Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, sebanyak 38 wajib pajak sektor besi dan baja saat ini telah masuk dalam berbagai tahapan penanganan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penanganan tersebut tidak hanya berupa pemeriksaan. DJP juga melakukan pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper), hingga penegakan hukum yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak.

“Penanganannya tidak hanya berbentuk pemeriksaan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan hukum sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing wajib pajak,” ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9).

Dari penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut, DJP telah memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,60 miliar.

Penerimaan itu terdiri atas Rp224,19 miliar dari pengungkapan ketidakbenaran dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Rp96,08 miliar dari pembayaran melalui fungsi pengawasan, serta Rp6,33 miliar dari pembayaran melalui fungsi pemeriksaan.

Penanganan Meluas

Penanganan DJP tidak berhenti pada 38 wajib pajak tersebut. Berdasarkan pengembangan atas keterkaitan dan rantai transaksi, DJP turut menindaklanjuti pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi dari 38 wajib pajak tersebut.

Pengembangan itu mencakup penanganan terhadap 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026.

Dari penanganan tersebut, DJP mencatat penerimaan pajak sebesar Rp380,50 miliar.

Selain itu, Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak lainnya di sektor besi dan baja menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp118,18 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara itu saat menanggapi kabar pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Kepala SPPG yang ramai diperbincangkan.

Ia mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, alokasi anggaran program tersebut semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan makanan.

Menurutnya, program anggaran MBG seharusnya difokuskan untuk menyediakan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.

“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi”tandasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di mana ia menyoroti sumber isu yang justru disebut berasal dari internal Kementerian Keuangan. Hal ini menurutnya cukup membingungkan, mengingat informasi terkait kondisi fiskal negara seharusnya disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, tidak ada dasar kuat yang mendukung klaim bahwa APBN berada dalam kondisi kritis hingga hanya mampu bertahan dalam jangka waktu sangat singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah perencanaan dan pengamanan fiskal, termasuk melalui simulasi terhadap berbagai kemungkinan tekanan global yang dapat memengaruhi kondisi keuangan negara.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah fluktuasi harga minyak dunia. Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai skenario dengan asumsi harga minyak berada pada kisaran 80 hingga 100 dolar Amerika Serikat per barel. Setiap skenario tersebut dilengkapi dengan langkah mitigasi yang dirancang untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, pemerintah tidak menunggu tekanan terjadi baru mengambil tindakan, melainkan sudah menyiapkan strategi sejak awal untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dengan demikian, risiko terhadap APBN dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa defisit anggaran Indonesia masih berada dalam batas yang aman. Proyeksi defisit disebut berada di kisaran 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), angka yang masih di bawah ambang batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengelolaan fiskal masih berjalan secara disiplin.

]]> https://eranasional.com/100458/purbaya-heran-isu-apbn-melemah-berasal-dari-internal-kemenkeu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100409/purbaya-pastikan-harga-bbm-tidak-akan-naik-hingga-akhir-tahun https://eranasional.com/100409/purbaya-pastikan-harga-bbm-tidak-akan-naik-hingga-akhir-tahun#respond Mon, 06 Apr 2026 09:21:46 +0000 https://eranasional.com/100409/purbaya-pastikan-harga-bbm-tidak-akan-naik-hingga-akhir-tahun Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, ia mengatakan tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik, baik menjadi 80 dolar AS per barel maupun 100 dolar AS per barel.

“Jadi (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kita sudah hitung,” tambahnya.

Selain itu, Purbaya menyebut APBN 2026 masih memiliki bantalan tersendiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai Rp 420 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai jika diperlukan untuk menutup kenaikan harga minyak.

“Kita sudah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata US$ 100, artinya nanti ada yang di atas US$ 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan eksisting anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi bantalan yang saya bilang tadi. Jadi negara kita aman,” ucap Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan oknum internal yang diduga bekerja sama dengan pihak vendor lama. Vendor tersebut sebelumnya telah dihentikan kontraknya oleh Kementerian Keuangan karena dinilai tidak mampu memberikan layanan optimal. Namun, secara mengejutkan, vendor tersebut diduga kembali masuk ke dalam sistem tanpa sepengetahuan pimpinan.

