Dia menambahkan di antaranya dengan memastikan keberadaan lahan untuk kantor koperasi baik di desa maupun kelurahan sehingga koperasi segera beroperasi. Targetnya adalah seluruh Indonesia, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Setelah lahan dipastikan ada, tahap berikutnya adalah bagaimana bangunan kantor disiapkan dalam jangka panjang. Dengan demikian maka satu bangunan ini akan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama hingga memberikan keuntungan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan warga.

“Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih,” ujar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Terbatas tentang evaluasi perkembangan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan peningkatan kapasitas SDM Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Solusi tersebut akan segera tertuangkan dalam regulasi yang diterbitkan kementerian terkait. Hal ini dipastikan mempercepat realisasi Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya bangunan secara fisik namun juga SDM sebagai aktor dalam program tersebut melalui beragam pelatihan.

Pelatihan Akan Diberikan oleh K/L

Pelatihan ini akan diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang saling bekerja sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempererat komunikasi dalam rangka menguatkan kolaborasi, setiap koperasi di seluruh Indonesia akan saling bersinergi.

Di antaranya dalam pemenuhan produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat maupun peningkatan kualitas produk bahkan jasa di koperasi. Dengan demikian tidak hanya secara kuantitas yang terus bertambah namun juga pemasaran yang semakin luas.

“Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti ada korelasi, jadi semua koperasi inline,” ujar Menko Pangan Zulhas.

“Kita kerjakan sama-sama. Konsepnya harus mudah dikerjakan oleh desa dengan segala keterbatasannya. Kita buat panduan tertulis dan visualnya juga supaya mudah dipahami dan dikenal, dan RAB agar masyarakat desa juga tidak bingung. Nanti kita carikan pembiayaannya,” tutur Wamendes Ahmad Riza Patria saat bertemu Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa di Kantor Kemenpar Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Wamendes Ariza, penguatan desa wisata sangat penting untuk membuat negara semakin maju. Sektor ini dipastikan mempercepat pembangunan karena Indonesia memiliki modal besar khususnya terkait keindahan alam hampir di seluruh provinsi.

“Salah satu pembangunan bangsa memang sektor pangan tapi juga ditambah pariwisata. Indonesia kalau mau maju dua sektor itu paling utama,” paparnya.

Rencananya langkah ini akan dilaksanakan tanpa meninggalkan peran pendamping desa yang berkolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta perusahaan swasta yang memiliki pengalaman besar terkait bisnis. Selain itu, kemajuan media sosial juga dimanfaatkan sehingga jangkauannya pun luas tidak dalam satu daerah bahkan ke level internasional.

Sekadar informasi, ada 6.189 desa wisata di seluruh Indonesia namun kondisinya masih memprihatinkan. Sebanyak 78,2% di antaranya masih rintisan, 16,11% dalam kondisi berkembang, sebanyak 5,14% maju, dan hanya 0,5% dari total keseluruhan desa wisata berstatus mandiri.

Pembangunan Desa Wisata 

Kondisi ini membuat Wamenpar Ni Luh Puspa resah sehingga menggandeng Kemendes PDT sebagai mitra mempercepat pembangunan desa wisata ini. Di antaranya dengan melakukan pendampingan dan penguatan Pokdarwis secara kelembagaan karena kontribusinya dalam mengelola sektor tersebut.

“Tahun ini kita akan membuat roadmap pembuatan desa wisata sehingga pengembangan desa wisata bisa jalan maksimal dan terarah lagi. Karena tidak hanya objek wisata tapi juga ada pelaku UMKM, ada homestay, ada banyak sekali yang terkait. Ini perlu pendampingan dan menguatkan fasilitas infrastruktur,” ungkap Wamenpar Ni Luh Puspa.

Desa wisata menjadi salah satu program yang secara serius dijalankan Kemendes PDT sebagai upaya meningkatkan kemandirian setiap desa. Selain itu juga desa ekspor, desa tematik, dan lain sebagainya untuk memastikan setiap kebutuhan masyarakat di semua sektor terpenuhi.

Mendes Yandri berharap agar DPP Apdesi yang baru saja dilantik jadi ujung tombak sukseskan pembangunan desa

“Kita berharap asosiasi seperti Apdesi Merah Putih ini akan menjadi ujung tombak, akan menjadi pelaku utama terhadap kesuksesan program-program pemerintah,” ujar Mendes Yandri

Apdesi Merah Putih untuk maksimalkan semua potensi yang ada di desa untuk dijadikan Desa Tematik seperti Desa Ayam Petelur, Desa Ikan Nila, hingga Desa Sayur yang nantinya bisa jadi oenyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jika Desa Tematik sukses maka tidak hanya program MBG yang akan disukseskan, tetapi Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga dapat terwujud.

