Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran, mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Medan, Kamis (21/10/2021).

Pada kesempatan ini, Surya Tjandra meninjau terobosan-terobosan yang menarik dalam melakukan perbaikan terhadap layanan pertanahan di Kota Medan.

“Ada dua tugas pokok pemerintah, pertama melakukan pelayanan publik dan kedua mengatasi masalah. Hari ini saya melihat kedua hal tersebut diupayakan dengan sepenuh hati di kantor ini,” kata Surya Tjandra ketika diwawancarai seusai meninjau Kantor Pertanahan Kota Medan.

Ia mengungkapkan kebanggaannya secara langsung di hadapan para jajaran dan masyarakat yang ada karena bisa melihat secara langsung, sebuah terobosan menarik yang dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa melihatnya secara langsung. Terima kasih untuk semua jajaran yang berperan untuk melakukan terobosan ini,” ucapnya.

Menurut Surya Tjandra, terobosan yang dilakukan di Kota Medan ialah hal yang tepat. Ini dikarenakan Medan merupakan gambaran umum dari Sumatra Utara, banyak masalah serta tantangan yang dihadapi di bidang pertanahan.

“Medan ini kan bisa dibilang mukanya Sumut ya. Untuk teman-teman BPN, di sini problem dan tantangan banyak, tapi saya melihat hari ini, justru pahalanya juga banyak di sini karena mereka bekerjanya pakai hati,” ujarnya dengan canda.

Terobosan yang menarik tentu harus dibarengi pula dengan kepemimpinan yang tepat. Selain itu, sikap yang tegas dan jelas untuk membawa kantor ke arah yang lebih baik juga menjadi faktor utama.

“Kolaborasi antara Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di sini juga sangat mendukung. Hal seperti ini bisa menjadi berita baik buat kita, bukan hanya di Medan, tetapi untuk seluruh Indonesia,” terang Surya Tjandra.

“Gambaran seperti ini kan artinya bisa membenahi Medan. Jadi, kalau bisa beresin Medan, rasanya bisa juga beresin Indonesia. Saya kira Pak Menteri dan kita semua di pusat siap mendukung,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebagai informasi, beberapa perbaikan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Pertama, dalam rangka menunjang program Kementerian ATR/BPN untuk pelayanan pertanahan mandiri melalui aplikasi Loketku. Selain itu, diterapkan co-working space guna memutus mata rantai pertemuan empat mata antara masyarakat dengan pegawai BPN sehingga dapat dilakukan pencegahan gratifikasi dan layanan dapat dilihat lebih transparan.

Melalui konsep co-working space, Kantor Pertanahan Kota Medan juga menyediakan tempat bagi pengguna layanan atau pemohon untuk mengunggah berkas permohonan. Jadi, hal tersebut dapat membiasakan masyarakat lebih mandiri dalam kepengurusan layanan pertanahan sehingga timbul rasa keingintahuan masyarakat lebih kuat terkait perjalanan berkas dari awal sampai akhir.

Terdapat juga inovasi di layanan pemetaan partisipatif. Dalam layanan ini, cenderung untuk meminimalisir sengketa ataupun konflik pertanahan, di mana pelayanan tersebut bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah berikut dengan identitas pemohon dan alas haknya sehingga kecil kemungkinan akan ada penyerobotan.

Batanghari- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( Kanwil BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah harus terdaftar melalui prpgram strategis nasional yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selain dari program tersebut Kanwil BPN juga melakukan program redistribusi tanah, pengadaan tanah project jalan tol Jambi-Rengat dan Jambi-Betung.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengatakan Kementrian ATR/BPN dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melaksanakan program strategis nasional, jadi dalam kunjungan anggota Komisi II DPR dimana nanti akan membahas tentang program strategis nasional.

“Ada beberapa kegiatan dalam program strategis nasional yang dilaksanakan Kementrian ATR/BPN, pertama, masyarakat sudah banyak mendengar yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu merupakan program strategis nasional. Pendaftran tanah itu dalam arti  baik itu pengukuran pemetaan maupun sertipikat hak atas tanah, Kanwil BPN sendiri menargetkan yang cukup besar sebanyak 300 ribu bidang tanah, Kantah Batanghari mendapatkan 30 ribu bidang tanah,” ujarnya saat di wawancarai oleh wartawan di Batanghari, Jambi, Minggu  (17/10)

Perlu diketahui, lanjut kata Kakanwil, sampai saat ini pencapaian Kanwil BPN Jambi untuk sertipikat hak atas tanah masih belum begitu menggembirakan baru sekitar 30%. Kenapa disamping target kita cukup besar kenaikannya bisa mencapai 8 kali lipat  dari tahun sebelumnya.

“Kementrian ATR/BPN tidak bisa berkrja sendiri kalau tidak dibantu oleh masyarakat , pemerintahan daerah setempat, maupun intansi terkait lainnya. Sebenarnya PTSL ini bukan hanya dari kewajiban dari Kementrian ATR/BPN saja, jadi Presiden melalui Inpres nomor 3 tahun 2018 sudah mengintruksikan kurang lebih ada 13 intansi  untuk mensukseskan kegiatan ini,” papar Kakanwil Dadat

Ia menjelaskan, sedangkan untuk sertipikasi sendiri tentu BPN adalah kerjaan sehari-hari, tetapi kegiatan lainnya seperti sosialisasi, mengumpulkan berkas, menetapkan lokasi lain tentu kami memerlukan bantuan dari semua pihak sehingga dengan target yang besar itu bisa kita laksanakan.

“Kami juga berharap dari sosialisasi ini  Anggota Komisi II DPR bisa mendorong dan bantuannya untuk masyarakat supaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedemikian besarnya bisa mensukseskan dalam tahun ini dan tahun berikutnya,” ujarnya

Disamping itu, dikatakan Kakanwil BPN, dalam program strategis nasional lainnya di provinsi jambi itu ada juga kegiatan redistribusi tanah ini juga masih dalam bentuk sertipikat dari tanah kepada petani hasil garapannya itu targetnya 8.727 bidang tanah sedangkan yang sudah diselesaikan dsampai dengan sertipikatkan mencapai kurang lebih 5.300 bidang.

“Kemudian ada juga kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Jambi-Rengat sepnjang 116,5 Km, Jambi-Betung sepanjang 33,96 Km dan dalam pembuatan jalan tol nantinya akan melewati Kabupaten Batanghari,” terangnya

Kakanwil BPN Jambi sangat berharap dengan kehadiran dari Komisi II DPR dan masyrakat menjadi corong kepada masyrakat lainnya supaya yang sudah ditetapkan lokasinya tetapi belum ikut dalam kegiatan sertipikasi ini ayo Pak berbondong-bondong masih banyak nih yang masih belum di sertipikatkan tanahnya,untuk Kabupaten Batanghari sendiri targetnya 30 ribu bidang tanah

“Sementara dari Kepala Kantor Pertanahan Batanghari baru bisa menyelesaikan 13% masih banyak yang belum mensertipkatkan tanahnya, dan kegiatan PTSL ini kami akan menyerahkan sertipikasi kepada 10 orang dimana nanti akan diserahkan oleh anggota Komisi II DPR,” tukasnya.