Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangsel, Seto Apriyadi mengatakan, salah satu wilayah yang telah melaksanakan alih media sertifikat elektronik tersebut.

“Implementasi sertifikat elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi pertanahan yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum, keamanan dokumen, serta kualitas pelayanan publik,” ujar Kakantah Seto saat dikonfirmasi Eranasional di Tangsel, Rabu (4/3/2026).

Melalui sistem berbasis elektronik ini, lanjut dikatakan Seto, sertifikat tanah diterbitkan dalam format digital dengan sistem pengamanan berlapis dan standar keamanan informasi yang ketat.

“Implementasi sertifikat elektronik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum,” ucap Seto.

BPN Tangsel Berkomitmen 

Ia mengatakan dengan sistem yang terintegrasi, BPN Tangsel berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih cepat, aman, serta memberikan perlindungan optimal terhadap data dan hak masyarakat atas tanah.

“Proses alih media dari sertipikat analog ke sertifikat elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan data pribadi pengguna layanan,” ungkapnya.

“Meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun pemalsuan dokumen. Selain itu, masyarakat dapat memantau proses layanan secara lebih akuntabel melalui aplikasi sentuh tanahku,” tambahnya.

Lanjut Seto mengatakan dengan sertipikat elektronik, diharapkan pelayanan BPN Tangsel semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai sertipikat elektronik, masyarakat dapat menghubungi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui kanal media sosial atau datang langsung ke kantor kami,” tandasnya.

Setelah menggeledah, jaksa dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) membawa beberapa dokumen menggunakan kardus dan kotak kontainer. Berserta penyitaan uang temuan tersebut.

Kasi Intelijen Kejari Serang, Muhamad Lutfi Adrian, membenarkan penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani. Namun, dia tidak menjelaskan perkara yang ditangani tersebut.

“Iya terkait tipikor (tindak pidana korupsi-red), nanti kita sampaikan berkaitan apa, semua masih dalam proses,” katanya.

Lutfi menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam proses penyidikan. Seluruh ruangan tak luput dari pemeriksaan, termasuk ruang kepala kantor.

“Iya, semua ruangan yang ada di kantor ini digeledah, termasuk ruang kepala. Semuanya kooperatif, Pak Kepala juga tadi ada,” katanya.

Ia menambahkan, perkara tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan setelah melalui proses penyelidikan pada awal tahun 2026. Namun hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut

“Sudah naik penyidikan, awalnya tahun 2026. Ada (pejabat Kantor Pertanahan Kota Serang,” tandas dia.

Diketahui Kantor BPN Tangsel telah menyerahkan 3 sertifikat tanah wakaf bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Aula Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Jumat lalu (20/02/2026).

“Target kami untuk Kantah Tangsel tahun 2026 sebanyak 100 sertipikat tanah wakaf, semoga dapat terealisasikan sesuai dengan target,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota (Kakantah Tangsel), Seto Apriyadi kepada wartawan di Aula MUI, Banten, Jumat .

Kakantah, Seto menyatakan bahwa pihaknya juga menyerahkan sebanyak 3 sertifikat tanah wakaf pada acara Penandatangan MoU, diperuntukan untuk masjid, mushola dan sarana pendidikan.

Bagikan 13 Sertifikat Tanah Wakaf 

Sementara itu, Menteri ATR /Kepala BPN Nusron Wahid, menyerahkan 13 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Provinsi Banten.

Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.

“Wakaf ini milik umat, pelepasan dari hak individu kepada publik dan umat. Karena itu, BPN hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi dan Saya minta ini dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Nusron mengatakan berdasarkan data, jumlah rumah ibadah di provinsi Banten tercatat sebanyak 24.910 bidang, dari jumlah tersebut baru 9.148 bidang yang telah bersertifikat.

Sebagai bentuk percepatan sertipikat tanah wakaf, maka BPN telah melakukan beragam terobosan untuk menangani masalah tersebut, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf hingga pembentukan loket khusus wakaf pada kantor pertanahan.

