Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyerahkan sapi kurban secara simbolis kepada pengurus masjid di Kota Palangka Raya. Acara serah terima tersebut berlangsung di UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (19/07/2021).

“Pada Idul Adha 1442 H ini, sebanyak 16 ekor sapi dan 2 ekor kambing kita bagikan kepada sejumlah masjid/yayasan yang ada di Kota Palangka Raya,” katanya.

Dalam sambutannya,  Wali Kota Palangka Raya menghimbau agar pelaksanaan pemotongan dan pembagian hewan kurban tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Fairid berharap, dengan semangat sinergitas antara pemerintah, perusahaan daerah dan swasta juga masyarakat , menjadikan Kota Palangka Raya tangguh dan mampu melewati masa pandemi dengan sehat dan selamat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, Camat Sabangau, Kepala UPT RPH Kalampangan, Lurah Kalampangan, dan sejumlah pengurus masjid dan yayasan di Kota Palangka Raya.

Reporter: AF

Palangka Raya – Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya Ke-56 dan Kota Palangka Raya ke-64 berlangsung sederhana mengingat kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya masih tinggi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Walikota Palangka Raya Jalan Diponegoro, Sabtu (17/7/2021).

Dalam kegiatan ini turut hadir Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Wakil Walikota Palangka Raya Umi Mastikah, Kapolresta Kota Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri, Dandim Plk 1016/Kodim Kota Palangka Raya Kolonel Inf Rofiq Yusuf, Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, Kepala Kemenag Kota Palangka Raya, Staf Ahli Walikota Palangka Raya serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Walikota Palangka Raya Fairid Naparin dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang melanda secara berkepanjangan, pembangunan yang telah dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan masyarakat Kota Palangka Raya tetap mampu bertahan dan menunjukkan beberapa perubahan meskipun berjalan lambat, hal tersebut dapat dilihat antara lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Palangka Raya tahun 2020 sebesar 18,29 triliun rupiah sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,32 triliun, dan Pemerintah Kota Palangka Raya menempati peringkat ke-3 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang nilai PDRB nya di atas rata-rata.

Selain itu ungkap Fairid, Pendidikan di Kota Palangka Raya mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah. Harapan lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2020 sebesar 14,95 tahun meningkat 0,1 persen dari tahun 2019 yaitu sebesar 14,94 tahun.

Umur Hidup di Kota Palangka Raya juga mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen dari tahun 2019 sebesar 73,19 tahun menjadi 73,21 tahun di tahun 2021, dan ini lebih tinggi dari rata-rata di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 yaitu 69,74 tahun. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan sarana dan fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan sumber daya kesehatan seperti dokter, tenaga medis dan lainnya.

“Selain berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai, berbagai prestasi juga mampu diraih oleh Kota Palangka Raya antara lain, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI secara berturut – turut, BKN Award Tahun 2021 kategori 5 dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dan masih beberapa capaian kinerja yang telah diraih di masa Pandemi Covid-19 ini,” pungkas Fairid.

Palangka Raya – Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengalami peningkatan. Kondisi itu membuat Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, menerbitkan surat edaran tentang peningkatan upaya penanganan Covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Dalam edaran tersebut, memuat beberapa poin esensial sebagai upaya strategis untuk menekan angka sebaran Covid-19.Selain itu poin pembatasan pada sejumlah sektor juga dipertegas.

“Mengacu edaran itu, Pemko Palangka Raya akan sigap menerapkan edaran tersebut, sebagai upaya menurunkan angka kasus positif Covid-19,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin,Jumat (2/7/2021).

Disebutkan, salah satu hal yang akan diterapkan di Kota Palangka Raya, adalah pembatasan jam operasional pada sektor usaha. Begitupun kegiatan sektor esensial seperti pelayanan publik maupun tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti pasar, toko, swalayan, supermarket, diberlakukan dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan ketat.

Kemudian untuk kegiatan di warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, mall, pasar dan sebagainya diberlakukan ketentuan makan/minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas, lalu pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB. Kemudian layanan pesan antar sesuai jam operasional restoran, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Adapun untuk kebijakan lainnya, seperti kegiatan ibadah, belajar mengajar hingga pengaturan keluar masuk wilayah kota setempat yang mewajibkan penggunaan surat negatif Covid-19 berupa hasil Swab-PCR ataupun Rapid Test Antigen akan diikuti secara berjenjang sesuai kewenangan dan koordinasi bersama pihak pemerintah provinsi.

“Pelaksanaan vaksinasi, pengetatan prokes, dan pembatasan adalah kunci agar pandemi ini lekas berakhir. Walaupun sudah divaksin, bukan berarti kita sudah terbebas,” tegas Fairid.

Harus disadari tambah dia, meski ekonomi tetap berjalan, akan tetapi ada kalanya harus di rem agar masyarakat bisa sadar bahwa Covid-19 ini masih belum berakhir.

“Apabila angka Covid-19 naik, maka saya akan menginjak rem. Jangan mengambil resiko. Mohon di pahami oleh masyarakat, ada kalanya kita membuka sebesar-besarnya peluang ekonomi, ada kalanya kita rem ekonomi. Tergantung situasi dan kondisi,”tukasnya.

Pemberlakuan edaran gubernur tersebut jelas Fairid, akan diterapkan dalam waktu dekat. Tim Satgas Covid-19 kota dan kecamatan, hingga Polresta Palangka Raya akan melaksanakan sosialisasi pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha.