Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin usai memimpin Apel Siaga Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu 2024 pada Masa Tenang di Halaman Bawaslu setempat, Minggu 11 Februari 2024.

“Selain pembersihan dan penertiban apk, kami juga mengawasi kampanye secara langsung maupun online. Sehingga, tidak ada lagi aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, dikarenakan pada hari ini hingga Selasa esok (11-13 Februari 2024) sudah memasuki masa tenang,” tegas Miftah.

Menurut Miftah, pihaknya sudah menyiapkan tim siber untuk patroli di platform media sosial (medsos), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Dalam pelaksanaan patroli siber ini, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai organisasi yang ada di Kota Pekalongan.

“Kami juga fokus patroli di platform medsos, antisipasi adanya kampanye lewat medsos. Baik medsos peserta pemilu yang sudah didaftarkan, sampai iklan-iklan kampanye yang masih beredar di masa tenang,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan juga akan intensif menggelar patroli money politics (politik uang) dari Minggu malam (11 Februari 2024) hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Salah satu masalah pemilu di Indonesia adalah politik uang. Kami mengingatkan dan mengajak masyarakat agar menolak politik uang, karena praktik politik uang maupun sejenisnya merupakan tindakan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan inovasi upaya pencegahan politik uang. Salah satunya adalah, memberikan surat imbauan larangan politik uang kepada seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan di wilayahnya masing-masing.

“Surat imbauan ini sudah dilaksanakan oleh pengawas TPS, dikirimkan kepada seluruh Ketua RT dan RW. Alhamdulillah, respon mereka positif. Ini salah satu upaya pencegahan kami, dan mungkin satu-satunya Bawaslu di Jawa Tengah yang memberikan surat imbauan terkait larangan politik uang,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat empat poin penting dalam surat imbauan tersebut antara lain, memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak melakukan praktik politik uang, mentaati peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik politik uang.

Melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat apabila ada dugaan praktik politik uang, dan mensosialisasikan kepada warga terkait larangan dan sanksi politik uang.

“Diharapkan dengan adanya imbauan ini, masyarakat bersama dengan jajaran pengawas pemilu dapat menjaga integritas, dan meminimalkan praktik politik uang yang dapat merugikan jalannya pesta demokrasi,” pungkasnya. (em-aha)

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan mengatakan, hukuman yang diberikan kepada yang melanggar yaitu mulai penghapusan konten hingga diberikan surat teguran.

“Tapi tidak menutup kemungkinan yang melakukan akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda berupa uang,” kata Quin saat ditemui di kantor Bawaslu DKI, Minggu, 11 Februari 2024.

Namun, lanjut Quin, sanksi denda dan penjara bisa diterapkan jika sudah ada keputusan dari pengadilan atau putusan terkait pelanggaran pemilu dan dinyatakan telah inkrah.

“Bisa dipidana menggunakan Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017. Kalau tidak salah, hukuman penjaranya satu tahun,” jelasnya.

Lalu, bagaimana dengan konten kampanye yang sudah diunggah sebelum masa tenang, namun viralnya di masa tenang? Menurut Quin, hal itu tidak bisa dikenakan sanksi.

“Intinya kalau diunggah sebelum masa tenang ya enggak masalah. Karena algoritma tidak ada yang tahu. Tapi tanggal 11, 12, dan 13 jangan sekali-kali Anda posting dan melakukan kampanye,” tegasnya.

Kembali lagi tentang patroli siber. Katanya, akan langsung dikomandoi Bawaslu Pusat, dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (*)

Herdiyatna meminta masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

“Apabila menemukan adanya pelanggaran segera laporkan ke pengawas kecamatan atau kelurahan, atau Bawaslu Kota Bogor,” kata Herdiyatna dalam pembukaan Apel Siaga Pemilu 2024 di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu, 11 Februari 2024.

Menurut Herdiyatna, peran masyarakat sangat penting agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sebagaimana mestinya, apalagi petugas pengawas pemilu yang bekerja di lapangan sangat terbatas jumlahnya.

“Kesuksesan Pemilu 2024 tentu bukan hajat dari Bawaslu atau KPU saja. Bawaslu tanpa masyarakat Kota Botor pengawasan kelurahan dan kecamatan itu tidak bisa bekerja secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berharap tidak ada pelanggaran yang terjadi.