“Ini harus kita dorong bersama proses pendirian masjid, mushola dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertipikat tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” ujar dia.

Sementara itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten telah menindaklanjuti arahan yang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan Penandatanganan Kerjasama Sertifikasi Tanah Wakaf Kanwil BPN Provinsi Banten dengan PWNU Provinsi Banten dan Kantah Kabupaten/Kota dengan PCNU Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten, diantaranya Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

“MoU disaksikan secara langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Provinsi Banten dan kedepannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ungkap Horison Mocodompis Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Hal itu dilakukan untuk menertibkan aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Imbauan ini disampaikan langsung di hadapan organisasi keagamaan yang ikut dalam pertemuan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten pada Jumat (20/02/2025).

“Yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan adanya peraturan yang berlaku diperbolehkan mempunyai hak milik. Jadi sekarang boleh punya SHM. Tidak perlu lagi pakai Hak Guna Bangunan (HGB) atau dititipkan asetnya atas nama pengurus, tapi langsung atas nama yayasan sebagai lembaga,” ujar Menteri Nusron.

Selama ini, menurut Menteri Nusron, banyak yayasan yang memilih menitipnamakan kepemilikan tanah kepada seseorang untuk menyertipikatkan asetnya. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan tanah di kemudian hari.

Melalui aturan ini, tanah pesantren dan sekolah keagamaan kini dapat dicatat secara langsung atas nama yayasan. Dengan begitu, penataan asetnya bisa lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai ketentuan hukum pertanahan. Keberlangsungan lembaga pendidikan pun diyakini bisa lebih terjaga ke depannya.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan mekanisme penetapan yayasan keagamaan sebagai subjek hukum pemegang hak milik.

Skema subjek hukum pemegang hak milik tersebut, penetapannya dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Permohonan harus disertakan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sehingga proses pencatatan hak atas tanah dapat dilakukan secara sah dan terintegrasi.

“Karena itu, kami kasih jalan keluar seperti ini, ada jalan keluar, tetapi saya melihat yang memanfaatkan masih belum banyak,” tutur Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap, organisasi keagamaan dapat segera memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menata aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Dengan begitu, aset terkait bisa tertib secara administrasi, memiliki kepastian hukum, serta terjaga keberlanjutannya untuk kepentingan pendidikan dan sosial umat,” tandas dia.

Penyerahan yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Banten ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum atas aset umat.

“Wakaf ini milik umat Islam. Pelepasan dari hak individu kepada publik, kepada umat. Karena itu, negara hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi. Saya minta ini ‘dikeroyok’ bersama,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid setelah menyerahkan sertifikat.

Ajakan Sertifikasi Tanah Wakaf 

Ajakan mempercepat sertifikasi tanah wakaf ini Menteri Nusron sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir di pertemuan ini. Mulai dari jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana teknis sertifikasi, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berperan dalam administrasi wakaf.

Bukan hanya dari sisi pemerintah, lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, serta organisasi keagamaan lain juga diharap ikut berkolaborasi.

9.148 Bidang Tanah Telah Bersertifikat 

Untuk jumlah rumah ibadah di Provinsi Banten sendiri tercatat ada sebanyak 24.910 bidang. Dari jumlah tersebut, baru 9.148 bidang atau sekitar 36,72% yang telah bersertifikat. Capaian ini menunjukkan masih besarnya ruang percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah dan wakaf di wilayah tersebut.

Berbagai terobosan terus dilakukan, mulai dari kolaborasi antar instansi, pembentukan sidang isbat wakaf, serta pembentukan loket khusus wakaf di Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan guna mempercepat mendaftarkan seluruh tanah wakaf di Indonesia.

“Ini yang harus kita dorong bersama. Proses pendirian masjid, mushola, dan rumah ibadah lainnya terus berjalan sehingga sertipikasi tanah wakaf juga harus dipercepat agar sejalan dengan kebutuhan umat,” kata Nusron Wahid.

