Hal itu disampaikan dalam konferensi pers terkait penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Program makanan bergizi gratis di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Menkes Budi menyebut sertifikat tambahan ini menjadi persyaratan baru bagi seluruh dapur MBG selain Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Kami sudah menyepakati bahwa BGN akan mewajibkan SLHS dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, yang itu untuk proses terutama terkait dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Menkes Budi

Budi menjelaskan nantinya sertifikasi ketiga itu akan diurus melalui Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut pengurusan sertifikasi itu tidak akan memakan waktu lama dan berbiaya murah.

“Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang ijin yang mahal-mahal,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10) hari ini.

Budi Gunadi menyebut ada sejumlah bakteri hingga virus yang menjadi penyebab, salah satunya Hipepatitis A hingga Escherichia coli.

“Temuan ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap puluhan kasus keracunan yang terjadi sejak Januari 2025. Dari seluruh SPPG yang kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada bakteri, ada beberapa virus dan beberapa kimia,” tuturnya.

Rinciannya yakni Bakteri Salmonella, Bakteri Escherichia Coli, Bakteri Bacillus Cereus, Bakteri Staphylococcus Aureus, Bakteri Clostridium Perfringens, Bakteri Listeria monocytogenes, Bakteri Campylobacter Jejuni dan Bakteri Shigella

Kemudian Virus Norovirus atau Rotavirus serta Virus Hepatitis A. Sementara untuk bahan kimia yaitu Nitrit dan Scombrotoxin atau Histamine.

Pada kesempatan yang sama, Budi menyebut Kemenkes telah membuat modul terkait kasus keracunan MBG. Ia mengatakan modul tersebut akan dipublikasikan ke sekolah-sekolah.

Dengan adanya modul tersebut, diharapkan sekolah dapat mengenali gejala yang ada serta menyiapkan langkah mitigasinya jika sewaktu-waktu terjadi keracunan.

Jadi kita lihat, masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya musti berapa cepat. Kemudian kita tahu juga sumbernya dari mana, gejalanya seperti apa, tuturnya.

“Jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat ‘oh gejalanya seperti ini, kira-kira apa alasannya ini’ dan ada pengobatan-nya seperti apa,” imbuhnya.

Direktur Surveilans Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Farchanny mengingatkan masyarakat untuk kembali memakai masker, khususnya ketika sedang berada di kendaraan umum serta keramaian.

“Kami sampaikan ke masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan (prokes) dengan kesadarannya. Mulai kembali pakai masker khususnya di dalam transportasi umum,” kata Ahmad dalam konferensi pers virtual, Jumat, 15 Desember 2023 kemarin.

Dia juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Terpenting juga dilakukan, kata Ahmad, untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, hingga nyeri tenggorokan.

“Jangan ragu-ragu memeriksakan diri ke faskes terdekat jika mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri tenggorokan. Ikuti petunjuk dan saran dari dokter untuk, di-swab baik itu melalui antigen maupun dengan pemeriksaan PCR,” ujarnya.

Kemenkes, kata Ahmad, telah menyampaij surat edaran kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta rumah sakit, Puskesmas, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait kewaspadaan terhadap COVID-19.

Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif COVID-19, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Direktur Surveiland Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes RI, Ahmad Farchanny mengatakan, jumlah kasus aktif per 14 Desember bertambah dari satu hari sebelumnya. Pada 13 Desember, tercatat ada 1.219 kasus aktif.

Pada hari yang sama, lanjut Ahmad, ada sekitar 359 kasus baru. Angka ini juga meningkat dari satu hari sebelumnya.

“Kasus baru pada 14 Desember kemarin ada 359 kasus, meningkat 13 persen dibandingkan satu hari sebelumnya,” ujarnya.

Meski begitu, kata Ahmad, tidak ada kasus kematian akibat COVID-19 berdasarkan data per kemarin.

“Yang sembuh ada 79 kasus. Positivity rate-nya 10,57 persen,” terang Ahmad.

Berdasarkan pengamatan Kemenkes RI, kasus COVID-19 mulai kembali meningkat sejak akhir November 2023. Namun, peningkatannya tidak signifikan seperti tahun 2022.

Menurut Ahmad, provinsi yang paling banyak melaporkan penambahan kasus COVID-19 adalah DKI Jakarta, Bali, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, dan Papua.

“Kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” paparnya. (*)

Sebagai informasi, penyakit ini belakangan melonjak di sejumlah negara termasuk China, Denmark, hingga Amerika Serikat. Karenanya, pemerintah meningkatkan kewaspadaan pasca beberapa rumah sakit di negara tersebut dibanjiri antrian pasien.

Berdasarkan laporan yang didapat, anak-anak tersebut saat ini tengah dirawat di sebuah rumah sakit swasta yang melihat gejala klinis pasien mengarah ke Mycoplasma pneumonia.

Namun, tiga anak yang disebut terpapar itu belum diketahui usia hingga jenis kelaminnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI Imran Pambudi mengaku menerima kabar tersebut. katanya, kondisi ketiga anak tersebut tidak membutuhkan perawatan intensif alias nihil gejala berat.

“Mereka gejalanya ringan dan rawat jalan,” kata Imran, Selasa, 4 Desember 2023.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi memastikan pemeriksaan atau verifikasi tengah dilakukan pada hari Rabu, 5 Desember 2023.

“Masih dilakukan konfirmasi ulang, karena belum ada laporan secara resmi,” ujar dr Nadia.

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI disebutnya masih melakukan penelusuran epidemiologis lebih lanjut terkait kemungkinan Mycoplasma pneumonia pada tiga anak tersebut.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Nadia menyarankan, untuk mencegah risiko penularan, salah satunya dengan menjaga jarak saat melihat orang bergejala.

Menurut dr Nadia, kasus Mycoplasma yang melonjak di China juga relatif ringan, belum ada catatan kematian yang dilaporkan.

Infeksi Mycoplasma Pneumonia memang bukan penyakit baru dan pada sebagian besar kasus hanya memicu gejala ringan. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan Indonesia akan mendapatkan bantuan 2.000 dosis vaksin cacar monyet dari ASEAN dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah akan ada bantuan dari ASEAN 2.000-an dosis cacar monyet dari ASEAN untuk Indonesia dalam waktu dekat,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr Maxi Rein Rondonuwu, Kamis (26/10/2023).

Indonesia, lanjut Maxi, saat ini membutuhkan vaksin cacar monyet sebanyak 6.500 dosis. Hal ini menyusul prediksi kasus cacar monyet di Indonesia yang disampaikan epidemiolog bisa mencapai 3.600 kasus. Mengatasi kekurangan ini, Kemenkes sedang berupaya memenuhinya.

Dijelaskannya, jumlah minimal 6.500 dosis itu untuk dua kali suntik. Dengan begitu, Kemenkes tengah berusaha mencari kekurangannya.

Selain itu, 

Fokus Kemenkes saat ini, lanjut Maxi, adalah mencegah infeksi virus tersebut menyasar otak pasien. Sehingga, obat yang diberikan berupa antibiotik.

“Apapun antivirus yang tersedia digunakan tetapi yang paling penting bagaimana mengobati penyakit infeksi. Kasus kematian orang yang terjangkit monkeypox itu bisa karena infeksi pada otak. Jadi antivirus tetap diberikan. Saat ini RS konsen lihat keadaan umum, rata-rata diberikan antibiotik,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kasus cacar monyet atau monkeypox (mpox) terus bertambah. Total kasus mpox yang ditemukan di IndonesiaI sebanyak 15 kasus. Seluruh kasus ditemukan di DKI Jakarta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengatakan saat ini vaksin cacar monyet mulai dilakukan terbatas untuk 500 orang kelompok berisiko.

“Vaksinasi mulai dilakukan untuk 500 orang kelompok berisiko di Jakarta selama seminggu ke depan,” kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama, Selasa (24/10) lalu.

Ngabila menjelaskan, saat ini sebanyak 1.000 dosis sudah disiapkan. Setiap orang akan menerima dua dosis vaksin yang dilakukan bertahap.

“Diberikan 1 orang 2 dosis, selang 4 minggu. Karena saat ini stok vaksin monkeypox di Indonesia ada 1.000 dosis untuk 500 orang,” jelasnya.

Eranasional.com – Amerika Serikat (AS) belum lama ini mempublikasikan sebuah laporan yang menyebut pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan aplikasi PeduliLindungi.

