Gugatan tersebut ditujukan untuk menguji sejumlah tindakan hukum yang dilakukan Kejagung serta penyidik Polda Metro Jaya dan/atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan institusinya menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Febrie.

Menurutnya, setiap tersangka maupun kuasa hukumnya memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Silakan, itu hak tersangka maupun penasihat hukum apabila ingin mengajukan praperadilan. Hal tersebut sudah diatur dalam KUHAP,” ujar Anang kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Firman Wijaya, menjelaskan pihaknya akan mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah karena masing-masing memiliki objek sengketa dan dasar pengujian hukum yang berbeda.

Permohonan pertama akan menguji keabsahan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk tindakan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

“Permohonan pertama terkait upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindakan penahanan,” kata Firman.

Penahanan dilakukan pada Jumat (24/7) malam. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Febrie langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ujar Febrie kepada wartawan usai pemeriksaan.

Pantauan di lokasi, Febrie keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.05 WIB dengan pengawalan petugas menuju kendaraan tahanan.

Saat memberikan keterangan singkat, ia menilai penahanan tersebut belum semestinya dilakukan karena proses pemeriksaan alat bukti masih berlangsung.

“Namun itu sudah menjadi keputusan pimpinan, dan saya siap menghadapinya,” ucapnya.

Febrie juga mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi dalam perkara yang menjeratnya.

Sekitar pukul 23.21 WIB, Febrie tiba di Rutan KPK. Ia terlihat tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung maupun borgol saat memasuki area rumah tahanan.

Proses pengawalan dilakukan oleh tim penyidik Korps Adhyaksa, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadyn Palebangan, bersama personel Polisi Militer.

Meski telah ditunggu awak media, Febrie memilih tidak memberikan pernyataan saat tiba di Rutan KPK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Penyidik juga menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang secara khusus menangani dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Penerbitan Sprindik dilakukan setelah Tim 9 menerima barang bukti dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri berupa 74 kilogram emas serta valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. []

Pihak Kepolisian RI secara resmi menyatakan telah menyerahkan penanganan perkara ini kepada Kejaksaan Agung, sebuah keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama demi efektivitas peradilan.

Kakortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengonfirmasi bahwa pelimpahan ini merupakan manifestasi dari komitmen sinergi antara Polri dan Kejagung.

Sinergitas ini diharapkan mampu mempercepat proses hukum dengan tetap menjaga profesionalisme di setiap tahapan,”kata Totok, Senin (13/7/2026).

Totok juga membeberkan bahwa dasar pelimpahan ini sudah sangat kuat, mengingat tim penyidik sebelumnya telah merampungkan serangkaian agenda krusial.

“Termasuk pemeriksaan mendalam terhadap 15 orang saksi dan dua orang ahli, serta penggeledahan di berbagai titik lokasi yang jalannya sempat dipantau ketat oleh masyarakat,”ucapnya.

Alur penanganan perkara kini bergeser pada pengalihan aset dan berkas perkara.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf, menyatakan bahwa jajarannya siap menyerahkan seluruh barang bukti penunjang kepada tim jaksa penuntut umum di Kejagung.

“Secara bertahap, seluruh kelengkapan administrasi penyidikan beserta barang bukti yang melekat di dalamnya akan segera kami serahkan ke Kejaksaan Agung agar bisa langsung ditindaklanjuti ke tahap berikutnya,” pungkas Ahmad Yusuf saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan pada Senin (13/7).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut informasi tersebut diperoleh dari laporan yang diterima pemerintah melalui hasil penelusuran transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dana tersebut, kata dia, berasal dari rekening milik sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak korupsi dan kini sudah tidak lagi berada di Indonesia.

