Hingga saat ini kata dia, sebanyak 35.000 koperasi telah rampung dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 35.800 unit pada akhir Agustus 2026.

“Alhamdulillah sudah 35.000. Insya Allah pada akhir Agustus menjadi sekitar 35.800 unit. Informasi itu kami terima dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan PT Agrinas Pangan Nusantara,” ujar Yandri, kepada awak media usai menghadiri kegiatan Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8)..

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan percepatan program berjalan sesuai target.

Sinergi dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Wakil Presiden.

Yandri menjelaskan, persoalan ketersediaan lahan tidak akan menghambat pembangunan koperasi.

Desa yang memiliki lahan kurang dari 1.000 meter persegi tetap akan mendapatkan pembangunan koperasi, sementara desa yang belum memiliki lahan akan dicarikan solusi oleh pemerintah.

“Program ini dilaksanakan secara bertahap. Tidak mungkin semuanya selesai sekaligus. Namun kami bersyukur, dalam waktu kurang dari satu tahun sudah berhasil membangun sekitar 35.000 koperasi beserta sarana operasionalnya,” katanya.

Setiap koperasi, lanjut Yandri, dilengkapi fasilitas penunjang berupa satu unit truk, satu mobil pikap, serta dua unit sepeda motor untuk mendukung distribusi logistik dan operasional di lapangan.

Mendes Yandri berharap agar DPP Apdesi yang baru saja dilantik jadi ujung tombak sukseskan pembangunan desa

“Kita berharap asosiasi seperti Apdesi Merah Putih ini akan menjadi ujung tombak, akan menjadi pelaku utama terhadap kesuksesan program-program pemerintah,” ujar Mendes Yandri

Apdesi Merah Putih untuk maksimalkan semua potensi yang ada di desa untuk dijadikan Desa Tematik seperti Desa Ayam Petelur, Desa Ikan Nila, hingga Desa Sayur yang nantinya bisa jadi oenyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jika Desa Tematik sukses maka tidak hanya program MBG yang akan disukseskan, tetapi Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga dapat terwujud.

“Kami berharap setelah dilantik, mereka bekerja secara sungguh-sungguh memastikan semua potensi desa sesuai dengan tematiknya. Itu diangkat derajatnya ke permukaan, sehingga kesejahteraan bisa kita pastikan dari desa, karena Asta Cita keenam Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi, desa memegang peranan penting,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas juga meminta pengurus Apdesi untuk ikut berkolaborasi dalam membangun desa, seperti melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Saya meminta yang pertama bahwa Apdesi sebagai tokoh masyarakat di desa, apalagi sebagai kepala desa. Itu penting sekali, jabatannya sangat strategis untuk bersama-sama dengan program pembangunan pemerintah Koperasi Desa,” kata Mantan Menteri Perdafangan ini.

Zulhas meminta Apdesi Merah Putih untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi beragam program pembangunan yang dijalankan di desa.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mendeklarasikan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang bertujuan untuk perangi bahaya narkoba hingga ke desa-desa.

Ia berharap terbentuknya komunitas kampung menjadi wadah dalam membangun sinergi antara berbagai aktor ekonomi lokal seperti BUM Des, UMKM, dan Kopdes Merah Putih untuk menciptakan rantai pasok pangan yang kuat dari hulu ke hilir.

“Deklarasi Dewan Kampung Nuswantara ini adalah langkah penting untuk memperkuat kesadaran bahwa pembangunan Indonesia tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari kampung, dari desa, dari rakyat itu sendiri,” jelas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu saat memberi arahan dalam Deklarasi Dewan Kampung Nuswantara, di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025).

“Kampung adalah akar dari peradaban bangsa. Di sinilah nilai gotong royong tumbuh, solidaritas sosial terbentuk, dan kemandirian ekonomi rakyat dimulai,” imbuhnya.

Wamendes juga menambahkan, ketika inisiatif komunitas kampung bermunculan, ada geliat ekonomi yang ikut bergerak. Dan Inisiatif-inisiatif ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pasar lokal, dan menarik investasi dari luar desa.

