BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kota Kawasaki, Jepang melakukan kerja sama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengolahan air limbah dan kualitas udara di Kota Bandung.

Hal itu tertuang dalam penandatanganan Implementation Agreement (AI) antara Biro Pengelolaan Air Kawasaki, Perumda PDAM Tirtawening, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan disaksikan langsung oleh Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna saat Kick Off dan Seminar Bandung City & Kawasaki City Gesuidou Project di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung, Rabu 17 Mei 2023.

Chief Management Officer Biro Pengelolaan Air Kota Kawasaki, Osawa Taro mengatakan, kerja sama ini dalam rangka pelatihan SDM untuk pengelolaan air limbah yang nanti bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain itu, dilakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman Kota Kawasaki yang mempunyai teknologi pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan dan akan diaplikasikan di Kota Bandung

“Hal ini untuk mewujudkan peningkatan kualitas air limbah di Kota Bandung,” katanya.

Project ini, kata dia, akan langsung berjalan dalam jangka waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya AI.

“Maka dalam waktu 3 tahun staf Pemkot dan Perumda akan mendapatkan pelatihan pengolahan air limbah dari Kota Kawasaki,” ujarnya.

Atas hal itu, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengapresiasi adanya kerja sama pengolahan air limbah dengan Kota Kawasaki.

Menurutnya, manajemen pengelolaan air limbah penanganan kualitas lingkungan hidup masih perlu atensi dan perhatian dari semua pihak.

Dengan hadirnya kerja sama ini menjadi keuntungan bagi Kota Bandung dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur khususnya dalam penanganan kualitas air. Termasuk di dalamnya air limbah dan upaya peningkatan kualitas udara di Kota Bandung.

“Semoga dapat memberikan perbaikan terutama dalam pengelolaan air limbah dan kualitas udara di kota Bandung,” katanya.

Sebagai informasi, kerja sama ini merupakan lanjutan dari MoU yang sudah dilaksanakan antara Kota Bandung dan Kawasaki pada 6 Februari 2020 lalu.

Kerja sama ini juga didukung oleh Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) Indonesia serta Kementerian PUPR. **

Eranasional.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan menggunakan sepeda motor Kawasaki ZX-25R sebagai kendaraan dinas. Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, pengadaan Kawasaki ZX-25R ini sebanyak dua unit.

Sepeda motor tersebut digunakan untuk mengawal perjalanan dinas pejabat Pemda DIY. Sepeda motor sport yang berkubasi 250cc ini masing-masingnya seharga sekitar Rp 98-100 juta.

“Untuk pengawalan yang ZX-25R itu, standarnya sudah sesuai dan prosedurnya pun sudah sesuai, sebetulnya tidak ada masalah,” kata Noviar dikutip dari Republika melalui sambungan telepon, Kamis (23/12).

Pengadaan kendaraan dinas ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP.

Noviar menjelaskan, untuk ZX-25R sendiri digunakan hanya untuk kendaraan operasional. Artinya, kendaran dinas ini tidak dapat digunakan oleh jajaran Satpol PP untuk kepentingan pribadi.

“Pengawalan khususnya itu dan itu tidak bisa dipakai kemana-mana, itu letaknya menempel dengan kepala daerah,” ujar Noviar.

Kawasaki ZX-25R dipilih sebagai kendaraan untuk pengawalan karena sesuai dengan standar yang ditetapkan di Permendagri Nomor 17 Tahun 2019. Selain itu, spesifikasi kendaraan yang dipilih juga harus dapat mengimbangi kendaraan pejabat-pejabat yang dikawal.

“Kita melakukan pengawalan terhadap kepala daerah, pejabat dan tamu-tamu penting di yogya kan pengawalan itu berbeda dengan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian itu di depan, sementara Satpol PP itu harus di belakang (dan harus dapat mengimbangi kendaraan pejabat),” jelasnya.

Selain Kawasaki ZX-25R, Satpol PP DIY juga melakukan pengadaan 10 unit Kawasaki KLX. Saat ini, Kawasaki ZX-25R dan Kawasaki KLX sendiri sudah ada di Kantor Satpol PP DIY.

Untuk Kawasaki KLX sendiri akan digunakan sebagai kendaraan patroli dan penertiban. Pengadaan KLX ini juga melekat dengan tugas kedinasan dan tidak dapat digunakan oleh personel Satpol PP DIY untuk kepentingan pribadi.

“Untuk barang sudah datang, tapi pelatnya belum datang. Kan belum boleh kita jalankan kalau nomor polisinya belum keluar,” kata Noviar.