Selama ini, jabatan kapolda umumnya diemban perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Namun berbeda dengan Polda Metro Jaya yang memiliki status khusus sebagai satuan kewilayahan bertipe A+. Status tersebut dinilai berkaitan erat dengan beban tugas, kompleksitas wilayah hukum, hingga dinamika keamanan yang dihadapi di wilayah ibu kota dan daerah penyangga.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya memang tidak hanya mencakup Provinsi DKI Jakarta. Institusi ini juga membawahi sejumlah daerah penyangga dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, diplomasi internasional, hingga aktivitas politik nasional.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan keputusan menaikkan level jabatan Kapolda Metro Jaya dari bintang dua menjadi bintang tiga bukan tanpa alasan. Menurut dia, terdapat pertimbangan strategis yang berkaitan dengan tantangan keamanan dan beban tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain.

“Memang Polda Metro Jaya memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda-polda lain,” kata Anam pada Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Hampir seluruh kegiatan nasional terpusat di wilayah ini, mulai aktivitas pemerintahan, unjuk rasa masyarakat, kegiatan diplomatik, kunjungan kepala negara asing, hingga agenda politik nasional yang memerlukan pengamanan berskala besar.

Selain itu, tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta dan sekitarnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Dalam satu hari, jutaan orang bergerak keluar masuk wilayah ibu kota untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Menurut Anam, perubahan struktur kepemimpinan di Polda Metro Jaya diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap status baru tersebut bukan hanya menjadi simbol kenaikan kelas institusi, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.

“Sehingga peningkatan status dari bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya. Semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan alarm besar atas profesionalisme aparat negara.

“Keluarga korban berhak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Karenanya, kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan internal, tetapi harus diproses transparan di ranah pidana bila terbukti ada kelalaian aparat,” ujar Azmi, kepada Eranasional Senin (18/8/2025).

Azmi mendorong Kapolda Metro Jaya agar memastikan laporan polisi tetap berjalan. Menurutnya, keluarga korban perlu segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapat pendampingan.

Restorative Justice Bukan Dalih

Azmi juga menyoroti kemungkinan penggunaan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam kasus ini.

Menurutnya, RJ hanya bisa menjadi pelengkap untuk pemulihan emosional korban, bukan pengganti keadilan pidana.

“Restorative Justice adalah ruang maaf, bukan tempat bersembunyi dari tanggung jawab pidana. Luka kedua remaja ini harus dijawab dengan keadilan, bukan sekadar permintaan maaf. Aparat harus diberi efek jera agar tidak sewenang-wenang menembakkan senjata tanpa tindakan terukur,” tegasnya.

Dia mengingatkan, kondisi korban saat ini masih mengkhawatirkan. Tembakan yang mengenai leher dan dada bisa membahayakan keselamatan maupun masa depan mereka. Karena itu, Azmi menilai kepolisian harus menunjukkan sikap profesional, transparan, dan siap dikoreksi publik.

“Polisi harus membuktikan diri sebagai penegak hukum yang taat hukum, bukan justru kebal hukum,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Senin 18 Agustus 2025 Polres Metro Depok melalui Kasie Humas AKP Made Budi memastikan bahwa dua anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Untuk menjamin objektivitas, keduanya sudah ditempatkan dalam penempatan khusus (Patsus) di bawah pengawasan Propam.

Selain itu, tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok juga turun tangan menyelidiki dugaan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian berjanji akan bersikap transparan kepada publik.

“Sehingga pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada Kapolda langsung untuk menghentikan perkara Pak Firli. Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3,” kata pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar, saat jumpa pers di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Dia menyebut proses hukum Firli yang tak kunjung tuntas. Sebab, sudah setahun lebih Firli ditetapkan sebagai tersangka, namun berkas kasusnya berkali-kali dikembalikan pihak kejaksaan.

“Secara formil ada 2 kali, tapi secara non formal itu lebih dari 5 kali. Artinya apa? Artinya terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak menuhi syarat materiil. Apa itu tidak menuhi syarat materiil? Artinya tidak terpenuhnya atau tidak terbitnya unsur-unsur yang dituduhkan kepada beliau,” ungkap Ian.