Menurut Purbaya, laporan gangguan terbaru pada Coretax menunjukkan pola yang tidak biasa. Ia menyebut bahwa masalah yang sebelumnya sempat teratasi tiba-tiba kembali muncul, yang memicu kecurigaan adanya campur tangan pihak tertentu. Dugaan ini semakin menguat setelah ditemukan indikasi bahwa vendor lama kembali dilibatkan secara diam-diam.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang mengakui tindakan tersebut. Meski demikian, Kementerian Keuangan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Purbaya menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, mengingat hal ini menyangkut sistem vital negara yang berkaitan langsung dengan penerimaan pajak.

Selain dugaan keterlibatan oknum dan vendor, Purbaya juga menyoroti aspek desain sistem Coretax yang dinilai kurang ramah bagi pengguna. Ia menyebut bahwa antarmuka sistem tersebut terlalu kompleks dan membingungkan, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam mengakses layanan. Kondisi ini dinilai tidak ideal, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital.

]]> https://eranasional.com/100185/coretax-kerap-gangguan-kemenkeu-selidiki-dugaan-pelanggaran-internal/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/100127/bea-cukai-berlakukan-aturan-baru-resmi-mulai-1-april-2026-begini-mekanismenya https://eranasional.com/100127/bea-cukai-berlakukan-aturan-baru-resmi-mulai-1-april-2026-begini-mekanismenya#respond Fri, 27 Mar 2026 09:46:26 +0000 https://eranasional.com/100127/bea-cukai-berlakukan-aturan-baru-resmi-mulai-1-april-2026-begini-mekanismenya Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyatakan akan memberlakukan peraturan ini diundangkan pada 31 Desember 2025 dan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkan atau pada 1 April 2026. Regulasi ini menggantikan PMK Nomor 178 Tahun 2019 yang sebelumnya mengatur ketentuan serupa.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, menyampaikan pembaruan regulasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai dinamika di lapangan, antara lain tingginya volume barang yang tidak diurus oleh pemiliknya.

“Melalui PMK Nomor 92 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Aturan ini juga dirancang untuk mempercepat proses penyelesaian barang sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan,” ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026

Budi, menyampaikan bahwa penerbitan PMK Nomor 92 Tahun 2025 bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan barang di kawasan pabean.

“Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan barang tersebut.

Lanjut ia menjelaskan belum diaturnya mekanisme tindak lanjut terhadap barang berupa uang tunai dari barang kiriman dan kargo komersial, serta belum adanya pengaturan terkait kerja sama pemusnahan barang dengan pihak lain.

“Setiap barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan, bandara, dan kantor pos internasional akan melalui proses kepabeanan. Proses ini bertujuan memastikan terpenuhinya kewajiban administratif sekaligus menjaga kelancaran arus barang dalam kegiatan perdagangan internasional,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam praktiknya, barang impor yang tiba di Indonesia atau barang ekspor yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dahulu ditempatkan di kawasan pabean, tepatnya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pada tahap ini, pemilik barang atau pihak yang mewakilinya wajib menyelesaikan kewajiban administratif kepabeanan, seperti menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean, memenuhi ketentuan perizinan, serta membayar pungutan negara yang terutang.

Barang hanya dapat ditimbun di TPS dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menghambat arus logistik di pelabuhan.

Apabila hingga batas waktu penimbunan kewajiban kepabeanan belum diselesaikan, pengusaha TPS akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik barang.

Pemberitahuan tersebut memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban administratifnya.

Proses Kepabeanan Melalui Mekanisme

Selanjutnya, proses kepabeanan diselesaikan melalui mekanisme yang diatur pemerintah, seperti penjualan melalui lelang umum, hibah kepada instansi atau lembaga yang membutuhkan, maupun pemusnahan untuk barang yang rusak berat atau tidak memiliki nilai ekonomis.

“Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan batas waktu penimbunan serta segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barangnya,” ungkap Budi.

Ia mengatakan jika hingga batas waktu yang ditentukan barang tetap tidak ditindaklanjuti, barang tersebut dapat memasuki tahapan penetapan status oleh negara

Berdasarkan status hukumnya dalam proses kepabeanan, barang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu barang yang tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN).

BTD adalah barang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sedangkan BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang dalam penguasaan Bea Cukai akibat pelanggaran, penegahan, atau pemilik tidak dikenal. Sementara itu.

BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang ditetapkan sebagai milik negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ketentuan sebelumnya juga belum mengakomodasi imbalan jasa pralelang dan pendelegasian kewenangan penetapan peruntukan barang yang tidak laku dilelang.

