Pondok Pesantren atau Padepokan Padang Ati (PA) yang menjadi lokasi kejadian ternyata berstatus ilegal atau tidak memiliki izin operasional (IJOP).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pekalongan setelah menggelar rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah setempat.

“Kalau Pondok Padang Ati ini terus terang tidak berizin operasional di Kemenag,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, Kamis (28/5/2026).

Pihak pengelola diketahui tidak pernah melaporkan keberadaan maupun mengajukan dokumen perizinan resmi sejak lembaga pendidikan keagamaan tersebut didirikan.

Akibat kelalaian pengelola tersebut, seluruh aktivitas di dalam padepokan luput dari pendataan serta pengawasan resmi pihak Kemenag.

Irkham menyebut kasus asusila ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem pengawasan dan pengelolaan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pekalongan ke depan.

Pihak Kemenag berkomitmen akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keagamaan lain yang terindikasi belum mengantongi izin resmi.

Langkah preventif ini diambil agar kasus serupa tidak terulang kembali dan perlindungan terhadap hak santri dapat dimaksimalkan.

Meski status lembaga tersebut ilegal, Kemenag menegaskan tetap melakukan mitigasi serta penanganan terbaik terhadap ratusan santri yang terdampak kasus ini.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah dan pondok pesantren terdekat untuk mengalihkan tempat belajar mengajar para santri tersebut.

Upaya ini dilakukan agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan keagamaan mereka dengan aman, nyaman, dan tenang.

“Insyaallah pondok pesantren sekitar siap menampung, terutama untuk santri-santri yang mengalami kesulitan transportasi ketika akan sekolah karena terlalu jauh,” tambah Irkham.

Mengenai kelanjutan operasional padepokan tanpa izin ini, Kemenag menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan eksekusi di lapangan kepada aparat penegak hukum. Fokus Kemenag saat ini hanyalah menjaga moral serta masa depan pendidikan para santri.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menyatakan pemerintah daerah fokus penuh melakukan pendampingan psikologis.

Pemkab Pekalongan langsung menerjunkan tim gabungan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, tim dokter, hingga psikolog ke lokasi padepokan.

Langkah cepat ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kondisi mental para santri, khususnya santriwati yang mengalami trauma.

Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan skema relokasi khusus bagi para santri ke empat pondok pesantren di wilayah Karangdadap.

Pemindahan tempat belajar ini dirancang sedemikian rupa dengan tetap memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis pasca kasus asusila tersebut mencuat.

“Ada beberapa skema yang kita siapkan. Sekali lagi kami fokusnya adalah memitigasi dan mendampingi para santri,” ungkap Yulian Akbar.

Berdasarkan data sementara yang diterima pemerintah, total terdapat 359 santri yang terdaftar di pondok pesantren Padepokan Padang Ati.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar santri saat ini sudah dijemput oleh pihak keluarga masing-masing untuk dibawa pulang ke rumah.

Sementara itu, sekitar 109 santri dilaporkan masih bertahan di lokasi padepokan guna mengikuti proses pendampingan dari tim trauma healing.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum terhadap pimpinan ponpes kini sepenuhnya ditangani oleh Polres Pekalongan Kota.

Kapolsek Buaran AKP Sunarto mengonfirmasi bahwa pemimpin pondok pesantren berinisial AKF kini telah resmi menyandang status sebagai tersangka.

Petugas kepolisian juga masih disiagakan di area padepokan guna menjaga kondusivitas menjelang pemasangan garis polisi untuk penyidikan. (em-aha)

Oleh karena itu, Kemenhaj bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bareskrim Polri terus melakukan pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan dengan visa haji. Di luar itu tidak diperbolehkan. Satgas ini menjadi upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari praktik haji nonprosedural,” ujar Rizka di Media Center Haji, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Rizka menyampaikan, Satgas telah melakukan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum di sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya.

Langkah ini penting mengingat setiap tahun masih terdapat potensi hampir 20 ribu kasus haji nonprosedural.

Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, menjelaskan bahwa Imigrasi telah menunda keberangkatan 80 WNI yang diduga akan berhaji secara nonprosedural melalui pengawasan di 14 bandara.