“Betul pihak penyidik Polda Metro memperiksa ada sebanyak 123 saksi dan 11 ahli. Tapi petunjuk P-19 dari kejaksaan apakah saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro itu memenuhi kualitas sebagai saksi yang sebenarnya. Yang melihat langsung, mendengar, dan mengalami,” bebernya.

“Sehingga kami menganggap tidak perlu lagi dilakukan panggilan untuk diperiksa,” sambung Ian.

Ian menyinggung soal penyidik yang menjerat Firli pasal lain karena dinilai tak bisa melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemerasan. Lebih lanjut, Ian juga mengomentari soal pasal TPPU hingga pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK yang sempat disebutkan penyidik Polda Metro Jaya.

Dalam surat yang diteken Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Langgeng Purnomo itu terdapat 60 kapolsek dan 4 kasatreskrim yang dimutasi.

“Benar, TR tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).

Berikut Kasatreskrim dan Kapolsek yang dimutasi:

“Kita lihat ke depan saja lah,” kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024).

Ketika ditanya siap atau tidak jika dicalonkan, Karyoto juga tidak bisa memastikan. Namun, dia tak menutup kemungkinan itu. Karyoto mengeklaim tak berambisi jadi pimpinan KPK.

Saya sendiri tidak terlalu berambisi ya,” ujar mantan Deputi Penindakan KPK itu

Karyoto menanyakan kebenaran namanya masuk bursa capim KPK Dia tak menyoalkan namanya disebut-sebut dalam bursa capim KPK.

“Hehe memang ada bursanya? Hehe kalau disebut ya silakan saja yang menyebut,” ungkap mantan Deputi Penindakan KPK itu.

Sebelumnya, Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang, siapa saja dapat mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Baik itu berlatar belakang Polri, Kejaksaan, hingga akademisi, atau profesional. Termasuk kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang merupakan mantan Deputi Penindakan KPK, disebut berkeinginan ikut mendaftar.

“Ya kita lihat aja nanti. Daftar atau enggak (Irjen Karyoto). Siapa pun bisa untuk menjadi capim KPK sesuai syarat administratif dalam UU Nomor 19 Tahun 2019,” pungkas Yudi saat dikonfirmasi Jumat (10/6/2024).

“Ini jadi pembahasan kita juga. Kami bertekad untuk zero insident artinya dalam hal pelayanan pada masyarakat jangan sampai ada korban,” ujar Karyoto kepada wartawan Senin (1/4/2024).

Karyoto menjelaskan, saat ini pihaknya tengah giat melakukan patroli rutin guna mencegah aksi tawuran. Dikatakan olehnya, para pelajar yang tertangkap saat patroli bakal langsung dibuatkan laporan polisi.

“Kami akan buatkan laporan polisi bila melakukan suatu pelanggaran, mengeroyok bareng atau merusak dengan Pasal 170 tentang pengeroyokan maupun Pasal 406 tentang perusakan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sambung Karyoto, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar memberi sanksi tegas terhadap para pelajar tersebut.

“Ini mudah-mudahan didengar oleh adik-adik kita. Saya juga berharap orang tua melakukan pengawasan lebih melekat kepada anak-anaknya. Apalagi kalau betul-betul pidana sudah pasti catatan kepolisian tidak akan memberikan rekomendasi yang baik,” jelasnya.

“Kalau saya pada prinsipnya, kasus ini akan segera saya selesaikan,” kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 16 Januari 2024.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan dirinya enggan menanggapi permintaan Yusril itu.

“Mohon maaf, kami tidak menanggapi itu karena bukan kompetensi yang bersangkutan (Yusril) untuk menanggapi,” kata Ade.

Untuk diketahui, Yusril telah diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Senin, 15 Januari 2024 kemarin.

Yusril mengaku, kepada penyidik dirinya sudah menyampaikan permintaan menghentikan kasus Firli tersebut.

“Saya sudah menyampaikan usulan dihentikannya penyidikan kasus itu,” ujar Yusril.

“Panggilan kedua nantinya diikuti dengan surat perintah membawa (jemput paksa),” kata Irjen Karyoto, Kamis, 21 Desember 2023.

Karyoto mengungkapkan bahwa penyidik sudah menyiapkan surat perintah penjemputan paksa apabila Firli menolak diperiksa.

“Kami sudah siapkan juga surat perintah membawa. Kalau itu yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan penyidik,” ucapnya.