Dalam laporan yang berjudul Country Reports on Human Rights Practices 2021 itu Indonesia disebut melakukan sederet pelanggaran HAM yang salah satunya adalah pelanggaran atas data privasi yang disimpan di aplikasi PeduliLindungi.

Lebih lanjut, laporan tersebut menuliskan bahwa sistem aplikasi PeduliLindungi yang mengharuskan individu masuk ke ruang publik dan check in dengan aplikasi tersebut telah mengundang keprihatianan LSM. Tetapi, tak dijelaskan LSM mana yang disebut oleh laporan AS ini.

“Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi (care protect), sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus Covid 19. Peraturan pemerintah yang berusaha untuk menghentikan penyebaran virus ini mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mall untuk check in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyuarakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” tulis laporan tersebut, seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Amerika Serikat pada Sabtu, 16 April 2022.

Laporan yang dipublikasikan AS dan secara umum dapat diakses publik tersebut menyinggung banyak sekali pelanggaran HAM yang dituduhkan telah dilakukan pemerintah Indonesia. Tak hanya Indonesia saja, terdapat sekiranya 198 negara yang disorot dalam laporan ini.

Menangapi tudingan ini, Kemenkes melalui laman resmi Sehat Negeriku membantah dengan tegas tuduhan ini. Menurutnya, PeduliLindungi telah turut berkontribusi besar dalam mencegah penularan Covid 19 di Indonesia.

“PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid 19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju. Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularaan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron. Tuduhan aplikasi bahwa ini tidak berguna dan juga melanggar HAM adalah sesuatu yang tidak berdasar,” ucap juru bicara Kementrian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi.

Menurut data Kemenkes, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum selesai) memasuki ruang publik dan mencegah 538.659 upaya orang terinfeksi Covid 19 untuk melakukan perjalanan domestik dan mengakses ruang publik.

PeduliLindungi juga dinilai telah memuat prinsip perlindungan data pribadi serta mengacu pada kesepakatan global yang tertuang dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the Covid 19 Response tahun 2020.

Jadi, laporan AS yang dinilai menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM karena aplikasi PeduliLindungi dinilai tidak berdasar.***

Jakarta – Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pemerintah terus memantau dan mengontrol pintu masuk negara sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus Omicron maupun varian lainnya yang berasal dari negara lain masuk ke Indonesia. Meskipun begitu kewaspadaan dalam negeri juga harus terus ditingkatkan.

Nadia menjelaskan, terdapat penambahan kasus Omicron sebanyak 21 kasus yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri, yakni 16 orang Warga Negara Indonesia dan 5 orang Warga Negara Asing.

“Sehingga total kasus Omicron per tanggal 29 Desember sebanyak 68 orang,” jelas Nadia dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Rabu (29/12/2021).

Adapun asal dari para pelaku perjalanan luar negeri ini, katanya, sebagian besar berasal dari PMI Arab Saudi, juga dari Turki, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan negara-negara lainnya.

Sebagian dari kasus tersebut, yakni 9 kasus, kata Nadia, bergejala ringan dan 12 lainnya tidak bergejala. “Saat ini kasus konfirmasi Omicron sebanyak 5 orang dirawat di RSPI Sulianti Saroso dan lainnya di Wisma Atlit,” lanjutnya.

Nadia mengingatkan kepada para Warga Negara Indonesia untuk menunda perjalanan keluar negeri karena risiko penularan yang besar. Kalaupun sedang di luar negeri, masyarakat harus tetap jalankan prokes, baik ketika berada di negara tujuan maupun di dalam perjalanan.

Selain itu, dukungan dan kerja sama semua pihak juga diharapkan dalam upaya-upaya pengendalian seperti pelacakan kontak, testing, karantina, juga isolasi.

Kasus Omicron di Indonesia, dikatakan Nadia, mayoritas sudah divaksin lengkap. Kemudian dari kasus Omicron yang ditemukan tersebut, lebih banyak yang tidak bergejala, serta hanya sedikit bergejala ringan.

“Ini konsisten dengan temuan di berbagai negara. Yang artinya bisa kita sampaikan bahwa vaksin yang diberikan, memberikan efek perlindungan untuk gejala sakit berat dan kematian,” tambahnya.

