Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BGN, Khairul Hidayati saat memberikan klarifikasi terkait periode penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” ujar Hida dalam keterangan pers seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Mekanisme penyaluran dana tetap langsung ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah, sehingga dana BGN berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang merata dan mendukung pemerataan manfaat program di seluruh wilayah.

Peredaran dana ini juga memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125, memberi ruang untuk investasi dan kesejahteraan keluarga.

BGN menegaskan bahwa klarifikasi ini bertujuan menjaga akurasi data dan transparansi informasi publik.

“Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tutup Khairul Hidayati.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa sejak tahap perencanaan hingga operasional, SPPG Bongoime dibangun dan dijalankan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan BGN.

Hal ini menjadi penegasan bahwa program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan sistem pangan terkelola dengan prinsip keamanan, higienitas, dan tata kelola yang ketat.

“SPPG Bongoime menunjukkan bahwa dapur MBG tidak dibangun secara asal. Mulai dari bangunan baru, penggunaan lantai epoxy, sistem pengolahan limbah, hingga alur dapur dan SOP kerja, semuanya mengacu pada Juknis BGN. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” ujar Hida di Bone Bolango, Sabtu (20/12).

Secara fisik dan operasional,  menurut Hida, SPPG Bongoime dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sesuai standar BGN. Bangunan dapur menggunakan material yang mudah dibersihkan dan anti jamur, seluruh peralatan dapur berbahan stainless steel, serta alur kerja dapur dirancang agar tidak saling bertabrakan antaraktivitas.

“Setiap ruang juga dilengkapi stiker SOP sebagai pengingat bagi relawan agar seluruh proses berjalan konsisten dan terkontrol,” ujar Hida.

Selain itu, dikatakan dia, SPPG Bongoime menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan grease trap, sehingga air buangan tidak mengandung limbah minyak atau lemak dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Untuk menjamin kualitas air, dapur juga dilengkapi dengan teknologi ultraviolet sebagai pembunuh bakteri,” tandas Hida.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menilai pentingnya penyampaian informasi yang utuh kepada publik terkait standar tinggi yang diterapkan dalam program MBG.

Menurutnya, kehadiran SPPG seperti di Bongoime menjadi bukti konkret bahwa negara serius dalam membangun sistem pangan yang aman dan modern.

“Publik perlu mengetahui bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini adalah program negara yang dibangun dengan standar, diawasi, dan dijalankan secara profesional. SPPG Bongoime menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan secara utuh di lapangan,” kata Molly.

Dalam operasionalnya, SPPG Bongoime menyerap bahan pangan dari petani dan UMKM lokal, sehingga menciptakan rantai pasok pendek yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi desa. Pola ini sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal merupakan bagian tak terpisahkan dari desain Program MBG.

“Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi. Melibatkan UMKM dan petani lokal adalah strategi agar program ini memberi manfaat berlapis, baik bagi penerima manfaat maupun bagi masyarakat di sekitar SPPG,” ujar Hida di Bone Bolango, Sabtu (20/12).

Selain mendukung UMKM dan petani, keberadaan SPPG Bongoime juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Warga dilibatkan dalam berbagai peran operasional dapur, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pendukung layanan lainnya, sehingga memberikan sumber penghasilan tetap bagi keluarga di sekitar lokasi.

Akses jalan yang mudah menuju SPPG Bongoime turut mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan hasil olahan. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, proses pengiriman dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu, menjaga kualitas pangan sekaligus menekan biaya logistik.

Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru, menilai model pengelolaan SPPG Bongoime menunjukkan sinergi yang baik antara program nasional dan penguatan ekonomi lokal.

“Ketika program nasional dijalankan dengan melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal, maka dampaknya akan terasa langsung di tingkat desa. Model seperti ini penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat,” kata Gladys.

Setiap relawan yang bertugas diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin sebelum memulai aktivitas. Pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah menjadi prosedur standar, dilengkapi dengan pemberian vitamin serta pemantauan kondisi fisik secara berkala oleh tenaga kesehatan. Langkah ini diterapkan untuk memastikan relawan berada dalam kondisi prima sekaligus menjaga keamanan pangan yang diproduksi.

Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga menegaskan prinsip tata kelola yang humanis. Relawan yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga warga lanjut usia yang masih aktif diberi rasa aman dan kepastian perlindungan kesehatan selama menjalankan tugas.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai perhatian terhadap kesehatan relawan sebagai bagian penting dari kualitas layanan publik.

“Perlindungan kesehatan relawan merupakan fondasi layanan publik yang bertanggung jawab. Ketika relawan bekerja dalam kondisi sehat dan terlindungi, layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat akan semakin optimal,” ujar Molly.

Perlindungan kesehatan relawan juga dipandang sebagai bagian dari sistem keamanan pangan nasional. Relawan yang sehat dinilai mampu menjaga kebersihan, konsistensi kerja, serta kualitas proses produksi pangan di SPPG.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa kesehatan tenaga pelaksana merupakan aspek krusial dalam pengelolaan SPPG.

“BGN menekankan bahwa standar kesehatan relawan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keamanan pangan. Relawan yang sehat berkontribusi langsung terhadap terjaganya mutu dan keamanan pangan,” ujar Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Hida menambahkan bahwa pendekatan yang menempatkan relawan sebagai subjek yang dilindungi mencerminkan pengelolaan layanan yang berkelanjutan.

“Pemantauan kesehatan secara rutin dan perlindungan terhadap relawan menunjukkan komitmen SPPG terhadap tata kelola yang humanis dan berorientasi jangka panjang,” lugasnya.

Dari sawah dan kebun milik petani setempat hingga dapur pengolahan, lanjut dikatakannya, SPPG membangun rantai pangan berbasis kemitraan dengan UMKM dan petani lokal sebagai tulang punggung utama penyedia bahan baku.

“SPPG Kota Gorontalo secara konsisten mengutamakan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha kecil dan petani di sekitar wilayah operasional. Skema kemitraan ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku segar dan berkualitas, tetapi juga memberikan kepastian pasar dan harga yang adil bagi para petani dan UMKM,” ujar dia dalam keterangan resminya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Hida menambahkan pendekatan tersebut menciptakan siklus ekonomi yang saling menguatkan.

” Petani memiliki jaminan serapan hasil panen, UMKM pangan memperoleh kontinuitas permintaan, sementara SPPG mendapatkan pasokan bahan baku yang terjaga mutu dan ketelusurannya,” tandas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai kemitraan berbasis lokal ini sebagai bentuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ketika layanan publik berbasis gizi juga mendorong ekonomi lokal, maka manfaatnya menjadi berlapis. Kemitraan SPPG dengan UMKM dan petani menunjukkan bagaimana program nasional dapat memperkuat kemandirian daerah,” ujar Molly.

Selain berdampak ekonomi, lanjut Hida menambahkan kemitraan ini turut memperpendek rantai distribusi pangan.

“Bahan baku yang diperoleh langsung dari sumber lokal dinilai lebih segar, efisien, dan ramah lingkungan karena mengurangi biaya logistik dan jejak distribusi,” ujar dia

Hida menegaskan bahwa pelibatan UMKM dan petani lokal merupakan bagian dari strategi besar penguatan ekosistem pangan nasional.

“BGN mendorong SPPG untuk membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan pelaku usaha lokal. Petani dan UMKM bukan sekadar pemasok, tetapi mitra strategis dalam menjaga kualitas dan kesinambungan layanan gizi,” kata Hida.

Hida menambahkan, pola kemitraan ini juga mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

“Dengan memberdayakan produsen lokal, kita memperkuat fondasi pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah esensi pembangunan yang inklusif,” tandas Hida.

Setiap pagi, menurut dia, dapur gizi ini menjadi ruang harapan bagi warga sekitar lansia, ibu rumah tangga, hingga pemuda yang sebelumnya mengangguruntuk belajar, bekerja, dan membangun kemandirian ekonomi.

Melalui program SPPG, dikatakan Hida, mereka dilibatkan sebagai relawan terlatih dalam proses pengolahan pangan. Dari sekadar membantu aktivitas dapur, para relawan mendapatkan pembekalan tentang kebersihan, keamanan pangan, manajemen kerja, hingga disiplin operasional.

