‎Capaian itu berdasarkan data resmi yang dirilis untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025.

‎Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menyatakan bahwa capaian tersebut sejalan dengan tema sentral HAKORDIA tahun ini, “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.”

‎”Penindakan hukum bukan sekadar memproses pelaku korupsi, tetapi memastikan kerugian negara dapat dipulihkan dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

‎Dari seluruh satuan kerja, beberapa Kejari mencatatkan kontribusi terbesar. Kejari Takalar menjadi penyumbang tertinggi dengan penyelamatan Rp7.890.121.534, disusul Kejari Bantaeng sebesar Rp4.871.109.545, dan Kejari Makassar dengan Rp3.135.559.817.

‎Selain pemulihan keuangan negara, Kejati Sulsel juga mencatat kinerja yang konsisten pada penanganan perkara Tipikor.

‎Sepanjang 2025 tercatat 153 penyelidikan, 93 penyidikan, 103 penuntutan, dan 141 eksekusi putusan inkracht di seluruh wilayah hukum Sulsel.

‎Adapun total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp36.679.750.475, Pemulihan tersebut terdiri dari:

‎1. Rp21.149.963.367, dari tahap Penyelidikan (LID) dan Penyidikan (DIK)

‎2. Rp2.326.835.649, dari tahap Penuntutan

‎3. Rp12.002.951.459, dari pembayaran Uang Pengganti

‎4. Rp1.200.000.000, dari denda para terpidana. []

Demonstrasi itu diwarnai dengan aksi bakar ban dan orasi secara bergantian.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat Kejati Sulsel dalam pengaturan tender proyek Panel Surya di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Adapun proyek yang menelan anggaran sebesar Rp200 miliar tersebut ditargetkan kelar di akhir tahun 2024.

“Kami menyoroti proyek Panel Surya yang dianggarkan oleh Pemkot Makassar, yang mana berdasarkan hasil investigasi kami ada dugaan intervensi oknum pejabat Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam pengaturan pemenang tender proyek tersebut,” kata Arman, jenderal lapangan aksi demonstrasi tersebut, Senin 26 Agustus 2024.

Arman mendesak Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim untuk segera menindaklanjuti dugaan kolusi yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Tak hanya Kajati, Arman juga meminta Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) Kejagung untuk turun tangan memeriksa oknum pejabat Kejati Sulsel itu.

“Praktik-praktik kolusi seperti ini bisa merusak marwah kejaksaan jika tidak segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Tak hanya keterlibatan oknum pejabat Kejati Sulsel, Arman menjelaskan dugaan kolusi dalam proyek yang menelan anggaran Rp 200 miliar ini juga melibatkan unsur pimpinan di DPRD Kota Makassar.

Ia pun menyebut pihaknya juga menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kota Makassar.

“Hari ini kami juga melakukan aksi di DPRD Kota Makassar karena praktik kolusi ini juga melibatkan unsur pimpinan di sana,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek solar cell atau panel surya ini telah dianggarkan di APBD Perubahan 2024.

Proyek yang direncanakan rampung tahun ini itu menargetkan pemasangan panel surya di 314 SD, 54 SD , 2 Paud dan sejumlah kantor OPD serta Puskesmas lingkup Pemkot Makassar.

Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi angkat bicara terkait dugaan-dugaan yang disoroti oleh kelompok mahasiswa tersebut. Menurut dia Kejaksaan Tinggi Sulsel menunggu laporan dari para aktivis tersebut.

“Kalau memang ada laporkan, biar jelas siapa oknum pejabat yang dimaksud. Kita tunggu,” ucapnya. []

MAKASSAR, Eranasional.com – Tim penyidik Kejati Sulsel melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pembayaran ganti rugi lahan Bendungan Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Rabu, siang (2/8/2023).

Selain di Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wajo, penggeledahan juga dilakukan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Sulawesi Selatan di Makassar.

Khusus di BBWS Pompengan, tim penyidik menyita sebanyak 89 bundel dokumen. Penggeledahan berlangsung lebih dari satu jam.

Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan, tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel telah melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sulsel.

“Penggeldahab ini berdasar surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bernomor : Print-128/P.4.5/Fd.1/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan Penetapan Penggeledahan Nomor: 2/PenPid.Sus-TPK-GLD/2023/PN Mks tanggal 01 Agustus 2023 dari Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,” ungkap Soetarmi dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Dia menyebut, surat peritnah penggeledahan itu dilakukan pada 2 (dua) tempat berbeda.

Satu di Kantor BPN Wajo dan satunya di Kantor Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sulsel.