“Kami berharap setelah dilantik, mereka bekerja secara sungguh-sungguh memastikan semua potensi desa sesuai dengan tematiknya. Itu diangkat derajatnya ke permukaan, sehingga kesejahteraan bisa kita pastikan dari desa, karena Asta Cita keenam Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi, desa memegang peranan penting,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas juga meminta pengurus Apdesi untuk ikut berkolaborasi dalam membangun desa, seperti melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Saya meminta yang pertama bahwa Apdesi sebagai tokoh masyarakat di desa, apalagi sebagai kepala desa. Itu penting sekali, jabatannya sangat strategis untuk bersama-sama dengan program pembangunan pemerintah Koperasi Desa,” kata Mantan Menteri Perdafangan ini.

Zulhas meminta Apdesi Merah Putih untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi beragam program pembangunan yang dijalankan di desa.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mendeklarasikan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang bertujuan untuk perangi bahaya narkoba hingga ke desa-desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan seluruh anggaran tersebut diharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memanfaatkan secara maksimal sejak awal tahun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tupoksi setiap Kementerian/Lembaga.

“Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia. Struktur dan komposisi anggaran di antaranya untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp695.926.121 Miliar dan Program Desa dan Daerah Ternggal (Program Teknis) sebesar Rp1.808.299.931 Triliun,” ujar Menteri Desa Yandri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersM Komisi V DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Terkait dengan pagu anggaran setiap Unit Kerja Eselon I Kemendes PDT Tahun 2026 telah diputuskan berdasarkan rapat kerja pada 8 September 2025. Sekretariat Jenderal sebesar Rp480.661.751 Miliar dan Inspektorat Jenderal sebesar Rp23.334.047 Miliar.

Sementara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Rp218.220.409 Miliar, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Rp348.204.346 Miliar, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp48.213.172 Miliar, Badan Pengembangan dan Informasi Rp68.463.532 Miliar, dan Rp1.317.128.795 Miliar untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu Komisi V DPR RI juga berharap wilayah desa yng masuk dalam kawasan hutan atau kawasan lindung segera dilepaskan dari status tersebut. Hal ini dinilai sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan kepastian hukum tempat tinggal masyarakat terkait.

“Kami meminta agar Kementerian Desa maupun Kementerian Transmigrasi untuk segera mengeluarkan desa-desa dalam kawasan. Ini sangat prinsip, bagaimana mereka pinjam ke bank menjaminkan sertifikat bagaimana keberlanjutan mereka tinggal di kawasan itu kalau kawasan itu bukan hak mereka sesuai aturan negara,” tutur Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (15/9/2025).

Berikutnya sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI sepakat dengan seluruh mitra kerja untuk wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan satuan tiga.

Adapun rentan waktunya paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN Tahun 2026 ditetapkan di Paripurna DPR RI. []

Selain prosesnya, hasil dari keberhasilan dalam pendampingan juga penting untuk disiarkan di seluruh penjuru negeri.

Hal ini dinilai penting karena melalui publikasi, masyarakat dari daerah lain bisa mengaplikasikannya sesuai potensi dan kondisi masing-masing. Pesan tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat membuka Acara Pembekalan dan Pelepasan Peserta PANALPDP di Daerah Tertinggal.

“Kalian adalah kreator desa. Dokumentasikan kegiatan kalian, upload dan sebarkan di jejaring kalian. Jadikan momen ini menjadi momen abadi yang bisa memberikan nilai positif bagi kalian,” kata Wamendes di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Sebanyak 26 Alumni dikirim untuk menetap selama 6 bulan dengan harapan bisa menjadi bagian penggerak dalam memajukan desa-desa di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dia juga mengklaim capaian Sumba Barat Daya tahun 2023 yang berhasil sebagai kabupaten daerah tertinggal terinovatif dalam Inovatif Governance Award diharap dapat dilanjutkan dengan prestasi-prestasi yang lebih besar lainnya.

Potensi Desa

Dalam memajukan desa, ruang lingkup yang diharap tidak terbatas pada pemanfaatan potensi desa namun juga memenuhi kekurangan yang ada seperti terkait listrik, aksesibilitas internet, dan lain sebagainya. Pasalnya beberapa hal ini sangat krusial namun belum seluruh desa mampu memenuhinya.

