Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah kepulauan sekaligus memastikan pelaksanaan Program KIP Kuliah berjalan optimal.

Direktur Politeknik Negeri Jember, Saiful Anwar, S.TP., M.P., mengatakan kerja sama antara Polije dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.

“KIP Kuliah menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, kami berharap semakin banyak generasi muda yang memperoleh kesempatan kuliah dan menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu membangun daerahnya,” ujar Saiful Anwar.

Menurutnya, keberadaan PSDKU Polije di Sabu Raijua merupakan bentuk komitmen perguruan tinggi untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Bupati Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, SE., M.M., menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan PSDKU Polije karena pendidikan menjadi investasi penting bagi masa depan daerah.

“Saya tidak melihatnya dari sisi politik. Saya melihat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat Sabu Raijua, khususnya anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi,” kata Krisman.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mendukung keberlangsungan PSDKU sejak awal operasional, termasuk melalui pemberian beasiswa daerah kepada mahasiswa angkatan pertama. Kini, kehadiran Program KIP Kuliah semakin memperkuat upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Krisman juga mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan KIP Kuliah dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, bantuan pendidikan tersebut harus dibalas dengan prestasi akademik, kedisiplinan, dan komitmen untuk menyelesaikan studi tepat waktu.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, Polije dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berharap Program KIP Kuliah mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan tinggi di wilayah kepulauan.

Pertemuan tersebut berfokus pada penyelesaian berbagai persyaratan pembukaan kampus, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga kelengkapan administrasi yang akan diajukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Kedua belah pihak menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal.

Direktur Polije, Saiful Anwar, mengatakan pembukaan Kampus 7 merupakan bagian dari upaya memperluas layanan pendidikan vokasi sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Situbondo.

“Target kami, Kampus 7 Polije di Situbondo sudah mulai aktif paling lambat tahun depan. Karena itu, seluruh persiapan kami lakukan secara bertahap agar proses perizinan berjalan sesuai ketentuan,” jelas Saiful Anwar.

Ia menambahkan Polije terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memastikan setiap persyaratan operasional dapat dipenuhi sebelum kampus menerima mahasiswa baru.

“Kolaborasi ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Situbondo untuk mengakses pendidikan vokasi berkualitas. Kami ingin lulusan nantinya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” ujar Saiful.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai dukungan, termasuk lokasi sementara sebagai kampus awal sebelum pembangunan kampus permanen di Besuki.

“Kampus 7 Polije akan menjadi penggerak pembangunan daerah. Kehadirannya tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tegas Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Menurutnya, program studi yang dikembangkan akan mengikuti potensi unggulan Situbondo, seperti pertanian, perikanan, perkebunan tebu, kopi, dan tembakau. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu langsung berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

Netizen mempertanyakan, apakah profesi guru kini tak lagi dibutuhkan?

Wacana penataan ulang program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memicu perdebatan luas di media sosial.

Sejumlah netizen menyoroti kemungkinan ditutupnya prodi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, termasuk jurusan keguruan.

Pernyataan ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan bahwa perguruan tinggi perlu memilah bahkan menutup prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4) lalu.

Data kementerian menunjukkan setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, dengan 1,7 juta di antaranya merupakan sarjana.

Namun, tidak semua terserap di dunia kerja, terutama di tengah tantangan deindustrialisasi dini.

Sorotan utama tertuju pada jurusan keguruan. Kemdiktisaintek mencatat sekitar 490.000 lulusan bidang pendidikan dihasilkan setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang.

Ketimpangan ini dinilai memicu meningkatnya pengangguran terdidik.

Di media sosial X, reaksi publik bermunculan dengan nada beragam, cenderung kritis.

Akun @TaliUdeng mempertanyakan arah kebijakan tersebut dan mengaitkannya dengan masa depan profesi guru.

“Prodi keguruan mau dihapus? Sedang IKIP sudah jadi universitas yang lulusannya tidak lagi mencetak tenaga pendidik. Ini maksudnya guru sudah tidak diperlukan di negara ini karena lebih mementingkan industri?” tulisnya.

Komentar serupa datang dari akun @aries_wi yang menyampaikan kekhawatiran lebih jauh, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan sistem pendidikan nasional.

“Lama-lama sekolah di Indonesia dihapuskan juga. Biar semua generasi ke depannya mudah dibodohi sama penguasa,” tulisnya.

Dalam unggahan lain, ia juga menilai wacana penghapusan prodi pendidikan sebagai keputusan yang tidak masuk akal.

“Putusan penghapusan prodi pendidikan sudah di luar akal sehat manusia yang beradab, dan sudah jauh melenceng dari rel UUD 1945,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Aries juga menyoroti pentingnya latar belakang pendidikan keguruan dalam proses belajar mengajar.

“Padahal untuk bisa mengajar dengan baik, harus ada sertifikasi khusus keguruan. Jadi tidak asal bisa ngajar,” ujarnya.

Nada kritik juga disampaikan akun @chmod2703 yang menyinggung kebijakan pendidikan secara keseluruhan dengan nada sarkastik.

“Sekalian aja tutup kementerian pendidikan, pendidikan tinggi, tutup semua badan riset perguruan tinggi,” tulisnya.

Akun lain, @Anonymo menyoroti kompleksitas persoalan di dunia pendidikan, mulai dari tantangan mendidik karakter siswa hingga rendahnya kesejahteraan guru.

“Ngedidik karakter anak sekarang susah, ditambah gaji guru rendah, pemerintah tidak menghargai guru sama sekali,” tulisnya.

Sementara itu, akun @OmBregas13h menyoroti rendahnya penghargaan finansial terhadap profesi guru yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.

“Buat apa capek-capek kuliah di Fakultas Keguruan kalau pada praktiknya hanya dihargai sekitar Rp300 ribu per bulan,” tulisnya.

Komentar lain dari akun GuyubRukunKini&Nanti juga menyinggung fleksibilitas syarat menjadi guru saat ini yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas.

“Sekarang sarjana apa saja bisa jadi guru. Lulusan teknik mesin bisa jadi guru matematika atau fisika. Kualifikasinya jadi rusak,” tulisnya.

Di sisi lain, terdapat pula komentar bernada satir dari akun seperti @SunanSarkemSVD yang menyebut perubahan IKIP menjadi universitas sebagai tanda awal perubahan arah pendidikan.

Meski menuai kritik, pemerintah tidak secara eksplisit menyatakan akan menghapus seluruh prodi keguruan.

Penataan yang dimaksud lebih pada penyesuaian jumlah dan relevansi program studi dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Kemdiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk beralih dari strategi market driven menjadi market driving, dengan mengarahkan pembukaan prodi pada delapan sektor strategis, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan daya saing lulusan.

Namun, perdebatan di masyarakat menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya soal relevansi industri, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan dan peran guru di Indonesia. []