“Di masa tenang ini mari kita pastikan tidak ada pelanggaran, kita kuatkan kebersamaan,” ucap Bima Arya. (*)

Jadwal Masa Tenang Pemilu 2024
Masa tenang Pemilu 2024 berlangsung selama 3 hari, dimulai Minggu hingga Selasa (13/2/2024). Setelah masa tenang berakhir, pada 14 Februari 2024, masyarakat akan memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Aturan Masa Tenang Pemilu 2024
Selama masa tenang ini, setiap pasangan calon dilarang melakukan kegiatan kampanye. Pelanggarannya akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Massa yang datang mengenakan atribut partai pendukung dengan warna khas masing-masing.

Massa yang hadir juga membawa bendera Partai Politik pengusung Prabowo-Gibran, yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PBB dan sejumlah partai lainnya.

Seluruh sisi stadion GBK terisi penuh, bahkan sebagian tak tertampung dengan antusiasme massa yang datang.

Selain dari partai politik pendukung Prabowo-Gibran, massa yang hadir juga membawa atribut relawan pendukung Prabowo-Gibran, Salah satunya yaitu massa dari relawan Projo dan Sahabat Bang Ara.

Bahkan kapasitas GBK tidak mencukupi lantaran antusiasme massa yang ingin mendukung secara langsung begitu tinggi.

Banyak massa dari daerah di luar Jakarta seperti ada salah satu pendukung asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan rombongan dari Purwakarta tidak bisa masuk areal GBK.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan ikut kampanye.

“Presiden tidak akan kampanye. Ini telah ditegaskan beliau, 7 Februari 2024 yang lalu,” jelas Ari dalam keterangannya, Sabtu (10/2/2023).

Sebelumnya Presiden Jokowi memang telah memastikan sendiri bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam kampanye akbar. Jokowi menepis spekulasi bahwa dirinya akan berkampanye untuk paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gelora Bung Karno pada Sabtu (10/2/2024) ini.

Mulanya, Jokowi kepada wartawan menegaskan tidak ada larangan Presiden dan Menteri-menteri untuk berkampanye. Jokowi kembali menegaskan aturan UU Pemilu yang membolehkan presiden berkampanye.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, Fahira Idris dijadwalkan akan dimintai klarifikasi pada Senin, 12 Februari 2024.

“Tadi update dari Bawaslu Kepulauan Seribu, Fahira Idris akan diminta klarifikasinya pada hari Senin,” kata Benny di Jakarta Timur, Kamis, 8 Februari 2024.

Menurut Benny, klarifikasi dari Fahira Idris harus dilakukan agar perkara dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 menjadi terang benderang.

“Hasil dari klarifikasi akan dilakukan kajian oleh Bawaslu di Kepulauan Seribu,” ujar Benny.

Selain Fahira Idris, Bawaslu Kepulauan Seribu juga akan meminta klarifikasi dari pihak Dishub DKI dan saksi-saksi yang ada di dalam kegiatan itu.

“Semua pihak yang terkait, yaitu Dishub DKI dan saksi-saksi yang ada di lokasi akan kami minta klarifikasinya,” ucap Benny.

Bawaslu DKI tengah menelusuri dugaan Fahira melanggar aturan kampanye.

Dalam laporan yang diterima Bawaslu DKI, Fahira Idris diduga menggunakan fasilitas milik Dishub DKI Jakarta berupa kapal untuk digunakannya kampanye di Kepulauan Seribu.

“Penelusuran di Pulau Seribu itu ada dugaan salah satu caleg DPD RI, Fahira Idris, memakai kapal Dishub DKI,” kata Benny.

Berdasarkan informasi dari pengawas pemilu, disebutkan bahwa Fahira Idris datang ke Kepulauan Seribu bukan sebagai anggota DPD RI, melainkan berkampanye pencalegan dirinya kembali. (*)

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi melalui pesan singkat, Rabu (7/2/2024).

Menurut dia, pengiriman bansos harus dihentikan karena terkendala hari libur yang jatuh pada Kamis-Jumat, (8-9/2/2024). Bapanas juga menhentikan distribusi bansos pada Sabtu (10/2/2024) karena menjadi hari terakhir masa kampanye Pemilu 2024.

Penghentian distribusi bansos pada Minggu-Selasa (11-13/2/2024) diterapkan karena masuk pada hari tenang Pemilu 2024. Demikian pula, Arief memastikan tak akan ada bansos yang disalurkan pada hari pemungutan suara, Rabu (14/2/2024).

