‎Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri kegiatan manasik Haji bagi jemaah Haji reguler tingkat Kota Palangka Raya tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Tengah. Senin (23/2/2026) pagi.

‎“Pemko Palangka Raya mempersiapkan fasilitas sejak sebelum keberangkatan hingga nanti kepulangan. tahapan demi tahapan sudah dilalui, mulai administrasi hingga manasik. Insyaallah kami terus bersama Kementerian Haji dan Umrah memantau pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” ujarnya.

‎Fairid menyebutkan, jumlah jemaah asal Palangka Raya tahun ini sebanyak 296 orang atau hampir 300 orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental jemaah.

‎“Kesehatan menjadi perhatian utama. Karena mereka adalah tamu Allah, maka harus dipersiapkan sebaik mungkin, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani, agar ibadah bisa berjalan sempurna,” kata fairid

‎Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah (Kakanwil), H. Muhammad Yusi Abdhian, menjelaskan total jemaah haji Kalteng tahun ini mencapai 1.559 orang, termasuk tambahan kuota 12 orang di akhir masa pelunasan.

‎Keberangkatan dijadwalkan mulai April, dengan pembagian empat kloter penuh kloter 4, 5, 6, dan 7serta satu kloter gabungan bersama Kalimantan Selatan di kloter 8.

‎Khusus jemaah Palangka Raya, mereka tergabung dalam kloter 5, kloter 7, dan dua orang di kloter 8.

‎”Rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini sekitar 14 tahun. Sementara bagi pendaftar baru, estimasi masa tunggu mencapai 26 tahun,” jelasnya.

‎Tercatat pula 78 jemaah kategori lansia (65 tahun ke atas) yang mendapat prioritas layanan. Jemaah tertua berusia di atas 90 tahun berasal dari Muara Teweh, dan termuda berusia 13 tahun dari Pulang Pisau.

Reporter: Zailani

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Operasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Kedua Inpres tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional dan memperkuat konektivitas wilayah.

Kemenko Infrastruktur berperan untuk mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kedua Inpres berjalan efektif di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur berorientasi pada peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Herzaky menegaskan pentingnya sinergi antar-unit pelaksana di lingkungan Kementerian PU dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut di Kalimantan Tengah.

Ia menekankan bahwa setiap unit pelaksana teknis, baik Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pelaksana Prasarana Permukiman (BPBPK), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), maupun Satker Prasarana Strategis, memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Koordinasi lintas satuan pelaksana harus semakin diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Herzaky seperti dikutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo dan Menko AHY diberbagai kesempatan, kita ingin seluruh kegiatan khususnya terkait Inpres nomor 2 tentang irigasi dan Inpres nomor 11 tentang jalan daerah berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan yang paling penting, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Herzaky.

Selain meninjau sinergi pelaksanaan program antarunit, Herzaky juga menyoroti pentingnya peran infrastruktur dalam memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas wilayah.

Pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah, sementara peningkatan kualitas jaringan jalan daerah dinilai mampu membuka akses terhadap kawasan produktif dan distribusi energi.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan juga difokuskan pada langkah-langkah penguatan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai dan unit pelaksana lainnya untuk mendukung keberlanjutan program di sektor sumber daya air dan ketahanan pangan.

Di sisi lain, sinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional juga menjadi perhatian utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Begitu juga dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis yang diharapkan mengimplementasikan visi, misi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Herzaky menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Infrastruktur dalam memastikan seluruh program yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden berjalan secara optimal dan memberikan hasil yang konkret di lapangan.

Pendekatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, untuk memastikan bahwa setiap proyek benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebanyak delapan wilayah kabupaten dan kota yang dilanda banjir, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Sukamara dan Kota Palangkaraya.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Provinsi Kalteng menginformasikan desa dan kelurahan terdampak berjumlah 92 yang tersebar di 24 kecamatan pada delapan kabupaten tersebut.