Selain bidang ekonomi, inisiatif komunitas kampung dapat berkontribusi pada peningkatan infrastruktur desa. Melalui gotong royong dan penggalangan dana masyarakat, masyarakat dapat memperbaiki jalan, membangun taman bermain, dan menyediakan layanan publik seperti perpustakaan dan pusat kesehatan.

“Dewan Kampung Nuswantara memiliki potensi besar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat kampung. Karena pembangunan bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemberdayaan manusia, kearifan lokal, dan budaya gotong royong,” ungkap mantan Anggota DPR RI ini.

Wamendes Ariza juga menegaskan, secara keseluruhan, inisiatif komunitas memiliki dampak signifikan pada pengembangan ekonomi Desa, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kepemilikan atas masa depan mereka dan bekerja sama menuju tujuan bersama, warga desa dapat membuka potensinya yang luar biasa dan menciptakan lingkungan yang makmur dan sejahtera bagi semua.

“Mari kita jadikan Dewan Kampung Nuswantara sebagai wadah untuk Menghubungkan semangat kampung dengan kebijakan nasional. Mendorong inovasi sosial dan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan memperkuat persaudaraan antar kampung di seluruh Nusantara,” pungkasnya.

Di antaranya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, memajukan ekonomi desa, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ( Mendes PDT ) Yandr Susanto jugaga kembali mengingatkan agar para kepala desa berikut dengan pengurus secara serius memanfaatkan dukungan pemerintah khususnya dalam hal pembiayaan.

“Dengan demikian maka tidak akan terjadi kredit macet sehingga 30 persen pagu dana desa yang disebutkan dalam PermendesPDT 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan KDMP bisa dimanfaatkan untuk bidang lainnya,” ujarMendes PDT Yandri saat membuka 1.000 Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) secara virtual seperti dikutip laman Kemendes di Jakarta, Kamis (25/09/2025).

“30 persen ini sebaiknya tidak digunakan (untuk KDMP). Artinya kalau tidak digunakan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar sukses yang tentu ekonomi desa akan bergerak. Efek positifnya nanti ke desa karena dari awal pembentukan, pembiayaan dan permodalan, operasional nanti desa akan langsung terlibat maka desa akan mendapat imbal jasa sebesar 20 persen dari keuntungan kopdes merah putih,” tutur Mendes Yandri

Hal senada terkait aturan 30 persen dana desa untuk pengembalian pinjaman juga disampaikan Wakil Menteri Desa ( Wamendes ) Ariza.

Wamendes Ariza menilai KDMP dikatakan berhasil salah satunya jika tidak menyentuh 30 persen dari pagu dana desa untuk m diengembalikan pinjaman.

“Salah satu ukuran keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak tersentuh dana desa untuk pengembalian pinjaman. Maka kepala desa harus betul-betul memastikan seluruh proses pengajuan dari dana desa yang sudah akan kita mulai hari ini,” tegas Wamendes Ariza.

Buka 1000 Musdesus

Mendes PDT Yandri membuka 1.000 Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam Pemberian Dukungan Pengembalian Pinjaman Melalui Dana Desa untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara virtual.

Total ada 1.000 peserta yang hadir dengan target 20.053 desa mandiri untuk Musdesus berikutnya.

Dilaksanakannya Musdesus perdana ini diyakini Mendes Yandri sebagai langkah besar yang penting dan strategis sebagai pembuka pintu kesuksesan setiap unit usaha KDMP.

Pasalnya desa/kelurahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah tidak hanya dalam teknis bisnis dan payung hukum namun juga pembiayaan sejak pendirian pertama.

“Mohon kiranya benar-benar dilihat dipastikan diteliti karena apapun yang Bapak Ibu tuju dalam musyawarah desa ini menetukan arah dan sukses atau tidaknya Koperasi Desa Merah Putih di desa Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah pintu gerbang, ini artinya langkah awal yang sangat menentukan bagaimana proses model kerja dan lain sebagainya untuk Koperasi Desa Merah Putih di lingkungan Bapak Ibu,” papar Mendes Yandri didampingi Wamendes Ahmad Riza Patria.

