Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menyampaikan bahwa penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.

“Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti, dari Tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang,” ujar Rudi Margono kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Setelah resmi berstatus tersangka, NH langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Masa penahanan awal berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak Kamis (30/7/2026).

“Mulai hari ini akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan,” kata Rudi.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyidikan masih terus berjalan. Hingga kini, tim penyidik telah meminta keterangan dari 24 orang saksi untuk mengungkap dugaan TPPU tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung lebih dahulu menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Penyidik menduga Febrie menyalahgunakan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Proses penyidikan perkara ini turut melibatkan Tim 9 yang dibentuk untuk menangani penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam rangkaian penyelidikan, nama pengusaha Tan Kian juga sempat menjadi perhatian setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7/2026) terkait tiga perkara yang sedang ditangani penyidik.

Meski sempat diamankan untuk pemeriksaan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa Tan Kian saat itu masih berstatus sebagai saksi.

“Ini merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan saksi. Kami sampaikan pemeriksaan tadi, termasuk 15 saksi yang kami periksa dimintai keterangan, salah satunya adalah itu (Tan Kian). Jadi, yang bersangkutan statusnya masih status sebagai saksi,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Promotor Polda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026). []

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto dari unsur swasta sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan bahwa hingga kini belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap sehingga status kepegawaian Febrie belum berubah.

“Masih bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia. Iya, masih menerima gaji karena belum ada putusan,” ujar Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7).

Rudi menambahkan, proses pemeriksaan etik terhadap Febrie baru akan dilakukan setelah penanganan perkara pidananya selesai.

“Iya, proses etik menunggu proses pidana,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pelimpahan penanganan perkara dari Kepolisian.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiga Sprindik tersebut mencakup dugaan korupsi dan TPPU dalam perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta kasus PT Asabri.

Dalam penyidikan tersebut, Kejagung telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

Penyidik menduga Don Ritto terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil korupsi.

Sementara itu, Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri maupun perkara korupsi lainnya.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejagung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejagung menegaskan para jaksa tersebut bekerja secara profesional dan tidak menunjukkan sikap resistensi terhadap penanganan perkara yang menjerat Febrie.

Perkembangan terbaru, Kejagung kembali menerbitkan Sprindik baru guna menyelidiki dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di rumah Febrie.

Menurut Anang, Sprindik tersebut diterbitkan Tim 9 setelah menerima barang bukti berupa emas dan uang tunai yang sebelumnya diserahkan oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

“Kejaksaan Agung telah mempelajari perkara tersebut sehingga terbit Surat Perintah Penyidikan baru khusus TPPU dengan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7). []

Sahroni memandang guru honorer tersebut tidak ada niat jahat dalam tindakan yang dilakukan

“Saya sangat mendukung keputusan Kejaksaan Agung melalui Kejati Jatim yang telah melihat dan memutuskan perkara ini secara jernih dan menggunakan hati nurani,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Februari.

Kejagung telah memutus kasus ini dengan melihat secara keseluruhan, bahwa memang tidak ada niat jahat.

Lalu, sumber gajinya juga berbeda, memang tidak sepatutnya yang bersangkutan diproses hukum.

“Jadi langkah Kejagung sudah sangat tepat sekali,” sambungnya.

Sahroni pun meyakini Kejagung akan terus menjaga dan mengedepankan hati nurani dalam menjalankan perannya.

“Saya juga percaya bahwa Kejagung sebagai salah satu garda terdepan penegak keadilan, akan terus konsisten dengan nilai-nilai seperti ini,” ujarnya.

Sahroni mengatakan, hukum harus tegas, tapi juga harus punya empati.

“Kita harus bisa membedakan antara perbuatan yang memang berniat merugikan negara dan yang tidak. Jangan sampai hukum terasa kaku dan justru melukai rasa keadilan masyarakat kecil yang sedang berjuang,” terangnya.

Sebelumnya, Kasus dugaan korupsi rangkap jabatan guru tidak tetap (GTT) akhirnya dihentikan.