Berdasarkan pantauan Pusdalops Penanggulangan Bencana Kalteng, ketinggian muka air bervariasi. Genangan tertinggi terpantau di Kabupaten Barito Selatan, sekitar 345 cm.

Sedangkan tiga wilayah, Murung Raya, Barito Utara dan Sukamara telah surut.

Data terdampak per 14 Maret 2024, tercatat Kota Palangkaraya 6.954 KK, Barito Selatan 5.302 KK, Pulang Pisau 1.976 KK, Gunung Mas 639 KK, Katingan 206 KK, Murung Raya 180 KK dan Sukamara 85 KK.

Dari wilayah yang terkena banjir, pengungsian terjadi di Kota Palangkaraya sebanyak 232 KK atau 668 jiwa dan Kabupaten Pulang Pisau 81 KK atau 244 jiwa.

Pemerintah daerah telah mengaktifkan sejumlah layanan publik untuk penanganan darurat.

TAMIANG LAYANG, Eranasioanal.com – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas menyatakan bahwa kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh Al Qadri akan berakhir di tahun 2023, sehingga misi visi Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah tetap menjadi fokus dan segera dituntaskan.

“Saya pun berharap kepada semua elemen di kabupaten ini, agar tetap dapat bekerjasama dalam menuntaskan visi-misi 2018-2023 itu,” kata Ampera di Tamiang Layang, Kamis.

Menurutnya, bekerjasama dan saling bergandengan tangan merupakan cara yang cepat agar target untuk menuntaskan visi-misi hingga mengakhiri masa jabatan pada 23 September 2023 ini.

Ampera mengatakan penyelesaian visi–misi tersebut akan ada program yang dioptimalkan karena anggaran yang dianggarkan pada saat pandemi COVID-19 tidak dilaksanakan, dan menjadi saldo pada APBD 2023.

Pengoptimalan dilaksanakan pada program fisik dan non-fisik. Untuk fisik tetap berfokus pada infrastruktur yang menopang program ekonomi kerakyatan. Infrastruktur itu dimaksudkan merupakan penuntasan jalan penghubung antar kecamatan.

“Untuk perencanaan sudah dilaksanakan pada APBD Perubahan 2022. Diperkirakan pada Februari 2023 sudah mulai dilaksanakan lelang proyek yang bersifat fisik,” beber dia.

Bupati Bartim itu pun mengaku tetap optimis infrastruktur jalan akan tuntas seperti jalan Lingkar Utara rute Desa Jaar – Mangkarap – Dorong – Haringen – A Yani Simpang Badung fungsional dan sejumlah jalan lainnya pada 2023.

Sementara dalam program ekonomi kerakyatan juga dilanjutkan pada 2023. Ekonomi kerakyatan difokuskan pada program sawit masyarakat yakni penanaman bibit pohon sawit dengan luasan 844 hektare dengan anggaran berkisar Rp8 miliar.

“Untuk program ekonomi kerakyatan ini, diperlukan soliditas dan kebersamaan dari semua elemen masyarakat untuk memberikan dukungan agar bisa terealisasi dengan maksimal dan optimal,” demikian Ampera. **

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas melantik 55 orang pejabat yang terdiri dari pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas.

“Pelantikan ini untuk memaksimalkan pembangun 2023, untuk terwujudnya barito timur sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah,” kata Ampera AY Mebas usai memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan di Tamiang Layang, Jumat siang.

Menurutnya, promosi, rotasi dan mutasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terlebih lagi dalam mewujudkan visi misi daerah.

Ampera meminta para pejabat yang dilantik untuk dapat bekerja dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan instansinya masing-masing.

