Bengkulu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Kantor Pertanahan di Aula Kanwil BPN Provinsi Bengkulu pada Senin (11/10/2021) lalu.

Kegiatan ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan III serta sebagai wadah perumusan Strategi dalam Percepatan Capaian Kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Pembinaan ini dipimpin secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, sebagai Ketua Pembinaan Tim Pusat dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu beserta seluruh pejabat administrator dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini juga mengikutsertakan para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di 10 (sepuluh) satuan kerja Kantor Pertanahan, yang bergabung secara daring.

Berdasarkan data triwulan III tahun anggaran 2021, realisasi Kanwil BPN Provinsi Bengkulu mencapai 68%. Capaian tersebut telah berada di atas nilai rata-rata capaian nasional.

Capaian kinerja PTSL Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sebelumnya berada di peringkat 14 nasional, saat ini berada di peringkat 9. Berdasarkan benchmark capaian Program Strategis Nasional untuk PTSL per September 2021, capaiannya lebih tinggi dari tahun 2020 di bulan yang sama, sedangkan realisasi di Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu rata-rata sudah lebih dari 55%.

“Kanwil BPN dan Kantah di Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan optimalisasi target PTSL, khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan,” jelas Budi Situmorang, saat memberikan keterangan siaran pers, Senin (18/10)

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir menyampaikan bahwa berdasar hasil audit BPK, Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori aman dan berdasarkan penilaian SAKIP, Bengkulu mendapat predikat sangat baik (BB). “Inovasi yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu perlu segera dikoordinasikan dengan Pusdatin sehingga menjadi satu kesatuan dengan KKP,” ungkap Agustin Iterson Samosir.

Terkait kegiatan Redistribusi Tanah, di Provinsi Bengkulu telah dibagikan sejumlah kurang lebih 600 sertipikat hak atas tanah. Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah juga menitikberatkan keterkaitan erat antara tata ruang dan pertanahan, serta perlunya mengikuti perkembangan regulasi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. “Informasi pertanahan dapat disumbangkan terkait dengan kepastian investasi,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Penilaian Tanah, Perdananto Ariwibowo menyampaikan beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian terkait bidang Pengadaan Tanah, salah satunya adalah penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Lanjut dikatakannya bahwa Menteri ATR/Kepala BPN berharap nilai yang ada dalam peta ZNT menjadi preferensi nilai tanah yang wajar.

“Dimungkinkan kegiatan ZNT nantinya, dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai referensi dalam pengenaan pajak,” kata Perdananto Ariwibowo.

Kegiatan penting lainnya yang menjadi perhatian Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu adalah Kegiatan Penertiban Tanah Telantar.

Menurut Ariodilah Virgantara selaku Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, penertiban tanah telantar menjadi kegiatan yang penting karena tanah telantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara, akan termasuk sebagai salah satu objek Reforma Agraria. Penyediaan tanah telantar ini akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine bagi pegawai di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Senin (11/10/2021).

Kegiatan ini kembali dilakukan dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi lokasi terakhir pengambilan sampel tes urine. Sebelumnya, pengambilan sampel telah dilakukan di Kantah Kabupaten Bogor, Kantah Kota Bekasi, Kantah Kabupaten Bekasi, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, dan Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mewakili Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pegawai, Trias Wiriahadi menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mencapai target pengambilan sampel tes urine terhadap 1.107 pegawai, baik struktural maupun non struktural.

Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau NAPZA, serta mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, tidak hanya tes urine, rencana aksi P4GN akan dilakukan dengan pembentukan sukarelawan, pelaksanaan sosialisasi, public campaign, hingga penyusunan perundangan.

“Target kita tahun 2021 berdasarkan rencana aksi yang kita susun beserta teman-teman di Kementerian ATR/BPN itu 3% dari jumlah pegawai seluruh Indonesia. Jadi, total kita untuk tahun ini sejumlah 1.107, baik ASN maupun PPNPN. Semoga hasilnya semua negatif sehingga kita bisa mendapatkan SDM yang unggul dalam memberikan pelayanan. Dengan SDM yang tidak menggunakan atau tidak terlibat narkoba, Insya Allah kita bisa bekerja dengan baik,” ujar Kepala Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pegawai Kementerian ATR/BPN.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Heri Mulianto yang hadir secara daring mengatakan bahwa rencana aksi P4GN merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga.

