Langkah ini dilakukan setelah Sitti Husniah Talenrang diberhentikan dari jabatannya.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi malam hari ini kita telah melaksanakan rapat paripurna, kemudian usul bupati definitif. Ini tentu kita lakukan sebagai respons DPRD Kabupaten Gowa atas instruksi dan penyampaian Bapak Menteri Dalam Negeri,” kata Hasrul, Jumat (16/10).

DPRD Gowa menargetkan usulan penetapan Darmawangsa sebagai bupati definitif dapat dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (19/10).

“Iya, jadi semoga hari Senin bisa kita kirim,” ujarnya.

Hasrul menjelaskan, saat ini DPRD memusatkan perhatian pada penyelesaian proses penetapan Darmawangsa. Langkah tersebut dinilai penting agar Kabupaten Gowa segera memiliki bupati definitif.

Sementara itu, pembahasan mengenai calon wakil bupati belum menjadi agenda utama.

DPRD akan membicarakan pengisian jabatan tersebut bersama partai-partai pengusung setelah Darmawangsa resmi dilantik sebagai bupati definitif.

“Untuk calon wakil, kita belum bicarakan. Jadi fokus kami bagaimana Pak Bupati bisa segera dilantik sebagai bupati definitif. Setelah definitif, baru kita bicarakan dengan teman-teman partai pengusung,” ungkapnya.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, menyampaikan bahwa alokasi hibah ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kependudukan warga. Pencetakan blanko tambahan akan direalisasikan usai P-APBD 2026 resmi disahkan.

“Nantinya kita akan mendapatkan hampir 50 ribu keping blanko KTP-el, dengan nilai sekitar Rp10.182 per keping,” ujar Bambang Saputro.

Sebelumnya, Pemkab Jember mengalokasikan hibah serupa pada akhir 2025 dan memperoleh 68 ribu keping blanko. Stok tersebut digunakan untuk mendukung Program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP-el di Kecamatan yang bergulir sejak awal 2026.

Tingginya permintaan masyarakat di awal program membuat puluhan ribu blanko tersebut habis dalam kurun waktu tiga bulan. Rata-rata pencetakan di 31 kecamatan sempat mencapai 2.000 keping per hari, sebelum kini melandai di kisaran 600 hingga 700 keping per hari.

Mengingat kewenangan pengadaan berada di pemerintah pusat, Dispendukcapil Jember rutin berkoordinasi langsung ke Jakarta setiap satu hingga dua minggu sekali. Langkah jemput bola ini dilakukan demi memastikan ketersediaan blanko di daerah tetap terjaga tanpa hambatan.

Dispendukcapil membagi pengajuan KTP-el ke dalam tiga kategori, yakni pemula usia 17 tahun, penggantian dokumen rusak atau perubahan data, dan dokumen hilang. Pembuat pemula menjadi prioritas utama, namun kategori lain dipastikan tetap terlayani dengan baik karena ketersediaan stok yang memadai.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.

Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian,” sambungnya.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

“Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel,” tambahnya.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit.

RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Dukungan Pelaksanaan Kemendagri

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka.

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal.

Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ujarnya.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.

Adapun pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Lahan Digunakan Aset Pemda

Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi. Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

“Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program … untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak,” ujar Mendagri di sela kegiatan peninjauan.

Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit.

Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya.

“Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan,” pesan Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah.

Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional.

Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi Pemda dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.

“Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka,” pungkas Mendagri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat.

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

“Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar,” ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian, yakni Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.

Selain itu, diberikan pula bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Hingga kini, pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.

Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya.

Capaian tersebut secara spesifik merujuk pada kondisi penanganan pengungsi yang menunjukkan kemajuan signifikan.

Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih dalam penanganan saat ini tersisa sekitar 47 kepala keluarga (KK) atau sekitar 173 jiwa.

Menurut Tito, angka tersebut menurun drastis dibandingkan kondisi awal yang mencapai 2,1 juta jiwa. Karena itu, kondisi pengungsi disebut telah “mendekati 100 persen” tidak lagi berada di tenda, meski belum sepenuhnya tuntas.

“Pengungsi ya mendekati 100 persen, mendekati kata-katanya, saya enggak bilang [sudah] 100 persen,” ujar Tito kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut menggambarkan progres nyata dalam penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan mereka tidak lagi berada di tenda.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana secara keseluruhan masih terus berjalan dan mencakup berbagai sektor yang membutuhkan waktu penyelesaian.