“Yang bilang siapa ? Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye,” tegas Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

Jokowi kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu tentang Presiden boleh berkampanye adalah menyampaikan ketentuan undang-undang.

“Ini saya ingin tegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan untuk berkampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya,” kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya sempat menyatakan bahwa Presiden pun memiliki hak untuk berkampanye.

Diketahui, acara tersebut sempat dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar hal tersebut hanya berkaitan dengan jadwal kampanye. Berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), di tanggal itu bukan jadwal kampanye untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 di Surabaya.

Menurut Agil, di tanggal itu bukan jadwal kampanye untuk Capres-Cawapres nomor 2 tapi jadwal kampanye nomor urut 1.

“Jadi sudah kita imbau sebelumnya, bahwa untuk kampanye, pada tanggal 3 (Februari), itu bukan waktunya paslon nomor 2, tapi paslon nomor 1 di Surabaya,” kata Agil seperti dikutip laman JagoDangdut.

“Saya akan fokus kampanye di Jakarta,” kata Ahok saat kampanye akbar “Konser Salam Metal” di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Terkait pengunduran dirinya dari jabatan komisaris utama PT Pertamina (Persero), Ahok mengungkapkan keputusan itu dia ambil karena sudah ada direktur manajemen risiko di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Indikator kinerja (KPI) Pertamina pun sudah masuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) agar bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang.

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,” demikian keterangan tertulis MHH Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Ketua MHH Muhammadiyah Trisno Raharjo dan Sekretaris Muhammad Alfian.

MHH Muhammadiyah berpendapat presiden merupakan kepala negara yang menjadi pemimpin seluruh rakyat. Sehingga, ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara.

Bagi MHH Muhammadiyah, presiden berkewajiban memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas demi memastikan penggantinya adalah sosok berintegritas.

Dia meminta semua pihak tidak dikait-kaitkan kepada hal yang lebih jauh.

Jokowi mengaku, mengatakan hal itu karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Saya sampaikan itu ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana,” kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 26 Januari 2024.

Dalam klarifikasinya, Jokowi membawa kertas besar bertuliskan sejumlah pasal dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Jokowi menyebut berdasarkan Pasal 299, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Selanjutnya ia juga menunjuk Pasal 281 yang mengatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan.

Padahal, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Satpol PP DKI memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Faktanya, justru tak banyak bertindak.

“Fakta di lapangan, Satpol PP hanya melihati saja. Kalau kami secara normatif sudah mengimbau kepada peserta pemilu,” kata Benny, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun diakuinya, beberapa APK di Jakarta sudah ditertibkan, salah satunya di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, yang belum lama ini salah satu bendera parpol yang terpasang di sana menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan.

“Sudah dirapikan hari Jumat, 19 Januari kemarin. Satpol PP DKI punya kompetensi untuk mencopot APK yang melanggar itu. Ini hanya soal kemauan, karena dari sisi SDM mereka punya. Begitu juga dari sisi perlengkapan, mobil dan sebagainya mereka punya,” ujar Benny.

“Kalau kami dan teman-teman Bawaslu di kota atau kecamatan, misal yang mencopot APK itu bawanya pakai apa?” sambungnya. (*)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, hal tersebut dilakukan agar tak ada insiden kecelakaan yang disebabkan baliho.

Latif Usman mengatakan, pemasangan APK seharusnya di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. “Namun, kalau pemasangannya tidak benar dan membahayakan, tolong lebih diperhatikan lagi,” imbuh Latif, Jumat (26/1/2024).

Latif menambahkan, pihaknya menemukan sejumlah baliho yang mengganggu pengguna jalan raya. Salah satunya di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Dia menyatakan, telah berkoordinasi dengan Satpol PP hingga Bawaslu untuk menertibkan baliho tersebut.

“Pada malam hari sesudah kita patroli, tiba- tiba pagi hari sudah ada yang terjadi kecelakaan. Ini tentunya perlu kerja sama dari semua pihak terkait untuk menertibkan APK ini,” ucap dia.

Latif juga meminta masyarakat untuk melapor jika ada baliho yang mengganggu pengguna jalan raya. “Kita kegiatan preemtif preventif untuk melakukan kegiatan patroli dengab mengajak Bawaslu, Satpol PP, juga untuk melakukan patroli,” pungkas Latif.