Kejaksaan Agung memastikan kasus dihentikan usai perkara diambilalih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Salah satu pertimbangan penghentian kasus, yakni tersangka tidak menikmati keuntungan pribadi secara signifikan.

Penghentian Kasus dengan Terbitnya SKP2

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa penghentian kasus dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kasus rangkap jabatan berupa guru tidak tetap dan pendamping lokal desa (PLD) awalnya diambilalih Kejatim Jatim.

“Diambil Kejati Jatim, lalu per Rabu (25/2) kasus dihentikan penyidikannya,” ujarnya.

Terdapat sejumlah pertimbangan dilakukan penghentian terhadap kasus tersebut, yakni perbuatan melawan hukum negatif atau perbuatan melawan hukum bisa dihapus bila tidak bertentangan dengan kesadaran hukum atau atas masyarakat tidak tertulis.

“Pertimbangan lainnya, tersangka tidak menikmati keuntungan pribadi secara signifikan,” tandasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa hukuman mati diajukan setelah jaksa tidak menemukan adanya unsur paksaan terhadap para terdakwa dalam menjalankan aksi penyelundupan narkotika lintas negara tersebut. Menurutnya, perkara ini bukan kasus biasa mengingat volume barang bukti yang mencapai hampir dua ton dan melibatkan jaringan internasional.

“Negara berkomitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Barang bukti hampir dua ton ini bukan jumlah kecil, dan jelas merupakan kejahatan terorganisir lintas negara,” ujar Anang di Jakarta, Jumat (20/2).

Dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan, Fandi Ramadhan disebut terlibat dalam penyelundupan sabu atas ajakan pamannya sendiri, Hasiholan Samosir, yang juga menjadi terdakwa utama. Hasiholan diketahui menjabat sebagai kapten kapal MT Sea Dragon Tarawa, kapal yang digunakan untuk mengangkut narkotika dari perairan Thailand menuju Batam, Kepulauan Riau.

Menurut Anang, Hasiholan menawarkan Fandi pekerjaan selama 10 hari dengan dalih mengangkut minyak. Namun fakta persidangan menunjukkan bahwa Fandi mengetahui muatan kapal tersebut bukan sekadar komoditas biasa. Jaksa menyebut terdapat 67 kardus yang dipindahkan di tengah laut, dan Fandi diduga sadar bahwa isi kardus tersebut merupakan sabu.

“Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa mengetahui barang yang diangkut adalah narkotika. Tidak ditemukan adanya tekanan atau ancaman yang membuat terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut,” tegas Anang.

]]> https://eranasional.com/98506/kasus-sabu-2-ton-fandi-ramadhan-dan-lima-tersangka-dituntut-hukuman-mati/feed 0 Redaksi Era https://eranasional.com/97372/kejagung-bakal-periksa-siti-nurbaya-soal-tata-kelola-kelapa-sawit https://eranasional.com/97372/kejagung-bakal-periksa-siti-nurbaya-soal-tata-kelola-kelapa-sawit#respond Fri, 30 Jan 2026 12:41:49 +0000 https://eranasional.com/97372/kejagung-bakal-periksa-siti-nurbaya-soal-tata-kelola-kelapa-sawit Jakarta, ERANASIONAL.COM — Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa setelah melakukan penggeledahan rumahnya mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola kelapa sawit.

Syarief menjelaskan, pihaknya memang terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan masih belum memeriksa mantan Menteri LHK dalam kasus tersebut.

“Kalau penggeledahan itu kita mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/1).

“Nanti saya jadwalkan (pemeriksaan Siti Nurbaya),” imbuh Syarief.

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

“lya, pejabat Kementerian. Belum kita bisa buka tapi ada beberapa (lokasi), ada swasta, ada pemerintahan,” tuturnya.

Ia menambahkan dugaan dugaan korupsi terkait tata kelola perkebunan dan industri sawit itu terjadi selama periode tahun 2015 hingga 2024 kemarin.

Lebih lanjut Syarief menjelaskan dalam penggeledahan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik.

“Ada beberapa, ada dokumen, ada barang bukti elektronik. Itu memang yang kita perlukan. (Aset) belum,” imbuhnya.

Sebagai informasi tambahan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar rumahnya digeledah oleh Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Informasi penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan, Moh Andy Sofyan. Ia memastikan bahwa meskipun pimpinan Kejari Magetan diamankan, seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Enggeh (ditangkap), pelayanan masih berjalan normal,” ujar Andy, Senin (26/1/2026).

Andy menegaskan bahwa roda organisasi Kejaksaan Negeri Magetan tidak terganggu oleh peristiwa tersebut. Seluruh jajaran tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing, baik di bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, maupun intelijen.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kajari, Kejaksaan menunjuk Farkhan Junaedi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Magetan. Farkhan diketahui saat ini menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penunjukan Plt Kajari tersebut dilakukan guna memastikan stabilitas organisasi serta kelangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Magetan.

Sementara itu, Plt Kajari Magetan Farkhan Junaedi mengaku belum dapat menyampaikan secara rinci terkait perkara yang menjerat Dezi Setiapermana. Ia menyatakan masih melakukan konsolidasi internal dengan seluruh jajaran Kejari Magetan.

“Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Kejari Magetan, saya masih dalam tahap konsolidasi internal. Saya belum bisa menyampaikan secara panjang lebar,” ujar Farkhan.

Ia menjelaskan bahwa perlu waktu untuk memahami secara menyeluruh aktivitas dan penanganan perkara di setiap bidang, termasuk pidana khusus, intelijen, serta bidang teknis lainnya.

“Perlu memahami apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman di pidana khusus, intelijen, dan bidang lainnya,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai alasan penangkapan maupun status hukum Dezi Setiapermana. Pihak Kejari Magetan juga belum menerima informasi detail terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejagung.

Situasi ini membuat publik masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga penegak hukum pusat terkait duduk perkara sebenarnya.

Diketahui, Dezi Setiapermana belum lama mengemban jabatan sebagai Kajari Magetan. Ia menggantikan Yuana Nurshiyam, yang mendapat promosi dan pindah tugas sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Pergantian jabatan tersebut berlangsung pada Rabu (12/11) dalam rangka rotasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Kejaksaan.

Penangkapan pejabat kejaksaan yang masih relatif baru menjabat ini pun menjadi sorotan publik, mengingat posisi Kajari memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di daerah.

Pihak Kejari Magetan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari Kejaksaan Agung terkait perkembangan kasus tersebut. Kejaksaan memastikan prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proses penegakan hukum berlaku bagi siapa pun, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengungkapkan bahwa penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan telah berlangsung secara aktif dalam beberapa bulan terakhir.

“Saya tidak mengetahui jumlah pastinya, tetapi ada beberapa perusahaan yang sudah diperiksa. Lebih dari satu,” ujar Anang kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Selain pemeriksaan terhadap pihak perusahaan, Kejagung juga telah melakukan serangkaian penggeledahan sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti. Lokasi penggeledahan tidak hanya terbatas pada perusahaan tambang, tetapi juga menyasar kediaman sejumlah pihak serta instansi pemerintahan yang diduga terkait dengan proses penerbitan izin tambang.

“Ada beberapa perusahaan dan ada beberapa rumah, serta instansi pemerintah yang sudah dilakukan penggeledahan,” kata Anang.

Meski demikian, Anang belum bersedia mengungkap identitas perusahaan, instansi pemerintah, maupun individu yang telah diperiksa atau digeledah. Ia menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan dan Kejagung akan menyampaikan informasi lebih lanjut pada waktunya.

Dalam perkara ini, Kejagung juga mendalami dugaan keterlibatan kepala daerah yang menjabat pada saat izin-izin tambang tersebut diterbitkan. Menurut Anang, penyidikan menitikberatkan pada proses penerbitan IUP yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang jelas, ada dugaan keterlibatan kepala daerah yang pada saat itu menjabat,” ujarnya.

Anang menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemberian izin pembukaan lokasi pertambangan nikel kepada sejumlah perusahaan. Dalam praktiknya, aktivitas penambangan tersebut diduga dilakukan dengan memasuki kawasan hutan lindung, yang seharusnya tidak boleh dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan.

“Di samping itu, juga diduga adanya pemberian izin oleh kepala daerah yang pada saat itu tidak sesuai dengan prosedur,” kata Anang.

Kasus dugaan korupsi IUP nikel di Konawe Utara sejatinya bukan perkara baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lebih dulu menangani kasus ini sejak 2017. Dalam penyelidikannya, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun akibat praktik korupsi di sektor pertambangan nikel tersebut.

KPK bahkan telah menetapkan Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara, sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara KPK, Aswad diduga menerima suap sebesar Rp 13 miliar terkait penerbitan IUP nikel kepada sedikitnya 17 perusahaan pertambangan.

Sebagian izin tersebut diterbitkan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan ada yang hanya dalam satu hari. Ironisnya, beberapa lokasi pertambangan yang diberikan izinnya merupakan lahan milik PT Aneka Tambang (Antam), perusahaan tambang milik negara.

Pada 2023, KPK sempat berencana melakukan penahanan terhadap Aswad Sulaiman. Namun rencana tersebut batal dilaksanakan karena alasan kesehatan tersangka yang dikabarkan sakit.

Setelah itu, perkembangan penanganan perkara nyaris tidak terdengar. Selama hampir delapan tahun, kasus ini terkesan stagnan. Hingga akhirnya, pada 17 Desember 2024, KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut. Informasi mengenai SP3 itu baru diketahui publik pada 23 Desember 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa dengan diterbitkannya SP3, maka status tersangka terhadap Aswad Sulaiman otomatis gugur.

“Dengan diterbitkan SP3 penghentian penyidikan, maka kemudian status tersangkanya juga menjadi gugur,” kata Budi.

Tak lama setelah SP3 KPK terungkap ke publik, Kejagung mengumumkan bahwa Jampidsus telah memulai penyidikan atas kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan nikel Konawe Utara. Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu (31/12/2025).

Anang menjelaskan bahwa penyidikan oleh Kejagung sebenarnya sudah dimulai sejak Agustus hingga September 2025, jauh sebelum SP3 KPK diketahui publik.

“Tim Gedung Bundar (Jampidsus) sudah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara,” ujar Anang.

Langkah Kejagung ini dinilai sebagai upaya untuk memastikan penegakan hukum tetap berjalan, terutama terhadap perkara yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan kerusakan lingkungan.

Kasus IUP nikel di Konawe Utara tidak hanya menjadi sorotan dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif lingkungan hidup. Dugaan penambangan di kawasan hutan lindung dinilai telah menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan dan berdampak pada masyarakat sekitar.

Dengan kembali bergulirnya penyidikan oleh Kejagung, publik kini menanti sejauh mana aparat penegak hukum akan menuntaskan perkara ini dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyitaan ini dilakukan pada Kamis (11/12). Penyitaan ditandai dengan pemasangan plang oleh penyidik Jampidsus Kejagung.

“Melaksanakan tindakan penyitaan dan pemasangan plang sita terhadap aset berupa Hotel Ayaka Suites,” kata Anang dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Anang memaparkan, sebelum penyitaan dilakukan, pihaknya juga lebih dulu memeriksa hotel tersebut secara fisik dan administratif.

“Penyidik menemukan adanya dugaan kuat bahwa aset dimaksud berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana, dan diduga berasal dari atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana,” ungkap dia.

Usai dilakukan penyitaan, Anang menyebut, penyidik menyerahkan hotel tersebut kepada Badan Pemulihan Aset Kejagung untuk perawatannya.

“Komitmen Kejaksaan tidak hanya terkait pemidanaan pelaku/orang (pidana badan), tetapi paralel dengan upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan,” tuturnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Mereka adalah kakak beradik bos Sritex, Iwan Kurniawan dan Iwan Setiawan serta 10 orang yang terdiri dari petinggi Sritex, Bank DKI, Bank Jateng, hingga Bank BJB.

