Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi, menegaskan bahwa kewenangan pencopotan pejabat di lingkungan kejaksaan berada di tingkat pusat, yakni Kejaksaan Agung.

“Menanggapi desakan tersebut, termasuk permintaan pencopotan, itu merupakan kewenangan Kejaksaan Agung,” ujar Rizaldi kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).

Saat ini, kata dia, Kejati Sumut tengah memfokuskan diri pada proses klarifikasi internal. Tim pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap Kajari Karo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), serta lima jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

“Tim pengawas masih melakukan klarifikasi. Berkas-berkas juga sedang diteliti secara menyeluruh,” jelasnya.

Rizaldi menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, para pihak terkait akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi. Ada tiga kategori sanksi, yaitu ringan, sedang, dan berat. Keputusan akhir tetap berada di Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa proses klarifikasi ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan sebelum dilaporkan ke pimpinan di pusat.

Sebelumnya, desakan pencopotan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan. Dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), Hinca secara tegas meminta agar Kajari Karo beserta jajaran yang terlibat segera ditarik dari jabatannya.

“Tarik Kajari, tarik semua kasi yang terlibat dalam kasus ini. Ini kesalahan fatal dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Hinca dengan nada tinggi dalam rapat tersebut.

Kasi Intel Kejari Karo, Dona Martinus Sebayang, menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dokumen penawaran awal.

Menurutnya, Amsal awalnya mengajukan proposal senilai Rp 30 juta dengan durasi pengerjaan selama 30 hari. Namun dalam praktiknya, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai waktu dan spesifikasi yang telah disepakati.

“Fakta di persidangan menunjukkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan dokumen penawaran, tetapi pembayaran tetap diterima 100 persen,” ujar Dona kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Dona menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa di desa, termasuk aturan dalam RKPP Nomor 12 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020.

Lebih lanjut, jaksa mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran melalui pencantuman item pekerjaan ganda. Dalam dokumen RAB, terdapat biaya produksi video desain sebesar Rp 9 juta. Namun, terdakwa kembali memasukkan komponen editing, cutting, dan dubbing masing-masing sebesar Rp 1 juta.

“Menurut ahli, editing, cutting, dan dubbing merupakan bagian dari produksi video desain. Sehingga pencantuman terpisah dinilai sebagai double item yang berpotensi merugikan negara,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam proses produksi video, kepala desa dan perangkat desa disebut dijadikan sebagai talent. Terdakwa bahkan meminta anggaran talent sebesar Rp 4 juta, namun biaya tersebut tidak pernah direalisasikan kepada pihak terkait.