“Berikan karya nyata, sekecil apa pun. Entah memperbaiki data desa, membantu usaha kecil, memberi inspirasi anak-anak sekolah, atau memperkuat organisasi masyarakat. Seringkali hal-hal kecil justru meninggalkan jejak yang besar,” ujar Wamendes Ariza.

Output lain yang tak kalah penting dari kegiatan ini menargetkan pada pemberian rekomendasi kebijakan dan pendampingan masyarakat sebagai bentuk implementasi nyata yang dirancang mahasiswa LPDP.

Dengan memahami secara teori dan terjun langsung ke desa, maka setiap perencanaan atas kebijakan dan realisasinya diharap tidak melenceng. []

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar akan memimpin delegasi Indonesia pada kegiatan 10th Asia-Pacific Forum for Sustainable Development (APFSSD) di Bangkok, Thailand.

Kegiatan forum diskusi pembangunan berkelanjutan se-Asia Pasifik tersebut digelar pada tanggal 27-30 Maret 2023.

Pada forum tahunan tingkat menteri ini nantinya akan membahas langkah strategis untuk menunjukkan perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di negara-negara Asia dan Pasifik.

Tema khusus yang diambil pada gelaran forum kali ini adalah mempercepat perbaikan kembali dari pandemi COVID-19, guna menjalankan secara penuh agenda pencapaian SDGs tahun 2030.

“Indonesia akan menyampaikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk tujuan air bersih dan sanitasi layak, tujuan energi bersih dan terjangkau, tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan,” jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2023).

“Karena itu, delegasi Indonesia meliputi pejabat dari BPK, Kemenko PMK, Bappenas, dan Kemendesa PDTT, juga turut serta pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan. Di samping itu, turut serta pula pejabat dari BRIN, BPS, dan SDGs Center Unpad Bandung,” imbuhnya.

Sebagai pimpinan delegasi, Halim Iskandar akan menyampaikan pandangan Indonesia dalam pembukaan forum.

Selanjutnya, ia akanmenyampaikan pidato kunci dalam side event bertema ‘Glocalisation: Catalysing Local Implementation of Global Goals in Asia and the Pacific’.

“Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, dan menyadari bahwa melokalkan SDGs sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. SDGs Desa adalah inisiatif Indonesia untuk melokalkan SDGs di tingkat desa, yang berfokus pada implementasi SDGs di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal,” terangnya.

“Arah kebijakan ini strategis, karena pemerintahan desa mencakup 91 persen lokus pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan warga, sementara 9 persen lainnya ialah kelurahan. Adapun warga negara ber KTP desa berjumlah 71 persen dari seluruh warga negara Indonesia. Alhasil, pencapaian SDGs di desa bisa menunjang 84 persen capaian SDGs Indonesia” sambun Halim Iskandar.

Sebagai informasi, sebelumnya Halim Iskandar telah membeberkan peta jalan SDGs Desa Peta jalan SDGs Desa menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang bisa dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memajukan desa. Ini menjadi sumber dialog dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.

Eranasional.com – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengadakan kunjungan di daerah Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan program kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan karena Kemendes PDTT sedang berupaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

Dalam kunjungannya, Mendes PDTT bertemu dengan sejumlah kepala desa atau yang disebut Kuwu serta menjelaskan kunci tuntas untuk menghadapi kemiskinan ekstrem di desa dengan pemutakhiran data berbasis SDGs.

Lebih lanjut ia mengatakan “Data itu tinggal di upload di sistem maka data-data itu menjadi milik Pak Kuwu yang lengkap terkait kemiskinan, kesehatan warga, termasuk derajat stunting,” kata Gus Halim yang dikutip lewat laman website Kemendes PDTT, Jumat (01/10/2021).

Mendes PDTT mengatakan bahwa data yang berada di desa itu konkrit, riil dan tidak bisa dipalsukan.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Halim mengajak kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk membangun Indonesia dari desa.

“Desa merupakan kunci pembangunan Indonesia karena desa bakal menopang pembangunan pada tingkatan diatasnya,” jelasnya.

Mendes PDTT meyakinkan kepada masyarakat setempat bahwa desa maju maka Indonesia dipercaya akan semakin maju.

“Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan desa adalah Indonesia,” tukasnya.

Gus Halim mengatakan, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa di Kuningan sudah sangat bagus dengan mencapai angka 80 persen. Hal tersebut memberikan rasa semangat kepada Bupati Kuningan Acep Purnama yang turut hadir untuk segera menyelesaikan data desa berbasis SDGs Desa.