Menindaklanjuti arahan terkait percepatan sertifikasi wakaf, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara seluruh Kantor Pertanahan dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Banten.

“Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur Banten merupakan bentuk komitmen kami agar seluruh tanah wakaf di Banten tersertifikatkan. Ke depannya MoU serupa akan kami lakukan dengan organisasi keagamaan lainnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.

Pelayanan pengukuran pertanahan merupakan layanan strategis yang memegang peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

Akurasi data hasil pengukuran menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian pendaftaran tanah, mulai dari penetapan batas bidang, pemetaan, hingga penerbitan sertifikat.

Dalam sambutannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi proses layanan agar semakin pasti dan terukur.

“Hari ini kita akan melaksanakan launching layanan pengukuran terjadwal. Tentu ini merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki peran krusial untuk mewujudkan kepastian hukum. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua effort yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pengalaman dalam menyelesaikan berbagai program pertanahan mengajarkan pentingnya kesiapan data dan perencanaan sejak awal.

Menurutnya, hambatan layanan kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena kurangnya kelengkapan dan verifikasi di tahap awal.

“Memastikan segala sesuatu lengkap sebelum harganya berjalan, SPS dan lain sebagainya. Karena saya mengenal Pak Dirjen ini orang yang tidak bisa dipatahkan kalau kita tidak punya datakan ya. Jadi kalau layanan pengukuran terjadwal ini hari ini di-launching, mungkin nanti di seluruh Indonesia akan di-launching. Hal ini pasti karena ada data yang menunjukkan layanan pengukuran ini memegang peranan yang cukup besar dalam potensi layanan yang terhambat karena ketidaksiapan,” jelas Horison.

Harison menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum pembenahan kinerja agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SOP, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kami mengaminkan langkah dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin. Ini merupakan salah satu cara paling strategis untuk mulai membenahi apa yang selama ini mungkin belum menjadi KPI kita. Dengan ini menjadi KPI kita, kita berharap bukan saja bekerja sesuai SOP, tetapi akibat melaksanakan SOP yang tepat itu kepercayaan masyarakat bisa pulih, bahkan meningkat,” tegas Horison.

Dia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut.

“Dihadapan Bapak seluruh jajaran, kami BPN Provinsi Banten, terlebih khusus jajaran yang ada di bidang 1, sesi 1, menyatakan siap untuk mengamankan dan mensukseskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN, dan kami akan melaksanakan itu,” tegas Harison.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, menjelaskan bahwa Layanan Pengukuran Terjadwal dirancang agar setiap permohonan pengukuran memiliki jadwal yang jelas dan disepakati sejak awal. Layanan ini juga didukung mekanisme pemeriksaan cek plot serta verifikasi kelengkapan administrasi secara menyeluruh sejak tahap awal.

“Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kepastian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemohon dalam mempersiapkan persyaratan,” tuturnya.

Layanan Ini Menjadi Jawaban

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa layanan ini menjadi jawaban atas persepsi layanan yang selama ini dianggap lama dan tidak pasti.

“Kita berharap kalau persepsi layanan BPN yang sekarang ini lama, tidak jelas, ada kepastian itu sekarang berakhir. Yang kita harapkan adalah layanan BPN itu sekarang cepat dan memenuhi kepastian,” ujarnya.

Virgo menjelaskan bahwa dalam skema layanan ini masyarakat dapat memilih sendiri hari pelaksanaan pengukuran, sekaligus memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum hari yang ditentukan.

“Masyarakat memilih sendiri harinya, masyarakat menyiapkan persyaratannya, dan kita jamin kalau semua persyaratannya dipenuhi, hari kedua petugas datang, satu hari beres,” tegasnya.

Melalui implementasi Layanan Pengukuran Terjadwal ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Provinsi Banten semakin modern, tertib, dan berkeadilan, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa kepastian waktu, transparansi prosedur, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Kawasan yang diresmikan pada 2023 tersebut kini menjadi contoh pemanfaatan lahan produktif skala kecil yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran pertanian modern.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Freddy A. Kolintama, melakukan kunjungan langsung ke lokasi.