Namun, Karyoto belum menjelaskan lebih detail terkait kapan pemanggilan Firli selanjutnya. Dia terlebih dulu akan mendiskusikan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak soal jadwal pemeriksaan Firli selanjutnya.

“Nanti saya tanya dulu ke Dirkrimsus langkah selanjutnya bagaimana,” kata Karyoto.

Menanggapi itu, kuasa hukum Firli, Ian Iskandar memastikan bahwa kliennya sangat kooperatif kepada pihak kepolisian.

Soal ketidakhadiran Firli memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, menurut dia,  karena ada acara yang lebih penting. Ian mengklaim sudah menyampaikan hal itu kepada penyidik kepolisian.

“Kami sangat kooperatif dan selalu tidak memberitahukan ketidakhadiran. Ini kan ada pemberitahuan dengan menyebut alasan-alasan,” ujar Ian.

Pada pemanggilan Kamis kemarin, Firli Bahuri kembali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

Pada kasus ini, Firli diduga memeras SYL dengan memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2021.

Firli sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan.

Namun, praperadilannya ditolak oleh Majelis Hakim PN jaksel. (*)

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Kata Karyoto, adalah hak tersangka (Firli Bahuri) mengajukan praperadilan.

“Itukan hak tersangka yang dia gunakan.  Jadi, sah-sah saja,” ucap Karyoto, Sabtu, 25 November 2023.

Dia menyatakan tidak ambil pusing dengan apa yang dilakukan Firli. Dan menyatakan Polda Metro Jaya siap melayaninya di pengadilan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan pihaknya bersama Bidang Hukum Polda Metro Jaya akan menghadapi gugatan pra peradilan Firli Bahuri.

Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap SYL. Gugatan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan itu, Firli menyatakan keberatan atas penetapan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. (*)

Kata Yodo, panggilan akrabnya, perwira tinggi Polri yang sejak 27 Maret 2023 menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu berpengalaman dalam bidang reserse.

“Jabatan terakhir beliau sebelum jadi Kapolda Metro Jaya adalah Deputi Penindakan KPK,” kata Yodo kepada wartawan, Selasa (24/10/2023).

Menurut Alexander Kilikily yang juga seorang pengusaha dan advokat, Karyoto merupakan sosok yang berani, tegas dan bertanggung jawab.

Yodo mengaku telah mengenal lama Karyoto dari orang tuanya yang juga merupakan perwira tnggi Polri. “Ditambah historis yang baik antara saya dan Pak Karyoto sejak menjabat sebagai Kapolresta Barelang tahun 2012-2014,” ujarnya. 

Dia menilai, dalam mengambil keputusan Karyoto sangat bijak dan tidak banyak bicara, serta matang dalam bertindak.

“Hal itu dapat kita lihat jelas dalam rekam jejaknya dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus yang ditanganinya dan segudang prestasi yang beliau raih,” jelas Alexander.

“Kalau pun banyak mendapatkan pujian merupakan hal yang pantas beliau terima,” sambungnya.

Alexander pun menyatakan dukungan kepada Polri, khususnya Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Karyoto. Dia merasa semua kebijakan dan penanganan publik yang dilakukan Kapolda Metro Jaya itu sudah sangat efektif.

“Artinya berdampak positif bagi seluruh lapisan elemen masyarakat. Kinerja Pak Karyoto sudah sangat dapat merepresentatifkan kerja yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan atau disingkat Presisi, karena konsep diterapkan beliau adalah transformasi layanan Polri yang lebih terintegrasi, transparan, dan cepat, dengan banyak kemudahan dalam membuat laporan, aduan, pengawasan dengan nomor kontak yang telah diberikan,” tuturnya.

“Bahkan tak jarang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang berkeadilan bagi mayarakat umum,” tambah Alexander.

Pada akhirnya, Alexander menilai Irjen Pol Karyoto sangat profesional dan proporsional dalam menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawabnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal mengaku diintimidasi oleh seorang perwira polisi Polda Metro Jaya berinisial HH. Perwira itu berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

“Saya diancam dia (HH). Memangnya saya salah apa,” kata Hercules di sela acara silaturahmi dan syukuran ulang tahunnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (3/6/2023).

Tak ingin dirinya terus diperlakukan seperti itu, dan merasa harga dirinya diinjak-injak, Hercules menyatakan akan melawan.