Menurut Prabowo, sebagian rekening tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang diduga melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris maupun pihak terkait untuk mengurus aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, banyak rekening yang tidak diklaim sehingga negara memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dana tersebut demi kepentingan publik.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan pengumuman secara terbuka dalam kurun waktu tertentu sebelum mengambil keputusan pengalihan aset ke negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perampasan sepihak, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kalau sudah diumumkan bertahun-tahun dan tidak ada yang datang mengurus, maka uang itu lebih baik dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari total dana sekitar Rp49 triliun yang disebutkan Presiden, sebagian besar diperkirakan akan diserahkan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut terdapat dana sekitar Rp11 triliun dan Rp39 triliun yang proses administrasinya hampir rampung dan siap masuk ke kas negara pada bulan depan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat langkah penertiban aset hasil tindak pidana, termasuk mengejar dana-dana yang selama ini tersimpan dalam rekening dormant atau rekening tidak aktif milik pihak yang terlibat kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

]]> https://eranasional.com/101695/negara-berpotensi-raup-rp49-triliun-prabowo-beberkan-sumber-dananya/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/100654/penangkapan-ketua-ombudsman-ri-gegerkan-publik https://eranasional.com/100654/penangkapan-ketua-ombudsman-ri-gegerkan-publik#respond Thu, 16 Apr 2026 11:52:13 +0000 https://eranasional.com/100654/penangkapan-ketua-ombudsman-ri-gegerkan-publik Jakarta, ERANASIONAL.COM – Penegakan hukum kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengambil langkah tegas dengan menangkap Hery Susanto pada Kamis, 16 April 2026. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak mengingat posisi Hery sebagai pimpinan lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

Informasi yang diperoleh dari sumber penegak hukum menyebutkan bahwa penangkapan tersebut dilakukan di kediaman yang bersangkutan di Jakarta. Tim penyidik bergerak cepat setelah mengantongi bukti awal terkait dugaan keterlibatan Hery dalam praktik penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan laporan hasil pemeriksaan di sektor pertambangan.

Setelah diamankan, Hery Susanto langsung dibawa ke Gedung Bundar di lingkungan Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan intensif. Gedung tersebut dikenal sebagai pusat penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus-kasus korupsi berskala besar.

Dalam proses pemeriksaan awal, penyidik mendalami dugaan aliran dana yang diterima serta peran Hery dalam mempengaruhi proses administrasi terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) sejumlah perusahaan tambang. Dugaan ini mengarah pada praktik penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan mencederai integritas lembaga.

Tidak berselang lama setelah pemeriksaan berlangsung, penyidik menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka. Penetapan status hukum ini didasarkan pada bukti permulaan yang dinilai cukup oleh penyidik untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

Sekitar pukul 11.20 WIB, Hery terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, yang menjadi penanda resmi statusnya sebagai tersangka. Ia kemudian langsung dibawa ke rumah tahanan untuk menjalani masa penahanan awal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

]]> https://eranasional.com/100654/penangkapan-ketua-ombudsman-ri-gegerkan-publik/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98506/kasus-sabu-2-ton-fandi-ramadhan-dan-lima-tersangka-dituntut-hukuman-mati https://eranasional.com/98506/kasus-sabu-2-ton-fandi-ramadhan-dan-lima-tersangka-dituntut-hukuman-mati#respond Fri, 20 Feb 2026 21:05:36 +0000 https://eranasional.com/98506/kasus-sabu-2-ton-fandi-ramadhan-dan-lima-tersangka-dituntut-hukuman-mati Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kejaksaan Agung Republik Indonesia memaparkan alasan di balik tuntutan hukuman mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir dua ton, termasuk Anak Buah Kapal (ABK) berusia 26 tahun asal Medan, Fandi Ramadhan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa tuntutan tersebut telah disusun berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang dinilai kuat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa hukuman mati diajukan setelah jaksa tidak menemukan adanya unsur paksaan terhadap para terdakwa dalam menjalankan aksi penyelundupan narkotika lintas negara tersebut. Menurutnya, perkara ini bukan kasus biasa mengingat volume barang bukti yang mencapai hampir dua ton dan melibatkan jaringan internasional.

“Negara berkomitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Barang bukti hampir dua ton ini bukan jumlah kecil, dan jelas merupakan kejahatan terorganisir lintas negara,” ujar Anang di Jakarta, Jumat (20/2).

Dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan, Fandi Ramadhan disebut terlibat dalam penyelundupan sabu atas ajakan pamannya sendiri, Hasiholan Samosir, yang juga menjadi terdakwa utama. Hasiholan diketahui menjabat sebagai kapten kapal MT Sea Dragon Tarawa, kapal yang digunakan untuk mengangkut narkotika dari perairan Thailand menuju Batam, Kepulauan Riau.

