Pelayanan pengukuran pertanahan merupakan layanan strategis yang memegang peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

Akurasi data hasil pengukuran menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian pendaftaran tanah, mulai dari penetapan batas bidang, pemetaan, hingga penerbitan sertifikat.

Dalam sambutannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi proses layanan agar semakin pasti dan terukur.

“Hari ini kita akan melaksanakan launching layanan pengukuran terjadwal. Tentu ini merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki peran krusial untuk mewujudkan kepastian hukum. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua effort yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pengalaman dalam menyelesaikan berbagai program pertanahan mengajarkan pentingnya kesiapan data dan perencanaan sejak awal.

Menurutnya, hambatan layanan kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena kurangnya kelengkapan dan verifikasi di tahap awal.

“Memastikan segala sesuatu lengkap sebelum harganya berjalan, SPS dan lain sebagainya. Karena saya mengenal Pak Dirjen ini orang yang tidak bisa dipatahkan kalau kita tidak punya datakan ya. Jadi kalau layanan pengukuran terjadwal ini hari ini di-launching, mungkin nanti di seluruh Indonesia akan di-launching. Hal ini pasti karena ada data yang menunjukkan layanan pengukuran ini memegang peranan yang cukup besar dalam potensi layanan yang terhambat karena ketidaksiapan,” jelas Horison.

Harison menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum pembenahan kinerja agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SOP, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kami mengaminkan langkah dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin. Ini merupakan salah satu cara paling strategis untuk mulai membenahi apa yang selama ini mungkin belum menjadi KPI kita. Dengan ini menjadi KPI kita, kita berharap bukan saja bekerja sesuai SOP, tetapi akibat melaksanakan SOP yang tepat itu kepercayaan masyarakat bisa pulih, bahkan meningkat,” tegas Horison.

Dia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut.

“Dihadapan Bapak seluruh jajaran, kami BPN Provinsi Banten, terlebih khusus jajaran yang ada di bidang 1, sesi 1, menyatakan siap untuk mengamankan dan mensukseskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN, dan kami akan melaksanakan itu,” tegas Harison.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, menjelaskan bahwa Layanan Pengukuran Terjadwal dirancang agar setiap permohonan pengukuran memiliki jadwal yang jelas dan disepakati sejak awal. Layanan ini juga didukung mekanisme pemeriksaan cek plot serta verifikasi kelengkapan administrasi secara menyeluruh sejak tahap awal.

“Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kepastian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemohon dalam mempersiapkan persyaratan,” tuturnya.

Layanan Ini Menjadi Jawaban

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa layanan ini menjadi jawaban atas persepsi layanan yang selama ini dianggap lama dan tidak pasti.

“Kita berharap kalau persepsi layanan BPN yang sekarang ini lama, tidak jelas, ada kepastian itu sekarang berakhir. Yang kita harapkan adalah layanan BPN itu sekarang cepat dan memenuhi kepastian,” ujarnya.

Virgo menjelaskan bahwa dalam skema layanan ini masyarakat dapat memilih sendiri hari pelaksanaan pengukuran, sekaligus memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum hari yang ditentukan.

“Masyarakat memilih sendiri harinya, masyarakat menyiapkan persyaratannya, dan kita jamin kalau semua persyaratannya dipenuhi, hari kedua petugas datang, satu hari beres,” tegasnya.

Melalui implementasi Layanan Pengukuran Terjadwal ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Provinsi Banten semakin modern, tertib, dan berkeadilan, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa kepastian waktu, transparansi prosedur, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Bertempat di Kantor Gubernur Banten (Gedung BLKI Provinsi Banten), rapat ini menjadi forum strategis yang mempertemukan Walikota dan Bupati se-Tangerang Raya untuk menyelaraskan langkah mitigasi bencana banjir.

Dalam agenda ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, hadir didampingi Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Fahmi, serta jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Tangerang Raya.

Dari Kota Tangerang Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, turut hadir didampingi tim teknis, yaitu Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Doni Setiawan, serta Koordinator Kelompok Substansi (Koorsub) Survei dan Pemetaan Dasar dan Tematik, Nur Septylia Choirotun Nisak.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menegaskan komitmen penuh BPN dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penanggulangan banjir.

“BPN Banten siap mengawal revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan mitigasi bencana. Kami juga akan ikut serta mengendalikan pemanfaatan ruang, baik pada bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat maupun yang belum. Jika terdapat bangunan liar yang menghambat aliran air atau menjadi penyebab banjir, kami siap melakukan penertiban sesuai regulasi,” tegas Harison.

Lebih lanjut, Harison menambahkan bahwa BPN akan berperan aktif dalam memfasilitasi pengadaan tanah di titik-titik krusial penanganan banjir.

“Peran pengadaan tanah di lokasi-lokasi rawan banjir, baik untuk normalisasi sungai maupun pembangunan kolam retensi, akan menjadi prioritas kami untuk dipercepat prosesnya,” tambahnya.

Siap bersinergi di Lapangan 

Merespons arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menyatakan kesiapannya untuk mensinergikan langkah teknis di lapangan.

“Kami di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan siap melaksanakan dan mengikuti arahan Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten. Dukungan data survei dan pemetaan akan kami optimalkan untuk memastikan program penanganan banjir di Tangerang Selatan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Seto Apriyadi.

Keputusan tersebut diambil untuk memusatkan sumber daya pada penyelesaian berbagai residu PTSL dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menegaskan bahwa penyelesaian residu menjadi agenda utama lembaganya.

Residu tersebut mencakup sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari kesalahan penulisan identitas, sertifikat yang belum diterbitkan, hingga hambatan administratif dan bidang tanah yang masih berstatus sengketa.

“ Seluruhnya menjadi prioritas untuk kami tuntaskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” ujar Seto dalam Media Gathering di Graha Pena, Banten, Selasa (13/01/2026).

Seto menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pihaknya memang tidak mengagendakan PTSL baru.

Fokus kerja diarahkan pada penyelesaian seluruh pekerjaan tertunda, sehingga kepastian hukum atas tanah masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

Program NOP

Selain menuntaskan residu, BPN Tangsel juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui rencana peluncuran program e-NOP.

Program ini bertujuan menyelaraskan dan menyinkronkan data pertanahan milik BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikelola pemerintah daerah untuk membentuk single data yang akurat dan terintegrasi.

Dengan integrasi tersebut, setiap perubahan data pertanahan, seperti pemecahan bidang, peralihan hak, atau proses hukum akan otomatis terbarui di dua instansi sekaligus. Hal ini diharapkan dapat memastikan konsistensi data pertanahan dan perpajakan.

BPN Tangsel juga terus memperluas akses layanan kepada masyarakat melalui program Sultan Tangsel Phost, yaitu layanan konsultasi dan pemeliharaan hak pertanahan yang dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan layanan keliling.

Program ini menargetkan kawasan permukiman padat dan wilayah lama yang membutuhkan pendampingan administratif.

“Konsep layanan ini adalah jemput bola. Masyarakat bisa langsung mengurus pemeliharaan data, peningkatan hak, maupun perbaikan administrasi pertanahan di lokasi,” tambah Seto.