“Perlahan, dapur gizi ini menjelma menjadi pusat pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan,” ujar Hida.

Bagi ibu rumah tangga, lanjut Hida menambahkan SPPG membuka ruang produktif tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal.

“Bagi lansia, kehadiran SPPG menjadi sarana tetap aktif dan berdaya. Sementara bagi pemuda, pengalaman bekerja di SPPG menjadi bekal keterampilan dan etos kerja yang sebelumnya sulit mereka akses,” tandas dia.

Disisi lain, Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai pendekatan SPPG di Wongkaditi Barat mencerminkan fungsi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Ketika layanan gizi sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, di situlah negara benar-benar hadir. SPPG Wongkaditi Barat menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian warga,” ujar Molly.

Selain berdampak sosial, keterlibatan warga dalam SPPG juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif. Relawan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai layanan gizi yang berkelanjutan.

Hida menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu nilai penting dalam pengelolaan SPPG.

“SPPG tidak hanya dirancang sebagai tempat produksi pangan bergizi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pelibatan warga sekitar menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial dan ekonomi,” jelas Hida.

Hida menambahkan, pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain.

“Ketika masyarakat diberdayakan, manfaat program akan berlipat. Tidak hanya kesehatan yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan warga yang ikut meningkat,” ujarnya.

Hida menambahkan Langkah ini menegaskan komitmen SPPG dalam menjawab keraguan publik terkait kualitas layanan pemenuhan gizi.

“SPPG Wongkaditi Barat didukung oleh empat sarjana gizi, ahli gizi bergelar AMG, serta chef bersertifikat HACCP yang memastikan setiap tahapan produksi pangan berjalan sesuai standar industri pangan. Proses pengolahan dilakukan dengan pengawasan ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian,” ujar dia dalam keterangan resminya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jumat (19/12/2025).

Selain penguatan SDM, dikatakan Hida, SPPG Wongkaditi Barat juga secara rutin melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap air, usap peralatan, dan sampel makanan.

Seluruh hasil uji tersebut dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan, sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh kelompok sasaran.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menilai penguatan SDM dan pengujian laboratorium menjadi fondasi utama layanan gizi yang terpercaya.

“Keamanan pangan harus dibangun dengan standar yang jelas dan tenaga profesional yang kompeten. Langkah yang dilakukan SPPG Wongkaditi Barat menunjukkan komitmen serius dalam menghadirkan layanan gizi yang dapat dipercaya masyarakat,” ujar Molly.

Masih dikesempatan yang sama, Hida menegaskan bahwa standar mutu pangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan nasional pemenuhan gizi.

“BGN memastikan setiap SPPG menjalankan layanan berbasis standar keamanan pangan yang ketat. Dukungan tenaga gizi profesional dan hasil uji laboratorium yang memenuhi syarat adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” jelas Hida.

Hida menambahkan, transparansi terhadap proses dan hasil pengujian menjadi kunci membangun kepercayaan publik.

“Dengan SDM yang kompeten dan pengujian yang terukur, masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas pangan yang disediakan SPPG. Ini adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Hida.

Pendekatan ini memperkuat peran negara dalam menjaga kesehatan keluarga dari hulu, sekaligus mendukung upaya nasional percepatan penurunan stunting.

“Melalui layanan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan gizi, SPPG Wongkaditi Barat tidak hanya berfokus pada pemenuhan asupan makanan bagi anak usia sekolah, tetapi juga memperluas dampak program hingga kelompok rentan dalam keluarga. Dengan demikian, intervensi gizi dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan,” ujar dia dalam keterangan resminya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jumat (19/12/2025).

Sementara itu Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menilai pendekatan lintas kelompok yang dilakukan SPPG Wongkaditi Barat sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang kesehatan keluarga.

“Layanan gizi yang menjangkau anak, ibu, dan keluarga secara terpadu merupakan fondasi penting dalam membangun generasi sehat. Model seperti yang diterapkan SPPG Wongkaditi Barat menunjukkan kehadiran negara yang nyata dan berkelanjutan di tingkat keluarga,” ujar Molly.

