Menindaklanjuti instruksi tersebut, puluhan ribu personel TNI dari sejumlah daerah disebut-sebut disiapkan untuk bergerak ke Jakarta.

Pengerahan pasukan tersebut melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Bahkan, sejumlah satuan pasukan khusus dari ketiga matra dikabarkan turut disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan di Ibu Kota.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, kedatangan personel TNI ke Jakarta merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Nas, pengerahan pasukan bukan sesuatu yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas TNI.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Nas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah deteksi dini dan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas TNI dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

“Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Nas.

Pasukan dari Tiga Matra Dikabarkan Merapat ke Jakarta

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber, seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU disebut telah mengumpulkan personel untuk disiapkan menuju Jakarta.

Pergerakan pasukan tersebut dikabarkan melibatkan sejumlah satuan dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sebagian wilayah Sumatra.

Tak hanya pasukan reguler, satuan khusus dari masing-masing matra juga disebut masuk dalam daftar kekuatan yang disiagakan untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya pengamanan Ibu Kota dari kemungkinan terjadinya kerusuhan maupun gangguan ketertiban masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan, terdapat sejumlah pihak yang berencana menggelar demonstrasi besar pada 10 November 2026. Aksi tersebut dikhawatirkan berpotensi berkembang menjadi kericuhan. [SF]

Ia menegaskan bahwa klaim tersebut hanyalah bentuk intimidasi serta propaganda untuk menakut-nakuti warga.

“Sering kita melihat kejadian seperti itu. Beberapa kali kejadian, selalu mereka bilang mata-mata TNI, intel TNI,” ujar Nas saat memberikan keterangan di kawasan Monas, Minggu (20/9/2026).

“Jadi, selalu klaimnya itu. Kalau kita lihat, sifatnya hanya teror dan intimidasi saja,”tambahnya.

Nas menambahkan, masyarakat yang dituduh sebagai intelijen tersebut sebenarnya adalah warga biasa yang tengah mengadu nasib sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian lokal di Papua.

“Padahal jelas-jelas adalah warga masyarakat yang mencari makan atau malah membantu perekonomian kehidupan masyarakat di Papua sendiri,” tegasnya.

Menanggapi situasi keamanan di Papua, Kapuspen TNI menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan perombakan pola operasi pengamanan.

Kendati demikian, kegiatan operasional di lapangan bakal makin diintensifkan.

“Sementara masih menjalankan pola operasi yang sama, namun dipergencar saja kerjanya, operasi dipergencar,” pungkas Nas. []

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan Pusat Polisi Militer (Puspom) melimpahkan berkas perkara para tersangka, sekaligus barang bukti kasus tersebut kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta.

“Selanjutnya, pada hari ini Selasa 7 April 2026 telah dlimpahkan Berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana kejahatan Sdr AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta, ujar Aulia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, berkas tersebut selanjutnya akan diperiksa kelengkapannya, baik secara formil maupun materil. Jika dinyatakan lengkap, kasusnya akan dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

“Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang buktinya,” ujar Aulia.

“Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam penegakan hukum yang profesional, terbuka dan akuntabel, serta sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI,” tuturnya

Freddy menjelaskan bahwa nantinya perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme.

“Saat ini TNI sudah menyiapkan beberapa nama calon, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB, yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan memerintahkan berkedudukan sebagai panglima pasukan yang memimpin seluruh kontingen Indonesia dalam misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian.

Tugasnya antara lain mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga komposit brigade, mengatur koordinasi dengan PBB, pasukan kontributor negara-negara, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan. Lalu, menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

“Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” ujar dia.

Freddy menjelaskan penunjukan pasukan tinggi bintang tiga didasarkan pada skala operasi yang besar dengan melibatkan tiga brigade komposit.

Pertimbangan lain, kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, perlindungan warga dan koordinasi kebutuhan dengan PBB serta aktor internasional.

TNI mensyaratkan calon komandan memiliki pengalaman operasi gabungan TNI, pengalaman pengugasan internasional atau pendidikan luar negeri.

“Pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dan kemampuan diplomasi militer dan strategi komunikasi,” tandas dia

Menurut Mayjen Freddy, seluruh personel yang disiapkan memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman luas dalam bidang tugas kemanusiaan. Mereka telah terbiasa melaksanakan berbagai operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menjamin kemampuan adaptasi dan profesionalisme di medan tugas yang kompleks.

“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pelatihan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy pada Sabtu (15/11).

Freddy menjelaskan seluruh 20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

Tugas mereka, lanjut Freddy, yakni membuka layanan kesehatan untuk warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan fasilitas umum.

Para personel tersebut juga akan dilengkapi dengan beragam peralatan penunjang di bidang kesehatan dan konstruksi konstruksi.

“Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan darurat medis, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” jelas dia.

Hingga saat ini, TNI masih menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak PBB terkait pengiriman pasukan ke Gaza.

Komandan Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, menjelaskan peristiwa baku tembak bermula ketika Komando Operasi Habema Kogabwilhan III bergerak menuju Kampung Soanggama, Selasa malam (14/10) untuk membebaskan masyarakat dari OPM yang telah lama menguasai kampung tersebut.

Satgas lalu sampai ke wilayah kampung pada keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIT. Saat Satgas datang, OPM langsung menyerang sehingga kontak senjata dengan TNI tidak terhindarkan.

Setelah kontak senjata terjadi selama beberapa jam, akhirnya TNI berhasil meredam serangan anggota OPM.

“Pada pukul 12.00 WIT situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur,” kata Iwan melalui keterangannya, Jumat (17/10).

Iwan melanjutkan, dari 30 anggota OPM yang selama ini menguasai kampung, 14 orang dinyatakan tewas. Sedangkan sisanya diduga melarikan diri usai terjadi kontak senjata.

Setelah kontak senjata selesai, satgas langsung bergerak masuk ke kampung guna memastikan keselamatan warga yang ada di dalam. Iwan memastikan tidak ada warga sipil yang menjadi korban dalam kontak senjata tersebut.

Berkat bantuan masyarakat setempat, TNI berhasil menyita beberapa barang milik anggota OPM dari mulai senjata api hingga ragam atribut OPM.

“Kami menyita satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, munisi berbagai kaliber satu, alat bidik Simons, satu teropong Newcon,” jelas dia.

“Kami juga menyita dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis,” kata dia.

Iwan mengaku warga memberikan respon positif atas keberhasilan merebut Distrik Soanggama dari OPM. Warga kemudian memberikan lahannya sebagai pos taktik untuk TNI.

Ia melanjutkan, pihaknya pun mengapresiasi respon positif itu dan memastikan pihaknya akan terus meningkatkan pengamanan di kampung Soanggama agar tidak diserang kembali oleh kelompok OPM

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan sebanyak 320 unit kendaraan dipamerkan, mulai dari 120 mobil antik legendaris seperti Willys, Land Rover, hingga GAZ, serta 30 unit campervan yang identik dengan petualang.

“Dari roda dua, tampil berbagai motor gede dan komunitas otomotif, di antaranya Harley Davidson, Vespa sebanyak 70 unit, BSA 50 unit, dan MACI 50 unit.,Pameran ini tidak hanya menjadi suguhan bagi para pecinta otomotif, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan antara TNI dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta.

Dia menambahkan koleksi yang ditampilkan membawa pesan tentang nilai sejarah, hobi, dan kebanggaan, sekaligus memperkuat ikatan persaudaraan.

“Melalui pameran komunitas otomotif dalam rangka Pesta Rakyat ini, TNI berbagi kebahagiaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud apresiasi terhadap sejarah dan budaya, sekaligus menghadirkan sarana rekreasi yang dapat dinikmati bersama,” ucap Kabidpenum TNI.

Pesta Rakyat di Monas terbuka untuk umum, lanjut kata dia, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan TNI maupun komunitas.

“Momentum ini diharapkan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat, sejalan dengan semangat memperingati 80 tahun perjalanan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas dia.