Dalam kesempatan ini, peserta Musdesus juga mendapat penjelasan secara rinci terkait sistem informasi KDMP untuk mengetahui tahapan pengajuan bisnis proposal, disampaikan langsung Plt. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Risa Azmi.

Selanjutnya seluruh ketua koperasi yang telah mengikuti Musdesus akan didampingi penyusunan proposal bisnisnya oleh Bank Himbara yang menjadi mitra di wilayahnya masing-masing. []

Rapat membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan/Penyediaan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Mendes Yandri mengatakan, ada sekitar 1.000 Desa yang dalan waktu dekat bakal melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan bakal dibuka olehnya secara langsung.

“Musdesus ini akan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara,” kata Mendes Yandri.

Saat ini, kata Mendes Yandri, Kemendes PDT sedang lakukan invetarisasi potensi dan tipe desa yang dibagi Desa Mandiri dan Desa Maju.

Saat ini, pihaknya terfokus pada Desa Mandiri sebanyak 20.503 desa. Setelah itu fokus dialihkan ke Desa Maju sebanyak sekitar 23.000an.

“Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa, ternasuk kebutuhan gudang hingga bisnis yang akan dijalankan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, rapat koordinasi ini membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Rapat ini juga membahas tata cara pencairan dan persiapan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengajukan pinjaman ke Himbara,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini Danantara dan BUMN sudah siapkan sekitar 1.000 Calon Penerima Kredit Tahap Pertama.

“Diharapkan dalam seminggu ini digelar Musdesus untuk memastikan jika kredit bisa cair dengan persetujuan Kepala Desa,” kata Kartika.

Ia menjelaskan seluruh poin berikut dengan peluang kerja sama yang bisa dilaksanakan Indonesia dan Tiongkok untuk memajukan desa melalui berbagai bidang.

“Di antaranya terkait digitalisasi desa, hilirisasi, pemuda pelopor desa, penguatan pengawasan dana desa, hingga percepatan pembangunan daerah tertinggal,” ujar saat bertemu Delegasi CIAOIU di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Mendes Yandri mengatakan langkah ini diyakini mampu mempercepat pembangunan desa di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Tentang digitalisasi desa. Lanjut Mendes Yandri menyebutkan  75.266 desa pengawasannya masih tradisional, masih secara manual.

“Ini juga tantangan bagi kami sementara dana desa dari pemerintah pusat selama sepuluh tahun ini Rp680 Triliun. Pengawasannya agak lumayan sulit karena digitalisasi desa belum maksimal. Ini juga bisa merupakan bagian yang bisa digarap teman-teman dari Tiongkok,” papar Mendes Yandri.

Total Dana Desa

Sekadar informasi, total dana desa yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2025 adalah Rp680,68 Triliun dan telah menghasilkan 20.503 desa mandiri, 23.578 desa maju, dan menurunkan desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi 9.375. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal ini dipastikan terus merosot dengan bertambahnya desa mandiri dan maju jika ada kolaborasi, baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah Pemerintah Tiongkok yang telah 75 tahun menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kolaborasi lain yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan hilirisasi. Ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan di antaranya dengan memanfaatkan teknologi milik Tiongkok untuk menambah nilai guna produk yang dihasilkan desa di Indonesia. Manfaatnya semakin luas tidak hanya menjadikan bahan mentah menjadi produk jadi hingga siap dikonsumsi namun juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta membawa perubahan pada status desa.

Kerja sama Indonesia – Tiongkok merupakan hal yang sangat penting direalisasikan karena dipastikan membawa keuntungan dan kemajuan untuk keduanya. Di antaranya adalah dalam bidang ekonomi, perdagangan, keamanan, maupun pertukaran budaya yang kondisinya sangat baik karena hubungan harmonis pemimpin dua negara ini sebagaimana dikatakan Presiden CIAOIU Liu Xiongying dalam sambutannya.