Menurut Anang, Hasiholan menawarkan Fandi pekerjaan selama 10 hari dengan dalih mengangkut minyak. Namun fakta persidangan menunjukkan bahwa Fandi mengetahui muatan kapal tersebut bukan sekadar komoditas biasa. Jaksa menyebut terdapat 67 kardus yang dipindahkan di tengah laut, dan Fandi diduga sadar bahwa isi kardus tersebut merupakan sabu.

“Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa mengetahui barang yang diangkut adalah narkotika. Tidak ditemukan adanya tekanan atau ancaman yang membuat terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut,” tegas Anang.

]]> https://eranasional.com/98506/kasus-sabu-2-ton-fandi-ramadhan-dan-lima-tersangka-dituntut-hukuman-mati/feed 0 Redaksi Era https://daerah.eranasional.com/96614/faomasi-laia-ingatkan-jaksa-soal-kuhp-baru-kasus-2018-dinilai-tak-sah-dilanjutkan https://daerah.eranasional.com/96614/faomasi-laia-ingatkan-jaksa-soal-kuhp-baru-kasus-2018-dinilai-tak-sah-dilanjutkan#respond Wed, 14 Jan 2026 14:00:11 +0000 https://daerah.eranasional.com/96614/faomasi-laia-ingatkan-jaksa-soal-kuhp-baru-kasus-2018-dinilai-tak-sah-dilanjutkan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026), langsung diwarnai perdebatan hukum. Kuasa hukum terdakwa, Faomasi Laia, menegaskan bahwa penuntutan perkara tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum karena telah melewati masa kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Faomasi menyampaikan hal tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, perkara yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2018 tidak seharusnya lagi disidangkan pada tahun 2026, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026.

“Jaksa sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan. Ancaman pidana atas pasal yang didakwakan maksimal hanya tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018. Artinya, sudah lebih dari enam tahun dan kewenangan penuntutan jelas gugur,” ujar Faomasi.

Faomasi Laia menjelaskan, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP baru secara tegas mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana apabila telah melampaui tenggang waktu tertentu. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan mandat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan itu, jangka waktu kedaluwarsa ditentukan berdasarkan ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal tiga tahun penjara, kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun.

“Ini bukan tafsir sepihak, tapi norma yang tertulis jelas dalam undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan kewenangan menuntut gugur, maka negara tidak boleh lagi memaksakan proses hukum,” tegasnya.

Kejaksaan Agung menepis bahwa lambatnya penangkapan Riza Chalid karena adanya perlakuan khusus.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna memastikan bahwa mafia minyak tersebut pasti segera ditangkap.

“Tidak benar itu. Kita terus cari tersangka sampai dapat,” kata Anang dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

Agung Anang mengklaim bahwa pihaknya sudah mengupayakan maksimal memburu tersangka perkara tata kelola minyak mentah.

Namun, sejak ditetapkan tersangka pada 10 Juli 2025, 11 Juli ditetapkan tersangka tindak pidana pencucian uang, pencabutan paspor pada 30 Juli sampai dinyatakan buronan pada 23 Agustus tak kunjung diperoleh keberadaannya.

“Kita sudah lakukan upaya, mulai minta kepada Interpol untuk dimasukan dalam Red Notice dan minta Perwakilan Kejaksaan di luar negeri,” bebernya.

Anang juga enggan berspekulasi bahwa ada kekuatan tertentu yang sengaja menghambat Riza Chalid untuk dijebloskan ke penjara.

“Ini hanya soal waktu saja. Pada akhirnya, tersangka akan ditemukan keberadaannya dan dibawa pulang ke Indonesia,” kilahnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu juga menjawab secara diplomatis saat dikonfirmasi apakah sudah menggunakan pendekatan G to G (Government to Government) untuk menangkap Riza Chalid.

“Saya yakin, Pimpinan sudah melakukan langkah yang terbaik. Seperti saya katakan, saya yakin ini soal waktu,” dalihnya.