Pihaknya menduga tindakan prajurit berinisial F yang memukul seorang pengemudi ojek online ( ojol ) di Pontianak, Kalimantan Barat, dipicu karena emosi.

“Jadi pelaku dalam ini, mungkin ini bisa terjadi di jalan, mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Sebenarnya itu tidak boleh,” kata Yusri di Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai. Tetapi proses penyidikan berjalan, berlanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan para komandan sudah sering mengingatkan kepada prajurit untuk menghindari tindakan-tindakan yang berselisih dengan masyarakat.

“Kita juga sudah mengingatkan. Sering para dansat (komandan satuan) mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat,” ujarnya.

Anggota TNI Sudah Diperiksa

Ditempat terpisah, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah menyatakan anggota tersebut sudah diperiksa oleh Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura.

Kapuspen mengklaim bahwa prajurit TNI telah menyesali peristiwa tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan masyarakat atas tindakan prajurit tersebut.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf, namun demikian proses hukum tetap berjalan,” katanya.

Ia juga mengatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas tanpa ada toleransi.

“TNI berkomitmen menjunjung tinggi hukum serta memastikan penanganan perkara berlangsung tegas, adil, dan transparan,” ujarnya.

Panglima TNI mengklaim telah mengingatkan Badan POM (polisi militer) soal penggunaan sirene dan strobo agar dilaksanakan sesuai aturan.

“Saya juga menyampaikan kepada, khususnya POM, kalau menyalakan strobo ada aturannya. Kalau lagi kosong dibunyikan, tidak etis juga. Tapi itu ada aturannya untuk VVIP menggunakan pengawalan,” kata Jenderal Agus kepada wartawan di Silang Monas, Jakarta, Minggu (21/09/2025).

Agus pun sepakat penggunaan strobo dan rotator tidak sesuai aturan harus ditertibkan. Dia juga menyebut telah memerintahkan jajarannya menggunakan strobo maupun rotator dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

“Ya mungkin ilegal yang harus, saya juga suka liat, harus ditertibkanlah, nggak boleh,” ujar Agus.

Dia turut memastikan akan memberi teguran jika anggotanya menggunakan strobo hingga rotator tak sesuai aturan.

“Ya teguranlah. Ya emang harus disosialisasikan ya (aturannya. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho merespons cepat keresahan masyarakat mengenai penggunaan sirene dan strobo. Ia pun membuat kebijakan terkait penggunaan sirene dan strobo dalam pengawalan lalu lintas terhadap kendaraan pejabat negara.

Penggunaan lampu isyarat dan sirene secara jelas diatur dalam Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut
a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana LLAJ, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, penderek kendaraan, serta angkutan barang khusus.

Akan tetapi, penggunaan sirene dan strobo pada saat pengawalan kendaraan pejabat ini belakangan dikeluhkan oleh masyarakat hingga muncul penolakan ‘Stop Tot… Tot… Wuk… Wuk’. Merespons hal ini, Irjen Agus pun berjanji akan mengevaluasi penggunaan sirene dan strobo tersebut.

“Kami berterima kasih atas kepedulian publik. Semua masukan akan kami tindaklanjuti. Untuk sementara, mari bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas,” kata Irjen Agus, Sabtu (20/9).

Untuk diketahui, massa melakukan penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR. Mluai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach. Massa juga menjarah rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tandyo mengaku TNI tak tinggal diam atas penggerudukan oleh massa tak dikenal ke rumah sejumlah pejabat tersebut.

“Kalau ada anggapan seperti itu, itu salah, jauh dari yang kami lakukan. Kami taat konstitusi, kami memberi kepada institusi lain karena permintaan konstitusi sendiri,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/09/2025).

Ia juga membantah adanya dugaan cipta kondisi yang mengarah pada penerapan hukum tata negara darurat.

“Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang, terus di belakang Polri,” ujar dia.

Tandyo menjelaskan, penjagaan di rumah pejabat sesuai aturan harus berdasar permintaan terlebih dahulu, sehingga pihaknya baru bergerak setelah ada perintah Presiden.

