Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, penangkapan tersangka kasus dugaan tindak pidana ilegal akses itu dilakukan di kawasan Stasiun Depok Baru.

Arya menjelaskan, saat melancarkan aksinya tersangka mengisi saldo top up kartu KRL menggunakan aplikasi C-Access dan aplikasi Http Canary. Tersangka menggunakan metode pembayaran dengan aplikasi Gopay dengan mengubah sistem pada Aplikasi C-Access.

“Tersangka mengubah cara pembayaran sehingga pembayaran atau tagihan administrasi hanya satu rupiah setiap top up,” jelas Arya.

Atas cara tersebut, setiap top up satu rupiah, tersangka mendapatkan saldo sebesar Rp300 ribu. Atas keberhasilan tersebut, tersangka melakukan kembali aksi kejahatannya sebanyak 25 kali top up.

“Tersangka mendapatkan saldo top up sebesar Rp12.414.998 dari 25 kali top up dengan pembayaran Rp25,” ucap Arya.

Dari penangkapan tersangka, Polres Metro Depok mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah telepon seluler yang digunakan tersangka. Selain itu terdapat sejumlah email, aplikasi C-Access dan aplikasi Gopay yang digunakan tersangka.

MAKASSAR, Eranasional.com – Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) ungkap 490 kasus kejahatan selama 20 hari operasi Lipu 2023.

Hal itu disampaikan Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso, saat menggelar konferensi pers di Mapolda Sulsel, Selasa (29/8/2023).

Kata dia, dari hasil pengungkapan, Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus kepemilikan empat Senjata api ilegal dari 4 tersangka berbeda, beserta puluhan amunisinya.

“Senpi Ilegal ini diperoleh para tersangka dari tiga oknum anggota Polri yang terlibat penjualan senjata api ilegal yang diungkap Polda Metro Jaya,”ujar Irjen Setyo Boedi di hadapan awak media.

Secara keseluruhan kata dia, Operasi Pekat Lipu 2023 ini pihaknya juga berhasil mengungkap 100 persen target operasi.
“Sebanyak 83 kasus dan non TO 407 kasus dan menangkap 490 orang, dimana 45 orang diantaranya anak dibawah umur atau berstatus Pelajar,”jelasnya.

Ia menambahkan, operasi ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk tindak kriminal serta mencegah terjadinya tindak kriminal lainnya agar tercapai situasi yang kondusif di Wilayah Sulsel.

JAKARTA, Eranasional.com – Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai jam-jam rawan terjadinya tindak kejahatan saat memasuki bulan Ramadan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut jam rawan kejahatan terjadi saat mulai gelap ketika rumah kosong yang ditinggalkan warga beribadah salat tarawih.

“Jam kerawanan tentunya kita bisa melihat pada saat gelap, dimulainya pada saat tarawih. Karena tarawih kan orang cenderung ke masjid, kemudian ada kekosongan rumah, atau mungkin tidak kosong tapi akan menimbulkan potensi atau peluang kejahatan itu menjadi kesempatan,”ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (22/3/2023).

“Khususnya orang sahur ini kan akan lebih awal istirahatnya, tentu ini juga menjadi jam rawan,” imbuhnya.

Polda Metro Jaya bersama dengan Polres dan Polsek jajaran tentunya akan melakukan pengamanan di suatu tempat baik itu diminta atau tidak diminta sebagai langkah patroli preventif.

“Polda Metro Jaya kan sudah memiliki program namanya penggelaran patroli perintis presisi, termasuk penyelenggaraan pelayanan malam hari dari Polda Metro Jaya. Ini kita akan lakukan terus selama bulan Ramadan sampai dengan seterusnya tentunya dalam rangka memberikan kenyamanan bermasyarakat,” tutupnya.

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik Polda se-Indonesia dan Perwakilan BPN se-Indonesia.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah.

“Penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sofyan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/11) malam

Lanjut Sofyan mengatakan Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik,.

“Banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN. Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti ASN, yang bekerjasama dengan oknum para mafia tanah,” tandas Menteri Sofyan

Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21.

Tim pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa.

Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto