Raperda tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rapat Paripurna tingkat I yang digelar pada Jumat, 13 Februari 2026. Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, yang mewakili Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Ketua Pansus I DPRD Purwakarta, Zusyef Gusnawan, menjelaskan bahwa Raperda Pemajuan Kebudayaan merupakan inisiatif DPRD.

“Raperda ini merupakan inisiasi dari DPRD,” ujar Zusyef saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/3/2026) lalu.

Menurutnya, inisiatif tersebut lahir dari berbagai aspirasi masyarakat serta hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah, baik di Jawa Barat maupun luar provinsi.

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Purwakarta telah lama menjadi barometer kebudayaan bagi daerah lain, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia juga menyinggung peran kepemimpinan Dedi Mulyadi saat menjabat Bupati Purwakarta periode 2008–2018 yang dinilai berhasil mengangkat nilai-nilai budaya daerah. Saat ini, Dedi Mulyadi diketahui menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2024–2029.

“Selama ini Purwakarta dikenal sebagai barometer kebudayaan. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan daerah memiliki legal standing untuk memperkuat muatan lokal dan perlindungan terhadap cagar budaya,” jelasnya.

Dalam draf Raperda, khususnya pada Bagian Kedua Pasal 2, disebutkan bahwa pengaturan pemajuan kebudayaan bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan budaya daerah yang serasi, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain Raperda Pemajuan Kebudayaan yang dibahas oleh Pansus I, DPRD Purwakarta juga tengah menggodok sejumlah Raperda lainnya melalui panitia khusus berbeda, di antaranya:

• Pansus II membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diketuai Ricky Syamsul Fauzi dari Fraksi Gerindra.
• Pansus III membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diketuai H. Elthon Brameista Gunawan dari Fraksi NasDem.
• Pansus IV membahas Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, diketuai Dulnasir dari Fraksi DEPAN (gabungan Partai Demokrat dan PAN).

Pembahasan sejumlah Raperda ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke cagar budaya Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Jumat (06/05/2022). Pura yang berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampaksiring ini memiliki sumber mata air jernih yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata.

“Saya kira ini sebuah pura yang terpelihara, yang bersih, dan juga wisatawan sekarang mulai banyak datang,” ujar Presiden.

Pura Tirta Empul termasuk dalam lanskap subak dan pura daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama memelihara salah satu aset negara ini.

“Saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga pada pemerintah daerah, ada income di sana,” lanjutnya.

Bendesa adat Pura Tirta Empul, Made Mawiarnata, mengatakan bahwa saat pandemi Covid-19 ini pariwisata di Pura Tirta Empul menurun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Namun, Made bersyukur saat ini wisatawan sudah mulai berdatangan kembali di sana.

“Wisatawan sudah mulai berdatangan terutama dari wisatawan domestik. Dari mancanegara sudah ada, namun hanya beberapa. Berkat peluang yang telah diberikan oleh pemerintah kita, ini sangat mendukung,” ucap Made.

Lebih lanjut, Made mengajak seluruh masyarakat untuk memperkenalkan kembali cagar budaya Pura Tirta Empul secara luas guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana.

“Marilah kita sama-sama ulurkan tangan, memasarkan Pura Tirta Empul kembali untuk mendapatkan kunjungan yang lebih banyak sekali,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun sarat nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan Covid-19.

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

“Kami mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/5).