Gasoline Godfather ini sebelumnya dikabarkan berada di Malaysia yang diketahui dari manifest keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta pada Februari 2025.

Sementara itu, Kejaksaan Agung terus buru aset Riza Chalid guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Terbaru, penyidik menyita 1 bidang tanah beserta bangunan yang diduga merupakan hasil dan/atau sarana kejahatan atas nama Tersangka.

Lahan yang disita seluas 557 M2 dengan bangunan rumah di atasnya, di Jalan Hang Lekir XI Blok H/2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Lahan yang disertifikat hak milik nomor 1635 tercatat atas nama Kanesa Ilona Riza, anak tersangka,” imbuhnya.

Pada Kamis (10/7) malam, Direktur Penyidikan Dr. Abd Qohar mengungkapkan tersangka bersama tersangka HB, AN dan GRJ sepakati kerjasama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak, dengan mengintervensi kebijakan tata kelola Pertamina.

Padahal, sejatinya saat itu Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan Stok BBM.

Tidak berhenti disitu, Riza yang patut diduga sebagai aktor intelektual perkara yang merugikan negara Rp 285 triliun juga menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama.

Kemudian, dia juga menetapkan harga kontrak yang tinggi. Kontrak dengan OTM sebenarnya berlaku selama 10 tahun. Usai kontrak waktu 10 tahun, PT. OTM seharusnya menjadi milik PT. Pertamina Patra Niaga.

Namun yang terjadi, sambung Qohar klausul tersebut dihilangkan dalam kontrak. Atas tindakan Riza tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 2, 9 triliun. []

Gugatan itu dilayangkan oleh dua orang advokat, Harmoko dan Juanda, yang menilai Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 memberikan hak imunitas berlebihan kepada jaksa dan bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dalam permohonan uji materi yang terdaftar dengan Nomor Perkara 67/PUU-XXIII/2025, para pemohon mempersoalkan ketentuan yang menyatakan bahwa tindakan hukum terhadap jaksa, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan — hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Jaksa Agung.

“Ketentuan ini membuat jaksa berada dalam posisi yang lebih tinggi dari penegak hukum lainnya. Padahal, prinsip kesetaraan hukum mestinya berlaku untuk semua warga negara, termasuk jaksa,” ujar Juanda dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025 lalu.

Menurut pemohon, aturan tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa, termasuk jika tertangkap tangan atau melakukan kejahatan berat.

Sementara itu, profesi advokat yang juga memiliki hak imunitas tetap bisa diperiksa dan ditahan jika melanggar hukum atau tidak beritikad baik dalam menjalankan tugas, tanpa perlu izin dari organisasi profesinya.

Pemohon menilai bahwa perbedaan perlakuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa tindakan hukum terhadap jaksa dapat dilakukan dengan izin Presiden dalam batas waktu tertentu.

Pemohon juga mengusulkan pengecualian untuk kasus tertangkap tangan, kejahatan berat, atau pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keamanan negara.

Menanggapi gugatan tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan menghargai dan menghormati pandangan serta upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat.

“Kami tetap berprinsip menghormati berbagai pandangan, pendapat, bahkan sikap dari elemen masyarakat,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis, 5 Juni 2025.

Namun, Harli mempertanyakan dasar klaim bahwa jaksa memiliki kewenangan berlebihan. Ia menyebut bahwa kewenangan yang dimiliki Korps Adhyaksa dibangun sesuai kebutuhan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Yang harus dijawab terlebih dahulu adalah: kewenangan mana yang berlebihan? Bukankah tindakan yang kami lakukan selama ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat?” kata Harli.

Ia juga menegaskan bahwa publik dan media perlu bersikap kritis terhadap pandangan yang menyebut Kejaksaan menyalahgunakan wewenang. Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada MK.

“Apa pun itu karena prosesnya sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi, maka kami hormati. Kita lihat nanti bagaimana sikap hakim konstitusi dalam menilai gugatan ini,” pungkasnya.

Latar Belakang UU dan Proses Sidang

Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menjadi sorotan karena dinilai menciptakan perlindungan yang tidak proporsional. Ketentuan ini menyebut: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”

Sidang pendahuluan telah digelar oleh MK dengan formasi majelis yang terdiri atas Ketua MK Suhartoyo serta dua hakim anggota, yaitu Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Proses hukum terhadap gugatan ini masih akan berlanjut dalam persidangan berikutnya.

