Langkah ini dilakukan usai jajaran Kejari Karo dipanggil dan dicecar seluruh anggota Komisi III DPR RI dalam rapat terkait penanganan perkara tersebut.

Selain Danke, pemeriksaan juga menyasar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring, jaksa Wira Arizona, serta jajaran lain yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa para jaksa tersebut telah dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan internal.

“Benar, Kajari Karo, Kasipidsus, serta para jaksa yang menangani perkara Amsal Sitepu telah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan (eksaminasi) oleh internal,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai terperiksa dan belum ada keputusan lebih lanjut terkait status maupun jabatan mereka.

“Untuk sementara mereka diamankan guna dimintai keterangan, apakah penanganan perkara tersebut sudah dilakukan secara profesional atau belum,” jelasnya.

Anang menegaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada publik. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.

Diketahui, seluruh jaksa tersebut dijemput dan dibawa ke Jakarta pada Sabtu (4/4/2026) malam.

Sebelumnya, Amsal Sitepu divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo.

Putusan tersebut sekaligus menggugurkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntutnya dengan hukuman penjara.

Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Di tempat terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada tata kelola perkebunan dan industri sawit.

“Benar bahwa memang ada penggeledahan, beberapa waktu lalu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi, katanya kepada wartawan, Jumat (30/1).

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempelajari dokumen terkait luasan dan titik kawasan hutan yang dicocokan langsung dengan data milik Kemenhut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pencocokan dokumen tersebut penting untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.

“Sedang kita pelajari. Kita yang penting adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan. Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan. Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat penambangan itu. Itu yang kita lakukan,” kata Syarief di Kejagung, Rabu (14/1).

Disampaikan Syarief, ia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Saksi dalam kasus ini. Namun, ia tidak mengungkap secara detail berapa jumlah saksi yang diperiksa dan identitasnya.

Syarief hanya memberkan kekhawatiran telah meminta keterangan dari mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Aswad diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi.

“Sudah pernah diperiksa. Periodenya 2013, inisial A,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief menyebut penyidik saat ini pun tengah berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.

“Sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP,” ucapnya.

Hadir sebagai salah satu narasumber, Plt. Wakil Jaksa Agung (Wakajagung) sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep N. Mulyana.

“Kita berharap Rakor kali ini tidak hanya menyesuaikan masalah pertanahan, tetapi juga bagaimana mencegah agar pekerjaan-pekerjaan hari ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Asep N. Mulyana dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dalam sambutannya, Asep N. Mulyana menekankan bahwa budaya lama yang menganggap banyaknya orang ditahan sebagai indikator keberhasilan sudah tidak relevan.

Menurutnya, APH harus membangun sistem yang mampu mencegah munculnya perkara, bukan sekadar mengurusi penyelesaiannya. Dengan pendekatan yang lebih sistemik, ia menilai penanganan pertanahan dapat menjadi lebih efektif dan berorientasi pada dampak.

Di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Asep N. Mulyana mengakui bahwa persoalan pertanahan bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.

“Persoalan pertanahan bukan persoalan teman-teman di ATR/BPN saja. Kita harus berkolaborasi dari hulu hingga hilir agar dapat mencegah, mengantisipasi, dan menangani persoalan secara bersama-sama,” katanya.

Menteri Nusron lantas mengapresiasi APH yang sudah berperan dalam upaya memberantas mafia tanah.

“Terima kasih kepada seluruh APH. Semoga kolaborasi ini bisa terus berjalan. Bila ada oknum ATR/BPN yang terlibat dalam ekosistem mafia tanah, mohon sampaikan kepada kami. Kami tidak akan segan-segan menyerahkannya kepada Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan informasi dan prosedur dari pihak internal sering menjadi celah yang dimanfaatkan mafia tanah. Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN meminta pengawasan dan koordinasi terus diperkuat.

“Jangan sampai Bapak/Ibu capek mencari pelaku, ternyata pelakunya dibantu oleh orang dalam sendiri. Dan bantuan pertama biasanya adalah informasi. Kedua adalah bantuan dari masalah penunjukan hal-hal tata cara, terutama prosedur,” pesan Menteri Nusron.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan, Rabu (03/12/2025).

“Kita perlu memperkuat kolaborasi. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat agar setiap proses pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih komprehensif, transparan, dan efektif. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri ATR/Kepala BPN.” tegas Syahardiantono.

Berbagai upaya terintegrasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Mafia Tanah menunjukkan hasil yang signifikan. Data Polri menyebutkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) terkait perkara pertanahan mengalami penurunan drastis dari 222 laporan pada tahun 2024 menjadi 94 laporan pada 2025.

“Penurunan lebih dari 100% ini mencerminkan semakin efektifnya langkah pencegahan, penyelidikan, dan penanganan perkara yang dilakukan bersama,” tutur Syahardiantono.

Selain itu, dari 107 target operasi yang ditetapkan, sebanyak 90 kasus mafia tanah berhasil ditangani dengan menetapkan 185 tersangka. Satgas Pencegahan dan Penanganan Mafia Tanah juga berhasil menyelamatkan lebih dari 14.000 hektare tanah serta mencegah potensi kerugian negara lebih dari Rp23 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas lembaga telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, memanfaatkan Rakor ini untuk mengajak seluruh pihak terkait mempererat kolaborasi memberantas kejahatan mafia tanah.

“Saya ingin menegaskan bahwa memberantas praktik mafia tanah bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN. Saya jamin tidak mungkin mampu jika hanya mengandalkan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Mafia tanah terus bermetamorfosis. Oleh karena itu, Menteri Nusron menyebut perlu menjalankan dua kunci utama untuk memberantasnya, yakni ketegasan APH dalam menangkap dan menjerat pelaku dengan pasal yang kuat serta integritas internal ATR/BPN, khususnya agar pegawai tidak terlibat dalam ekosistem mafia tanah.

Diketahui penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi Tax Amnesty pada periode 2016-2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait.

“Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik,” ujar Rosmauli saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rosmauli mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen.

“Dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi DJP,” tandas Rosmauli.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa perkara ini berkaitan erat dengan oknum pegawai di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

“Penggeledahan yang dilakukan Kejagung menyasar beberapa lokasi, termasuk rumah sejumlah pejabat pajak. Kasus ini berhubungan dengan dugaan tindak pidana memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” ujar Kapuspenkum Anang kepada wartawan di Kejagung di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia mengatajan kasus dugaan korupsi ini sudah resmi dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Kenaikan tahap ini berarti penyidik tengah berfokus mengumpulkan barang bukti.

“Kasus ini menyangkut pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Wajib pajak perorangan juga termasuk dalam lingkup dugaan perkara ini,” ujar dia.

Kapuspenkum Anang tidak memberikan rincian kronologi kasus yang lebih mendalam. Ia menyebut detail perkara ini masih dirahasiakan oleh penyidik.

“Nanti dikonfirmasi lebih lanjut,” tandas Kapuspenkum Anang.

Perkara ini diduga melibatkan oknum yang berkerja pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kemenkeu RI. Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan rinci soal waktu penggeledahan tersebut.

Dengan adanya keruigian negara tersebut, kata Prabbowo, bisa digunakan untuk renovasi 8 ribu sekolah.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Senin (20/10).

Prabowo menyatakan uang sebesar itu juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan. Ia menyebut 80 tahun Indonesia merdeka, nelayan belum diperhatikan oleh negara.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangaj Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna usai merespon terkait kebijakan WNA bisa menjadi pimpinan di BUMN.

“Kita menganut hukum positif. Selama itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia, yang berlaku hukum Indonesia. Artinya, siapapun bisa dikenakan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Ia juga mencontohkan kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyeret CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard.

Dalam kasus itu, ia mengatakan Gabor ditetapkan sebagai tersangka meskipun berstatus WNA. Anang bahkan menyebut kasus tersebut akan disidangkan meski tanpa kehadiran Gabor.

Meski demikian, ia memastikan seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan hati-hati serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penegakan hukum kita tidak serta-merta, akan secara profesional hati-hati. Apalagi itu membahayakan kerugian negara,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah aturan dan memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

Prabowo mengaku telah mengubah manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Pasca keputusan Prabowo itu, dua WNA juga telah ditunjuk sebagai Direktur di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keduanya merupakan Direktur Transformasi Neil Raymond Nills serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara. Penunjukan Neil dan Balagopal dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk membatasi pergerakan Riza Chalid di kancah internasional sambil menanti kabar pengajuan red notice.

​Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, pada Selasa (7/10/2025), mengonfirmasi bahwa paspor Riza Chalid yang dikeluarkan di Indonesia telah ditarik.

Pencabutan ini secara otomatis menjadikan status Riza Chalid sebagai warga negara ilegal di negara mana pun ia berada saat ini.

​Anang menuturkan bahwa tujuan utama pencabutan paspor adalah untuk melokalisasi dan membatasi upaya pelarian Riza Chalid.

“Prinsipnya pencabutan paspor itu membatasi ruang geraknya. Seandainya mereka berada di negara lain, kita lokalisir usaha upayanya,” tutur Anang.

​Dengan dicabutnya paspor, Riza Chalid kini menghadapi dua pilihan sulit. Menurut Kejagung, ia harus memilih antara kembali ke Indonesia atau bertahan di negara tempatnya bersembunyi.

​”Pilihan bagi yang bersangkutan jika kembali ke Indonesia harus dengan surat SPLP (surat perjalanan laksana paspor) yang berlaku hanya sekali perjalanan, atau mereka tetap berada di negara tersebut akan overstay dan ilegal,” jelas Anang.

​Kejagung juga menekankan bahwa status ilegal ini seharusnya berimbas pada izin tinggal Riza Chalid di negara lain. Dasar pemberian izin tinggal, yaitu dokumen paspor, sudah tidak berlaku, sehingga pemerintah setempat diharapkan mencabut izin tinggalnya.

​Dua Paspor? Kejagung Mengaku Belum Tahu

​Terkait isu yang beredar mengenai dugaan kepemilikan dua paspor oleh Mohamad Riza Chalid, Kejagung menyatakan belum menerima informasi resmi dan valid.

​”Nah kalau yang bersangkutan memiliki (dua paspor), sampai saat ini kami belum mendapat informasi pasti apakah yang bersangkutan memiliki dua paspor atau tidaknya,” terang Anang.

​Meski demikian, Kejagung memastikan proses hukum terhadap Riza Chalid sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan minyak mentah tetap berjalan. Sejumlah aset miliknya pun dilaporkan telah disita oleh Kejaksaan.

​Anang juga meluruskan kesalahpahaman bahwa pencabutan paspor tidak serta-merta menggugurkan kewarganegaraan Indonesia Riza Chalid.

“Perlu dipahami dulu bahwa dengan dicabutnya paspor tersebut tidak serta-merta yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hanya… keberadaan yang bersangkutan di negara tersebut menjadi ilegal,” tutupnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo ini diduga mengakibatkan kerugian hingga 1 triliun rupiah.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto meminta Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat.

“Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menkominfo,” kata Agus, Minggu (27/11/2022).

Agus menuturkan, meski dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS.

Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri. Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

“Kami juga mendorong Kejagung segera menetapkan para pelaku dalam dugaan korupsi ini sebagai tersangka. Sebab, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan,” lanjut Agus.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi atas proyek BTS 4G tahap pertama ini.

Hal ini akan menjadi catatan, karena pelaksanaan proyek pada tahap I pembangunan BTS sudah terjadi dugaan korupsi dan dugaan pelanggaran lain.

“Tahap duanya harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari evaluasi kepada BAKTI, termasuk juga kepada seluruh proses pengadaan barang dan jasanya,” tutur Agus.

ICW meminta Kejagung aktif berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga diselewengkan dan mengakibatkan pembangunan BTS 4G terlambat.

Selain itu, ICW mendesak BAKTI sebagai pengguna anggaran bersikap kooperatif. Mereka harus menyerahkan bukti berita acara serah terima pembangunan tower konstruksi yang dilakukan para subkontraktor.

“Untuk melihat pangkal persoalan dari keterlambatan pembangunan proyek BTS 4G ini,” tutup Agus.

JAKARTA, Eranasional.com- Tim penyidik Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 3 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada 2016-2020 atas nama Tersangka JS, Senin (14/11/2022).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasusnya.

“Melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016 s/d 2020,” ujarnya.

Saksi yang diperiksa adalah, FPR (selaku Dirut PT Waskita Beton), AYTN (mantan Dirkeu Waskita Beton), dan S (selaku General Manager Departemen Hukum PT Waskita Beton Precast, Tbk).

Diketahui Kejagung Selasa 8 November 2022 Kejagung telah menetapkan tersangka ke 8 kasus waskita Karya. Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri (AJM) berinisial HA

Sementara tujuh orang tersangka sebelumnya adalah Agus Wantoro, Benny Prastowo, Agus Prihatmono, Anugriatno, Hasnaeni selaku Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal (MMM) atau dikenal dengan julukan “Wanita Emas”,

Kristadi Juli Hardjanto selaku General Manajer PT Waskita Beton Precast (WBP) dan Jasot Subana, selaku Direktur Utama PT Waskita Beton Prescast yang berstatus tahanan KPK.

JAKARTA, Eranasional.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Penggeledahan kantor Kominfo yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, memaparkan, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 sampai dengan 2022.

Dua lokasi itu di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, melakukan penggeledahan di Kantor PT Adyawinsa Telecommunication dan Electrical dan menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud.

“Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa beberapa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud,” ujarnya dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (7/11/2022).

JAKARTA, Eranasional.com- Ratusan masyarakat Papua yang di antaranya pelajar, mahasiswa serta lainnya, kembali menggeruduk kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Rabu (2/11/2022).

Mereka masih menuntut agar Kejagung memproses hukum kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika pada tahun 2015.

Kasus ini menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob, yang kini menjadi Plt Bupati Mimika.

“Kami punya alat bukti yang jelas dan valid. Tapi sejauh ini baik Kejari (Kejaksaan Negeri) maupun Kejati (Kejaksaan Tinggi) Papua belum memberikan tanggapan. Ini aksi kami jilid 2 (di Kejagung). Ke depan kalau tidak dituruti tuntutan kami, kami akan turun lagi yang lebih besar,” ujar Benny, perwakilan Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek, kepada wartawan.

Mereka merasa ada yang aneh dengan penanganan kasus yang diperkirakan merugikan negara puluhan miliar tersebut.

Sebab dalam kasus lain yang melibatkan orang asli Papua (OAP), proses penegakan hukum begitu cepat. Mereka menilai kondisi ini tak adil, dan berpotensi menimbulkan konflik di tanah Papua.

“Di kasus ini dari 2015 sampai 2022 belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga kami orang asli Papua sangat marah dengan adanya tebang pilih penyelesaian perkara di Kejagung (kejaksaan),” kata Michael Himan, kuasa hukum Jaringan Mahasiswa Papua dan Masyarakat Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek.

“Kami melihat kasus hukum lain di Papua seperti Lukas Enembe itu cepat ditindaklanjuti. Jadi kalau hukum dipermainkan seperti ini lebih baik orang Papua merdeka saja,” imbuhnya.

Michael turut mengungkapkan adanya dugaan upaya menghilangkan barang bukti dalam kasus tersebut. Caranya, kata dia dengan mencopot tiga pejabat eselon II yang sempat menjadi saksi dalam kasus tersebut.

“Untuk menghilangkan alat bukti, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob diduga memecat secara sepihak tiga orang eselon II. Itu artinya diduga menghilangkan alat bukti dalam kasus ini. Kami juga meminta Kejagung menetapkan tersangka kepada Johannes Rettob,” kata Michael.

Perwakilan masyarakat Papua sempat diterima oleh pihak Kejaksaan dalam kesempatan itu. Kabid Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) Kejagung RI Stanley Bukara dan tim yang menerima perwakilan mengungkapkan, Kejagung dan Kejaksaan Tinggi Papua tengah memonitor kasus tersebut. Ia meminta masyarakat Papua memercayakan penanganan kasus tersebut kepada Kejaksaan.

“Saya baru mendapatkan informasi minggu lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan tim pidsus (Pidana Khusus). Jadi sabar saja. Di sana juga sedang memonitor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kasus ini bisa ditingkatkan. Percayakan saja ke Kejagung,” tandasnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dan 10 tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J dan obstruction of justice lainnya telah dilimpahkan Bareskrim Polri ke jaksa penuntut umum (JPU).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ferdy Sambo terlihat mengenakan rompi tahanan kejaksaan dengan nomor 69. Ferdy Sambo dikawal ketat oleh para jaksa saat keluar dari gedung Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima pelimpahan tahap kedua berkas perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Selain berkas perkara dan barang bukti, sebanyak 11 tersangka kasus Brigadir J juga diserahkan Bareskrim kepada Kejagung.

“Barang bukti kemarin sudah dilakukan verifikasi. Barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini atau tahap kedua‎. Verifikasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidan Umum (Jampidum) Kejagung, Agung Fadil Zumhana, saat memberikan keterangan pers di kantornya pada Rabu (5/10/2022).

Fadil mengungkapkan, bahwa para Tersangka akan diberikan keputusan oleh hakim yang seadil-adilnya, dan JAM-Pidum selaku penegak hukum selalu berpegang teguh dalam proses memberikan keadilan dan harus mengacu pada alat bukti, bukan asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat.