Dari hasil operasi tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka dan menyita lima unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian.

Kasus ini tersebar di tiga kecamatan, yakni Moncongloe, Lau, dan Mandai.

Aksi pencurian tersebut berlangsung dalam rentang September hingga November 2026 dengan lima lokasi kejadian berbeda.

Pengungkapan kasus disampaikan Kapolres Maros AKBP Devi Sujana,  saat menggelar konferensi pers di Mapolres Maros, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan itu, ia didampingi Kasat Reskrim AKP Ridwan, Kasi Humas, serta sejumlah Kanit Reskrim.

Kapolres mengatakan, hasil penyelidikan polisi mengarah pada lima orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Kelimanya masing-masing berinisial Y (35), S (21), MN (39), MR (23), dan IS (47).

Para tersangka diketahui berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Makassar, Jeneponto, Bone, Enrekang, hingga Morowali Utara.

“Dari lima tersangka ini, ada yang satu tersangka berasal dari Makassar, satu dari Jeneponto, satu dari Bone, malah ada satu dari Morowali,” ungkap Devi.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres membawakan materi mengenai keamanan di era digital.

Fokus pembahasan yakni terkait bahaya penyebaran berita hoaks dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Di hadapan para kader HMI, AKBP Douglas Mahendrajaya menekankan pentingnya bijak menggunakan media sosial. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital tetap aman dan kondusif.

Mengusung pesan “Saring Sebelum Sharing, Damai Sebelum Konflik”, Kapolres Maros mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia menyampaikan bahwa informasi yang tidak dikendalikan dapat berkembang menjadi gangguan keamanan. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat sebelum menyebarkan sebuah informasi.

“Kecepatan informasi yang tidak diimbangi dengan verifikasi dapat menjadi ancaman keamanan baru. Hoaks dan provokasi di media sosial bisa memicu keresahan bahkan konflik sosial,” ujar AKBP Douglas Mahendrajaya.

Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak mudah terpancing isu yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumber informasi tersebut.

“Jangan langsung percaya dan membagikan suatu informasi hanya karena cepat tersebar. Pastikan dulu sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena satu informasi hoaks bisa berdampak luas di tengah masyarakat,” tambahnya.

Kapolres juga mengajak kader HMI untuk menjadi pelopor literasi digital. Menurutnya, mahasiswa harus mampu memberikan edukasi positif kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

“Kami berharap kader HMI bisa menjadi contoh dalam menjaga persatuan, menciptakan suasana damai, dan membantu menangkal penyebaran hoaks di lingkungan masing-masing,” tuturnya.

Kegiatan Intermediate Training berlangsung interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti diskusi mengenai tantangan keamanan sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. []

​Hal ini ditegaskan dalam arahannya saat memimpin apel pagi di Mapolres Maros.

Langkah ini diambil guna memastikan setiap tindakan kepolisian di lapangan, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia.
​
​Dalam arahannya, Kapolres Maros menekankan bahwa perubahan regulasi merupakan dinamika hukum yang harus direspons cepat oleh setiap anggota Polri.

​”Personel tidak boleh apatis terhadap perkembangan hukum. Aturan baru dalam KUHP dan KUHAP adalah panduan utama kita. Jangan sampai anggota salah prosedur atau keliru dalam menerapkan pasal dalam penanganan perkara pidana,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

​Pastikan setiap tindakan hukum, upaya paksa dilakukan dengan ketelitian administrasi dan alasan hukum yang kuat.

Hindari maladministrasi yang dapat berujung pada gugatan praperadilan.
​
​Kapolres juga menginstruksikan fungsi Hukum (Sikum) Polres Maros untuk rutin menggelar bedah pasal dan simulasi penanganan perkara.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi salah tafsir saat personel berhadapan dengan konflik hukum di tengah masyarakat.

​”Kita ingin mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dengan memahami aturan baru secara mendalam, personel diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat,” tambahnya.
​
​Polres Maros berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima yang sejalan dengan transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). []