Sebagai informasi, Pasal 8 ayat (5) itu merupakan bagian dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU ini sebelumnya juga menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap memperkuat kekuasaan internal Kejaksaan tanpa pengawasan eksternal yang memadai. []

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman pun mengaku kecewa. Hal tersebut disampaikan oleh Boyamin Saiman, Selasa 18 Februari 2025.

“Saya kecewa dengan menyerahnya Kejaksaan Agung dalam kasus pagar laut karena saya melaporkan itu kan dengan rumusan pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan yang ditangani Bareskrim,” ucap Boyamin.

Bareskrim Polri kata dia, hanya menyentuh soal dugaan pemalsuan dalam kasus pagar laut. Sementara laporannya kepada Kejaksaan Agung menyasar soal dugaan korupsi pagar laut.

“Bareskrim itu kan pemalsuan biasa, 366, 363 KUHP, kalau saya kan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, di mana itu pemalsuan yang masuk kategori korupsi. Di mana pejabat yang berwenang memalsukan data, memalsukan buku register, nah itu kan hukumannya lebih berat dari sekadar pemalsuan biasa,” kata Boyamin.

“Dari pasal 9 itu nanti pintu masuk ke pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Korupsi yaitu suap, suap menyuap dan dari pintu itu kemudian bisa ke pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, dimana penyalahgunaan wewenang merugikan negara,” lanjutnya.

Boyamin lebih lanjut mengaku menyayangkan sikap mundur Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus pagar laut.

Mengingat, kata Boyamin, Kejaksaan Agung cukup ahli di pasal 9, pasal 5 dan 6, hingga pasal 2 Undang undang Pemberantasan Korupsi.

“Kalau ke Bareskrim karena pasalnya itu pasal 263 sama 266 KUHP hanya pemalsuan biasa kan otomatis tidak bisa masuk korupsinya, tidak bisa masuk suapnya, karena itu KUHP, pintu masuknya bukan undang-undang korupsi,” kata Boyamin.

“Jadi nanti akan mengecil kasus pagar laut ini dan bahkan bisa melindungi dari swastanya yang memberi suap,” tutupnya. []

Dalam dokumen yang beredar, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat permintaan keterangan terhadap Kades Kohod, Jumat 24 Januari 2025 yang ditandatangi Direktur Penyidikan Abdul Qohar.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu pun mengaku belum mengetahui mengenai surat pemanggilan tersebut.

Silahkan dicek langsung saja ke Jampidsus,” ucap Harli, Kamis 30 Januari 2025.

Pihak Jampidsus saat dikonfirmasi mengenai hal tersebutbelum memberikan komentar.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, mendatangi Kejaksaan Agung untuk mengkonfirmasi proses penyelidikan.

Boyamin akan menyerahkan data/dokumen/informasi terkait kasus SHGB/SHM Lahan Laut Utara, Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain itu, secara resmi menyerahkan aduan berupa Surat Pengaduan Dugaan Korupsi Dalam Penerbitan Hak atas Tanah Berupa SHGB/SHM Di Wilayah Laut Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2024.

“Hal ini penting untuk antisipasi dan memastikan apabila belum ada kepastian Penyelidikan perkara tersebut oleh Kejagung. Saya sebelumnya telah melapor kepada KPK, tapi laporan kepada Kejagung tetap penting guna memastikan semua penegak hukum gerak cepat menangani dugaan perkara korupsi tersebut,” ujar Boyamin.

“Langkah-langkah tersebut guna pengawalan dan pengawasan yang akan digunakan sebagai dasar gugatan Praperadilan apabila perkara mangkrak nantinya,” lanjutnya.

Lepas dari itu, langkah Kejagung disambut gembira banyak kalangan sebab yang mengemuka sejauh ini hanya langkah pemeriksaan oleh PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berujung pengenaan denda Rp 18 juta per-kilometer mengacu PP No. 85/2032 tentang Jenis Tarif atas PNBP yang berlaku pada KKP.