Karena itu, lanjut kata dia, TNI baru turun mengamankan rumah pejabat pasca perintah Presiden 30 Agustus 2025 atau setelah penjarahan terjadi.

“Bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI, kita menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu disitu,” ucapnya.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, dengan agenda utama membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Wamenhan Donny menegaskan komitmen Kemhan untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan program pembangunan pertahanan nasional.

Dalam keterangan pers usai rapat, Wamenhan Donny menyampaikan bahwa Kemhan bersama TNI telah memaparkan secara rinci program dan anggaran pertahanan untuk tahun 2026.

Wamenhan menegaskan, arah pembangunan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi nasional.

“Inti dari pembangunan pertahanan ini adalah defense supporting economy. Jadi, peralatan pertahanan yang kita bangun bukan semata-mata untuk aspek keamanan, tetapi juga menjamin stabilitas yang menjadi prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, tujuan besar kita adalah kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat,” ujar Wamenhan.

“Tindakan yang dilakukan masing-masing pimpinan mengendalikan anak buahnya, dan melakukan mediasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (14/4/2024).

Gumilar mengatakan peristiwa bentrok itu terjadi tepatnya di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan kantor Pelindo IV Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pukul 09.30 WIT.

Perkelahian tersebut bermula dari adanya anggota TNI AL Marhanlan XIV /Sorong yang menegur personel Brimob Polda Papua Barat yang sedang ada di lokasi. Dia pun tidak menjelaskan dengan detail kata apa yang dilontarkan dalam teguran tersebut.

Aksi tegur itu pun, lanjut Gumilar, berujung salah paham sehingga terjadilah bentrok antar-kedua pihak.

Gumilar melanjutkan bentrok tersebut mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka. Namun, saat ditanya lebih lanjut dari satuan mana lima orang yang terluka tersebut, Gumilar tidak menjelaskan lebih jauh.

Hingga saat ini, pihak TNI dan Polri melakukan penjagaan di lokasi ujian memastikan tidak terjadi konflik lanjutan antara kedua kubu tersebut.

“Saat ini kami melaksanakan patroli bersama sebagai tindakan preventif agar tidak terprovokasi dengan kejadian tersebut,” ujar Gumilar.

JAKARTA, Eranasional.com | Dalam beberapa hari ini banyak terjadi kasus pelanggaran Prajurit TNI lakukan dimuka umum, sehingga menjadi  sorotan dan perbincangan publik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Atas beberapa kejadian tersebut, Kapuspen TNI Mayjen TNI Prantara Santosa sangat geram dan angkat bicara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,  pada Selasa (30/11/2021).

Dirinya menyampaikan, bahwa Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan Pusat Polisi Militer TNI AD, sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum Prajurit TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut.

“TNI juga sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut,” ujar Santosa.

Mayjen TNI Santosa Menegaskan, seluruh Oknum Prajurit TNI ataupun Polri tersebut sudah diproses Hukum, tidak ada yang tidak tanpa terkecuali.

“Perlu diketahui, tidak ada yang gak kami Proses atau tindak sesuai aturan atas perbuatan semua oknum-oknum prajurit yang sudah melanggar itu, Semua sudah kita Proses Hukum.” ‘tegas Santosa

Adapun kasus pelanggaran hukum antara lain, bentrok di Ambon antara Oknum TNI AD Provost Denmadam XVI/PTM dengan Oknum Satlantas Polresta Ambon pada pukul 18.07 WIT, Rabu, 24 November 2021.

Bentrok di Tembagapura Kabupaten Mimika antara Oknum TNI AD dari Satgas Nanggala dengan Oknum Polri dari Satgas Amole Brimobda Aceh, pada pukul 17.53 WIT, Sabtu, 27 November 2021.

Bentrok di Batam antara Oknum TNI AD dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/TS dengan Oknum TNI AL dari Batalyon 10 Marinir pada pukul 22.30 WIB, Sabtu, 27 November 2021.

(PuspenTni).