JAKARTA – Pada Sabtu 7 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo melalui Youtube Sekretariat Presiden menyoroti lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah provinsi luar Jawa Bali.

Satu dari lima daerah yang disoroti presiden terkait tingginya lonjakan kasus harian itu yakni, Sumatera Barat.

Jokowi pun memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, hingga Kapolda untuk menindaklanjuti lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali. Hal ini agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas.

“Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” ujar Jokowi.

Merespon ‘rapor merah’ yang diberikan presiden tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebut tak ada masalah dengan penilaian itu.

Ia mengklaim bahwa pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan kasus penyebaran Covid-19.

“Saya kira kita sudah ada perbaikan, dari sebelumnya ada empat daerah yang masuk level empat sekarang tinggal satu yakni Kota Padang,” katanya, Senin (9/8/2021).

Menurut gubernur, hal ini tidak perlu dinilai atau tak perlu dikur-ukur, sebab berbagai upaya telah dilakukan bersama bupati dan wali kota.

“Jangan hanya melihat kekurangan saja, kita semua pasti ada kekurangan,” ujarnya.

Mahyeldi mengatakan, persoalan nilai menilai ini akan dijadikan motivasi oleh pemerintah daerah. Karena bagaimana pun dari atas (pusat) semua punya kekurangan.

Jika dilihat secara global, lanjutnya, Indonesia juga termasuk lonjakan kasus Covid-19 harian tertinggi, sehingga lebih baik tak ada penilaian-penilaian yang membuat fokus menjadi terpecah.

“Lebih baik kita fokus untuk penanganan, jangan terus mencari kekurangan yang membuat kita tak kompak,” ia menambahkan.

Perkembangan Kasus Covid-19 Sumbar

Sejak merebaknya kasus corona di Sumbar pada akhir Maret 2020, puluhan ribu kasus positif sudah tercatat hingga saat ini.

Hingga Minggu, 8 Agustus 2021, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 78.059 kasus, dengan kasus aktif 14.833 atau 19 persen persen.

Juru bicara Satgas Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, mengatakan dari total kasus positif itu, sebanyak 78,87 persen atau 61.568 orang sudah dinyatakan sembuh.

“Total positivity rate mencapai 12,56 persen,” sebutnya.

Sedangkan, jumlah pasien meninggal kini sebanyak 1.658 orang. Ia mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

JAKARTA –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan gubernur merespons peningkatan kasus aktif Covid-19 yang cukup tinggi dalam sepekan terakhir. Aktivitas masyarakat harus mulai dibatasi.

“Harusnya kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm,” ucap Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM level 4 yang tayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pembatasan mobilitas masyarakat minimal dilakukan selama 14 hari. Dia berharap penyebaran Covid-19 dapat ditekan selama kurun waktu tersebut.

“Gubernur harus tahu. Pangdam, Kapolda, dan semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm paling tidak dua minggu,”  katanya.

Jokowi juga memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menugaskan jajarannya untuk melakukan testing dan pelacakan. Hal itu harus dilakukan maksimal untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki hasil positif, ini segera ditemukan merespons secara cepat, karena ini berkaitan dengan kecepatan, kalau enggak orang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana. Segera temukan,” tegas dia.

Terakhir, Kepala Negara menginstruksikan kepala daerah segera membuat tempat isolasi terpusat. Fasilitas ini sangat dibutuhkan agar pemulihan masyarakat berjalan optimal.

“Ini tugas gubernur, bupati, wali kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing,” ucapnya.

Pembangunan isolasi terpusat disesuaikan dengan penyebaran Covid-19 di daerah tersebut. Kepala daerah bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas publik untuk sementara menjadi tempat isolasi terpusat.

“Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga. Diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana,” jelasnya.

Ada sejumlah provinsi yang mengalami peningkatan kasus covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Yakni, Kalimantan Timur (Kaltim), Papua, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak dua RT di dua kota wilayah administrasi berstatus zona merah penyebaran Covid-19.

Munculnya zona merah di Jakarta tercatat seiring rekor penambahan kasus positif harian per Kamis (17/6/2021) hari ini sebanyak 4.144 kasus.

Angka itu menjadi penambahan harian tertinggi sejak empat bulan terakhir atau sejak 7 Februari lalu.

Dilihat dari laman situs resmi Covid-19 DKI, dua zona merah masing-masing berada di RT 013 RW 9, Rawa Sari, Cempaka Putih, Jakarta pusat.

Yang mana di wilayah tersebut, jumlah kasus aktif Covid-19 sebanyak sembilan kasus yang tersebar di tujuh rumah.

Kemudian, zona merah kedua berada di RT 06 RW 09, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Di wilayah itu, jumlah kasus aktif Covid-19 sebanyak 19 kasus yang tersebar enam rumah.

Dari dua RT yang berstatus zona merah, sebanyak 77 RT berstatus zona oranye, sedangkan sisanya berzona kuning. Sedangkan, zona hijau nihil.

Data tersebut tercatat terakhir diperbarui pada 10 Juni. Persebaran zona merah di DKI, mulai dari zona merah, oranye, kuning, dan hijau (nihil), menjadi dasar pertimbangan penerapan wilayah pengendalian ketat (WPK).

Selain penerapan WPK, status zona merah juga menjadi dasar penerapan bekerja dari rumah (WFH) hingga 75 persen. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 759 Tahun 2021.

“Zona Merah Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” bunyi lampiran tersebut.

Sementara untuk wilayah berstatus zona oranye dan kuning, kebijakan WFH bagi perkantoran swasta dan pemerintah dibatasi hanya 50 persen dari total pegawai.

Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi kantor yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021.

Pasal itu menyebutkan, kantor swasta, BUMN, atau BUMD yang melanggar ketentuan dikenai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin. Denda yang dijatuhkan pada pelanggar maksimal Rp50 juta.