Penasihat hukum AH, Arif N.S, meminta masyarakat menghormati bukti ilmiah tersebut dan tidak lagi menggiring opini liar.

Saat ditemui di kantornya pada Selasa (7/7/2026), Arif bersyukur atas keluarnya hasil uji forensik setelah menunggu hampir satu bulan sejak tes dilakukan.

Menurutnya, hasil medis ini menjadi titik terang yang mematahkan narasi viral bahwa kliennya telah menghamili santriwati tersebut.

“Alhamdulillah, hasil tes DNA membuktikan tidak terdapat hubungan biologis. Kami berharap masyarakat dan netizen bisa lebih bijak beropini serta menghormati proses hukum,” ujar Arif.

Pihak kuasa hukum juga mengapresiasi kinerja penyidik Polres Pekalongan Kota yang dinilai telah melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional dan objektif.

Namun, berbekal hasil DNA ini, Arif mengaku akan segera melayangkan surat permohonan resmi kepada pihak kepolisian.

Surat formal tersebut berisi pengajuan penangguhan atau pengalihan penahanan terhadap tersangka AH yang saat ini masih mendekam di sel Mapolres.

Arif menilai penahanan kliennya sejak awal kurang sejalan dengan aturan penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia merujuk pada Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang menyebut penahanan baru bisa dilakukan jika ada kekhawatiran nyata tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti.

“Klien kami sangat kooperatif sejak awal, tidak ada niat menghambat penyidikan ataupun menghilangkan barang bukti,” jelas Arif.

Terkait adanya aduan tambahan dari enam santriwati lain, Arif menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di kepolisian.

Ia menyerahkan sepenuhnya pembuktian perkara tersebut kepada majelis hakim di persidangan berdasarkan alat bukti sah Pasal 184 KUHAP.

“Kami berharap semua pihak ikut mengawal proses hukum ini agar benar-benar transparan dan objektif. Biarlah keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi,” tambahnya.

Arif menambahkan, dalam setiap pemeriksaan maupun kunjungan pribadi, sang kiai konsisten membantah seluruh tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya.

Kliennya optimistis bahwa kebenaran materiil atas kasus ini akan terbuka secara benderang saat proses pengadilan nanti.

Mengenai kondisi terakhir AH di dalam sel tahanan Polres Pekalongan Kota, Arif memastikan kliennya dalam keadaan sehat, sabar, dan tawakal.

Di dalam tahanan, sang kiai tetap aktif bersosialisasi dan mengisi waktu dengan kegiatan keagamaan secara rutin.

“Kondisi beliau sehat dan tawakal. Aktivitas di dalam tahanan diisi dengan bersosialisasi bersama tahanan lain, membaca kitab, dan ibadahnya tetap lancar,” pungkas Arif. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Kasus video syur menyeret nama artis Rebecca Klopper, hingga namanya menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Hal yang disayangkan setiap ada permasalahan seperti ini adalah banyak warganet yang justru meminta link. Bahkan, ada pula yang dengan sengaja ikut menyebarluaskannya.

Padahal, sejumlah ahli sudah mengingatkan bahaya di baliknya. Salah satunya berhubungan dengan hujatan yang bisa menjadi pemicu seseorang mengalami depresi.

Sebab, hal tersebut tergolong revenge porn dan tak sedikit warganet yang turut menyinggung istilah ini untuk mengingatkan para pencari link video syur selebriti agar berhenti.

Adapun kata-kata itu mungkin masih tabu bagi sebagian orang. meski sudah seringkali terjadi, termasuk di Indonesia.

Lantas, apa pengertiannya dan bahayanya untuk seseorang yang bersangkutan? Adakah hukum yang menjerat? Berikut informasinya.

Revenge porn merupakan salah satu jenis pelecehan seksual yang dilakukan secara digital. Seseorang biasanya akan menyebarluaskan foto atau video syur tanpa adanya persetujuan dari mereka yang menjadi objek.