Namun demikian, Nadia menekankan, dengan adanya identifikasi kasus transmisi lokal maka berarti risiko penularan sudah ada di tengah masyarakat. Risiko sakit parah juga kematian harus tetap menjadi kewaspadaan. Deteksi dini perlu dilakukan guna mencegah keparahan dan memutus rantai penularan.

Jakarta- Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan (KemenkesRI dr. Trisa Wahyuni Putri mengklarifikasi tentang sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) harus mengembalikan pembayaran insentifnya. Pasalnya, pengembalian tersebut disebabkan oleh dobel pembayaran.

Pengembalian insentif tidak berlaku bagi semua Nakes, tapi khusus bagi mereka yang menerima dobel transfer dari Kementerian Kesehatan.

Sehingga, lanjut Trisa, para Nakes tidak perlu khawatir bahwa hak insentif tetap akan diproses dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dalam KMK nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

“Kami tegaskan lagi bahwa ini ditujukan kepada Nakes yang menerima dobel transfer. Artinya mendapatkan dobel pembayaran dan di bulan yang sama” kata dr. Trisa Wahyuni Putri dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (23/10).

Untuk kelebihan pembayaran dan jumlah Nakes yang mengalami hal tersebut masih dalam proses koordinasi.

Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk mempermudah proses pembayaran insentif Nakes dengan melakukan perubahan dan percepatan pada sistem untuk pemberian insentif Nakes tahun 2020 dan 2021.

“Proses pembayaran insentif semakin berjalan lancar dibandingkan dengan proses sebelumnya sehingga para Nakes dapat menerima insentif secara lebih teratur” tambah dr. Trisa

Upaya perbaikan dan percepatan dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal agar insentif Nakes berjalan dengan akuntabel dan transparan.

Jakarta- Kementerian Kesehatan RI memperluas jangkauan penggunaan layanan telemedicine dan obat gratis untuk pasien corona yang isolasi mandiri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun penggunaannya baru menjangkau skala perkotaan.

Sebelumnya layanan telemedicine ini diujicobakan di DKI Jakarta kemudian diperluas sehingga mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Selain Jabodetabek, kini penggunaan layanan telemedicine ini diperluas lagi, antara lain Karawang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Denpasar.

Ada 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes antara lain Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat, dan Getwell.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, drg. Widyawati, MKM mengatakan layanan telemedicine ini gratis dimulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan sampel di laboratorium.

”Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR/Antigen di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan,” katanya dalam rilis resmi, dikutip Minggu (25/7).

Jika hasilnya positif dan laboratorium penyedia layanan test COVID-19 melaporkan data hasil pemeriksaan ke database Kementerian Kesehatan (NAR), maka pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis.

Namun, apabila tidak mendapatkan WA pemberitahuan, pasien bisa memeriksa NIK secara mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id.

Setelah dapat WA pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 layanan telemedicine. Caranya tekan link yang ada di pesan WA dari Kemenkes atau di link yang muncul saat pengecekan NIK mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id/panduan, lalu memasukkan kode voucher supaya bisa konsultasi dan dapat paket obat gratis.

“Sebelum berkonsultasi, pasien harus menginformasikan bahwa dirinya adalah pasien program Kemenkes,” jelas dia.

Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien. Hanya pasien kategori isoman, yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis.

Berikut daftar obat untuk kasus isoman OTG: Multivitamin: C, B, E, dan Zinc: 1 x 1 dosis, 10 buah.

Berikut daftar obat untuk kasus isoman bergejala ringan:
Multivitamin: C, B, E, dan Zinc
Azitromicin 500 mg
Oseltamivir 75 mg
Paracetamol tab 500 mg

Jakarta- Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak bergejala dan bergejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah maupun karantina terpusat di pusat isolasi. Kementerian Kesehatan memastikan pasien yang melakukan isolasi mandiri untuk tetap memperoleh layanan Kesehatan.

Layanan Kesehatan ini berupa telemedicine yang merupakan konsultasi kesehatan secara virtual yang bisa diakses kapan pun dan dimana pun oleh pasien. Untuk tahap awal, fasilitas ini hanya berlaku untuk area Jakarta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memahami bahwa pasien positif COVID-19 yang sedang isolasi mandiri butuh konsultasi, butuh ketenangan, diperhatikan, dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar.

