Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam mengatakan, ASN yang bersikap tidak netral di antaranya camat, kepala dinas, hingga Penjabat (Pj) Wali Kota.

“Selain itu juga ditemukan 8 kasus ketidaknetralan kepala desa dan 4 kasus perangkat desa,” kata Zacky saat ditemui di Kantor Bawasalu Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin, 22 Januari 2024.

Zacky menyebutkab, puluhan kasus pelanggaran tersebut sudah ada yang diselesaikan atau diputuskan, dan juga masih ada yang berproses.

“Yang sudah putus kami rekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sanksi paling berat, ASN itu bisa diberhentikan,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bahri mengungkapkan, dari 20 kasus pelanggaran netralitas ASN, ada 9 yang sudah diproses.

Lebih lanjut, kasus-kasus ini ada yang direkomendasikan ke KASN serta ke pejabat kepagawaian setempat untuk ditindaklanjuti perihal sanksi.

“Mulai dari viral Satpol PP Garut, kasus yang dilaporkan camat dan Pj Wali Kota Bekasi, tenaga honorer, guru, Kepala Dinas kesehatan. Ada yang di Tasikmalaya, Bogor, Ciamis dan Garut,” paparnya.

Sedangkan kasus pelanggaran yang dilakukan non-ASN dan masih berproses yakni mulai dari money politics hingga kampanye di tempat ibadah.

“Menjanjikan uang ada 4 kasus, perusakan alat peraga ada 3 kasjs, netralitas kepala daerah ada 4 kasus, kampanye di tempat ibadah ada 2 kasus, di tempat pendidikan ada 1 kasus, di fasilitas negara ada 2 kasus. Total 16 dugaan pelanggaran di kabupaten dan kota,” ujar Syaiful. (*)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Menurut Sri, sistem merit ini sudah sesuai dan menjadi amanah yang tertuang dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang menjadi acuan di dalam pengelolaan manajemen ASN. Selain itu, sistem merit ini menjadi prioritas Nasional di dalam RPJMN sampai 2024.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi awal teman- teman di Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama menerapkan sistem merit secara konsisten,” kata Sri Hadiati pada pembukaan kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (8/3/2023).

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU ASN Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasar sistem merit.

“Jadi ada PR bagi kami KASN untuk menilai dan melakukan pengawasan terhadap sistem merit di Instansi pusat dan daerah. Targetnya di 2024 Kementerian harus 100 persen sudah menerapkan sistem merit dengan kriteria baik. Jadi ada empat kriteria di antaranya, sangat baik, baik, kurang dan buruk,” ungkapnya.

“Sementara untuk provinsi kita targetkan 85 persen, kemudian kabupaten/kota dari sekitar 500 lebih, 30 persen atau sekitar 170 kabupaten/kota harus bernilai baik ke atas untuk kriteria sistem meritnya,” pungkasnya.

Kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi.

Audiensi dihadiri Asisten KASN Pengawas Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Iwan Agusetiawan Fuad serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng. Hadir secara virtual Kasatgas Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irawati.