Rinciannya, 57 penundaan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, 5 di Kualanamu, 15 di Juanda, dan 3 di Yogyakarta International Airport.

Selain itu, terdapat 55 percobaan baru haji nonprosedural serta 2 orang yang teridentifikasi sebagai subject of interest untuk ditindaklanjuti bersama Polri dan Kemenhaj.

“Satgas ini saling menguatkan. Kami di Imigrasi menjalankan peran secara maksimal bersama Kemenhaj dan Polri agar masyarakat terlindungi dari berbagai modus haji nonprosedural,” ujar Tessar.

Sementara itu, Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, KBP Pipit Subiyanto, menegaskan bahwa Polri mendukung kerja Satgas melalui pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum.
Bareskrim telah menerima 95 laporan awal, sebagian telah selesai ditangani dan sebagian lainnya masih dalam proses tindak lanjut.

“Kami mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji sesuai aturan Kemenhaj. Jangan sampai terkena tipu muslihat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Pipit.

Kemenhaj mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berhaji dengan visa nonhaji, jalur cepat, maupun paket tidak resmi.

Pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme yang sah agar jemaah aman, tertib, dan terlindungi. []

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menyatakan sidang isbat 1 Syawal 1447 Hijiriah telah disiapkan sesuai prosedur yang berlaku meliputi aspek subtansi maupun dukungan teknis.

“Pelaksanaan sidang didasarkan pada data hisab dan hasil rukyat yang diverifikasi, serta melalui mekanisme yang terbuka kepada publik,” ujarnya di Jakarta, Minggu, (1/3/2026)

Sidang isbat kali ini kembali dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi setelah sebelumnya beberapa ruangan di kawasan tersebut menjalani renovasi.

Pemilihan lokasi mempertimbangkan kesiapan ruang yang representatif bagi para undangan, sekaligus kondisi lalu lintas yang relatif lebih lengang karena sebagian pegawai dan masyarakat telah memasuki masa mudik. Situasi tersebut dinilai akan memudahkan pengaturan akses kendaraan dan area parkir.

Abu Rokhmad menambahkan, sidang isbat akan melibatkan berbagai unsur, antara lain pakar astronomi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, planetarium, observatorium, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, serta instansi terkait lainnya.

“Karena melibatkan representasi yang luas, keputusan sidang isbat memiliki legitimasi keagamaan yang kuat,” kata dia.

Kesiapan Teknis Terus Dimatangkan

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menegaskan kesiapan teknis terus dimatangkan, termasuk koordinasi pemantauan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia.

“Dari sisi teknis, kami telah menyiapkan dukungan sarana dan prasarana sidang, sistem pelaporan rukyat, serta koordinasi dengan titik-titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Harapannya, proses sidang dapat berjalan tertib, akurat, dan informatif bagi masyarakat,” kata dia.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah setelah seluruh rangkaian sidang rampung.

Sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal, dilanjutkan dengan verifikasi laporan Rukyatul hilal dari berbagai daerah, kemudian pelaksanaan sidang, dan ditutup dengan pengumuman resmi 1 Syawal 1447 Hijiriah oleh Menteri Agama.

Menag di awal menjelaskan bahwa sudah beberapa kali datang ke KPK. Menag bahkan pernah menyerahkan pemberian dari seseorang yang dia duga waktu itu terkait penyelenggaraan haji. Menag juga beberapa kali berkonsultasi ke KPK.

“Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang ke sini untuk menyampaikkan hal itu,” ujar Menag di kantor KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026)

Menag bersyukur pertemuannya dengan KPK berjalan lancar. Menag juga memberikan apresiasi kepada KPK yang memberi ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan.

Menag bertekad dirinya dapat menjadi contoh bagi para pegawai di Kementerian Agama maupun para penyelenggara negara, dalam pencegahan gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

“Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi temen-temen lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan yang telah kita sosilaisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara yang baik,” ajak Menag.

“Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita. Laporkan apa adanya. Kita jangan khawatir. Mudah-mudahan hal (pelaporan) ini adalah contoh yang baik untuk siapapun juga yang sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

Menang Jadi Teladan Yang Positif 

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pelaporan dugaan gratifikasi di awal yang dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi teladan yang positif bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan apapun penerimaan yang dilakukannya. Ini juga menjadi salah satu bentuk mitigasi awal.