Untuk itu Kementerian Kesehatan menyediakan layanan telemedicine karena kalau harus datang ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter akan susah dan akan menambah risiko penularan.

“Maka kita bekerjasama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Dibantu ditanggung oleh teman-teman telemedicine, startup, dan juga Kementerian Kesehatan,” kata Menkes saat Konferensi Pers secara virtual di Jakarta, Senin (5/7).

Adapaun 11 platform telemedicine antara lain; Alodokter, GetWell, Good Doctor, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok. Konsultasi gratis, obat-obatan pun sama dari Kemenkes.

Dokter bisa mengidentifikasi pasien berdasarkan hasil konsultasi, untuk selanjutnya dilakukan penanganan berdasarkan kondisi pasien.

Melalui layanan ini, rumah sakit bisa melakukan skrining awal untuk pasien dengan gejala sedang/berat termasuk pemberian paket obatnya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Paket obat akan dikirimkan secara gratis untuk yang benar-benar tanpa gejala, sedangkan pasien dengan gejala, misalnya demam sedikit, akan diberikan juga paketnya secara gratis.

Tak hanya itu, platform telemedicine ini juga terintegrasi dengan laboratorium testing PCR. Bagi pasien yang ingin melakukan uji PCR bisa dilakukan melalui form telemedicine yang tersedia.

“Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada sebelas platform telemedicine yaitu Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, dan KlinikGo. Kemudian Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok. Semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan,” ucap Menkes.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat melalui peluncuran layanan telemedicine ini untuk melakukan pemeriksaan antigen hanya di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes.

“Kami sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari penyedia Telemedicine. Semua mereka gratis membantu. Jadi pada platform ini saya ucapkan terima kasih karena Anda terpanggil,” ucap Menko Marvest

Jakarta– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan meningkatkan testing sampai 400 ribu orang per hari. Peningkatan itu akan dilakukan terutama di daerah dengan tingkat penularan virus Covid-19 tinggi. Sejumlah Rumah Sakit di wilayah Jakarta juga terlihat full untuk fasilitas perawatan yang terdampak Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut langkah tersebut dilakukan menyusul pertambahan kasus corona (Covid-19) di Indonesia yang terus melonjak.

“Saat ini kapasitas testing harian di Indonesia sekitar 100 ribu kasus per hari, dengan target ini maka capaian testing per hari bisa mencapai 400 ribu kasus (orang),” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Jumat (2/7).

Lanjut Menkes mengatakan penguatan testing bukan untuk skrining maupun syarat perjalanan. Menurutnya, testing dilakukan untuk menemukan kasus positif Covid-19 dari suspek dan kontak erat.

Selain testing, Budi juga mengatakan akan memperkuat tracing (pelacakan) kasus Covid-19 sampai empat kali lipat.

“Kita akan meningkatkan testing dan tracing kita, tiga sampai empat kali lipat dari yang ada sekarang,” ujarnya.

Budi menyatakan dalam upaya peningkatan tracing, pemerintah daerah (Pemda) diberikan dua pilihan, pertama menggunakan pemeriksaan swab PCR maupun RDT antigen.

Namun, RDT Antigen diutamakan bagi daerah yang alat diagnosisnya terbatas.

“Target kita hasil testing harus keluar dalam waktu 24 jam, kalau PCR tidak bisa keluar 24 kita pakai Rapid Antigen,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus baru Covid-19 di Indonesia kembali mencatatkan rekor pada Kamis (1/7). Ada 24.836 kasus baru dalam sehari. Tambahan kasus tersebut menjadi yang tertinggi selama pandemi di Indonesia.

Selain itu, pertambahan kasus kematian juga tembus rekor. Sebanyak 504 pasien meninggal dunia dalam sehari.

Total kasus positif Covid-19 mencapai 2.203.108. Dari jumlah tersebut, 1.890.287 orang dinyatakan pulih. Sebanyak 253.826 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 58.995 lainnya meninggal dunia.

Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan lonjakan kasus virus covid-19. Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai 3 sampai 20 Juli.

Selama PPKM darurat, pemerintah menetapkan target baru dalam capaian jumlah pemeriksaan warga terpapar virus Covid-19. Pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan tingkat positivity rate atau rasio kasus positif mingguan di daerah tersebut.

Reporter: Agung Nugroho