Disisi lain, Karo Humas BGN Hida menambahkan SPPG Wongkaditi Barat menjalankan layanan dengan standar keamanan pangan yang ketat, didukung tenaga profesional, serta sistem pengawasan mutu yang memastikan setiap sajian aman dan sesuai kebutuhan gizi kelompok sasaran.

“Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan kesehatan keluarga sekaligus mencegah masalah gizi sejak dini,” tandas Hida

Hida mengatakan upaya menjaga keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan dan resep, tetapi juga oleh wadah penyajian.

Hal inilah yang menjadi perhatian SPPG Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Wongkaditi Barat, melalui penerapan pengeringan dan sterilisasi ompreng sebagai bagian penting dari sistem keamanan pangan.

“Pengelolaan ompreng dilakukan secara terstandar dengan memastikan seluruh wadah makanan berada dalam kondisi kering, bersih, dan siap pakai sebelum digunakan. Langkah ini diterapkan untuk mencegah kelembapan berlebih yang berpotensi menjadi media kontaminasi mikroba, sekaligus menjaga mutu makanan hingga sampai ke penerima manfaat,” ujar Karo Humas BGN Hidayati dalam keterangan tertulisnya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan proses pengeringan ompreng terintegrasi dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) higienitas dan sanitasi, mulai dari pencucian, pengeringan, penyimpanan, hingga pendistribusian. “Dengan sistem ini, setiap tahap produksi pangan dapat diawasi secara konsisten dan terukur,” tandas dia.

Sementara itu Kepala SPPG Wongkaditi Barat, Miftah Nur Mawaddah Gunibala, menegaskan bahwa perhatian terhadap ompreng merupakan bagian dari pendekatan menyeluruh dalam menjaga kualitas layanan gizi.

“Keamanan pangan tidak hanya soal bahan dan menu, tetapi juga tentang bagaimana makanan disajikan. Ompreng yang bersih, kering, dan steril adalah bagian penting dari perlindungan kesehatan penerima manfaat,” ujar Miftah.

Selain pengelolaan ompreng, lanjut dikatakannya, SPPG Kota Gorontalo Kota Utara Wongkaditi Barat didukung oleh tenaga profesional, termasuk empat sarjana gizi, ahli gizi bergelar AMG, serta chef bersertifikat HACCP.

“Seluruh proses produksi pangan juga telah melalui uji laboratorium, baik terhadap air, peralatan, maupun sampel makanan, dengan hasil dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan,” ujar dia.

Disisi lain, Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai perhatian terhadap detail seperti wadah pangan mencerminkan kualitas tata kelola layanan publik.

“Keamanan pangan dibangun dari hal-hal mendasar yang sering luput dari perhatian. Upaya memastikan ompreng dalam kondisi steril menunjukkan keseriusan SPPG dalam melindungi kesehatan masyarakat,” kata Molly.

Pada kesempatan yang sama, Karo Humas BGN Hida menyebut pengelolaan ompreng sebagai bagian dari sistem keamanan pangan nasional.

“Standar keamanan pangan mencakup seluruh rantai produksi, termasuk wadah makanan. Praktik yang dilakukan SPPG Kota Gorontalo menunjukkan bahwa penguatan mutu layanan dapat dimulai dari pengelolaan yang disiplin dan konsisten,” tegas Hida.

Lokasi SPPG Hutuo berada di kawasan dengan akses jalan yang memadai, memungkinkan distribusi bahan pangan dan mobilisasi operasional berlangsung tanpa hambatan.

Dukungan luas lahan yang mencukupi memberi ruang bagi penataan bangunan dan area pendukung secara optimal, sehingga aktivitas dapur tidak saling tumpang tindih dan siap menopang operasional jangka panjang.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai pendekatan perencanaan seperti ini penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis.

“Efektivitas layanan publik sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang sejak awal. Ketika akses dan tata ruang diperhitungkan, layanan gizi dapat berjalan lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Molly.

Memasuki area dapur, perencanaan teknis semakin terasa. Alur kerja disusun berurutan dan tidak saling bertabrakan, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga penyajian. Penataan ini memungkinkan proses kerja berjalan lebih cepat, terukur, dan aman dari potensi kontaminasi silang.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, efisiensi tata ruang dapur merupakan bagian tak terpisahkan dari standar keamanan pangan.

