Eranasional.com- Sebanyak 660 Calon Taruna/Taruni (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diserahterimakan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti pendidikan.

Para catar itu akan mengikuti pendidikan dasar selama sepekan ke depan di sekolah pendidikan calon taruna Lido, Sukabumi. Pasca pendidikan Lido, para Catar kelak akan ditasbihkan sebagai Taruna.

Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Sudjonggo berpesan agar para catar tidak cengeng dalam pendidikan baik pendidikan calon taruna selama sepekan maupun pendidikan taruna empat tahun ke depan.

“Jadilah mandiri karena jauh dari keluarga. Jangan cengeng,” pesan Sudjonggo dalam upacara serah terima, Selasa (17/01/2023) pagi.

Lebih lanjut Sudjonggo berpesan kepada seluruh catar untuk mempersiapkan fisik dan mental, untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.

“Tidak perlu berkeluh kesah kesana kemari, karena itu bukan solusi. Laksanakan seluruh kewajiban kalian, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi jalan dan usaha kalian,” ujar Sudjonggo di lapangan upacara BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sudjonggo mengatakan pendidikan catar merupakan momen penting untuk pembentukan karakter, pengembangan diri, dan penajaman potensi peserta didik.

Tujuannya adalah menghasilkan kader Kemenkumham sesuai tata nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI).

“Belajarlah sungguh-sungguh, ikuti segala aturan yang telah ditetapkan, dan selalu menjaga nama baik Kemenkumham,” kata Sudjonggo lagi.

Adapun 660 Catar Kemenkumham yang lulus seleksi terdiri atas 350 Catar Poltekip dan 310 Catar Poltekim. Status pendidikan catar baik Poltekip maupun Poltekim adalah Kedinasan di bawah Kemenkumham.

Setelah lolos masa pendidikan catar di Lido, mereka selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 4 (empat) tahun.

Setelah lulus, mereka akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III.

Untuk dapat mengikuti pendidikan kedinasan di bidang teknis pemasyarakatan melalui Poltekip dan teknis keimigrasian melalui Poltekim, dibutuhkan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan tertentu yang disaring melalui berbagai tahapan seleksi.

Untuk tahun 2022, proses seleksi dimulai sejak 9 April 2022 hingga pengumuman akhir pada 14 Oktober 2022.

Tahapan meliputi seleksi administrasi;_

Seleksi kompetensi dasar;_

seleksi kesehatan;_

Seleksi kesamaptaan;_

Psikotes;_

Kemudian diakhiri dengan tes wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan.

Pada tahap pendaftaran, tercatat sebanyak 29.700 calon yang mendaftarkan diri. Pada akhirnya, hanya 660 orang yang dinyatakan diterima dan berhak menjalani pendidikan catar.

Bagi masyarakat yang berniat menjadi taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham, seluruh informasi pendaftaran dan tahapan seleksi hanya bersumber dari akun media sosial Instagram resmi Kemenkumham @kemenkumhamri serta website cpns.kemenkumham. go.id

CIBINONG, Eranasional.com- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong terus berupaya melaksanakan pola pembinaan narapidana yang integratif sebagai proses pengembalian hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan setiap WBP menjadi sebuah sistem yang sustainable (berkelanjutan).

Kehadiran UU No. 22 tahun 2022 telah mewarnai pola pembinaan yang dilakukan kepada para WBP dan tidak terlepas kepada para napiter yang ada. Instrumen SPPN sudah diluncurkan sehingga tidak perlu ragu dan khawatir akan objektivitas akan sebuah perjalanan proses pembinaan yang kita terapkan khususnya terhadap para napiter yang ada. Justru tantangan yang besar akan kita hadapi dan menjadi pekerjaan rumah kita justru datangnya internal Pemasyarakatan sendiri yakni bagaimana kita melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap regulasi yang baru tersebut.

Siang ini (Rabu, 14/09/2022) Direktur Pembinaan Narapidana, dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Thurman Saud Marojahan Hutapea didampingi Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo, Kepala Divisi Pemasyarakatan M. Hilal, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Usman Madjid dan para Stakeholder menyaksikan secara langsung proses Ikrar Setia Terhadap NKRI bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Dalam sambutannya, Thurman menyampaikan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan mandatory kepada kami untuk bagaimana meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP yang ada sehingga diharapkan nantinya mereka kelak untuk: 1. Menyadari kesalahan, 2. Berusaha untuk memperbaiki diri dan 3. Tidak mengulangi tindak pidana.

Lebih jauh Thurman mengatakan kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk kerja atas keberhasilan bersama dalam melakukan pembinaan kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong ini. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti saudara-saudara warga binaan kami telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan semata-mata hanya berkedudukan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai Ideologi Nasional, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, dan tidak kalah pentingnya yakni sebagai Pemersatu Bangsa.

Semoga keberhasilan kita dalam pencapaian Tarja tahun ini bisa terus berkesinambungan dengan menjadikan prestasi besar serta pencapaian tarja kita pada tahun 2021 lalu, yaitu sebesar 250% (125 orang Napiter menyatakan ikrar setia kepada NKRI) untuk kita jadikan sebagai representasi maupun motivasi serta semangat untuk terus berkarya dalam bidang pembinaan napiter untuk menuju Pemasyarakatan PASTI MAJU. (Borneo).

BANDUNG, Eranasional.com- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 4 (empat) orang Notaris Pengganti Wilayah Jawa Barat pada Rabu siang , 29 Juni 2022 dilaksanakan Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo di Ruang Sahardjo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat JL. Jakarta No. 27 Lt. II Bandung, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan.

Sudjonggo dalam sambutannya menyampaikan “Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya wajib bertindak objektif dan tidak memihak yang direfleksikan dengan sikap dan perilaku baik ke dalam maupun ke luar demi menjamin otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya”. Menurutnya, Integritas pribadi dan kecakapan profesi merupakan sikap yang harus dijadikan landasan oleh notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya. Integritas pribadi berarti memegang teguh standar profesional notaris yang tidak memihak dan jujur, sementara kecakapan profesi berarti kemampuan untuk tanggap terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum, dan mampu menerjemahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berkewajiban membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium/fee kepada notaris. Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, juga berlaku terhadap notaris pengganti, termasuk Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

“Untuk menjadi renungan kita semua bahwa hasil pekerjaan yang kita laksanakan dengan baik, merupakan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa dan negara” Terang Sudjonggo .