“Ini menjadi kewajiban bagi setiap instansi untuk melaksanakan tes ini. Apapun hasilnya nanti mohon kami diinformasikan agar menjadi pengendalian, monitoring, dan evaluasi untuk pelaksanaan tes pada hari ini. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh untuk memperbaiki hasil yang sudah kita dapatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur, Mochamad Sauki, memastikan pegawai di lingkungan Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur kooperatif untuk menjalani tes urine dalam rangka P4GN. Selain itu, di luar kegiatan yang bekerja sama dengan BNN, Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur juga mewajibkan pegawainya untuk melakukan tes urine mandiri demi mewujudkan Zona Integritas (ZI).

“Kami siap mendukung pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN bersama BNN. Kami sudah meminta seluruh pejabat struktural, ASN, ASK, PPNPN, OB, dan sekuriti. Kami juga sudah meminta Bapak/Ibu yang berhalangan hadir, khusus ASN diminta untuk tes mandiri. Melihat kegiatan ini sangat penting dan merupakan salah satu evidence Zona Integritas dalam rangka pembinaan serta evaluasi dalam pelaksanaan tes urine,” terang Mochamad Sauki.

BEKASI – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melarang aparatur wilayah untuk menarik biaya dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Kami sudah imbau dan sosialisasikan kepada masyarakat begitu. Karena ini kan program pemerintah untuk masyarakat, jadi jangan ada lagi (pungli),” ungkap Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata kepada wartawan di Bekasi, Jumat (17/9)

Ia meminta, aparatur wilayah mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW tidak memungut biaya di luar batas wajar kepada masyarakat. Pasalnya, pendaftar PTSL sudah mengeluarkan biaya pada pra-persiapan PTSL, seperti biaya pemberkasan, PPH dan PPHTB yang memang menjadi kewajiban.

Ia juga menegaskan kepada jajarannya bila terlibat (pungli) akan dikenakan sanksi tegas. “Saya akan pecat langsung anggota saya bila terbukti terlibat, masyarakat juga bisa melaporkan langsung bila ada oknum BPN meminta biaya pengurusan sertifikat, catat namanya segera laporkan, saya akan tindak langsung,” tegas Hiskia Simarmata.

“Saya sudah meminta kepada Bupati Kabupaten Bekasi agar PPHTB gratis. Karena kondisi saat ini akibat Covid-19 dan PPKM ekonomi masyarakat sedang susah, jadi kami sudah bersurat permohonan kepada Bupati,” ujar Kakantah Kab. Bekasi.

Namun, mantan Kakantah Jakarta Utara ini menegaskan seluruh proses yang dilakukan BPN dalam melaksanakan program PTSL tidak membebankan biaya kepada masyarakat.

Hiskia Simarmata menyebutkan, tahun ini program PTSL di Kabupaten Bekasi menyasar 100 ribu peta bidang dan 108 ribu Sht.

Menurutnya, jumlah tersebut barh bertambah, karena Kakan sebelumnya dengan Pemkab Bogor ada hubungan kesepakatan penambahan target, target sebelumnya yakni 50 ribu peta bidang dan 70 ribu Sht.

Kakantah Kab. Bekasi menyebutkan target yang terealisasi sudah mencapai 47.900 bidang. “Jadi kami kejar terus agar target tahun ini terpenuhi,” ungkapnya.

Hiskia Simarmata juga menghimbau masyarakat agar berbondong bondong mendaftarkan tanahnya menjadi sertifikat.

“Kesempatan tidak ada dua kali selagi program PTSL ini masih berjalan biaya gratis, namun bila waktunya selesai pada tahun 2024 maka masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya pada tahun tersebut akan dikenakan biaya,” pungkasnya

Jakarta – Dalam memfasilitasi penyusunan tata ruang di daerah, peran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) sangat strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang, Hardian menyebutkan bahwa pada Pasal 13 dan 29 dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 meminta Bidang Penataan dan Pemberdayaan di Kanwil serta Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantah dapat memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dasar yang khusus untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seperti yang saat ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN.