Perlu diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data pada tahun 2021 tercatat persentase penduduk miskin ekstrem mencapai 4,8 persen dari total penduduk miskin nasional di level 10,14 persen.

Penduduk miskin ekstrem terbanyak ada di pulau Jawa yakni di tiga Provinsi yang mencapai jumlah 1,7 orang. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat tercatat sebanyak 1,78 juta orang. Selanjutnya, Jawa Tengah tercatat sebanyak 1,52 juta orang dan Jawa Timur tercatat sebanyak 1,74 juta orang. (TB/Red)

ERANASIONAL.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa pada tanggal 6 Februari 2021.

Instruksi ini dikeluarkan sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Lebih lanjut, instruksi diberikan kepada para kepala desa di enam provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali yang masuk dalam Zona PPKM Skala Mikro.

Adapun instruksi yang diberikan oleh Mendes PDTT adalah sebagai berikut:

Kesatu, melaksanakan PPKM Skala Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk kegiatan PPKM Skala Mikro sesuai dengan kewenangan Desa.

Ketiga, melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di Desa.

Selanjutnya, Pemerintah Desa juga diinstruksikan untuk melaksanakan sejumlah hal. Pertama, yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.

Kemudian melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk.

Juga untuk membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kemudian membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada.

Diinstruksikan juga untuk menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) serta melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan.

Kemudian, menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Serta terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah.

Menutup instruksinya, Abdul Halim meminta agar para kepada desa tersebut melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan tanggung jawab. (HUMAS KEMENDES PDTT)

Eranasional.com Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan 1,8 juta hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Kantor Kemendes PDTT, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/5).

“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 juta hektare lahan pertanian di 3,2 juta hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 1,8 juta hektare lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 hektare telah melakukan aktivitas produksi.

Intensifikasi dilakukan, menurut Mendes PDTT, untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.

Intensifikasi pada 500.000 hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 juta orang per tahun.

“Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3-4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per hektar dalam satu kali tanam,” terangnya.

500.000 Hektare lahan ini, lanjutnya, telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.

Sedangkan sisanya, yakni 1,3 Juta Hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker.

Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Kita uji coba di 500.000 hektare ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 Juta hektare lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Mendes PDTT mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjut Mendes PDTT, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya.

“Karena Covid-19, impor menjadi sulit karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, maknaya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing,” ujarnya. (red)

Eranasional.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk membantu dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat.

Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan Covid-19 dan e-Human Development Worker (e-HDW).

Keduanya diluncurkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di Kantor Kemendes PDTT yang dilakukan secara virtual dengan didampingi oleh Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa, aparat desa, pendamping desa dan para pegiat desa lainnya.

Mendes PDTT menjelaskan bahwa terkait Aplikasi Desa Melawan Covid-19 dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan protokol penanganan wabah Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Menurutnya, Aplikasi ini akan membantu Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya dalam memberikan edukasi dan informasi tentang Covid-19 ke masyarakat, serta pengumpulan data secara real-time terkait penyebaran Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat dan bisa memudahkan proses pelaporan atas kondisi desa terkait Covid-19.

“Aplikasi Desa Melawan Covid-19 bisa mengakses berbagai materi pencegahan Covid-19 dan membagikannya kepada masyarakat. Relawan Desa Lawan Covid-19 akan mengirimkan laporan mingguan dan bulanan melalui aplikasi Desa Lawan Covid-19 ini.

Data-data tersebut selanjutnya dapat diakses oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pengambilan kebijakan terkait pecegahan dan penanganan Covid-19 di daerah,” kata Mendes PDTT, Rabu (13/5).

Selain Aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW. Aplikasi ini untuk memastikan layanan intervensi gizi masyarakat pada masa wabah Covid-19.

“Dalam kondisi wabah Covid-19, layanan kepada Keluarga 1.000 HPK penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting. Aplikasi ini akan membantu para Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran),” katanya.

Dengan diluncurkannya kedua aplikasi yang mendapat bantuan dan dukungan dari World Bank ini akan sangat bermanfaat ketika digunakan secara maksimal.

“Kita harapkan, kedua aplikasi ini bisa terus-menerus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan memenuhi dan menjalankan perintah didalam kedua aplikasi tersebut sehingga berbagai upaya melawan Covid-19 oleh desa dan berbagai upaya untuk penurunan stunting di desa bisa kita lakukan secara maksimal,” katanya.  (red)