiang beton): 5 meter

– SUTT 150 kV (menara): 10 meter

– SUTET 275 kV (sirkit ganda): 13 meter

– SUTET 500 kV (sirkit tunggal): 22 meter

– SUTET 500 kV (sirkit ganda): 17 meter

– SUTTAS 250 kV: 14 meter

– SUTTAS 500 kV: 18 meter

Selain jarak horizontal dari tapak tiang, pemerintah juga menetapkan jarak bebas vertikal antara bangunan dan konduktor (kabel transmisi) dari permukaan tanah, yakni:

– SUTT 66 kV: jarak bebas 12,5 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTT 150 kV: jarak bebas 13,5 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTET 275 kV: jarak bebas 15 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTET 500 kV: jarak bebas 13 meter; tinggi bangunan maksimal 9 meter

– SUTTAS 250 kV: jarak bebas 17 meter; tinggi bangunan maksimal 7 meter

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh ketentuan ini penting untuk mengantisipasi ayunan kabel saat tertiup angin, risiko kabel putus, serta potensi bahaya lain yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Sanksi bagi Pelanggar Ruang Bebas SUTET

Pelanggaran terhadap aturan ruang bebas SUTET dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Dalam ketentuan ketenagalistrikan, pemerintah dan pemilik instalasi (PLN) berwenang melakukan:

– Peringatan tertulis

– Penghentian sementara kegiatan atau usaha

– Pembongkaran bangunan yang melanggar  ketentuan

– Denda administratif

Dalam kasus pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan instalasi atau membahayakan keselamatan umum, dapat diterapkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan, termasuk ancaman kurungan dan denda berat.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak mengambil risiko dengan mendirikan bangunan di bawah atau terlalu dekat dengan jaringan transmisi.

Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk mencegah kecelakaan, menghindari potensi gangguan kesehatan jangka panjang, serta memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional. (*)