Langkah tegas ini diambil Kemensos setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi judi online (judol) pada rekening para penerima manfaat tersebut.

Dampak dari pengetatan seleksi ini juga dirasakan di daerah. Di Kota Pekalongan saja, ribuan warga terpaksa gigit jari karena namanya mendadak dicoret dari daftar penerima bansos.

Kepala DinsosP2KB Kota Pekalongan, Sriyana, mengungkapkan bahwa tahun ini Kemensos memberlakukan verifikasi yang sangat ketat bagi seluruh KPM, terutama yang berkaitan dengan aktivitas judol.

“Data sementara hingga saat ini, ada 3.280 KPM di Kota Pekalongan yang dicoret karena terindikasi judi online. Jumlah ini cukup besar dan lumayan banyak,” kata Sriyana saat ditemui Eranasional di Halaman Pemkot Pekalongan, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus di Kota Pekalongan terjadi karena rekening penerima bansos dipakai oleh yang bersangkutan sendiri maupun anaknya untuk bertransaksi judi digital.

Berbeda dengan kasus viral di Kabupaten Pekalongan yang melibatkan penyalahgunaan identitas orang lain, Sriyana mengatakan sejauh ini belum menemukan kasus korban pencatutan data di wilayahnya.

Meski demikian, pihak Kemensos tetap memberikan ruang bagi warga yang merasa tidak melakukan transaksi haram tersebut untuk mengajukan proses sanggahan atau reaktivasi.

“Sampai hari ini baru ada 3 orang yang mengajukan penyanggahan. KPM dapat mengajukan klarifikasi melalui pendamping sosial selama data belum dinonaktifkan secara permanen,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sendiri belum menerbitkan aturan spesifik terkait batas waktu pengajuan sanggah secara nasional, sehingga daerah sifatnya hanya menampung dan meneruskan klarifikasi ke Kemensos.

“Jika KPM yang dicoret tidak mengajukan sanggahan, maka namanya resmi dihapus tanpa ada peserta pengganti, sampai ada pembaruan data berikutnya dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain isu judi online, Sriyana menambahkan bahwa persoalan penetapan desil (tingkat kesejahteraan 1–4) juga kerap menjadi perhatian penerima bansos, di mana pihaknya hanya bertugas menyalurkan data ke pusat. (em-aha)

Alasannya mencengangkan: data kependudukan milik pasangan renta ini mendadak tercatut dalam sistem terindikasi aktivitas judi online (judol). Padahal, membayangkan keduanya menyentuh ponsel pintar saja adalah sebuah ketidakmungkinan yang nyata.

Jangankan mengoperasikan aplikasi judi digital, pasangan lansia ini bahkan tidak memiliki HP. Keduanya juga tak pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga buta huruf dan sama sekali tidak bisa membaca maupun menulis.

Bertahan Hidup dari Upah Rp3 Ribu Seminggu

Sebelum namanya dicoret dari daftar penerima sejak awal tahun, Mbah Dayat dan Mbah Darmi merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rutin menerima Rp600 ribu per tiga bulan. Keduanya tergolong warga sangat miskin yang berada di kategori desil 1.

Untuk menyambung hidup, Mbah Darmi kini hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh primbas atau pembuang benang dari kain. Dari jemarinya yang mulai letih dan berteman luka, upah yang dipetik tak lebih dari Rp3.000 dalam sepekan.

“Sehari-hari saya bekerja membuang benang, seminggu cuma dapat Rp3.000. Ya makan kalau ada, kalau tidak ada ya nempur,” tutur Mbah Darmi lirih menggambarkan getirnya bertahan hidup bersama sang suami dan seorang anak yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam satu kartu keluarga, terdapat tiga jiwa. Salah satu anak mereka, Kusniyati (31), disebut mengalami gangguan jiwa. Sementara anak lainnya sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama mereka.

Kondisi kesehatan dan usianya, membuat pasangan lansia ini tak lagi kuat bekerja. Dayat sebelumnya berusaha mencari kayu bakar untuk dijual. Kini aktivitas tersebut sudah tidak sanggup dilakukan.

Ia hanya mengandalkan pekerjaan membuang benang dengan penghasilan yang sangat terbatas. Dan kini, tangan kanan Darmi tampak sakit, bahkan penuh luka tidak bisa digunakan untuk beraktivitas.

Identitas Dipinjam dan Upaya Sanggahan Desa

Operator DTKS Desa Kayugeritan, Neli Setyowati, mengonfirmasi bahwa Mbah Dayat merupakan korban penyalahgunaan identitas. Setelah diklarifikasi, KTP milik Mbah Dayat ternyata pernah dipinjam oleh pihak tak bertanggung jawab hingga akhirnya data beliau tercatut judol.

“Maaf, SDM-nya rendah, tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya,” terang Neli.

Pihak desa kini bergerak cepat mengajukan sanggahan resmi melalui aplikasi DTKS. Surat pernyataan bermeterai diunggah untuk membuktikan bahwa pasangan lansia tersebut bersih dari aktivitas haram itu agar hak bansos mereka bisa segera dipulihkan.

Sembari menunggu proses di Kementerian Sosial (Kemensos), Kepala Desa Kayugeritan beserta warga sekitar bahu-membahu menyokong kebutuhan pangan harian keluarga Mbah Dayat lewat bantuan sembako secara sukarela.

“Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui, bahwa identitas tersebut memang pernah dipinjam,” katanya.

Ribuan Data KPM Pekalongan Tercatut Judol

Fenomena ironis ini rupanya bukan kasus tunggal. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 7.585 KPM dihentikan bantuan sosialnya oleh Kemensos akibat datanya terdeteksi sistem tersangkut transaksi judi online.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria Loreent, menjelaskan bahwa sistem verifikasi Kemensos memang memblokir otomatis NIK atau rekening yang terdeteksi transaksi judol.

Namun, pemerintah memberikan ruang klarifikasi satu kali bagi warga yang menjadi korban penyalahgunaan data. Hingga akhir Agustus ini, tercatat baru 157 KPM di Kabupaten Pekalongan yang mengajukan pemulihan data untuk mengaktifkan kembali hak bansos mereka.

“KPM yang terindikasi judol yang memang tidak bermain judol silakan mengajukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan. Nanti akan difasilitasi oleh desa. Tapi, kami hanya akan kasih kesempatan 1x klarifikasi,” pungkasnya. (em-aha)