Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwakarta ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan. Ia menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan komitmen nyata untuk memastikan barang bukti kejahatan tidak beredar kembali di masyarakat.

“Di balik setiap gram dan setiap butir barang bukti, ada potensi rusaknya masa depan generasi muda, hancurnya keluarga, dan terganggunya ketertiban.

Dengan pemusnahan ini, kita pastikan barang-barang tersebut tidak akan pernah sampai ke tangan masyarakat,” ujar Yudhi.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi:

• Narkotika & Obat-obatan: Sabu seberat 161 gram, ganja 117 gram, tembakau sintetis 42 gram, 14.000 butir tramadol, 2.200 butir hexymer, serta sekitar 50 butir obat jenis Double Y.
• Uang Palsu: Pecahan Rp100.000 emisi tahun 1999 sebanyak 300 lembar, pecahan US$100 sebanyak 99 lembar, dan pecahan Rp100.000 sebanyak 57 lembar.
• Peralatan & Lainnya: Printer rakitan, screen sablon, tinta, alat hisap sabu (bong), senjata tajam, timbangan digital, plastik klip, telepon genggam, flashdisk, hingga pakaian dan tas.

Proses pemusnahan dilakukan melalui berbagai metode sesuai ketentuan hukum, seperti diblender dengan larutan sabun (untuk narkotika), dihancurkan, hingga dibakar, yang seluruhnya tertuang dalam berita acara resmi.

Momentum kegiatan ini terasa istimewa karena berdekatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Kajari menilai, perjuangan saat ini telah bergeser dari merebut kemerdekaan menjadi menjaga generasi dari ancaman narkotika dan kejahatan.

“Semangat kepahlawanan itu kita teruskan dengan menjalankan tugas secara jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin—mewakili Bupati Saepul Bahri Binzein—menyatakan dukungan penuh Pemkab Purwakarta terhadap langkah tegas penegakan hukum di wilayahnya.

“Kepastian hukum adalah fondasi penting untuk daerah yang aman dan berkeadilan. Sinergi dan koordinasi seluruh unsur terkait harus terus diperkuat,” ungkap Abang Ijo.

Acara tersebut turut disaksikan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Purwakarta, jajaran Kepolisian, Dinas Kesehatan, Bea Cukai, para jaksa Kejari Purwakarta, serta tamu undangan lainnya.

(Laela)

Kegiatan yang mengusung tema “Sadar Hukum Sejak Dini” ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai perlombaan dan kegiatan edukatif digelar dalam festival tersebut, di antaranya Lomba Teater Kolosal Sadar Hukum, Lomba Poster Kreatif Sadar Hukum, serta Pameran Seni dan Creativity Pelajar yang menampilkan karya-karya terbaik siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Purwakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta menyampaikan bahwa JMS Fest merupakan bagian dari program pembinaan dan penyuluhan hukum kepada generasi muda agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

“Melalui pendekatan seni dan kreativitas, kami berharap pesan-pesan hukum dapat diterima dengan lebih mudah oleh para pelajar. Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini agar terbentuk generasi yang taat aturan, berintegritas, dan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan berkeadilan,” ujarnya, Kamis 18 Juni 2026.

Suasana festival berlangsung semarak. Para peserta menampilkan pertunjukan teater yang mengangkat berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari bahaya perundungan, kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, hingga pentingnya menjunjung nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Sementara itu, puluhan poster kreatif hasil karya pelajar dipamerkan dengan berbagai pesan edukatif yang mengajak masyarakat untuk memahami dan menaati hukum. Tak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi yang memperkuat karakter generasi muda.

JMS Fest 2026 mendapat apresiasi dari para guru, pelajar, dan masyarakat yang hadir. Mereka menilai kegiatan tersebut mampu mengemas edukasi hukum menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh kalangan pelajar.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Purwakarta berharap budaya sadar hukum dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah dan masyarakat, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat sejak dini.

Penyerahan surat dilakukan langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, bersama jajaran pengurus PWI Purwakarta.

Surat tersebut diterima oleh Kepala Subseksi (Kasubsi) Kejaksaan Negeri Purwakarta, Falah, didampingi pejabat fungsional Kejari Purwakarta, Alfi, di Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Selain surat pernyataan sikap, PWI Purwakarta juga menyerahkan buket bunga sebagai simbol apresiasi atas komitmen Kejaksaan Agung dalam menjaga supremasi hukum dan menangani berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.

Ketua PWI Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.

“PWI Purwakarta menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Agung atas dedikasi serta profesionalismenya dalam menegakkan hukum. Kami berharap komitmen ini terus dipertahankan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat,” ujar Adi.

Menurutnya, keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengungkap sejumlah perkara besar menunjukkan keseriusan institusi tersebut dalam memperkuat supremasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwakarta, yang saat ini dipimpin oleh Apsari Dewi, S.H., LL.M., Ph.D., juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum.

PWI Purwakarta menilai kolaborasi yang baik antara media dan institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum.

Hal senada disampaikan Bidang Advokasi PWI Kabupaten Purwakarta, James Gordon Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis dalam mengawal keterbukaan informasi dan memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel.

“Kolaborasi yang baik antara media dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata James.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Kabupaten Purwakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum yang independen, profesional, dan berintegritas. Organisasi wartawan itu juga berharap sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan dapat semakin kuat demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Belakangan, kasus tersebut menjadi sorotan publik ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

Dari informasi di lapangan, pukul 13.30 WIB ada beberapa orang Kejaksaan melakukan pengeledahan di sejumah lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,

Pengeledahan tersebut, diduga erat kada kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi mobil mewah Toyota Inova.

Seperti diketahui, kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Purwakarta.

Sayangnya, informasi yang didapat dilingkungan Pemkab Purwakarta belum valid kebenaran pengeledahan tersebut, lantaran tak ada pejabat yang berkompeten dalam memberikan informasi tersebut.

“Betul tadi ada beberapa orang dari Kejaksaan. Kira-kira 4 orang lah. Tapi saya kurang tau apa kepentingannya,” kata sumber yang juga salah satu pegawai Pemkab Purwakarta, Kamis (20/3/2025).

“Soal melakukan pengeledahan atau tidak kurang tau ya. Cuma saya liat, orang-orang Kejaksaan tersebut menuju kantor Ogan Lopian,” sambungnya.