“Saya dan seluruh anggota GRIB Jaya akan melakukan perlawanan atas ketidak sewenang-wenangan perwira polisi itu,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Hercules akan mendatangi Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Jika tidak ditanggapi, dia akan mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengadukan persoalan yang dihadapinya itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya ingin oknum polisi itu dipecat. Perilakunya semakin mencoreng institusi Polri yang saat ini sedang menghadapi banyak ujian. Saya ingin dia dipecat,” ucap Hercules.

Dia menegaskan, tidak memiliki persoalan hukum dan melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. “Saya salah apa? Saya tidak melakukan pemerasan, narkoba, tidak berbuat tindak pidana, kok diancam-ancam,” pungkasnya.

Ingin Minta Perlindungan Kapolri

Di tempat yang sama, Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Markas Daerah (MADA) DKI Jakarta, Alexander Kilikily Umboh menilai sikap Hercules Rosario de Marshal menanggapi dugaan ancaman dan intimidasi sudah benar.

“Sikap bang Hercules sudah benar. Sebagai warga negara yang merasa dirinya atau nyawanya terancam, ya minta perlindungan dari aparat kepolisian,” kata Alexander.

“Kalau pelakunya adalah aparat, ya adukan dan minta perlindungan dari pimpinannya, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya dan Kapolri,” sambungnya.

Meski begitu, Alexander meminta masyarakat agar tidak meresponnnya berlebihan. Dia kembali tegaskan, cara penyelesaian yang ditempuh oleh Hercules sudah benar.

“Beliau (Hercules) mungkin bisa saja melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Tapi ini kan negara hukum. Hukum adalah panglima, jadi laporkan ke aparat penegak hukum walaupun orang yang dilaporkan aparat penegak hukum,” tukasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mario Dandy kembali membuat warganet geram atas aksinya membuka borgol kabel tis sendiri. Videonya pun sampai viral dan menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya diketahui borgol kabel itu seharusnya diikat dengan kuat hingga tidak bisa dibuka sembarangan menggunakan tangan kosong.

Terkait ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Karyoto, meminta maaf kepada masyarakat luas apabila pihaknya melakukan kesalahan dalam penanganan perkara Mario Dandy Satrio (20).

“Pada kesempatan ini saya tergugah dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita viral yang menyangkut penanganan perkara Mario Dandy. Saya selaku penanggung jawab dari Polda Metro Jaya, saya meminta maaf,” ujar Karyoto kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

Karyoto juga berterima kasih kepada warganet yang senantiasa memberikan kritik serta masukan terhadap penanganan hukum.

Menurut dia, kritikan warganet dapat menjadi pelecut sekaligus koreksi bagi Polda Metro Jaya.

“Saya tidak akan berbicara ke belakang bagaimana proses kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima. Saya juga berterima kasih kepada netizen yang telah memberikan kritikan dan masukan,” ujarnya.

Atas hal itu Kapolda Metro juga meminta Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhirawa Braja Paksa untuk memeriksa terkait viralnya video tersangka Mario Dandy Satriyo yang mengenakan borgol tali tis sendiri beberapa hari lalu.

“Saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar,” kata Kartoyo.

“Dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar,” tegasnya.

Diketahui dalam video tersebut dengan santai Mario Dandy menggaruk-garuk kakinya menggunakan dua tangan bebasnya.

Sadar bahwa tindakannya itu disorot kamera, Mario Dandy buru-buru mengambil kabel tis berbentuk borgol di atas meja dan segera memakainya kembali.

JAKARTA, Eranasional.com – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengaku dihubungi Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dia ditanya soal perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Depok, Jawa Barat, dan memberi atensi khusus untuk kasus tersebut.

“Pak Menkopolhukam sempat menelepon saya, coba diberikan atensi kami penyidikan ini menjadi atensi, apapun, apalagi kalau ada keluhan masyarakat,” ujar Karyoto di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/5/2023).

Menurut Karyoto, Mahfud turut menyoroti kasus KDRT yang tengah ditangani Polres Metro Depok, dan meminta penanganan mengedepankan prinsip keadilan.

Atas dasar itu, Karyoto dan jajarannya langsung mendatangi Polres Metro Depok untuk mengecek secara langsung soal perkembangan penanganan perkaranya.