Beberapa ketentuan yang kini diatur di PMK Nomor 92 Tahun 2025, antara lain mengenai barang ekspor yang berstatus tidak diselesaikan kewajibannya, ketentuan penanganan barang di kawasan perdagangan bebas (free trade zone).

Dalam mekanisme lelang ulang apabila pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya, pengaturan barang berupa uang tunai, ketentuan imbalan jasa pralelang, perlakuan terhadap komoditas impor dengan tata niaga post border, serta kebijakan pemblokiran akses kepabeanan bagi pihak yang tidak menyelesaikan kewajiban atas barangnya.

Selain itu, lanjut dikatakannya, aturan baru ini juga menghadirkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mempercepat proses penyelesaian barang, seperti penambahan kriteria barang yang dapat langsung dimusnahkan tanpa melalui proses lelang, pelimpahan sebagian kewenangan penetapan keberatan dan penentuan peruntukan barang kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Penerapan tarif bea masuk flat untuk lelang barang tertentu yang berasal dari barang kiriman atau barang penumpang, serta pengaturan alokasi hasil lelang untuk biaya sewa tempat penimbunan pabean swasta hingga maksimal 90 hari,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dalam proses kepabeanan sangat penting untuk mencegah terjadinya penumpukan barang di pelabuhan..

Dengan pemberlakuan PMK Nomor 92 Tahun 2025 mulai 1 April 2026, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami alur penanganan barang di kawasan pabean.

“Regulasi ini sekaligus menjadi pedoman bagi pejabat Bea Cukai dalam mengelola barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya secara lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” tandasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat melakukan peninjauan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM. Kondisi pasokan minyak di dalam negeri masih berada dalam situasi aman,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Jakarta.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyampaikan bahwa stok energi nasional masih mencukupi.

Ia menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak dunia saat ini masih berada di bawah batas maksimal yang telah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, APBN dinilai masih mampu menahan dampak fluktuasi harga minyak global.

Meski demikian, lanjut dikatakannya, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dalam beberapa waktu ke depan sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

“Sekarang belum saatnya mengambil keputusan, karena uangnya masih cukup,” tambahnya.

Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi situasi tersebut dan percaya pada kebijakan pemerintah dalam mengelola gejolak ekonomi global.

“Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas. Anda percaya saja, saya cukup pintar, kok. Kita sudah mengalami harga minyak tinggi beberapa kali, nggak hancur negaranya, kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pasokan BBM nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa hingga perayaan Idul Fitri.

“Harga BBM bersubsidi jenis pertalite tidak akan mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia saat ini mencapai 118 dolar Amerika per barel,” tandas Menkeu Purbaya.

Sebagai informasi tambahan harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Senin, 17 Juni 2022.

Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana minyak Brent berada di level sekitar 64 dolar AS per barel, sementara minyak jenis US WTI tercatat sebesar 57,87 dolar AS per barel.

Menkeu Purbaya mengatakan revisi Outlook tersebut terjadi karena program pemerintah dinilai tidak tersampaikan dengan baik

“Mungkin karena pemerintah baru, Menkeu Baru. Jadi mereka mungkin sangsi, jangan-jangan Menkeu gak bisa hitung. Jadi itu mungkin kesalahan saya gak pernah keluar negeri,” ucap Menkeu Purbaya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Menkeu Purbaya menambahkan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri forum internasional sebelumnya didasari target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai saaat ini belum mencapai 6 persen.

“Tadinya saya pikir kalau belum tumbuh 6 persen saya gak usah ke luar negeri tapi saya salah, kayaknya harus ke luar negeri di bulan April,” tandas Menkeu Purbaya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan. Informasi Kementerian Keuangan Deni Suriantoro mengatakan, hasil penilaian Fitch mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional

“Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings melakukan afirmasi terhadap peringkat Sovereign Credit Indonesia yang tetap berasa pada level BBB, menunjukan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi yang kuat, stabil, dan prospek jangka menengah yang solid,” ujar Deni dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026) lalu.

Adapun hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Fitch setelah rangkaian kunjungan tanggal 23-26 Februari 2026 di Jakarta.

Fitch telah melakukan diskusi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dan otoritas, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi terkendali, serta struktur utang publik yang relatif moderat dibandingkan negara-negara sekelasnya.

Fitch juga memberikan penilaian positif tambahan pada aspek makroekonomi (Qualitative Overlay +1 notch), mencerminkan apresiasi atas kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia dan ketahanan sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah.