“Tunjukan kinerja terbaik, dedikasi, dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur memerlukan orang yang memiliki kompetensi, integritas, profesional, berkinerja tinggi dan mempunyai moralitas yang bagus serta mampu mengabdi. Pemerintah daerah juga memerlukan aparatur yang berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ampera juga mengingatkan terkait tantangan pembangunan ke depan yang semakin berat. Para pejabat diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu strategis di lingkungan tugas jabatannya, sekaligus memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural maupun kompetensi teknis di bidang tugasnya.

Pengambilan sumpah dan janji pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas dilaksanakan di ruang rapat Bupati Barito Timur. Pejabat tersebut terdiri dari 55 orang, dengan rincian tujuh orang eselon IIb, 16 orang eselon IIIa, 26 orang eselon IIIb dan enam orang eselon IVa.

“Saya minta para pejabat yang baru dilantik bisa secepatnya menyesuaikan di tempat tugas yang baru, 2023 kita akan berupaya mengentaskan visi misi daerah 2018-2023,” demikian Ampera. **

Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kalteng Tahun 2021-2041 dari Ruang Kerjanya, Selasa (10/5/2022). Kegiatan berlangsung secara daring dan luring.

Herson B. Aden saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nuryakin mengatakan bahwa peninjauan kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap període 5 (lima) tahunan.

Herson menjelaskan, seiring dengan perkembangan Prov. Kalteng dalam beberapa tahun sejak diundangkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng, banyak sekali isu strategis yang menjadi masukan dalam proses revisi RTRW Provinsi.

Isu strategis tersebut antara lain : Kebakaran hutan dan lahan, tumpang tindih perijinan, degradasi dan kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, food estate dan penyelesaian pembangunan rel kereta api (KA) Batanjung – Bangkuang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2021; Pengelolaan dan penetapan hutan ada hak-hak masyarakat, reformasi agraria, Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) serta pemekaran Provinsi Kotawaringin.

“Dari sisi kawasan hutan, Pemprov. Kalteng telah mengusulkan beberapa perubahan kawasan hutan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penelitian terpadu dan merekomendasikan beberapa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Prov. Kalteng,” ujar Herson.

Dalam hal penyusunan Revisi RTRWP Kalteng, lanjutnya, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/3/1/2020 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan PK Peraturan Daerah (Perda) Prov. Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng Tahun 2015-2035. Dalam Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa perlu dilakukan revisi RTRW Prov. Kalteng dengan penggantian Peraturan Daerah yang baru.

“Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Prov. Kalteng bermaksud untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), terutama pada KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Prov. Kalteng,” imbuh Herson.

Herson menambahkan hasil dan rekomendasi KLHS Revisi RTRW Prov. Kalteng nantinya akan diintegrasikan dengan Rancangan Akhir Revisi Perda RTRW Prov. Kalteng sebelum disahkan menjadi Perda RTRW Prov. Kalteng. Pelaksanaan penyusunan KLHS ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan wilayah Kalteng.

Herson berharap seluruh peserta FGD dapat memberikan informasi tersebut sehingga dapat dijadikan bahan bagi tim dalam penyusunan KLHS dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengkaji muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Prov. Kalteng.

“Untuk Tim Penyusunan KLHS Revisi RTRW, saya berharap untuk melakukan kajian seluruh KRP dan mampu merumuskan alternatif penyempurnaan KRP yang telah ada dalam rancangan Revisi RTRW Prov. Kalteng, sehingga dapat menjadi jaminan bahwa revisi RTRW Prov. Kalteng telah memperhatikan seluruh aspek-aspek kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas herson.

Turut hadir Perangkat Daerah terkait Prov. Kalteng dan undangan lainnya. MMC/AF

Palangka Raya – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Ivo Sugianto Sabran bersama Otoritasi Jasa Keuangan Provinsi Kalteng, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalteng, serta stakeholder terkait lainnya akan menggelar event Festival Syariah Kalimantan Tengah yang rencananya digelar pada tanggal 9-23 April 2022.

Event ini sekaligus berpartisipasi pada kegiatan Gebyar Safari Ramadhan 2022 yang diadakan secara nasional.