“Fasilitas pendidikan masih ada yang perlu kita atensi, masih belum, ada juga sungai belum, ada beberapa jalan desa, jalan kabupaten yang cukup banyak jumlahnya juga belum, itu it takes time,” katanya.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik secara bertahap agar kondisi di daerah terdampak dapat kembali normal secara menyeluruh.

Ia juga berharap informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana dapat dipahami secara utuh dengan menempatkan capaian pada konteksnya masing-masing.

Salah satu penanganan yang akan dikebut usai Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap) yang disiapkan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat, roboh, dan hanyut terbawa arus banjir.

Penyediaan huntap menjadi salah satu komitmen pemulihan pascabencana agar pengungsi bisa kembali menata kehidupan dari hunian yang layak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan segera menggelar koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah setelah Lebaran agar pembangunan huntap dapat segera dikebut.

“Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto merayakan Idulfitri bersama masyarakat Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Pembangunan huntap dilakukan oleh lintas sektor yang melibatkan sejumlah lembaga negara seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenkopolkam, dan Polri. Selain itu, juga ada keterlibatan lembaga swasta dan perorangan dalam pembangunan huntap di 3 provinsi terdampak.

Pembangunan huntap akan dilakukan dalam 2 skema. Skema pertama ialah metode in situ atau pembangunan huntap yang dilakukan di area sekitar asal hunian sebelumnya dengan kriteria keamanan lahan yang ketat.

“Salah satu penanggung jawab pembangunan huntap dengan skema in situ ialah BNPB. Salah satu lokasi huntap dengan skema in situ yang akan dikerjakan BNPB berada di Kabupaten Bireuen, di sana terdapat usulan 365 huntap secara in situ dari pemda setempat,” ucapnya.

Skema pembangunan huntap lainnya ialah metode komunal atau relokasi terpusat dengan membangun pada satu hamparan lahan yang telah dinyatakan layak untuk menampung warga dari kawasan yang tak lagi aman dihuni. Kementerian PKP menjadi salah satu lembaga yang menyiapkan skema komunal untuk pembangunan huntap.

Secara total, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun dan 1.359 unit lainnya dalam proses pembangunan.

“Sambil menanti huntap rampung dibangun, Satgas PRR juga berkomitmen menyedian hunian layak bagi pengungsi dengan penyiapan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi pengungsi yang ingin menyewa rumah,” tandasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini akses infrastruktur telah pulih, ditandai dengan terbukanya jalan nasional dan provinsi, serta listrik yang telah tersedia di hampir seluruh wilayah terdampak bencana.

“Kemudian komunikasi, internet dan lain-lain juga berjalan lancar. Puskesmas, rumah sakit umum, di semua wilayah yang terdampak, 52 kabupaten/kota juga berjalan lancar,” ujar Kasatgas Tito kepada awak media di Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti usai mendampingi Presiden Prabowo di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Dari sisi ekonomi, Tito menjelaskan bahwa pasar-pasar di wilayah terdampak bencana telah beroperasi. Bahkan, sejumlah pasar di wilayah Aceh Tamiang tampak dipadati masyarakat. Ia memastikan situasi di Kabupaten Aceh Tamiang berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Di sisi lain, para pengungsi yang sebelumnya berada di tenda telah dipindahkan ke hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berkesempatan hadir di tengah masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

“Jadi, Alhamdulillah Bapak Presiden berkesempatan untuk hadir di Aceh, dan saya kira masyarakat Aceh sangat mengapresiasi,” ungkap Tito.

Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius kepada tiga daerah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ditandai dengan kehadiran Presiden pada momentum tahun baru di Sumut, serta beberapa kali kunjungan di Sumbar.

“Beliau melaksanakan salat Idulfitri bersama-sama dengan pengungsi di Aceh Tamiang sebagai simbol menurut saya ya, kepedulian beliau terhadap para pengungsi dan juga musibah bencana yang lalu,” sambung Tito.

Tito memastikan, Satgas PRR bersama pihak terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan percepatan pemulihan berlangsung secara optimal.

Dengan dukungan berbagai pihak, ia berharap kondisi wilayah pascabencana Sumatera dapat pulih dan berlangsung normal sepenuhnya.