Para petinggi bank pelat merah itu diduga bersekongkol untuk memberikan kredit kepada Sritex. Diduga, pemberian tersebut dilakukan tidak sesuai aturan.

Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 1.088.650.808.028. Jumlah tersebut berdasarkan pemberian kredit dari Bank DKI sebesar Rp 149 miliar; BJB sebesar Rp 543 miliar; dan Bank Jateng sebesar Rp 395 miliar yang tak bisa dibayarkan Sritex.
Iwan Kurniawan telah membantah terlibat dalam kasus korupsi kredit. Dia mengeklaim, dokumen pencairan kredit itu ditandatangani atas perintah atasannya.

“Saya menandatangani dokumen atas perintah presdir dan saya tidak terlibat,” kata Iwan saat digiring menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Namun, Iwan tak mengungkap siapa sosok presdir yang dimaksud. Ia hanya kembali menegaskan, tak terlibat kasus itu.

“Saya tidak terlibat,” tegasnya.

Kejagung kini juga tengah melakukan pengembangan kasus tersebut dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kakak-beradik bos Sritex, Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, telah dijerat sebagai tersangka.

“Satgas PKH akan teliti kondisi hutan di sana,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dia mengungkapkan, pihaknya akan mengusut pelanggaran hukum atas dugaan adanya pembalakan hutan secara masif di Aceh. Pendalaman dilakukan setelah penanganan bencana alam rampung.

“Setelah kondisi kesulitan masyarakat bisa diatasi dulu,” kata Febrie.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pihaknya akan mengaitkan bencana alam di Aceh dengan pembalakan liar di sana. Jika benar, proses hukum menanti.

“Apakah itu memang bencana alam seperti apa, kalau ada perbuatan manusia akan ditangani,” tegas Anang.

Iwan Ginting dicopot dari jabatannya saat ini, yaitu sebagai Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut pencopotan terhadap Iwan dilakukan karena aksi penggelapan itu juga terjadi pada saat yang bersangkutan bersangkutan.

Iwan merupakan Kajari Jakbar sebelum Hendri Antoro yang saat ini juga sudah dicopot dari jabatannya buntut kasus penggelapan barang bukti tersebut.

“Iya, ada (pencopotan Iwan Ginting). Perkara itu berawal sebelum Pak Hendi juga berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Anang menjelaskan pencopotan itu dikarenakan keduanya dinilai telah lalai sebagai pimpinan karena tidak menjalankan fungsi pengawasannya sebagai atasan Azam.

“Di situ ada kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Yang jelas, Jaksa Agung sudah mengambil tindakan langsung terhadap mereka yang terkait dengan adanya peristiwa yang terjadi seperti itu. Sudah dicopot jabatannya,” jelasnya.

“Karena bagaimanapun, pengawasan melekat terhadap Jaksa Azam itu kan, kenapa bisa terjadi, kan? Itu kan terkait dengan jabatannya. Ambil tindakan cepat, kita copot dulu. Karena kalau pengawasannya berjalan, tidak akan terjadi seperti itu,” imbuhnya.

Kasus yang menyeret nama Hendri ini berawal dari kasus penggelapan uang barang bukti robot trading Fahrenheit yang sebelumnya menjerat mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya.

Dalam dakwaan itu, Azam termasuk membagikan sebagian uang hasil kejahatan kepada sejumlah jaksa lain, termasuk Hendri Antoro sebesar Rp500 juta yang disalurkan melalui PLH Kasi Pidum/Kasi Barang Bukti Kejari Jakbar, Dody Gazali.

Azam pun telah divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 11 September lalu setelah terbukti mengambil sebagian aset hasil sitaan dalam kasus robot trading Fahrenheit.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon,” tegas hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang di ruang utama PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

Dengan putusan ini, status tersangka Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tetap sah dan penyidikan akan terus berjalan. Hakim menilai, langkah Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan hingga penahanan terhadap Nadiem sudah sesuai prosedur hukum.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disebut merugikan negara hingga Rp1,98 triliun. Tidak terima dengan status itu, Nadiem menggugat melalui jalur praperadilan dengan harapan status tersangkanya dibatalkan.

