Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Joko Agus Setyono dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2024 di Jakarta.

Rapat yang rutin digelar setiap tahun itu diikuti 10 provinsi, meliputi Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Dalam satu alternatif tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu keluarga,” kata Joko, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Menurut Joko, di Jakarta satu alamat tempat tinggal bisa dihuni 13-15 KK. Bahkan, kata dia ditemukan satu rumah yang diisi 6 hingga 9 KK.

“Jadi gantian, tinggal di rumah tersebut itu gantian. Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain,” ungkap Joko.

Padahal, kata Joko merujuk dari data kependudukan, jumlah penduduk Jakarta ada 11,3 juta orang. Namun, hanya 8,5 juta orang penduduk yang tinggal dan ber-KTP Jakarta.

“Setelah kita lakukan penelitian atau pendataan yg dilakukan oleh Dinas Dukcapil ternyata penduduk jakarta hanya 8,5 juta yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta,” kata Joko.

Pada Pilpres 2024 kemarin, M (41) mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan ayahnya, Y (70) adalah pendukung fanatik Ganjar-Mahfud.

M menceritakan, pada Desember 2023 dirinya mengunggah dukungan terhadap Prabowo-Gibran di akun media sosial Facebook.

“Begitu saya menyatakan dukungan kepada Prabowo di bulan Desember 2023, saya dibilangin akan dicoret dari KK, karena  bokap pendukung Ganjar garis keras. Dia enggak terima anaknya mendukung Prabowo,” kata M, Jumat, 16 Februari 2024.

Dia menjelaskan arti dari kalimat dicoret dari KK oleh sang ayah, yaitu sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.

“Dia bilang, ‘Kamu kalau dukung Prabowo, minta makan siang saja sama Prabowo. Kamu bukan anak saya lagi’,” ucap M menirukan perkataan ayahnya.

M mengaku saat ini dirinya sudah tidak lagi tinggal bersama ayahnya.

Dalam video itu, warga yang bernama Yuli mengaku diminta KTP dan data diri oleh pihak Babinsa TNI saat kampanye Prabowo.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Januari 2024, saat ditemui, pernyataan Yuli berbeda dengan di video tersebut.

Dia kini membantah kabar bahwa kedatangan Prabowo dibarengi dengan beberapa anggota Babinsa yang meminta KTP dan Kartu Keluargs (KK) kepada warga sekitar. Menurut Yuli, Prabowo hanya datang mendengar keluhan warga dan bersilaturahmi.

“Enggak minta KTP dan KK. Cuma datang, tanya keluhannya apa. Keluhan saya cuma air PAM,” ucap Yuli di kediamannya.

“Enggak pernah ada Babinsa datang,” sambungnya.

Namun, Yuli tidak menjelaskan atau mengklarifikasi mengenai pernyataannya di dalam video yang beredar di media sosial. 

Dia justru mengatakan terkejut sekaligus terharu begitu mengetahui Prabowo datang ke wilayah tempat tinggalnya.

“Saya enggak nyangka banget, kayak mimpi. Kok saya bisa didatangi calon presiden. Suami saya juga kaget. Nasi aja belum tertelan. Kirain saya, namanya tinggal di bantaran kali didatangi Kamtib,” ucap Yuli. (*)