BARITO TIMUR – Kejaksaan Negeri Barito Timur terus melakukan upaya pencegahan penyelewengan uang Negara (Dana Desa dan penyaluran BLT) di wilayah Kabupaten Barito Timur. Caranya dengan melakukan sosialisasi hukum hingga ke desa-desa.

Kegiatan sosialisasi sesuai  Surat Surat Nomor : B-739/G/Gjd/09/2022 yang dikirimkan oleh Kejaksaan Agung tentang Tindak Lanjut Surat Jaksa Agung RI No B-159/A/SUJA/09/2022 Tanggal 2 September 2022 Tentang Pendampingan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Guna melaksanakan instruksi tersebut,  Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Barito Timur Janang M.A.R, S.H. beserta JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Barito Timur melakukan Sosialsiasi ke setiap Desa yang dilakukan Pendampingan Hukum. “Kita sudah melakukan sosialisasi ke setiap Desa yang kita dampingi mengenai dampak kenaikan BBM guna menekan inflasi di Daerah.” ujar Janang saat di wawancarai Kamis 06 Oktober 2022 di ruang Kerjanya.

Dalam Sosialisasi terhadap 46 (empat puluh enam) desa yang didampingi Kejaksaan tersebut, Janang M.A.R, S.H. memberikan pemaparan hukum mengenai pengendalian inflasi daerah dan sekaligus memastikan Penyalura BLT sesuai dengan ketentuan serta melakukan Mitigasi Resiko Hukum Pengelolaan Dana Desa sebagaimana amanah dari Surat Jaksa Agung tersebut.

Selain mensosialisasikan pengendalian inflasi, Janang M.A.R, S.H.  juga  menyampaikan Intruksi Pemerintah dalam hal pengendalian inflasi di daerah pada tingkat Desa, antara lain meliputi penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di Desa (terutama pangan dan energi), serta kegiatan terpadu (mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi), serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi.

Adapun Desa yang dikunjungi diantaranya adalah 12 Desa Di Kecamatan Pematang Karau dan 6 Desa di Kecamatan Benua Lima, kedepannya akan dilakukan Sosialisasi ke 16 Desa di Kecamatan Dusun Timur dan 12 Desa di Kecamatan Paku.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga disampaikan mengenai peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Desa, dan Pengelolaan Dana Desa sebagai pedoman untuk para Kepala Desa yang masih minim pengetahuan hukumnya mengenai hal-hal tersebut sehingga dapat memitigasi kesalahan dalam memimpin Desa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Staff, Kepala seksi Intelijen Angga Saputra SH dan Staff, Jaksa Pengacara Negara M.A QADRI SH.,MH, Para  Camat, serta  Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

BARITO TIMUR – Kejaksaan Negeri Barito Timur melakukan pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur. Eskpose pendampingan dilaksanakan Selasa (4/10/2022) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur.

Ada 7 (tujuh) proyek yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Ke tujuh proyek itu diantaranya proyek peningkatan jalan Gumpa- Matarah

Proyek peningkatan jalan Sp. Tumpa Dayu- Serapat, peningkatan jalan Bararawa – Pinang Tunggal, peningkatan jalan Hayaping – Ampari – Pianggu, peningkatan jalan janah Mansiwui – Gunung Karasik, peningkatan jalan Pulau Padang – Betang Nalong dan Normalisasi Sungai Desa Kalamus.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Daniel Panannangan, S.H.,M.H. melalui pers rilisnya yang disampaikan ke MMC  Bartim menyambut baik dan menyampaikan  ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Dinas PU Kabupaten Barito Timur,  kepada Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk melaksanakan pendampingan  terhadap beberapa kegiatan yang ada Pada Dinas PU Kabupaten Barito Timur.

Daniel menjelaskan pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Barito Timur merupakan suatu bentuk layanan Hukum dari kantor pengacara negara guna mencegah adanya tindak pidana korupsi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur menegaskan dengan dilakukannya pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Barito Timur, tidak berarti bahwa kegiatan yang diajukan untuk di dampingi tidak dapat di proses secara hukum.  Pasalnya

pendampingan yang pihaknya berikan merupakan pendampingan hukum, bukan merupakan pendampingan terhadap teknis kegiatan. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat temuan yang merugikan keuangan negara, Kejaksaan Negeri Barito Timur  maupun APH lainya dapat melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.

“Artinya pendampingan yang kita berikan bukan merupakan “tameng” atau tempat berlindung untuk leluasa melakukan kejahatan keuangan negara, dengan adanya pendampingan ini  kita berharap  adanya keterbukaan baik dari Dinas PU maupun penyedia jasa, sehingga Tim JPN dapat meminimalisi kesalahan hukum yang menimbulkan kerugian negara  terhadap proyek yang didampingi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” terang Daniel.

Melalui pendamping tersebut, Kajari Barito Timur berharap pembangunan di Barito Timur dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga iklim investasi dan perekonomian di Barito Timur dapat tumbuh dengan baik.

Ditempat yang sama, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Janang M.A.R, S.H. selaku Leading Sector juga menyampaikan sosialisasi resiko hukum dan sosialisasi mengenai Pemenuhan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada setiap proyek yang akan didampingi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, pendampingan hukum (Legal assistence) dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Koprasi dalam Rangka mesukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya setelah pemaparan yang dilakukan oleh dinas PU selaku Pemohon pendampingan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Barito Timur dihadapan para Jaksa Pengacara Negara kemudian JPN akan mengkaji terlebih dahulu permohonan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan meminta Pertimbangan dari Bidang Intelijen, Bidang Pidsus, serta Bidang Pidum sebagai bahan pertimbangan guna tidak terjadi “conflic of interest” dalam pendampingan yang diberikan  Pengkajian tersebut kemudian akan memberikan keputusan bagi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan negeri Barito Timur untuk mendapingi atau tidaknya kegiatan tersebut.

Sekedar diketahui kegiatan ekspose tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Para Jaksa Pegacara Negara dan Staff, Kepala Dinas PU, Kepala Bidang SDA dan Bina Marga, Para pelaksana pekerjaan dan kontraktor pengawas pekerjaan. (Red)