Kehadiran rombongan disambut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.

Dalam kunjungannya, Embun Sari menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat tanah, tetapi harus diikuti pemanfaatan yang produktif.

“Reforma agraria bukan sekadar memberikan kepastian hak atas tanah, tetapi bagaimana tanah itu dimanfaatkan. Jika tanah dibiarkan tidak produktif, maka tujuan redistribusi bisa tidak tercapai,” ujar Embun kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, sejak 2006 reforma agraria dirancang melalui pendekatan asset reform dan access reform, yakni pemberian tanah yang disertai pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, agro eduwisata Al Markaz menjadi contoh nyata bagaimana lahan dapat memberikan nilai tambah ekonomi jika dikelola secara optimal.

Embun juga menyoroti pentingnya peran tokoh penggerak dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

“Program tidak akan berjalan tanpa sosok penggerak. Peran pimpinan pesantren sangat penting dalam mengembangkan kawasan ini,” katanya.

Kawasan Argo Eduwisata

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia menilai kawasan agro eduwisata Al Markaz sebagai praktik pemberdayaan lahan yang inspiratif.

“Dengan luas sekitar 1,5 hektare, kawasan ini mampu menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian,” ungkap Rezka.

Di kawasan pesantren terdapat 14 greenhouse, tiga di antaranya telah menggunakan sistem Internet of Things (IoT). Berbagai tanaman seperti anggur, melon, dan sayuran dibudidayakan di dalamnya.

Selain pertanian, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas outbound dan flying fox, sehingga pengunjung tidak hanya belajar pertanian tetapi juga membangun karakter.

Sebanyak 95 persen aktivitas agro eduwisata melibatkan para santri, baik sebagai bagian dari pembelajaran maupun pengembangan keterampilan.

Pimpinan Ponpes Al Markaz, Ustadz Amirul Faruk, menegaskan bahwa bertani bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari filosofi kehidupan.

“Mau jadi apa pun, harus bisa bertani. Dari pertanian kita belajar tanggung jawab, kesabaran, dan ketahanan,” tuturnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan model agro eduwisata Al Markaz dapat menjadi inspirasi pengelolaan lahan produktif di berbagai daerah sekaligus memperkuat peran reforma agraria dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Elfidian Iskariza, Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Taufik Rokhman, serta jajaran pejabat teknis lainnya.

Bertempat di Kantor Gubernur Banten (Gedung BLKI Provinsi Banten), rapat ini menjadi forum strategis yang mempertemukan Walikota dan Bupati se-Tangerang Raya untuk menyelaraskan langkah mitigasi bencana banjir.

Dalam agenda ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, hadir didampingi Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Fahmi, serta jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Tangerang Raya.

Dari Kota Tangerang Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, turut hadir didampingi tim teknis, yaitu Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Doni Setiawan, serta Koordinator Kelompok Substansi (Koorsub) Survei dan Pemetaan Dasar dan Tematik, Nur Septylia Choirotun Nisak.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menegaskan komitmen penuh BPN dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penanggulangan banjir.

“BPN Banten siap mengawal revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan mitigasi bencana. Kami juga akan ikut serta mengendalikan pemanfaatan ruang, baik pada bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat maupun yang belum. Jika terdapat bangunan liar yang menghambat aliran air atau menjadi penyebab banjir, kami siap melakukan penertiban sesuai regulasi,” tegas Harison.

Lebih lanjut, Harison menambahkan bahwa BPN akan berperan aktif dalam memfasilitasi pengadaan tanah di titik-titik krusial penanganan banjir.

“Peran pengadaan tanah di lokasi-lokasi rawan banjir, baik untuk normalisasi sungai maupun pembangunan kolam retensi, akan menjadi prioritas kami untuk dipercepat prosesnya,” tambahnya.