“Gebyar Safari Ramadhan rencananya digelar pada tanggal 9-23 april ini dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan untuk memfasilitasi secara gratis pelaku usaha Industri Kecil Menengah kuliner,” ucap Sekretaris Dekranasda Kalteng Sayid Zainudin saat ditemui di CBS, Jumat (25/3/2022) malam.

Selain lapak kuliner gratis yang difasilitasi Dekranasda Kalteng di halaman Galeri Central Borneo Souvenir, event ini juga diisi dengan edukasi mengenai lembaga jasa keuangan kepada masyarakat, mengenalkan keuangan digital, serta mengedukasi masyarakat terkait produk keuangan atau investasi.

“Gebyar Safari Ramadhan ini nantinya seperti Lapak Kuliner semua IKM yang terlibat nantinya tidak dipungut biaya semuanya difasilitasi bersama-sama. Jadi Dekranasda sudah menyiapkan tempat, dari Dinas Koperasi dan UKM nanti ada menyediakan tenda dan sebagainya juga nanti masing-masing dari instansi seperti OJK dan perbankan yang terkait mungkin mengikutsertakan para binaannya untuk bisa ikut serta di pasar Ramadhan ini,” imbuh Sayid.

Selain itu, juga akan digelar beberapa lomba, diantaranya lomba Tartil/Ngaji, lomba V60 Ramadhan Coffee Battle, Talkshow keuangan digital dan waspada investasi mandiri serta lomba fashion show busana muslim.

Pihaknya menyebut akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran Satgas Covid-19, serta akan menyiapkan fasilitas seperti keran cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, serta terus memantau transaksi jual beli agar dapat menjaga jarak aman sesuai ketentuan.

“Untuk protokol kesehatan kita pastinya bersurat dan meminta izin kepada satgas Covid-19 itu nanti dilaksanakan oleh panitia dan diharapkan juga para pengunjung kita himbau selalu untuk menerapkan prokes menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan,” jelas Sayid.

Pihaknya berharap event ini bisa membantu para pelaku IKM yang terdampak Covid-19 serta berpartisipasi membangkitkan perekonomian daerah.

“Harapan kita adalah melalui event ini perekonomian Kalteng bisa bangkit dalam rangka ikut serta mendukung program pemerintah untuk recovery economy,” tutup Sayid.

AF/ARP/MMC

Palangkaraya, Eranasional.com | Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palangka Raya yang bertempat di Aula Hotel Dandang Tingang, Selasa (23/11/2021).

Dalam sambutannya, Fairid Naparin mengatakan bahwa Rapat Kerja KONI Kota Palangka Raya ini memiliki arti penting bagi pembinaan olahraga prestasi dalam kurun waktu 4 tahun mendatang.

“Pembinaan olahraga yang dilakukan secara teratur terencana dan berkesinambungan sangatlah penting untuk melahirkan atlit-atlit yang berkualitas”, kata Fairid.

Fairid juga mengatakan bahwa hingga saat ini Kota Palangka Raya masih menjadi salah satu barometer pembinaan olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal tersebut bukan saja dapat dilihat dari hasil PON ke XX tahun 2021, melainkan juga dari sumbangan Atlit – Atlit yang berasal dari Kota Palangka Raya dalam membela panji-panji olahraga Kalimantan Tengah di even-even nasional.

Bahkan Kota Palangka Raya juga ikut menyumbangkan atlet yang membela nama Indonesia di dunia internasional. Meskipun banyak hasil yang sudah diraih, namun tantangan ke depan akan semakin muncul.

“Tantangan justru semakin besar, karena atlit-atlit yang semula berhasil kita kalahkan pun terus memperbaiki diri agar mampu menghasilkan prestasi yang lebih baik. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik dengan mengalahkan lawannya dari berbagai tempat termasuk atlit dari Kota Palangka Raya”, jelasnya.