Menurutnya, kebersamaan tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pemimpin, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik saat ini.

“Secara nasional, banyak tantangan kita, tapi yakinlah bila dengan kebersamaan kita, dengan tradisi kita menguatkan kebersamaan, maka kita akan bisa melewati semua,” katanya kepada awak media usai menunaikan salat Idulfitri di Taman Reinwardt, Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2026).

Bima juga mengapresiasi kebersamaan yang terus dijaga para pimpinan, khususnya di Kota Bogor, melalui sinergi antara ulama dan umara.

Ia juga menyoroti suasana khas Bogor yang sejuk serta masyarakatnya yang guyub sebagai kekuatan sosial yang perlu terus dirawat. Kebersamaan tersebut menjadi energi positif untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.

Ia menyebut, makna Idulfitri yang paling utama adalah kembali ke fitrah. Selama bulan Ramadan, umat Islam telah ditempa melalui berbagai ujian untuk kemudian bertekad menjadi pribadi yang lebih baik.

Hal tersebut juga menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk terus berikhtiar memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

“Kita menyadari jati diri kita sebagai manusia yang serbakekurangan. Kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik,” tambahnya.

Bima menambahkan, pemerintah terus berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat.

Meski tidak semua persoalan dapat dituntaskan dalam waktu singkat, ia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk bekerja secara optimal.

“Untuk bisa bekerja keras menunaikan semua harapan dari warga,” ujarnya.

Pelaksanaan salat tersebut berlangsung khidmat. Seusai salat, Presiden bersama Kasatgas Tito melakukan halalbihalal bersama masyarakat setempat.

Presiden juga membagikan bingkisan Lebaran berupa paket sembako dan perlengkapan ibadah secara simbolis kepada masyarakat Aceh Tamiang.

Kehadiran Presiden Prabowo bersama jajaran tersebut menjadi simbol kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatera.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Idulfitri 1447 Hijriah.

Presiden juga menghaturkan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat terdampak bencana. Ia turut menyampaikan apresiasi atas progres pemulihan yang berlangsung sangat cepat.

“Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100 persen [tidak ada lagi yang di tenda]. Di tenda sudah tidak ada lagi [pengungsi], 100 persen,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan apresiasi karena situasi di lingkungan pengungsian berangsur membaik. Saat ini, para pengungsi telah menempati huntara yang disiapkan oleh pemerintah.

Selain itu, akses listrik di wilayah terdampak juga hampir seluruhnya pulih. Di samping itu, bantuan kepada masyarakat terdampak bencana juga telah disalurkan.

“Saya sangat bangga, terima kasih kepada semua petugas, semua aparat, dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua K/L yang kerja luar biasa. Mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain,” ungkap Presiden.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden didampingi Kasatgas Tito juga meninjau langsung lokasi huntara bagi warga terdampak bencana.

Selain Kasatgas Tito, Presiden turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta pihak terkait lainnya.

Presiden Prabowo tiba di Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3/20206) pagi, disambut oleh Tito bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Batalyon Infateri Raider Khusus 111/Karma Bhakti.

Turut mendampingi Presiden Prabowo di Aceh, yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak. Presiden Prabowo sebelumnya merayakan malam takbiran bersama dengan masyarakat Sumatera Utara.

Kehadiran langsung pemerintah pusat ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak bencana dapat merayakan lebaran dalam kondisi yang semakin pulih dan lebih baik.

Kunjungan ini juga menjadi kelanjutan dari perhatian Presiden terhadap masyarakat Aceh, salah satunya melalui penyaluran bantuan sebesar Rp72,75 miliar untuk mendukung tradisi Meugang.

Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan sapi yang didistribusikan ke 19 kabupaten/kota, termasuk wilayah terdampak bencana.

Melalui skema tersebut, sebanyak 3.042 desa di Aceh mendapatkan alokasi bantuan, dengan masing-masing desa menerima sekitar Rp50 juta untuk pembelian sapi.

Bantuan ini tidak hanya menjaga tradisi Meugang tetap berjalan, tetapi juga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Lebaran sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Intinya adalah 3.042 desa, warganya harus mendapatkan bagian daging sapi,” ujar Tito sebelumnya.

Tito menegaskan seluruh kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek kemanusiaan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Menurut Tito, bantuan yang disalurkan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan daya beli dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama di wilayah yang sempat mengalami tekanan akibat bencana.

“Kalau masyarakat punya daya beli, mereka akan belanja. Dari situ ekonomi bergerak, pasar hidup kembali, dan pertumbuhan ekonomi bisa pulih,” ujarnya.

Dengan kombinasi bantuan sosial, dukungan tradisi lokal seperti Meugang, serta percepatan pembangunan hunian, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana dapat merayakan Idulfitri dengan kondisi yang semakin pulih, baik secara sosial maupun ekonomi.

Kehadiran Presiden bersama jajaran pemerintah pusat di Aceh Tamiang diharapkan juga menjadi penguat semangat bagi masyarakat sekaligus memastikan seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. (agn)

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, penyelesaian persoalan perumahan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Tapi, ya ini, saya pertama kagum sama Bang Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), karena memang, apa, persis Bang Ara sampaikan tadi, kalau enggak didukung oleh semua, pasti enggak akan berhasil. Kementerian PKP kerja sendiri aja, ini, melihat backlog datanya [yang diberikan] Bu Wini (Kepala BPS), enggak akan bisa diselesaikan … oleh Kementerian PKP sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh ekosistem menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan tidak terlepas dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Beliau menginginkan adanya keadilan, … perumahan itu hal yang mendasar. Kita sudah selalu [mendengar] sandang, pangan, papan gitu. Shelter,” katanya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan hunian layak menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kompleksitas persoalan di lapangan.

“Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, Bang, ini tugas enggak main-main. Ini Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia. Dan persoalannya beragam banget. Dan tadi, ada teman yang menyampaikan, permasalahan kita adalah masalah perizinan,” ungkapnya.

Terkait tingginya angka backlog, kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan perumahan.

Dalam konteks tersebut, Mendagri menilai kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi menjadi sangat krusial dalam mendorong percepatan penyelesaian masalah.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Makanya kita keluarkan, apa namanya itu, peraturan bersama dengan Menteri PU saat itu, … yaitu untuk menolkan BPHTB dari 5 persen NJOP, dan juga PBG yang dinolkan untuk MBR, dan kemudian dipercepat,” jelasnya.

Terakhir, Mendagri memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mendukung berbagai langkah percepatan program perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Nah, saya sebagai sahabat beliau, dan juga mitra, kolega dalam kabinet, kami tentu semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung,” tandasnya.

Sejumlah pasien menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari akses penanganan pertama, pelayanan rawat inap, hingga persoalan BPJS Kesehatan. Ribka juga meninjau langsung kondisi sejumlah peralatan medis serta fasilitas penunjang, seperti toilet di lingkungan rumah sakit.

Ia menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Saya minta pelayanan kepada pasien harus menjadi prioritas utama. Lima menit setelah pasien masuk, harus sudah ada tindakan. Kita layani manusianya dulu, administrasi bisa menyusul,” tegasnya, Selasa (17/3/2026).

Ia juga menekankan bahwa perbaikan tidak hanya pada pelayanan medis, tetapi juga manajemen rumah sakit secara keseluruhan.

Di bidang kesehatan, rumah sakit, menurutnya, menjadi tempat terakhir harapan masyarakat. “Karena itu, kita harus perbaiki manajemen pelayanan dan kualitas layanan secara menyeluruh,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa kursi untuk para pendamping pasien serta bantal bagi pasien guna meningkatkan kenyamanan selama menjalani perawatan.

Selain itu, dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), Ribka turut menyerahkan perlengkapan kebersihan. Perlengkapan tersebut akan digunakan dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan RSUD Yowari.

“Kebersihan adalah hal utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kita harus konsisten melakukan kerja bakti, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga kebersihan dan lingkungan rumah sakit.

Terkait hal ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta dan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Ribka turut mengapresiasi langkah cepat pihak rumah sakit yang langsung menindaklanjuti kunjungan kerja dengan melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti kerja bakti. Langkah ini, menurutnya, perlu terus dijaga.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus mendukung perbaikan RSUD Yowari sebagai rumah sakit rujukan di Papua.

“Pihaknya akan segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada,” ujarnya.

Ribka juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait dukungan tersebut. Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, kualitas pelayanan di RSUD Yowari dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami akan lakukan rapat lengkap untuk melihat semua persoalan dan mencari solusi bersama, karena kami sudah intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu daerah,” tutupnya.