Sebagaimana diketahui pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan majelis hakim terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, agar tidak dapat dipergunakan kembali.

“Kegiatan siang hari ini adalah pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Andi Tri Putro Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Depok dalam keterangan resminya, di Galeri Pemulihan Aset Kejari Depok, Kamis (5/2/2026).

Lebih lanjut Andi Tri Putro menjelaskan adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 140 perkara sepanjang tahun 2025. Diantaranya yaitu meliputi perkara narkotika golongan 1 ganja dan sintetis, senjata tajam, pakaian, obat-obatan dan lainnya.

“Ganja seberat 597 gram, sabu seberat 995,54 gram, dan tembakau sintetis seberat 2.263,72 gram. 17.344 butir pil ekstasi dari 27 perkara, 21 perkara yang terdiri dari badik, celurit, golok, samurai, hingga senjata kaliber berjenis revolver dan tombak. 94 perkara berupa pakaian dan barang bukti lainnya,” ungkap Putro.

Putro juga mengungkapkan hingga saat ini perkara yang masih mendominasi tren kriminalitas yakni narkotika dan pencurian dengan kekerasan (Curas). Oleh karenanya, Kejari akan menggencarkan langkah pencegahan melalui pendekatan edukatif.

“Semoga ke depannya dari jajaran intelijen ada pencegahan, yaitu dengan program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Pesantren, atau Kampus,” kata Putro.

Sementara untuk metode pemusnahan, Putro menyampaikan pihaknya menerapkan berbagai macam cara agar memastikan seluruh barang bukti hancur sepenuhnya.

“Senjata tajam dipotong menggunakan mesin hingga tidak lagi berbentuk. Narkotika dan obat-obatan, dibakar hingga hancur serta diblender dengan campuran tinta printer dan cairan kimia agar tidak bisa disalahgunakan,” terangnya.

Melalui kegiatan pemusnahan barang bukti perkara ini. Pihaknya berharap akan berdampak positif terutama dalam hal melindungi masyarakat, khususnya bagi generasi muda dari dampak buruk peredaran narkoba dan tindak kejahatan lainnya. (***)

Saat ditanya terkait kedatangannya, mereka kompak enggan menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan wartawan yang menunggunya.

Diketahui, Kepala DLHK Abdul Rahman bersama Sekretaris dan beberapa kepala bidang terlihat memasuki ruang pemeriksaan. Hampir lima jam lamanya mereka berada di dalam. Namun, harapan awak media untuk mendapat penjelasan pupus. Begitu keluar, Abdul Rahman langsung masuk ke mobil dinasnya dan pergi tanpa sepatah kata pun.

Sikap serupa ditunjukkan pejabat lain. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DLHK hanya menanggapi singkat pertanyaan wartawan.

“Silakan tanya langsung ke Kepala Dinas,” ucapnya sambil berlalu.

Pihak kejaksaan pun masih enggan memberikan informasi. Plt Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Tri Saputro, belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan jajaran DLHK tersebut.

Minimnya informasi ini menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya, DLHK mengelola anggaran besar untuk urusan kebersihan dan lingkungan kota, sektor yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat setiap hari.

Kasus tersebut melibatkan tersangka yakni Rival Ramdani (19 tahun), Reza Azhari (27 tahun), Muhammad Fahmi (20 tahun), dan Maulana Akbar (20 tahun). Mereka sedang dalam proses penyidikan di Polres Metro Kota Depok. Mereka diduga menjajakan sejumlah pekerja seks komersil (PSK) secara online alias daring.

“Para korban, sebanyak tujuh perempuan, dilaporkan dijual melalui aplikasi MiChat. Tindakan ini dilakukan di lantai 17 dan 20 apartemen tersebut,” katanya dikutip dari Viva, Rabu (20/11/2024).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mengungkapkan sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tersebut.

Sebelumnya, geger WJS Beauty Clinic Depok sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu lantaran salah seorang pasiennya, yakni selebgram inisial Ella Nanda Sari (30) meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di klinik tersebut.

“Iya, kami sudah menerima SPDP perkara sedot lemak dari kepolisian,” beber Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, M Arief Ubaidillah didampingi Kepala Seksi Pidana Umum Edrus, Kamis (26/9/2024).

Polres Metro Depok terus melakukan pengembangan penyelidikan kasus dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty, meski pihak klinik dan keluarga sepakat berdamai.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan, upaya yang dilakukan pihak klinik untuk mendekati keluarga korban sah-sah saja.

DEPOK, Eranasional.com – Kejari Kota Depok tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Depok tahun 2020. Sedikitnya 10 orang telah diperiksa.

“Yang sudah dipanggil untuk diperiksa lebih dari 10 orang,” kata Kasi Intelejen Kejari Depok M Arief Ubaidillah, Jumat (28/7/2023).

Menurut Arief, saat memeriksa para saksi, Kejari Kota Depok fokus menanyakan penggunaan dan pengelolaan dana hibah Pilkada Kota Depok 2020 senilai Rp15 miliar.

“Kami fokus menanyakan penggunaan dan pengelolaan dana tersebut,” ujarnya.

Namun, Ubaidillah tidak mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Katanya, Kejari Kota Depok masih akan memanggil saksi lainnya.

Untuk diketahui, Kejari Kota Depok menemukan dugaan korupsi dalam penggunaan data hibah Pilkada Depok tahun 2020 senilai Rp15 miliar.

Kejari Kota Depok telah menemukan bukti awal unsur pidana dalam penggunaan dana hibah Pilkada Depok 2020.

Naik ke Tahap Penyidikan

Kasi Intelejen Kejadi Kota Depok M Arief Ubaidillah melanjutkan, kasus dugaan korupsi dana Pilkada Kota Depok 2020 ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Dengan dinaikkannya status ke tahap penyidikan, selanjutnya Kejari Kota Depok akan membentuk tim khusus.

“Tim khusus ini bertugas mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan melakukan analisis mendalam terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Pilkada Kota Depok 2020,” jelasnya.

“Kejari Kota Depok pasti akan menemukan pihak-pihak yang menyelewengkan dana tersebut,” sambungnya.