“BGN menetapkan standar agar setiap dapur SPPG memiliki alur kerja yang jelas dan tidak saling bersilangan. Ini penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus konsistensi kualitas layanan,” kata Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Hida menambahkan, kesiapan infrastruktur dari sisi lahan dan bangunan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

“Ketika infrastruktur dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, layanan gizi dapat berjalan lebih stabil dan akuntabel. SPPG Hutuo menunjukkan praktik baik tersebut,” jelas Hida.

Dia mengatakan pendekatan menyeluruh dari kemudahan akses jalan hingga detail penataan dapur menjadikan SPPG Hutuo bukan sekadar fasilitas produksi makanan, tetapi sistem layanan gizi yang dirancang untuk bekerja efisien dan aman setiap hari.

“Dari luar ke dalam, setiap elemen saling terhubung untuk memastikan pangan bergizi sampai kepada penerima manfaat dengan kualitas yang terjaga,” tandas dia.

Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hutuo, Kabupaten Gorontalo, standar gizi tidak berhenti pada dokumen kebijakan, melainkan diterjemahkan hingga ke detail dapur, mulai dari desain bangunan, alur kerja, hingga sistem sanitasi.

SPPG Hutuo dibangun sebagai fasilitas baru dengan perencanaan sejak awal yang mengacu pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Tata ruang dapur disusun berlapis dan terarah, memastikan alur kerja tidak saling bertabrakan. Proses penerimaan bahan, pengolahan, hingga penyajian ditempatkan dalam jalur yang jelas, sehingga keamanan pangan dapat terjaga sejak tahap awal.

Sirkulasi udara menjadi perhatian penting. Ruang pengolahan dirancang dengan plafon tinggi untuk membantu pengendalian suhu dan menjaga kenyamanan kerja. Seluruh peralatan utama menggunakan material stainless steel, mudah dibersihkan dan memenuhi standar higienitas.

Di sisi lain, sistem sanitasi diperkuat dengan drainase yang dilengkapi grease trap, serta penggunaan air olahan melalui filter Reverse Osmosis (RO) untuk menjamin kebersihan di setiap proses.

Pendekatan teknis ini menjadikan dapur SPPG Hutuo bukan sekadar ruang produksi, melainkan bagian dari sistem layanan gizi yang terukur. Setiap detail dirancang untuk memastikan makanan yang dihasilkan aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi harian.

Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menilai praktik di lapangan seperti yang diterapkan di SPPG Hutuo penting untuk memperlihatkan bagaimana kebijakan diterjemahkan secara nyata.

“Ketika standar dijalankan hingga ke detail teknis di lapangan, publik bisa melihat bahwa kebijakan gizi tidak berhenti pada regulasi, tetapi hadir dalam praktik sehari-hari yang berdampak langsung,” ujar Molly.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa standar teknis dirancang untuk memastikan kualitas layanan gizi berjalan konsisten di seluruh wilayah.

“BGN menetapkan standar bukan hanya sebagai pedoman administratif, tetapi sebagai alat untuk memastikan setiap proses pengolahan pangan berlangsung aman dan higienis,” ujar Hida di Gorontalo, Jumat (19/12).

Hida menambahkan, penerapan standar yang konsisten di lapangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG.

“Ketika standar diterapkan secara nyata di dapur-dapur SPPG, manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan dan merata, terutama bagi anak-anak sebagai penerima utama,” tegas Hida.

Di Hutuo, standar gizi menjelma menjadi ruang, jalur, dan peralatan yang bekerja setiap hari. Dari dapur inilah, kebijakan nasional bertemu dengan praktik lapangan membuktikan bahwa kualitas gizi dibangun dari detail yang sering luput dari perhatian, namun menentukan hasil di meja makan.

Dukungan tersebut disampaikan seiring dengan pemaparan dan uji coba awal Teknologi Plasma Fine Bubble yang dirancang untuk mendukung proses water treatment serta pencucian bahan pangan dan peralatan makan secara lebih aman, higienis, dan berkelanjutan.

Teknologi ini memanfaatkan plasma penghasil ozon yang dikombinasikan dengan fine bubble berukuran nano sehingga mampu bertahan lebih lama di dalam air dan bekerja efektif sebagai oksidator.