Hal ini juga sering dihubungkan dengan balas dendam berupa ancaman atau pemerasan. Tepatnya agar keinginan si penyebar bisa dipenuhi. Adapun file itu pun kerap diambil tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Pelaku revenge porn bukan hanya pasangan, tetapi bisa juga dilakukan oleh rekan kerja, sahabat, anggota keluarga, hingga orang asing yang mungkin belum dikenal lama dari media sosial.

Untuk melakukan aksinya, mereka biasanya sudah memperoleh akses data pribadi korban dan kemudian menyebarluaskannya ke publik dengan berbagai alasan. Hal seperti ini tentu memiliki dampak negatif bagi psikologis seseorang yang menjadi objek.

Melansir dari Web Md, sebuah studi menemukan 93 persen dari orang-orang yang menjadi korban revenge porn mengalami tekanan emosional yang tinggi, paranoia, dan depresi. Akibatnya, mereka sulit mengendalikan emosi, sering merasa bersalah, hingga berpikiran untuk mengakhiri nyawanya.

Belum lagi, para korban juga mulai menarik diri dari kehidupan bersosial karena hal tersebut membuat mereka merasa malu atau tidak berharga.

Korban revenge porn juga sering merasa ada yang membuntuti secara online. Kondisi seperti ini dapat digolongkan sebagai trauma seksual.

Dalam beberapa kasus, bahkan ada yang melapor bahwa kejadian tersebut membuat mereka kehilangan pekerjaan serta merusak hubungannya dengan keluarga.

Mereka pun berujung memutuskan untuk tidak melamar pekerjaan karena khawatir perusahaan akan menemukan foto, video, atau artikel yang bersangkutan.

Kasus revenge porn selebriti yang membuat publik geger sempat terjadi pada Desember 2020 lalu. Di mana video berdurasi 19 detik milik seorang artis berinisial GA tersebar luas di dunia maya.

Saat itu, polisi pun menetapkan GA sebagai tersangka dan dijatuhkan Pasal  29  UU Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (UU  Pornografi) serta Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sementara itu, jika merasa menjadi korban revenge porn, segera hubungi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) terdekat.

Pastikan juga sudah mengumpulkan bukti-bukti agar pelaku bisa segera ditindaklanjuti. Lalu, terkait kesehatan mental, pastikan berkonsultasi dengan ahlinya atau mencari pertolongan melalui hotline 119 ext. 9 serta Halo Kemenkes 1500-567 yang tersedia 24 jam.

JAKARTA, Eranasional.com – Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru agama berinisial A bila terbukti melakukan pelecehan seksual kepada siswi SD di Duren Sawit, Jakarta Timur. “Ini semuanya akan kami proses, nanti kalau terbukti, akan dijatuhkan sanksi tegas. Semuanya akan kami proses. Ini masih dalam proses,” kata Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana, Jumat (10/2/2023).

Nahdiana menegaskan, pihaknya akan mencopot status guru honorer itu bila terbukti bersalah. “Ya, kalau memang itu harus dilakukan dan memang itu sesuai dengan yang sudah terbukti dalam penyelidikan ya, ya akan kami cabut,” ujarnya.

Saat ini oknum guru itu masih dalam pemeriksaan di Polres Jaktim, namun kata dia, untuk memudahkan pemeriksaan guru tersebut saat ini sudah dinonaktifkan.

Disdik DKI Jakarta pun, kata dia, tidak akan mengintervensi aparat kepolisian yang saat ini melakukan pemeriksaan terhadap oknum guru itu. “Jika sudah masuk ke kepolisian, maka ranahnya hukum. Kita tidak akan intervensi,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kasus itu kepada aparat kepolisian. “Itu ranah hukum,” singkatnya.

Staf Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur Farida Farhah mengatakan, oknum guru itu telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis (9/2/2023).

Sementara terkait kejelasan pelanggaran yang dilakukan pelaku, Farida mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena masih menunggu laporan hasil penyelidikan dari Polres Metro Jakarta Timur.

“Untuk kejelasannya, nanti setelah ada hasil dari Polres Jakarta Timur seperti apa tindakannya yang diperbuat oleh guru kami,” ujarnya.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur. Polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah saksi dari pihak korban dan wali murid serta guru sekolah.