Dikatakannya RDTR merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Bagi zona-zona pada RDTR, ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

“Salah satu praktik yang cukup penting dalam penyusunan RDTR adalah terkait aspek peta yang memberikan gambaran pola ruang, jaringan infrastruktur, serta wilayah yang diprioritaskan pembangunannya,” ujar Hardian saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/7)

Sesditjen Tata Ruang mengatakan, kondisi saat ini di kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang sangat pesat, dinamis dan berbeda-beda arah perkembangannya sesuai dengan keunikan kawasan perkotaan itu. Hal tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan rencana tata ruang.

“Perlu diarahkan supaya merata dan menyeluruh untuk semua perkotaan dan kawasan sekitarnya dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” terangnya.

Selanjutnya, produk tata ruang juga akan terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, yaitu Online Single Submission (OSS).

“Sehingga proses perizinan berusaha dan non usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang,” tambah Hardian.

Sementara itu, Kepala PPSDM, Deni Santo melaporkan bahwa pelatihan ini diikuti 415 peserta yang terdiri dari SDM perencana tata ruang di Kanwil dan Kantah. Pelatihan yang digelar secara Blended Learning ini akan diakhiri dengan uji kompetensi melalui Computer Based Test (CBT) pada 13 Agustus 2021 mendatang.

“Ini sangat strategis sekali, kompetensi yang ingin dibangun dari pelatihan ini adalah Kabid dan Kasi mampu menjadi pembina yang baik, mampu memahami penyusunan RDTR tingkat dasar. Sehingga nanti percepatan yang bisa dilakukan di Kanwil dan Kantah untuk RDTR ini bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,” tutur Deni Santo.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) melakukan sosialisasi pembaruan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) kepada jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digelar secara daring pada Senin (12/07/2021).

Kepala Pusdatin, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa pembaruan sistem pada aplikasi KKP dilakukan secara berkala dan disosialisasikan dalam pertemuan daring setiap dua pekan sekali. Modul-modul yang diperbaharui mengikuti kemajuan teknologi yang ada dan tantangan dari transformasi digital. Pada kesempatan kali ini, Pusdatin menyajikan beberapa pembaruan, yakni pada fitur Ganti Desa, Tunggakan berbasis Petugas, serta Quality Control Validasi.

Menurutnya fitur persetujuan dari atasan terhadap berkas ganti desa, dengan input passphrase atasan di kantor pertanahan dapat mengetahui dan menyetujui permohonan tersebut yang difasilitasi dengan produk Berita Acara generate by system KKP yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik.

“Kemudian, modul untuk monitoring berkas di mana kantor pertanahan dapat melakukan pengaturan durasi preventif di masing-masing petugas pada simpul perjalanan berkas sebagai upaya menghindari terjadinya tunggakan penerimaan di muka,” terang Virgo Eresta Jaya.

Selain itu, Pusdatin juga menyosialisasikan Loket Online Pertanahan agar masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dari mana saja. Layanan yang diberi nama Loketku ini dilakukan pengaturan oleh admin dari masing-masing Kantah, dengan jumlah dan jenis layanan fleksibel serta dapat dikonfigurasi.

“Pengguna Sentuh Tanahku yang sudah terverifikasi yang bisa mengakses layanan Loketku. Monitoring berkas dan pengelolaan/rekap sertipikatnya dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku,” ujar Kepala Pusdatin.

Virgo Eresta Jaya menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN dan Kantah yang telah berinovasi untuk meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN semakin baik karena inovasi-inovasi yang bermunculan di daerah.

“Kita sudah jauh lebih baik. Tingkatkan terus, kasih masukan ke kita bagaimana memperbaiki Kementerian ATR/BPN, memperbaiki data kita dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi, Farid Hidayat menyebutkan bahwa sejak aplikasi KKP diperkenalkan, penilaian yang diberikan oleh pengguna terus membaik. Hal ini perlu ditingkatkan, mengingat Kementerian ATR/BPN tengah berupaya menjalankan transformasi digital.

“Layanan elektronik ini sebenarnya bersumber dari inovasi teman-teman di berbagai daerah, yang bertujuan untuk memperkenalkan layanan elektronik kepada masyarakat tanpa harus datang berkali-kali ke Kantor Pertanahan, bisa langsung berinteraksi dengan kita secara daring. Ini mengurangi frekuensi tatap muka dan mengeliminasi penyalahgunaan wewenang di dalamnya,” papar Farid Hidayat.