Aris menjelaskan, Teknologi Plasma Fine Bubble memiliki kemampuan menonaktifkan mikroorganisme berbahaya seperti Escherichia coli (E. coli), menurunkan residu pestisida pada bahan pangan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia seperti kaporit dan deterjen.

Teknologi ini dapat diaplikasikan mulai dari pengolahan air sumur, pencucian sayuran dan buah, pencucian ompreng, hingga pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengurangi bau.

“Teknologi ini bukan sekadar penyaringan air, melainkan proses oksidasi aktif melalui ozon dan fine bubble berukuran nano yang mampu menembus lapisan bahan pangan dan menguraikan residu berbahaya. Pendekatan ini relevan untuk mendukung standar keamanan pangan,” ujarnya.

BGN menilai Teknologi Plasma Fine Bubble memiliki potensi besar untuk diterapkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut dia, selain meningkatkan higienitas dan keamanan pangan, teknologi ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan karena dapat mengurangi penggunaan bahan kimia, menekan bau limbah, serta lebih ramah lingkungan.

“Sistemnya yang bersifat customized memungkinkan penyesuaian kapasitas dan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing SPPG,” tandas dia.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa dukungan terhadap inovasi ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam memastikan Program MBG berjalan dengan standar mutu yang tinggi dan akuntabel.

“BGN mendukung inovasi teknologi berbasis riset dan ramah lingkungan yang dapat meningkatkan keamanan pangan sekaligus efisiensi operasional di SPPG. Teknologi Plasma Fine Bubble menunjukkan potensi kuat untuk memperkuat standar higienitas dalam pelaksanaan MBG,” ujar Hida, Rabu (18/12).

Hida menambahkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IPB University menjadi langkah strategis dalam menjembatani hasil riset dengan kebutuhan implementasi program nasional, khususnya dalam mendukung sistem pangan yang aman dan berkelanjutan.

“Saat ini, Teknologi Plasma Fine Bubble tengah memasuki tahap finalisasi sebelum dilakukan proses instalasi dan uji terapan di lingkungan SPPG. BGN berharap teknologi ini dapat menjadi salah satu model penerapan inovasi berbasis riset dalam penguatan standar nasional pelaksanaan Program MBG,” tandas Hida.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, mengatakan selain memastikan ketersediaan pangan bergizi, keberadaan SPPG ini turut menggerakkan UMKM, petani lokal, serta menyerap tenaga kerja dari kalangan ibu rumah tangga hingga pemuda yang sebelumnya menganggur.

“SPPG Bangli Kawan mengutamakan pengadaan bahan pangan dari pelaku usaha kecil dan petani sekitar dengan skema harga yang adil dan kompetitif. Pola kemitraan ini menciptakan kepastian pasar bagi produsen lokal sekaligus menjaga kualitas bahan baku yang digunakan dalam penyediaan menu MBG bagi penerima manfaat,” ujar Hida dalam keterangan tertulisnya di Bali, Sabtu (13/12/2025).

Hida menyampaikan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan inklusif.

“Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal. Ketika UMKM dan petani dilibatkan secara aktif, manfaat program menjadi berlipat bagi masyarakat,” ujar Hida.

Dari sisi ketenagakerjaan, lanjut dikatakannya, SPPG Bangli Kawan membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat sekitar sebagai relawan terlatih. Ibu rumah tangga dan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini terlibat dalam proses produksi dan distribusi pangan, sekaligus memperoleh peningkatan keterampilan serta perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS.

Selain itu, menurut dia SPPG Bangli Kawan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam operasionalnya. Minyak jelantah didaur ulang, sementara sisa makanan dimanfaatkan sebagai pakan magot yang kemudian digunakan untuk pakan ternak. Hasil ternak tersebut kembali menjadi bagian dari rantai pangan bergizi, menciptakan siklus manfaat tanpa limbah.

“Model seperti ini menunjukkan bahwa program pangan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Inovasi ekonomi sirkular di SPPG Bangli Kawan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” tutup Hida.