“Apalagi kalau Menkopolhukam sudah menanyakan, ke saya menjadi atensi beliau,” kata Karyoto.

Sebagai informasi, utas viral di Twitter menarasikan seorang istri bernama Putri Balqis yang dianiaya oleh suaminya justru ditetapkan sebagai tersangka. Twit tersebut dibuat oleh pemilik akun @saharahanum pada Selasa (23/5/2023).

“Kakak gue korban KDRT malah dijadikan tersangka!!! Dipaksa damai sama suaminya, kakak gue enggak mau malah dijadikan tersangka!!! Twitter please do your magic @DivHumas_Polri @poldametrojaya @polresdepok @KomnasHAM @LBH_Jakarta @KomnasPerempuan @kpp_pa,” tulis pengunggah.

Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, awalnya Putri dan suaminya cekcok. Putri lalu mengucapkan kata-kata yang membuat suaminya tersinggung.

JAKARTA, Eranasional.com – Beredar sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan perselisihan antara dua pengemudi mobil yang disebutkan terjadi di exit Tol Tomang ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang.

Dalam video yang beredar dengan keterangan yang terjadi pada hari Kamis (4/5/2023) sekitar pukul 21.35 WIB, dinarasikan aksi arogan yang dilakukan pengendara mobil berpelat dinas polisi dengan membawa diduga senjata api (senpi).

Pengendara yang mengendarai mobil dinas tersebut dinarasikan tak terima disalip dan kemudian menghampiri sopir taksi online sembari menenteng senjata. Dalam video juga terlihat ia melayangkan tangannya ke sopir taksi online.

Terkait dengan viralnya video tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan pihak kepolisian akan mengusut kasus tersebut. Ia memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengejaran.

“Insya Alloh dalam proses pengejaran. Semua jajaran Polda Metro memberi perhatian. Tunggu hasilnya ya,” kata Karyoto dalam keterangannya, Jumat (5/5/2023).

“Saya sudah perintahkan Dirkrimum dan jajaran reserse untuk segera mencari dan menangkap,” tegasnya

Sementara itu Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan pelat mobil dinas yang digunakan oleh pengendara arogan itu merupakan pelat nomor polisi (nopol) yang palsu. “Pelat nopolnya palsu,” ujar Latif

Latif menuturkan bahwa pelat mobil 10011-VII berdasarkan penelusuran pihaknya tidak terdaftar dalam catatan logistik Polda Metro Jaya.

“Nomor tersebut tidak terdaftar di logistik Polda Metro Jaya,” ungkap Latif.

Oleh karenanya, Latif menyampaikan bahwa pihak kepolisian sedang mencari pengemudi arogan yang belum diketahui identitasnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Sedang kita cari,” tandasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mewanti-wanti kepala sekolah agar pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran. Dia menegaskan, KJP bisa dicabut jika siswa terlibat tawuran.

“Saya minta kepada kepala sekolah, pengawas sekolah bahwa KJP itu tepat sasaran, sehingga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Pertama, namanya aja Kartu Jakarta Pintar, ya orang suruh pintar, kalau suruh tawuran ya dicabut,” kata Heru di Auditorium Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Selain itu, Heru meminta pihak sekolah memperbanyak diskusi dengan para siswa dan orang tua. Hal itu sebagai salah satu upaya meminimalkan terjadinya tawuran pelajar.

“Tawuran buat apa sih? Di sekolah saja sudah cukup banyak PR (pekerjaan rumah), waktunya saja banyak tersita untuk belajar. Saya rasa kalau anak-anak didik kita mengikuti pelajaran dengan benar, tidak ada waktu untuk tawuran, waktunya untuk belajar,” ujar Heru.

Lanjut Heru, pihaknya akan bekerja sama dengan stakeholders lainnya terkait pencegahan tawuran pelajar. Dia menyebut nantinya dari kepolisian hingga Satpol PP akan melakukan patroli keliling bersama untuk pengamanan.

“Tentunya harus berkolaborasi dengan kepolisian dan lain-lain. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Kapolda Metro Jaya membahas persoalan ini juga. Jadi Pak Kapolda, Pak Pangdam Jaya, Pak Kasatpol PP DKI akan keliling bersama, untuk mengurangi tawuran-tawuran yang ada dan kriminalitas lainnya,” tuturnya.