“Oleh sebab itu sudah pasti setiap daerah tentu berlomba-lomba melakukan yang terbaik, berbenah diri dalam sarana, prasarana, sistem, dan sumber daya manusia agar tercapai tujuan sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berkualitas, siap menghadapi perubahan apapun, dan tangguh dalam persaingan baik nasional maupun internasional”, tambahnya.

Lebih lanjut, Fairid menyebutkan bahwa menjadi tuan rumah penyelenggaraan lomba atau pertandingan nasional maupun internasional menjadi tujuan tersendiri yang ingin dicapai setiap daerah. Karena Jika menjadi tuan rumah maka akan mendatangkan banyak manfaat baik secara ekonomi maupun sosial.

Sehingga dirinya berharap melalui kegiatan tersebut dapat saling melengkapi dalam sumbang saran, ide, semangat, dan mewujudkannya melalui tindakan nyata demi kepentingan bersama.

Selain itu, Fairid menyebutkan bahwa dirinya menyambut baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan KONI tersebut guna memperlebar cakupan pembinaan olahraga prestasi sampai ke tingkat kecamatan melalui Koordinator Olahraga Kecamatan.

“Saya juga berharap melalui program ini, kegiatan olahraga akan semakin memasyarakat dan diharapkan seluruh masyarakat pun akan rajin berolahraga. Seperti motto yang pernah dipopulerkan beberapa tahun yang lalu yaitu “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”, tutup Fairid.

Tingginya curah hujan mengakibatkn meningkatnya debit air pada wilayah daerah aliran sungai serta mengakibatkn meluasnya bencana banjir di sejumlah wilayah kabupaten/kota, di Kalimantan Tengah. Kebutuhan pangan dan pelayanan kesehatan merupakan hal mendesak diperlukan warga.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, turun langsung meninjau untuk memastikan kesiapsediaan tenda maupun posko pengungsian, serta berbagai keperluan lainya untuk dilakukan penanganan oleh instansi teknis.

Gubernur Sugianto yang meninjau dini hari, Selasa (16/11/2021) ke sejumlah lokasi penampungan warga terdampak banjir, menghimbau masyarakat untuk bersabar dan berdoa agar banjir segera berlalu. Gubernur meminta agar saling mengingatkan dan pro aktif untuk melaporkan kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir.

“Dampak banjir tentu berdampak juga pada kesehatan warga, jangan sampai ada warga yang sakit tidak mendapat layanan kesehatan yang layak, segera laporkan atau datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan lebih lanjut.” tutur Sugianto.

Gubernur juga menginstruksikan pihak Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus untuk bersiaga dan jemput bola membantu warga yang sakit khususnya warga terdampak banjir.

“Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan, termasuk juga memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Petugas kesehatan agar terus memantau dan jemput bola dalam penanganan warga yang sakit,” kata Gubernur Sugianto.

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya melalui Staf Ahli Bidang Kesra H Supriyanto membuka secara resmi pelaksanaan Vaksinasi Real Estat Indonesia (REI) Kalimantan Tengah yang di gelar di Gedung Palampang Tarung Kota Palangka Raya, Selasa (05/10/2021).

Dalam sambutannya Supriyanto mengatakan bahwa ia mewakili pemerintah Kota Palangka Raya mengucapkan terima kasih kepada REI Kalimantan Tengah dan OJK Palangka Raya yang telah membantu Pemko dalam menuntaskan program percepatan vaksinasi.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan apresiasi sebesar-besarnya dan mengucapkan terimakasih kepada DPD REI Kalimantan Tengah dan OJK atas terselenggaranya kegiatan vaksinasi ini sehingga saya berharap mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 terkhusus di Kota Palangka Raya,” Kata Supri.