“Kita lakukan pencegahan-pencegahan khususnya terkait konflik kepentingan yang barang kali ke depan akan muncul,” sebutnya.

Budi Prasetyo menggarisbawahi tiga hal yang disampaikan Menteri Agama. Pertama, bagaimana seorang Menteri sebagai penyelenggara negara harus punya komitmern kuat dalam memberantas korupsi, khususnya terkait upaya pencegahan, salah satunya dengan melaporkan gratifikasi sejak awal.

Kedua, Menag menyampaikan juga bahwa ini menjadi teladan yang positif, tidak hanya di Kementerian Agama tapi juga di seluruh jajaran penyelenggara negara maupun ASN di seluruh Indonesia.

“Kita sejak awal melakukan mitigasi, khususnya pencegahan korupsi. Ketiga, ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandasnya.

Menag Nasaruddin menambahkan Ramadan harus menghadirkan dampak yang tidak hanya terasa secara personal, tetapi juga memperkuat solidaritas dan persaudaraan kebangsaan.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kesalehan sosial dan merawat harmoni kebangsaan. Ia bukan sekadar ibadah individual, tetapi madrasah ruhani yang membentuk kepedulian, empati, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin dalam keterangan pers di Jakarta, Jakarta, Rabu (18/22026)

Dia menegaskan, ibadah puasa mengajarkan pengendalian diri dan hidup secara proporsional. Nilai ini penting untuk membangun kehidupan sosial yang adil, tidak eksploitatif, serta berkelanjutan, baik terhadap sesama maupun terhadap alam.

“Ramadan mendidik kita bahwa hidup bukan tentang memuaskan segala keinginan, tetapi tentang kesadaran untuk hidup secara seimbang. Pengendalian diri inilah fondasi bagi keberlanjutan kita sebagai bangsa yang bermartabat,” tegas dia.

Terkait adanya perbedaan dalam mengawali Ramadan tahun ini, Menag mengajak masyarakat menyikapinya dengan kedewasaan dan semangat persaudaraan. Ia menekankan bahwa perbedaan merupakan bagian dari kebhinekaan bangsa Indonesia.

“Jadikanlah perbedaan sebagai rahmat, bukan sekat. Jangan biarkan perbedaan hitungan melunturkan kedekatan hati. Dalam perbedaan itulah kualitas toleransi kita diuji dan ditingkatkan,” pesan dia.

Menag Nasaruddin juga mengimbau masyarakat untuk menjaga harmoni dan memperkuat solidaritas sosial selama Ramadan. Ia mengingatkan teladan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi paling dermawan, terutama di bulan suci.

“Jadikan bulan ini sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial. Pastikan keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat,” ujar dia.

Menag juga berharap, Ramadan kali ini dapat melahirkan pribadi-pribadi yang tidak hanya saleh secara individu, tetapi juga menghadirkan kebaikan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah SWT menerima setiap amal ibadah kita dan melimpahkan keberkahan bagi Indonesia tercinta,” pungkas dia.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers Posisi Hilal Penetapan Awal Ramadhan 1447 H yang digelar sebagai rangkaian sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 H, jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar seluruh umat Islam di seluruh Indonesia dapat melakukan ibadah puasa secara bersama dan serentak pada tanggal 19 Februari 2026. Sehingga bisa menjadi simbol persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam dan bangsa Indonesia.

“Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama,” ujar Nasaruddin Umar.

Kendati demikian, lanjut dikatakan dia, jika ada yang melakukan ibadah puasa berbeda dengan keputusan versi pemerintah tersebut, jangan sampai membuat perbedaan tersebut menjadi ajang perpecahan.

“Mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian yang negatif. Jadikan perbedaan itu suatu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam persatuan yang sangat Indah,” pungkasnya.

Dia mengungkapkan belum terlihat hilal itu terwujud, masih dibawah ufuk sehingga secara teoritis mustahil dapat terukyat.

Berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada rentang -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, elongasi Bulan–Matahari tercatat antara 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).

“Indonesia menggunakan kriteria visibilitas MABIMS. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara,” terangnya

Diketahui sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan sidang tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.

“Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR, dan perwakilan Mahkamah Agung,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis, (29/01/2026).

Ia menjelaskan, Sidang Isbat akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama berupa pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, dilanjutkan dengan verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di berbagai wilayah Indonesia.

“Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat,” ujar Abu Rokhmad.

Dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Abu Rokhmad menegaskan Kementerian Agama tetap mengombinasikan metode hisab dan rukyah sebagai pendekatan yang digunakan secara nasional.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi Sidang Isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan 1447 H.

Menurutnya, mekanisme tersebut telah sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Turunkan Ahli ke Titik Rukyah

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Arsad Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan menurunkan sejumlah ahli ke titik-titik rukyah yang dinilai berpotensi melihat hilal secara optimal, termasuk lokasi observasi bulan.

“Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan masjid IKN yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal,” kata Arsyad.

Selain itu, Arsad mengungkapkan bahwa pada tahun ini Kemenag juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat.

“PMA tersebut diharapkan menjadi landasan resmi sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai dasar hukum pelaksanaan sidang,” tandas dia.

Pantauan warganet menunjukkan, akun-akun tersebut menawarkan paket nikah siri di sejumlah wilayah Indonesia. Promosinya dibuat secara terbuka, lengkap dengan rincian layanan dan harga, seolah akad nikah bisa dipesan semudah memesan jasa digital lainnya.

Pilihan paket yang ditawarkan pun bervariasi. Mulai dari akad sederhana hingga paket “lengkap” yang disertai sertifikat nikah siri. Tarifnya dipatok relatif murah, berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung layanan yang dipilih.

Fenomena ini langsung memantik reaksi keras dari masyarakat. Banyak warganet menilai praktik tersebut berbahaya, terutama bagi perempuan, karena mengabaikan aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab jangka panjang.

“Waduh, kok bisa ada yang begini? Jangan mau nikah siri,” tulis pemilik akun TikTok @AdvMSyaif***.

Pengguna lain mengingatkan dampak yang kerap luput dari pertimbangan pasangan yang tergiur kemudahan.

“Jangan mau dinikahi secara siri. Risikonya besar dan paling dirugikan itu perempuan,” komentar akun @yahtari***.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/96488/fenomena-nikah-siri-berbayar-di-tiktok-kemenag-ingatkan-risiko-serius/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94294/menag-tegaskan-ri-siap-sebagai-produsen-gagasan-islam-global https://eranasional.com/94294/menag-tegaskan-ri-siap-sebagai-produsen-gagasan-islam-global#respond Wed, 26 Nov 2025 07:55:43 +0000 https://eranasional.com/94294/menag-tegaskan-ri-siap-sebagai-produsen-gagasan-islam-global Jakarta, ERANASIONAL.COM –– Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya Indonesia mengambil posisi sebagai produsen gagasan Islam global, bukan sekadar konsumen.

Pesan itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11/2025).

Dalam pidatonya, Menag menyoroti meningkatnya perhatian dunia terhadap Indonesia, terutama setelah berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perdamakan Gaza yang viral dan mendapat tindak lanjut di banyak negara Muslim.

“Indonesia saat ini memiliki posisi penting karena Presiden kita, Pak Prabowo, menjadi perhatian internasional. Deklarasi beliau ditindaklanjuti hampir di semua negara Muslim. Kita jangan sampai hanya menjadi konsumen atas pemikiran-pemikiran mereka (negara Muslim Timur Tengah), justru kita harus menjadi produsen,” ujar Menag.

Menurut Menag, Indonesia perlu menyiapkan pedoman konseptual dan muatan akademik untuk memperkuat gagasan-gagasan Presiden di level global.

“Untuk menjadi produsen pemikiran ala Pak Prabowo, kita perlu memberikan pedoman dan muatan untuk menerjemahkan pernyataan-pernyataan beliau di luar negeri agar lebih konsepsional, dan matang,” tegasnya.

Ia menilai keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin arus pemikiran Islam global.

“Pernyataan-pernyataan beliau di luar negeri membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Berbeda dengan tokoh-tokoh masa lalu seperti Muammar Khadafi atau Saddam Hussein yang vokal tanpa konsep, Pak Prabowo tegas, konsepsional, dan terukur,” ujarnya.