Penilaian ini mengacu pada serangkaian pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa kualitas air, kebersihan peralatan, hingga sampel makanan dinyatakan aman dan sesuai syarat kesehatan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan fasilitas SPPG Bangli Kawan dilengkapi dapur modern dengan infrastruktur sanitasi terintegrasi, termasuk sistem drainase yang dirancang untuk mencegah potensi kontaminasi lingkungan.

“Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) keamanan pangan dilakukan secara ketat pada seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat,” ujar Hida dalam keterangan tertulisnya di Bali Sabtu (13/12/2025).

“Keamanan pangan adalah fondasi utama keberhasilan Program Makan Bergizi. SPPG Bangli Kawan menunjukkan bahwa standar sanitasi dan drainase yang baik bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga melindungi keselamatan publik,” ujar Hida.

Dia mengungkapkan hasil uji laboratorium terbaru menunjukkan angka higienitas yang stabil, baik pada kualitas air bersih, uji usap alat, maupun sampel makanan yang diproduksi setiap hari.

“Konsistensi ini menjadi indikator penting bahwa proses pengolahan pangan di SPPG Bangli Kawan berada dalam pengawasan dan manajemen mutu yang terkontrol,” ujar Hida.

Selain itu, dikatakan dia, tenaga pengelola layanan terdiri dari ahli gizi profesional serta tim operasional yang telah menjalani pelatihan keamanan pangan.

Hida mengatakan pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan semua prosedur diterapkan tanpa kompromi, termasuk kebersihan personal, sanitasi ruangan, dan perlindungan bahan pangan dari potensi paparan risiko.

“SPPG Bangli Kawan adalah contoh bagaimana standar industri pangan bisa diterapkan secara konsisten di tingkat daerah. Kami mengapresiasi komitmen seluruh tim yang terus menjaga kualitas layanan agar masyarakat menerima pangan yang aman setiap hari,” tutup Hida.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan dengan jangkauan penerima manfaat mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, SPPG ini menunjukkan penguatan nyata terhadap ketahanan kesehatan keluarga melalui pelayanan pangan yang aman, higienis, dan berstandar nasional.

“Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, kebersihan peralatan, serta sampel makanan juga dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan,” ujar Hida dalam keterangan tertulisnya di Bali, Sabtu (13/12/2025).

Dia mengatakan kelayakan ini diperkuat dengan fasilitas dapur modern, sistem sanitasi dan drainase yang tertata, serta penerapan SOP keamanan pangan pada setiap tahapan produksi.

“Kondisi tersebut menempatkan SPPG Bangli Kawan sebagai salah satu pusat layanan yang secara konsisten menjaga standar tinggi dalam penyediaan pangan bergizi,” sambung Hida.

Dia menambahkan keunggulan layanan ini turut didukung oleh tenaga profesional bersertifikat, mulai dari ahli gizi bergelar S.Gz hingga tenaga akuntansi bersertifikasi BNSP yang memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan.

“Standar profesional adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan program. SPPG Bangli Kawan menunjukkan bagaimana integritas, akuntabilitas, dan kompetensi dapat berjalan beriringan,” ujar Hida.

Tak hanya menjamin kualitas pangan, lanjut kata dia, SPPG Bangli Kawan juga mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Mulai dari ibu rumah tangga hingga pemuda yang sebelumnya menganggur kini terlibat sebagai relawan terlatih, sekaligus mendapatkan perlindungan sosial melalui fasilitas BPJS ketenagakerjaan yang disiapkan pihak SPPG. Langkah ini menciptakan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat sekitar,” tambah Hida.

Dia mengatakan SPPG Bangli Kawan menjadi pionir dalam pelayanan konsultasi gizi se-Kabupaten Bangli, sekaligus memperkuat edukasi publik melalui kunjungan eco-eduwisata bagi para siswa penerima manfaat.

Program ini memberi kesempatan anak-anak melihat langsung proses pengolahan makanan, memahami asal bahan pangan, serta mempelajari pentingnya konsumsi gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

“Komitmen seperti inilah yang ingin terus diperkuat dalam Program Makan Bergizi Gratis. SPPG bukan sekadar dapur, tetapi pusat edukasi, pemberdayaan, dan penggerak kualitas kesehatan masyarakat. Kami mengapresiasi konsistensi SPPG Bangli Kawan dalam menjaga standar terbaik,” tutup Hida.