Dikatakannya bahwa pelaksanaan vaksinasi di kota cantik Palangka Raya sudah melebihi target dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya yang ada di Kalimantan Tengah hanya baru melaksanakan vaksinasi sekitar 30% dibandingkan dengan Kota Palangka Raya yang sudah mencapai 75%-80% sudah terlaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut juga, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat kota Palangka Raya agar harus tetap waspada meskipun kasus pandemi covid-19 sudah mulai menurun.

“Walaupun Penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya terus mengalami penurunan kita semua tetap harus waspada dan terus menggalakkan pelaksanaan vaksinasi di Kota Palangka Raya”, ucapnya.

“Walaupun telah dilaksanakan vaksinasi, tetap disiplin dalam
masyarakat harus kesehatan. Dengan menerapkan protokol demikian, diharapkan penularan serta lonjakan kasus Covid-19 di Kota Palangka Raya dapat turun secara signifikan”, lanjut Supriyanto.

Supriyanto berharap bahwa program Vaksinasi Covid-19 tersebut dapat membentuk kekebalan kelompok dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, minimal 60x (enam puluh persen), sehingga penularan tidak
terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik.

“Mari kita sukseskan vaksinasi Covid-19, untuk melindungi diri dan memulihkan negeri, dengan menanamkan tekad: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit,” tutup Supriyanto. (MC/AF)

PALANGKA RAYA – Debit air disejumlah kawasan banjir di Kota Palangka Raya mulai berangsur surut. Kondisi tersebut disampaikan langsung Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat melakukan pemantauan kawasan banjir di Kelurahan Pahandut Seberang, Jumat (24/9/2021) lalu.

“Banjir yang terjadi di 17 kelurahan Kota Palangka Raya, lebih dikarenakan banjir kirimam. Nah, ketika kawasan hulu tidak turun hujan membuat debit air di Kota Palangka Raya perlahan mulai turun,”ungkap Fairid.

Wali kota mencontohkan, kawasan Kelurahan Banturung yang turut terdampak banjir, namun kini dalam kondisi sudah surut dan kering.

Seiring dengan kondisi itu kata Fairid, pihaknya mulai fokus mengambil langkah kedepan agar banjir musiman ini bisa diminimalisir dampaknya bagi masyarakat. Ia mencontohkan kawasan Jalan Pantai Cemara Labat II di Kelurahan Pahandut seberang, dimana sejauh ini memiliki program Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku), sehingga diharapkan mampu menjadi solusi kedepannya.

Dalam program Kotaku, sejumlah infrastruktur dibangun. Program itu dilakukan guna mendukung pelaksanaan program penanganan kumuh perkotaan dan membangun sanitasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat.

Program Kotaku itu sendiri merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengentasan kumuh perkotaan sejalan dengan gerakan 100-0-100.

“Saya akan segera mengkoordinasikan hal ini bersama pihak terkait. bahwa dengan program Kotaku dapat menjadi bagian dari upaya memulihkan nfrastruktur. yang terdampak banjir,”cetusnya.

Contohnya kata dia, program infrastruktur jalan, maka dalam pelaksanaan proyeknya pembangunan jalan bisa lebih ditinggikan agar tidak terendam air. Jangan sampai jalan yang sudah dibangun masih terendam juga manakala banjir kembali terjadi.

“Ketika musim penghujan dan debit air meningkat
Paling tidak aktivitas masyarakat tidak terganggu secara signifikan,”tandas Fairid. (AF/MC)

Palangka Raya– Walikota Palangka Raya Fairid Naparin beserta Unsur Forkopimda mendampingi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono meninjau posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jalan Jogjakarta, Palangka Raya, Kalimantan Tengah Senin (14/6/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri menanyakan situasi terkini terkait Covid-19, penanganan PPKM skala mikro serta bagaimana pelaksanaan dari vaksinasi di masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah dengan menggunakan video conference.

Dalam arahannya, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono menyampaikan bahwa saat ini telah ditemukan varian baru virus Corona di beberapa daerah di Indonesia. Terkait adanya penemuan varian baru, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono menghimbau Forkopimda untuk menangani secara serius varian baru ini agar tidak berkembang.