Di tengah kepastian penerbitan Sprinlid, sebuah sumber pastikan Sprinlid benar diterbitkan dan hal itu sejalan dengan Program Asta Cita Presiden untuk memberantas praktik tidak berizin (ilegal) yang diminta saat Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda menghadap sebelum gelar Rakernas Kejaksaan 2025, Senin 13 Januari 2025. []

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, permohonan banding itu dilakukan pihaknya, pertama karena putusan hakim terhadap Helena cs dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

“Putusan PN Tipikor belum memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat,” kata Harli, Kamis 9 Januari 2024.

Pertimbangan kedua, terdapat beberapa barang bukti yang dalam putusan dikembalikan kepada terdakwa.

Adapun berdasarkan akta banding yang di terima, permohonan banding diajukan jaksa pada Kejagung terhadap delapan terdakwa kasus korupsi timah.

Mereka yakni Helena Lim, Emil Ermindra, MB Gunawan, Tamron alias Aon, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Hasan Tjhie, Kwan Yung alias Buyung, dan Achmad Albani.

Sebagai informasi, dalam kasus tersebut, Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange telah dijatuhi vonis lima tahun penjara.

Sementara Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 dan Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020, masing-masing divonis 8 tahun penjara.

Untuk MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) telah dijatuhi vonis lima tahun dan enam bulan penjara.

Tamron alias Aon selaku pemilik perusahaan smelter swasta CV Venus Inti Perkasa (VIP) dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Kemudian General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa dan General Manager Operational PT Menara Cipta Mulia, Achmad Albani dan Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa, Hasan Tjhie divonis dengan pidana lima tahun penjara.

Kwan Yung alias Buyung selaku pengepul bijih timah (kolektor) yang juga divonis dengan pidana lima tahun penjara. []

Dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, jajarannya langsung mengamankan yang bersangkutan setelah tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan dari Vietnam sekitar pukul 15.45 WIB.

“Diamankan oleh Tim Tabur di Terminal 3 Soetta sekira pukul 15.45 WIB setelah kembali dari Vietnam,” ucap Harli dikutip dari Kompas.tv, Jumat 26 Juli 2024.

Harli menambahkan, mantan Bupati Kotawaringin Barat itu ditangkap karena kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Tipikor, ditangani Kejati Kalteng, nanti kami rilis,” ujarnya.

Ujang kini duduk di Komisi III DPR. Ia lolos ke DPR RI setelah menggantikan Ary Egahni pada Mei 2023 lalu. []

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Kejagung juga memulihkan keuangan negara sejumlah Rp10.492.421.079.735,90 atau Rp10,4 triliun di tahun 2023.

Adapun jumlah uang tersebut merupakan hasil penanganan beberapa perkara perdata dan tata usaha negara.

“Jumlah penyelamatan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp74.733.397.101.429,” kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa, 9 Januari 2024.

“Sedangkan jumlah pemulihan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp10.492.421.079.735,90,” sambungnya.

Sementara, di Satuan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Umum (Jampidum), Kejagung telah menyelesaikan 2.407 perkara melalui retorative justice (keadilan restoratif).

“Namun, ada 38 perkara yang ditolak ketika ingin diselesaikan secara restorative justice,” tuturnya.

Pada proses persidangan kasus kejahatan eksploitasi sumber daya alam, terbongkarlah desas-desus mengenai hubungan Celine Evangelista yang akrab dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Akhirnya, Kejagung berhasil mengungkap kenyataan mengenai hubungan istimewa yang dimiliki Celine Evangelista. Celine Evangelista tampaknya memiliki ikatan akrab dengan keluarga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sahabat Burhanuddin, yakni istri Burhanuddin, Sruningwati Burhanuddin telah merasa Celine seolah-olah menjadi puteri mereka.

“Artis Celine Evangelista memiliki kedekatan secara kekeluargaan dengan keluarga istri dari Jaksa Agung yakni Sruningwati Burhanuddin dan anak perempuannya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana kepada wartawan, Jumat 3 November 2023.

Sruningwati kerap mengajak Celine untuk menjadi tuan rumah acara resmi di wilayah tersebut karena adanya ikatan keluarga yang dekat.