Dalam persidangan, pihak Nadiem menyampaikan beberapa dalil pembelaan, mulai dari tidak adanya hasil audit resmi kerugian negara hingga dugaan kesalahan pencantuman identitas dalam surat penetapan tersangka.

Kejagung menegaskan, seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan putusan hakim ini, penyidikan terhadap Nadiem akan dilanjutkan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.

Nadiem memiliki aset senilai Rp600 miliar. Data itu bisa dilihat melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diisinya pada periode akhir menjabat.

Dalam laporannya, Nadiem mengaku memiliki tujuh tanah dan bangunan senilai Rp57,7 miliar. Sebanyak lima satu ada di Jakarta Selatan, satu di Kote Ndao, dan satu di Gianyar.

Nadiem mencatatkan kepemilikan dua kendaraan senilai Rp2,2 miliar. Alat transportasinya yakni Mobil Toyota Alphard dan Toyota Innova Zenix.

“Pada prinsipnya, kita siap bekerjasama dalam penanganan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

“Kebetulan kita kan sudah perkara ini dalam tahap penyidikan. Dan sudah menetapkan empat tersangka. Sedangkan KPK masih dalam penyelidikan,” imbuhnya.

Dia pun memastikan komunikasi dan koordinasi antardua lembaga penegak hukum dalam kasus terkait yang sedang ditangani masing-masing tak tertutup untuk dilakukan.

“Nanti dalam perjalanannya, pastinya kita akan melakukan komunikasi, dan koordinasi juga nantinya dengan rekan-rekan dari KPK. Sampai saat ini sih nanti kita tunggulah,” kata dia.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan sejauh ini penyidik pun belum menjadwalkan kembali memanggil Nadiem untuk diperiksa. Dia menegaskan proses penyidikan masih berjalan, dan penyidik akan bekerja sesuai koridor pengusutan perkara.

“Sampai saat ini penyidik belum menjadwakan ulang pemeriksaan yang bersangkutan. Tapi proses tetap berjalan.” katanya.

“Nanti kita lihat perkembangan penyidikan ke sananya,” kata dia soal status Nadiem,” Kan tentunya juga penyidik sangat berhati-hati. Kita fokus dua empat dulu.”

Diketahui, Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 terkait pengadaan Chromebook.

Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsih, dan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Mulyatsyah.

Adapun beberapa saksi yang telah diperiksa di Kejagung terkait kasus Chromebook, salah satunya Nadiem yang telah diklarifikasi dua kali.

Pada saat yang sama, KPK sedang melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristekera Nadiem. Nadiem pun telah diklarifikasi oleh KPK.

“Penyelidik sudah melakukan pemanggilan pada hari Rabu (pekan lalu),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (28/7/2025).

Anang enggan memerinci nama-nama saksi yang dipanggil dalam kasus ini. Mereka berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup).

“Yang dipanggil adalah pihak perusahaan, enam PT itu,” kata Anang.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Kejaksaan juga melalui tim Satgasus P3TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi, yaitu yang ditapkan oleh pemerintah,” jelas Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Anang mengatakan, pihaknya sudah memanggil enam saksi dalam perkara ini. Salah satunya berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia.

“Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari (Javagroup),” ujar Anang.

“(Pengusutan) ada di bawah Gedung Bundar (Kejagung), kan kewenangannya terkait dengan tindak pidana korupsi dan perekonomian,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).

Anang mengungkapkan, pihaknya masih menelusuri perkara itu. Koordinasi dengan Mabes Polri dan pihak terkait dimaksimalkan agar tidak ada benturan dalam pengusutan kasus.

“Memang indikasi sangat kuat ke sana (tindak pidana korupsi), nanti pelaksanaannya tetap berkoordinasi, berkomunikasi, dengan tim dari Satgas Pangan Mabes Polri, dan juga dari Gugus Ketahanan Pangan dari TNI,” ucap Anang.

Sebelumnya, Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.