“Kami meyakini bahwa di masa mendatang, dengan kerja sama erat antara kedua belah pihak, Tiongkok dan Indonesia akan terus mendorong pembangunan komunitas dengan nasib bersama pada tingkat yang lebih tinggi, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dan pembangunan, baik di kawasan maupun di dunia,” katanya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri yaitu Wamendes PDT Ahmad Riza Patria serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Selain itu, pertemuan ini dihadiri beberapa tokoh penting dari Beijing Bangzhen Technology, Orenda Green Singapore, Henan Mining Group Import & Export, GEMS Capital Pte Ltd Singapore, Fulong Group, PT Nusantara Garuda Jaya (international trade and logistics), Entrepreneur in tourism and logistics (Pulau Tunda projects, downstream supply chain), Angkasa Pura II (airport logistics and halal cargo), PT Metta Karya Agri (agribusiness and smart farming), dan PT Metta Energi Sejahtera (renewable energy and PLTS projects). Selanjutnya para delegasi akan melaksanakan kunjungan ke Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw saat rapat kerja dengan Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi yang membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan hutan/taman nasional, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Selasa, (16/9/2025).

Robert Rouw juga mengatakan bahwa Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT dan Kementrans juga sepakat agar pemerintah mengeluarkan produk hukum secara komprehensif terkait pelepasan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

Selain itu, Komisi V DPR RI mewajibkan Kemendes PDT dan Kementrans untuk meningkatkan koordinasi dalam percepatan inventarisasi data, verifikasi lapangan dan proses pelepasan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemendes PDT dan Kementrans untuk menjalankan amanat pasal 98 ayat 6 MD3,” ungkap Robert Rouw.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam paparannya mengatakan bahwa pembahasan terkait desa di dalam kawasan hutan sangat urgen, karena menyangkut hak hidup masyarakat, kelestarian hutan, serta kepentingan pembangunan nasional dan global.

Saat ini, jumlah desa yang berada di kawasan hutan mencapai 2.966 desa, sementara jumlah desa yang berada di tepi/sekitar kawasan hutan mencapai 15.481 desa.

Menurutnya, banyak desa berada dalam batas kawasan hutan tanpa status hukum yang jelas. Jika tidak segera diselesaikan, desa akan terus mengalami ketidakpastian administrasi dan sulit mengakses program pembangunan.

Selain itu, tumpang tindih kepentingan masyarakat, pemerintah dan perusahaan konsesi akan menyebabkan konflik antara masyarakat dengan negara atau swasta yang berkepanjangan. Warga desa hutan umumnya bergantung pada hutan untuk hidup, jika tidak segera diselesaikan, masyarakat desa akan tetap miskin secara struktural, karena akses ekonomi dibatasi aturan kehutanan

“Tekanan ekonomi bisa mendorong deforestasi, masyarakat desa tidak produktif sehingga tidak terjadi kemandirian pangan dan energi,” ujar Yandri.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan pemetaan kembali kawasan hutan sebagai wilayah administrasi pemerintahan desa dan sebagai hak milik warga desa.

Kawasan hutan negara yang telah dikelola masyarakat yang di dalamnya termasuk kehidupan sosial ekonomi, budaya dan religi masyarakat diubah statusnya menjadi perhutanan sosial atau skema lain yang sesuai.

Selain itu, pihaknya juga memberikan rekomendasi agar dapat menerapkan skema enclave wilayah administrasi pemerintahan desa yang meliputi permukiman warga desa, fasilitas sosial dan fasilitas umum secara menyeluruh.

“Pemberian hak akses atas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan bagi kesejahteraan desa dan masyarakat desa yang wilayahnya sebagian berada di dalam Kawasan hutan dan sebagian berada di luar jika skema enclave wilayah administrasi pemerintahan desa tidak dapat dilakukan, seperti taman nasional,” ungkap Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masuk dan Irjen Teguh.