Menag menambahkan bahwa Kementerian Agama bergerak proaktif agar gagasan Presiden tidak justru dipanen oleh negara lain.

“Kita ingin menjadi konseptor dan produsen gagasan, sementara negara lain menjadi pengguna. Pak Prabowo tentu tidak mungkin memerinci semuanya, kitalah yang harus mengisi ruang-ruang itu. Dengan demikian, pernyataan Presiden akan memiliki landasan akademik, konseptual, dan operasional yang kuat,” jelasnya.

Konferensi internasional ini mengusung tema “Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization? Reassessing the Role of Indonesian Islam in Shaping the World Future in a Post-War Era.” Salah satu narasumber utama adalah Greg Barton, Profesor Politik Global Islam dari Universitas Deakin, Australia.

Rektor UINSA, Akhmad Muzakki, menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan momen penting untuk mempromosikan Islam Indonesia sebagai solusi bagi tantangan global.

“Kita membahas proposal penting untuk mengusung Islam Indonesia sebagai solusi atas problem dunia hari ini,” ujar Muzakki. Ia menyebut acara International Conference on Indonesian Islam ini dihadiri lebih dari 2.500 peserta, bahkan totalnya diperkirakan mencapai 3.000 orang.

“Hadir pula 10 perwakilan pemerintahan negara sahabat di Surabaya, 192 pimpinan PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) dari Kopertais Wilayah IV Jatim, serta mahasiswa internasional,” jelasnya.

Rangkaian perdana seminar internasional ini dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar, Senin (17/11/2025). Forum yang mengangkat tema “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza” dibuka oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga bertindak sebagai Keynote Speaker pertama.

Turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta. Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Anis Matta juga didaulat menjadi Keynote Speaker kedua. Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Robert W. Hefner seorang antropolog asal Boston University, AS yang membahas peran strategis Indonesia dalam realisasi solusi dua negara dari perspektif politik internasional.

Hadir pula Revda Selver Iseric, Jurnalis dan Penulis asal Palestina yang memaparkan dukungan berkelanjutan Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina, serta pemuka agama Ustadz Das’ad Latif yang menyampaikan perspektif akademik dan kemanusiaan tentang perkembangan terkini di Gaza.

Dalam keynote speech-nya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum PBB mengenai solusi dua negara telah memicu resonansi global yang sangat positif.

“Saya mendapat banyak telepon dari teman-teman di luar negeri. Mereka mengatakan bahwa kita perlu segera memberikan penjelasan lebih luas. Pernyataan Presiden Prabowo sudah viral. Ada yang menyebutnya the Prabowo’s solution, bahkan ada yang menulis beliau sebagai the second Soekarno,” kata Menag.

Menurut Menag, Kemenag berkepentingan untuk membantu mengakumulasi dan menegaskan gagasan-gagasan strategis Presiden Prabowo melalui forum akademik.

“Solusi dua negara yang beliau sampaikan menyentak banyak negara dan meredam ketegangan global. Ini perlu kita jelaskan secara sistematis,” ujarnya.

Menag juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memperlihatkan sikap yang cepat dan konkret, termasuk kesiapan Indonesia mengirim hingga 20.000 personel perdamaian bila diperlukan.

“Beliau menawarkan satu paket lengkap dukungan. Ini bentuk kepemimpinan yang diapresiasi dunia,” ungkapnya.

“Ini semua, perlu kita terjemahkan secara sistematis agar menjadi solusi bersama. Di sinilah ranah akademik harus memainkan perannya,” sambung Menag.

Dukungan Indonesia Kepada Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri, Muhammad Anis Matta, menegaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina bersumber dari tiga mandat utama: konstitusi, agama, dan kemanusiaan.

“Ini adalah utang sejarah yang belum lunas sejak Konferensi Asia Afrika. Sepanjang pemerintahan dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, dukungan kita konsisten—baik politik, moral, maupun kemanusiaan,” tegas Wamenlu.

Ia merinci langkah-langkah terbaru Indonesia, seperti pengiriman US$12 juta untuk pembangunan dapur umum di Gaza. “Total bantuan yang sudah diberikan Indonesia mencapai US$36 juta serta pengiriman 1.200 ton bantuan kemanusiaan melalui jalur udara,” kata Wamenlu.

Wamenlu Anis Matta juga mengungkapkan adanya inisiatif baru Presiden Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. “Inilah yang membedakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ini pertama kalinya Indonesia menyatakan kesiapan terlibat langsung melalui pasukan perdamaian,” tegasnya.

Wamenlu memastikan bahwa hasil forum akademik ini akan dirangkum sebagai policy input bagi kementerian dan lembaga terkait. “Krisis Gaza bukan lagi isu Palestina semata. Ia sudah menjadi ujian bagi hukum internasional dan tatanan global,” ujarnya.

Kemenag Dorong Diplomasi Akademik

Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Juhannis, menjelaskan bahwa forum ini merupakan gagasan langsung dari Menteri Agama sebagai bentuk diplomasi akademik Indonesia.

“Seminar internasional ini murni digagas oleh Bapak Menteri Agama. Beliau menelepon saya pagi-pagi dan meminta empat perguruan tinggi menggelar rangkaian seminar internasional tentang peran Presiden Prabowo dalam perdamaian dunia,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menampilkan pembicara internasional, tetapi juga peserta dari berbagai negara. “Tujuannya agar keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo dapat diterjemahkan ke dalam diplomasi politik akademik,” ujar Rektor.

Forum ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi akademik yang akan menjadi policy brief bagi pemerintah.

“Sudah berapa lama teriakan-teriakan dunia tidak didengar. Namun secercah harapan muncul saat Presiden Prabowo berbicara di forum PBB. Inilah momentum yang perlu kita tindaklanjuti,” katanya.

“Perdamaian tidak mungkin dipelihara dengan kekerasan. Perdamaian dapat diraih hanya dengan pemahaman,” tutup Hamdan sambil mengutip pernyataan Einstein.

Romo Syafii menegaskan, perilaku tersebut tidak pantas dilakukan, terlebih oleh seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan.

“Kita sepakat dengan publik, bahwa itu tidak pantas!” tegas Wamenag Romo Muhammad Syafii di Gedung Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, mengutip dari situs resmi Kemenag, Selasa (11/11/2025).

Ia menambahkan, Kementerian Agama (Kemenag) telah memiliki pedoman tegas mengenai lingkungan ramah anak di madrasah dan pesantren.

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan tidak ada tindakan kekerasan atau pelecehan dalam dunia pendidikan berbasis keagamaan.

“Intinya agar anak-anak madrasah dan pesantren mendapatkan pemenuhan haknya sebagai peserta didik dan jauh dari tindak kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima. Kasus-kasus seperti ini mungkin masih ada, tapi kami sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa serupa bisa dihindari,” jelasnya.

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya video Gus Elham Yahya yang tampak mencium dan bahkan mengenyot pipi seorang balita perempuan yang bukan anaknya sendiri.

Aksi tersebut menuai kecaman luas karena dinilai tidak pantas dan mengarah pada pelecehan.

Menurutnya, kedua kementerian punya peran strategis dalam memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat.

“Kalau bukan Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan masalah sertifikasi tanah wakaf, siapa lagi? Memang tugas kita berdua ini,” ujar Menteri Nusron saat menghadiri acara Penerjunan KKN Tematik Ekoteologi dan Pertanahan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Senin (13/10/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, urusan wakaf secara struktural berakar di Kementerian Agama. Hal ini karena proses wakaf melibatkan wakif, nazir, serta Pejabat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.

Namun, dari sisi administrasi pertanahan, sertifikasi tanah wakaf merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Hulunya ada di Kementerian Agama, tapi tanggung jawabnya berdua. Karena, tanpa sertipikat dari Kementerian ATR/BPN, tanah wakaf belum memiliki kekuatan hukum penuh,” tegas Menteri Nusron.

Adapun estimasi total objek tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 561.909 bidang. Dari jumlah tersebut, 278.469 bidang dengan luas sekitar 26.852 hektare telah terdaftar. Sampai dengan 2025, 11.309 bidang tanah wakaf telah berhasil diterbitkan sertifikatnya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur menyatakan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama dipastikan akan mempercepat pendaftaran tanah wakaf. Termasuk, untuk tempat ibadah, seperti masjid, musala, madrasah, makam, dan lainnya.

Hal tersebut, menurut Waryono Abdul Ghafur bisa terlaksana dengan adanya kolaborasi dari semua pihak, termasuk KUA dan kampus-kampus di bawah Kementerian Agama.

Momentum KKN Tematik jadi titik awal sinergi dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Kolaborasi ini ia harap tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi, tapi juga menggerakkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan aset keagamaan.

“Kami menyampaikan terima kasih karena ini mungkin akan menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Karena baru kali ini setahu saya Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Agama dan kampus. Saya membayangkan kalau kerja sama ini terjadi sekian tahun yang lalu, Pak Nusron tidak mampir dulu di Ketenagakerjaan itu maksud saya. Titik tanah wakaf itu mestinya tinggal beberapa ribu saja,’’ pungkas Waryono Abdul Ghafur.

“Portential suspect-nya (calon tersangka) adalah tentunya yang terkait dengan alur-alur perintah,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip, Seenin (1/8/2025).

Dia mengungkapkan, pihaknya masih mendalami peran pihak-pihak yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Calon tersangka juga menyasar orang yang menikmati uang terkait korupsi kuota haji ini.

“Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut,” ucap Asep.

Asep menjelaskan, masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Diketahui ASN tersebut merupakan pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Aceh.

“Saya sudah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait adanya ASN dengan inisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme,” kata Sekjend Kemenag, Kamaruddin Amin dikutip dari Media Indonesia, Rabu (6/8/2025).

Kamaruddin menyebut telah membaca surat pemberitahuan penangkapan dari Densus 88. Kemenag mendukung upaya pemberantasan terorisme.

“Kita dukung langkah Densus 88 menangkap ASN yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah,” jelas Kamaruddin.

Kamaruddin menyampaikan Kemenag menunggu keterangan resmi dari Densus 88 terkait dugaan keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme. Pihaknya bakal kooperatif jika pihak Densus 88 dalam proses penegakkan hukum membutuhkan keterangan dari Kemenag.

Kamaruddin menegaskan keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme tidak bisa ditolerir. Pihaknya pun akan berikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ke depan, kita akan semakin perkuat upaya mencegah keterlibatan ASN dalam gerakan terorisme. Penguatan moderasi beragama menjadi kunci sekaligus juga internalisasi kurikulum cinta,” sebut Kamaruddin.

Selain itu, dia mengimbau seluruh ASN Kemenag untuk terus tingkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI.

“Di sini kita lahir dan bertumbuh. Menjadi kewajiban kita untuk menjaganya hingga akhir hayat,” pungkas Kamaruddin.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan ketiga jemaah memiliki riwayat demensia. Kondisi ini menyebabkan mereka lupa dengan namanya, bahkan alamat tempat tinggalnya.

Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses pencarian, termasuk pihak kepolisian Arab Saudi.

“Tenaga-tenaga Indonesia yang masih di Saudi Arabia sekarang, tetap mencari, bekerja sama dengan polisi dan pihak-pihak yang terkait di sana. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa semoga bisa ditemukan, apakah dalam keadaan masih hidup maupun dalam keadaan lain,” ujar Nasaruddin, dalam acara penutupan operasional pelaksanaan ibadah haji 2025 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin, (14/7/2025).

Ketiga jemaah yang masih hilang tersebut, yakni Nurimah, 80, Kloter 19 Embarkasi Palembang, dilaporkan pergi meninggalkan hotel 614 sejak 28 Mei 2025. Kemudian, Sukardi, 67, dari Kloter 79 Embarkasi Surabaya, yang terakhir terlihat di hotel 813 pada 29 Mei 2025. Terakhir, Hasbulah, 73, dari Kloter 7 Embarkasi Banjarmasin yang hilang pada 17 Juni 2025.

Nasaruddin menegaskan proses pencarian jemaah tetap dilakukan meskipun operasional haji 2025 telah resmi ditutup.

“Kita mencari tidak ada batas waktu,” pungkas Nasaruddin.