“Kita tahu dibeberapa Daerah ada varian-varian baru, disinilah tentunya para Forkopimda, tempat-tempat masuk Daerahnya dimana sudah muncul varian baru agar ditangani secara serius, jangan sampai berkembang. Mikro lockdown dikerjakan secara bersama-sama untuk memutus mata rantai dan penyebaran Covid-19”, tutur Gatot Eddy Pramono.

Wakapolri mengatakan varian baru ini sudah masuk di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalteng.

“Kita paham dibeberapa Daerah seperti di Jawa Tengah di kudus kemudian juga di Jawa Timur sampai terjadi juga diwilayah Kalteng ini”, imbuhnya.

Lebih lanjut Wakapolri menghimbau Kepala Daerah bekerjasama dengan Forkopimda dan stakeholder terkait untuk menginformasikan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang.

“Mari kita informasikan kepada semua masyarakat, intinya adalah bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran Covid-19”, ungkapnya.

Wakapolri tidak ingin ada berita bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat. Komjen Gatot Eddy Pramono menuturkan orang yang menebarkan informasi palsu atau hoaks di dunia maya akan ditindak secara hukum.

“Berita-berita hoaks kalau ada terjadi pada masyarakat dan meresahkan masyarakat agar segera ditindak sesuai hukum. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi bagi kita semuanya”, tegasnya.

“Saya yakin dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Walikota dan Bupati di Kalteng ini bisa meminimalisi mata rantai penyebaran Covid-19 serta bisa mengoptimalkan vaksinasi dan PPKM betul-betul bisa di optimalkan”, Tutupnya.

Reporter: AF

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran-Edy Pratowo, pada pagi hari ini. Pelantikan pasangan tersebut akan digelar di Istana Negara, Jakarta.

“Iya (gubernur dan wagub Kalteng dilantik),” kata Dirjen Otda Akmal Malik saat dihubungi, Selasa (25/5/2021).

Pasangan ini ditetapkan sebagai gubernur dan wagub terpilih dengan perolehan suara 536.128 suara pada Pilkada Serentak tahun 2020.

Sugianto Sabran merupakan gubernur petahana Kalteng. Sugianto sudah menjabat sebagai gubernur sejak 25 Mei 2016 lalu. Kemudian maju kembali untuk periode kedua pada pilkada 2020 lalu.

Sebagaimana diketahui, hasil pilkada Kalteng ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, gugatan yang diajukan pasangan Ben Ibrahim-Ujang Iskandar ditolak MK. Ben-Ujang sendiri mendapatkan 502.800 suara. (okezone)

PALANGKA RAYA – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yakni Sugianto Sabran-Edy Pratowo rencananya akan dilantik pada 25 Mei 2021 mendatang.

Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri saat dihubungi di Palangka Raya, Jumat, mengatakan dirinya baru menerima informasi dari protokol Istana Negara mengenai informasi tersebut.

“Bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2020, itu akan dilantik di Istana Negara pada 25 Mei 2021,” jelasnya.

Dia menjelaskan gubernur dan wakil gubernur terpilih rencananya akan langsung berada di Istana Negara. Sedangkan kemungkinan adanya siaran melalui media sosial pihaknya masih belum bisa memastikan hal tersebut dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.

“Yang hadir di sana terbatas, gubernur dan wakil gubernur terpilih beserta istri. Kemudian dari daerah, di antaranya Ketua DPRD, Kapolda, Danrem atau Pangdam dan beberapa lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu untuk kegiatan geladi terkait pelantikan tersebut, rencananya sesuai informasi yang pihaknya terima akan dilaksanakan pada 24 Mei 2021 mendatang dan langsung dilakukan disana.

Lebih lanjut untuk puncak peringatan Hari Jadi ke-64 Kalimantan Tengah, saat ini sedang pihaknya koordinasikan bersama pimpinan agar bisa dilaksanakan pada Minggu (23/5).