Siap bersinergi di Lapangan 

Merespons arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menyatakan kesiapannya untuk mensinergikan langkah teknis di lapangan.

“Kami di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan siap melaksanakan dan mengikuti arahan Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten. Dukungan data survei dan pemetaan akan kami optimalkan untuk memastikan program penanganan banjir di Tangerang Selatan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Seto Apriyadi.

Keputusan tersebut diambil untuk memusatkan sumber daya pada penyelesaian berbagai residu PTSL dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menegaskan bahwa penyelesaian residu menjadi agenda utama lembaganya.

Residu tersebut mencakup sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari kesalahan penulisan identitas, sertifikat yang belum diterbitkan, hingga hambatan administratif dan bidang tanah yang masih berstatus sengketa.

“ Seluruhnya menjadi prioritas untuk kami tuntaskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” ujar Seto dalam Media Gathering di Graha Pena, Banten, Selasa (13/01/2026).

Seto menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pihaknya memang tidak mengagendakan PTSL baru.

Fokus kerja diarahkan pada penyelesaian seluruh pekerjaan tertunda, sehingga kepastian hukum atas tanah masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh.

Program NOP

Selain menuntaskan residu, BPN Tangsel juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui rencana peluncuran program e-NOP.

Program ini bertujuan menyelaraskan dan menyinkronkan data pertanahan milik BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikelola pemerintah daerah untuk membentuk single data yang akurat dan terintegrasi.

Dengan integrasi tersebut, setiap perubahan data pertanahan, seperti pemecahan bidang, peralihan hak, atau proses hukum akan otomatis terbarui di dua instansi sekaligus. Hal ini diharapkan dapat memastikan konsistensi data pertanahan dan perpajakan.

BPN Tangsel juga terus memperluas akses layanan kepada masyarakat melalui program Sultan Tangsel Phost, yaitu layanan konsultasi dan pemeliharaan hak pertanahan yang dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan layanan keliling.

Program ini menargetkan kawasan permukiman padat dan wilayah lama yang membutuhkan pendampingan administratif.

“Konsep layanan ini adalah jemput bola. Masyarakat bisa langsung mengurus pemeliharaan data, peningkatan hak, maupun perbaikan administrasi pertanahan di lokasi,” tambah Seto.

Total nilai ekonomi tambahan (Economic Value Added) yang dihasilkan mencapai sekitar Rp87,3 triliun.

Horison menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil langsung dari berbagai layanan pertanahan yang dilakukan BPN bersama para mitra strategis.

“Nilai ekonomi tersebut bersumber dari sejumlah komponen penting, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar Rp2 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sekitar Rp1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp235 miliar, serta kontribusi terbesar dari hak tanggungan yang mencapai Rp84 triliun,” ujar Horison dalam Media Gathering di Graha Pena, Banten, Selasa (13/01/2026).

Menurutnya, sertifikat tanah yang digunakan sebagai agunan melalui skema hak tanggungan menjadi penggerak signifikan aktivitas ekonomi, mulai dari pelaku usaha besar hingga UMKM.

Namun, ia mencatat adanya penurunan nilai hak tanggungan pada 2025 menjadi sekitar Rp74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp84 triliun.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, perubahan kebijakan, dan dinamika ekonomi secara umum. Analisis lebih mendalam tentu memerlukan kajian lanjutan,” ujar Horison.

Ia juga menyoroti peran penting BPHTB sebagai indikator nilai tambah ekonomi daerah.

Sepanjang 2025, total BPHTB di Provinsi Banten tercatat sekitar Rp2,240 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Kota Tangerang Selatan, diikuti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

“BPHTB merupakan kewenangan pemerintah daerah, sementara BPN mendukung dari sisi administrasi dan legalitas pertanahan. Ada sejumlah daerah yang bahkan mampu menyumbang hingga Rp10 miliar bagi pendapatannya,” tambahnya.

Dengan capaian tersebut, BPN Banten menilai sektor pertanahan tetap menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun sejumlah indikator mengalami perlambatan.