Dilansir dari ANTARA, Untuk diketahui pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, diikuti sebanyak dua pasang calon, yakni Ben Brahim-Ujang Iskandar serta Sugianto Sabran-Edy Pratowo.

Ben Brahim merupakan Bupati Kapuas dan pasangannya Ujang Iskandar pernah menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat, sedangkan Sugianto Sabran merupakan petahana Gubernur Kalteng dan pasangannya Edy Pratowo merupakan Bupati Pulang Pisau.

Hingga pada akhirnya setelah melalui tahapan demi tahapan pilkada, pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo berhasil mengungguli raihan suara Ben Brahim-Ujang, sehingga terpilih dan menjadi pemenang. (***/Ant)

ERANASIONAL.COM – Pada TA 2019 Pemprov Kalteng telah menyalurkan DAK bidang pendidikan  ke 148 sekolah yang terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah (SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, dan SMK Swasta) dan Satuan Pendidikan Khusus (SLBN) dilingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan DAK Fisik bidang pendidikan mulai dikerjakan saat diterimanya dana tersebut di rekening sekolah.

Penyaluran dana untuk pelaksanaan tersebut dilaksanakan dalam dua dan tiga tahap, tergantung dari  lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola oleh  P2S (Panita Pembangunan Sekolah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI PERWAKILAN KALIMANTAN  TENGAH ditemukan bahwa 42 sekolah belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan 91 kegiatan sebesar Rp30.136.952.000,00.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat dana kegiatan DAK Fisik tahap dua dan tiga yang masih berada di rekening sekolah per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.584.213.056,00.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pekerjaan fisiknya belum mencapai 100% pada akhir tahun 2019.

Mengenai hal tersebut PPTK DAK SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Imam diruang kerjanya rabu (13/01) mengatakan tidak ada masalah apa-apa mengenai hal tersebut dan semua clear dan tidak ada rekomendasi dari BPK terkait hal itu.

“Tidak Ada rekom dari BPK terkait hal itu,sekedar mengenai admininstrasi aja”katanya Imam.

Ditambahkan nya mengenai keterlambatan barang yang dipesan dikarenakan pada saat bulan desember 2019 itu kapal dan transfortasi atau angkutan masih dilarang kekalimantan, karna rata rata sekolah memesan ke jawa untuk pengadaan barang untuk sekolah

Padahal menurut BPK permasalahan tersebut mengakibatkan Target output yang dihasilkan dalam kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tidak sesuai dengan perencanaan dan belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu; dan Dinas pendidikan belum sepenuhnya dapat mengevaluasi dan mengetahui ketepatan penggunaan dana DAK Fisik sesuai tujuan peruntukannya.

Ditambahkan juga dalam LHP BPK, Hal tersebut disebabkan Sekolah penerima DAK Fisik Pendidikan tidak memedomani Surat perjanjian antara Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima DAK Fisik Pendidikan,Dan PPTK DAK Fisik Pendidikan tidak melaporkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada Bidang Keuangan Dinas Pendidikan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2019 Lampiran I-Bidang Pendidikan bahwa tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspek kinerja yang terdiri dari akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan, kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden, pencapaian kuantitas target output, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Dan juga Surat perjanjian antara Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima DAK Fisik Pendidikan Antara Lain Pasal 12 tentang Pertanggungjawaban bahwa Pihak Kedua harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Tahun Anggaran 2019 yang diterimanya ke Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :
1. Berita Acara Serah Terima;
2. Bukti Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Bukti Teknis Pekerjaan.

Wartawan Eranasional sudah berusaha untuk mengkonfirmasi hal ini kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Mofit Saptono Subagio melalui pesan WhatsApp Akan tetapi Sampai Berita ini diturunkan belum ada jawaban terkait hal tersebut. (Achmad F)