Prospek pertumbuhan Indonesia yang diperkirakan sekitar 5 persen pada 2026–2027 lebih tinggi daripada median negara BBB, dan rasio utang pemerintah yang diproyeksikan sekitar 41 persen terhadap PDB yang tetap sehat, turut andil dalam penilaian positif tersebut.

Namun Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi (Investment grade)

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan. Informasi Kementerian Keuangan Deni Suriantoro mengatakan, hasil penilaian Fitch mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional

“Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings melakukan afirmasi terhadap peringkat Sovereign Credit Indonesia yang tetap berasa pada level BBB, menunjukan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi yang kuat, stabil, dan prospek jangka menengah yang solid,” ujar Deni dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Adapun hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Fitch setelah rangkaian kunjungan tanggal 23-26 Februari 2026 di Jakarta.

Fitch telah melakukan diskusi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dan otoritas, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi terkendali, serta struktur utang publik yang relatif moderat dibandingkan negara-negara sekelasnya.

Fitch juga memberikan penilaian positif tambahan pada aspek makroekonomi (Qualitative Overlay +1 notch), mencerminkan apresiasi atas kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia dan ketahanan sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah.

Prospek pertumbuhan Indonesia yang diperkirakan sekitar 5 persen pada 2026–2027 lebih tinggi daripada median negara BBB, dan rasio utang pemerintah yang diproyeksikan sekitar 41 persen terhadap PDB yang tetap sehat, turut andil dalam penilaian positif tersebut.

Selain itu, Fitch memandang bahwa disiplin fiskal dan kuatnya permintaan domestik juga menjadi faktor utama yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Fitch melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif terkait beberapa catatan. Fitch mencatat bahwa outlook akan kembali ke stabil jika stabilitas makroekonomi terwujud melalui konsistensi disiplin kebijakan.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan reformasi struktural yang terus berlanjut, Indonesia tetap berada di jalur yang positif untuk memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka menengah.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang, memperbaiki iklim usaha antara lain dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Berbagai langkah perbaikan telah menunjukkan perbaikan. Setelah mencapai pertumbuhan tinggi 5,39 persen pada triwulan IV 2025, berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal tahun 2026 seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasing manager’s index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), penjualan kendaraan (mobil dan motor) terus menunjukkan momentum perbaikan. Dari aspek fiskal, perbaikan juga terjadi signifikan.

Regulasi yang diundangkan pada Desember 2025 ini akan mulai berlaku pada 27 Februari 2026. Sudahkah Anda memahami persyaratan dan tahapan pengajuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa aturan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.

“PMK ini secara substansi pro-publik. Negara memberikan pembebasan fiskal untuk kegiatan non-komersial yang berdampak sosial luas, termasuk penanggulangan bencana alam,” ujarnya dalam keterangan pers seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Syarat Penting untuk Permohonan

PMK 99 Tahun 2025 mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan, pemohon wajib melampirkan:

– Rekomendasi dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai bidangnya (keagamaan, sosial, atau kebudayaan).

– Gift certificate atau memorandum of understanding (MoU).

– Dokumen pendirian badan/lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan (akta notaris, dasar hukum pendirian berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah).

Sementara untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, persyaratan disesuaikan dengan kondisi bencana (prabencana, tanggap darurat, atau rehabilitasi dan rekonstruksi). Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:

– Rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

– Gift certificate atau MoU.

– Dalam hal pemohon badan/lembaga, dilengkapi dokumen pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

– Dalam kondisi darurat bencana, dapat dilengkapi surat keterangan/pernyataan bahwa barang merupakan hibah apabila gift certificate atau MoU belum tersedia.

Selain itu, permohonan minimal memuat identitas pemohon (nama, alamat, NPWP untuk badan/lembaga), rincian jumlah dan jenis barang, perkiraan harga barang, pelabuhan pemasukan, serta nomor dan tanggal dokumen rekomendasi dan dokumen hibah.

“Kelengkapan dokumen menjadi kunci utama percepatan proses. Sepanjang persyaratan administratif dan substansi terpenuhi, prosesnya sangat cepat dan transparan,” katanya.

Tahapan Pengajuan Secara Elektronik melalui SINSW

Mempercepat pelayanan, salah satu pembaruan penting dalam PMK 99 Tahun 2025 adalah mekanisme pengajuan secara elektronik.

“Permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU Bea Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), yang terhubung otomatis dengan sistem CEISA Bea Cukai,” tandasnya.

Tahapan pengajuannya meliputi:

1. Menyiapkan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

2. Mengajukan permohonan secara elektronik melalui SINSW.

3. Penelitian administrasi dan substansi oleh Bea Cukai.

4. Apabila disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) dengan jangka waktu pengimporan paling lama 1 tahun.

5. Mencantumkan nomor SKMK dan kode fasilitas pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

6. Menyampaikan laporan realisasi impor paling lambat 30 hari setelah masa berlaku impor berakhir melalui portal DJBC.

“Pengajuan secara elektronik melalui SINSW menjadi kunci percepatan layanan. Untuk permohonan elektronik, SKMK dapat diterbitkan paling lama lima jam setelah penelitian selesai. Untuk pengajuan tertulis, keputusan diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah penelitian,” jelas Budi.

Ketentuan Lainnya dan Kewajiban Penerima Fasilitas

Budi mengatakan ketentuan lainnya mengatur bahwa jangka waktu pengimporan atas fasilitas pembebasan diberikan paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan Menteri ditetapkan.

“Kemudian, dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemberitahuan pabean dapat dilakukan melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), dan pengeluaran barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan jaminan tertulis dari Kepala BNPB,” ujarnya.

Di sisi lain, Budi mengatakan penerima fasilitas berkewajiban menggunakan barang impor sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan.

“Apabila terjadi penyalahgunaan, penerima wajib melunasi bea masuk dan/atau cukai yang seharusnya terutang serta dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kewajiban penyampaian laporan realisasi impor juga harus dipenuhi secara tepat waktu dan akurat,” tambahnya.

Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kepentingan umum. Karena itu, akuntabilitas dan kepatuhan tetap menjadi prinsip utama Bea Cukai.

Budi juga menjelaskan, untuk ketentuan yang lebih rinci terkait ketentuan ini masyarakat dapat mengakses melalui web kemenkeu.go.id

Dorong Persepsi Positif dan Kolaborasi

PMK 99 Tahun 2025 juga merupakan integrasi dan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Regulasi ini membuka peluang kolaborasi dengan kementerian/lembaga penerbit rekomendasi, pemerintah daerah, organisasi sosial, hingga NGO internasional.

Melalui regulasi ini, lanjut dikatakannya, Bea Cukai berharap dapat menggeser persepsi negatif bahwa institusi kepabeanan menghambat bantuan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Bea Cukai adalah bagian dari ekosistem penanggulangan bencana dan kegiatan sosial, bukan penghambat, melainkan fasilitator,” pungkas Budi.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat memimpin Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshare LNG Abadi Masela Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Onshore LNG Abadi Masela, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Hadir dalam sidang tersebut pihak Inpex Masela Ltd selaku operator Blok Masela, serta perwakilan dari PT Pertamina (Persero) yang ikut menggarap proyek tersebut. Selain itu, hadir juga SKK Migas selaku regulator, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Kehutanan.

“Berapa harga pasar yang layak bagi kalian untuk mengoperasikan fasilitas ini secara menguntungkan?” kata Menkeu Purbaya dalam kesempatan tersebut.

Menkeu Purbaya menyoroti apakah gas yang diproduksikan oleh Inpex di Blok Masela dapat bersaing di pasar global dengan kondisi saat ini. Mengingat, proyek Blok Masela mempunyai nilai investasi yang cukup besar.

Namun, manajemen Inpex melalui Project Director Inpex Masela, Harrad Blinco mengungkapkan sulit untuk memperkirakan berapa kisaran keekonomian harga gas. Yang pasti kebutuhan investasi untuk pembangunan Kilang LNG Blok Masela setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Setidaknya, proyek Blok Masela sendiri diperkirakan menelan investasi hampir US$ 21 miliar atau sekitar Rp 352 triliun, dengan kapasitas produksi gas mencapai 1.600 juta standar kaki kubik per hari MMSCFD.

“Itu marginal. Sangat marginal secara internasional. Ini adalah kekhawatiran terbesar kami dan risiko terbesar kami dalam proyek ini,” kata Menkeu Purbaya.

Sebagaimana diketahui, Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Adapun potensi gas dari Lapangan Abadi ini diperkirakan 6,97 triliun kaki kubik (TCF) gas.

Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Masela yang ditandatangani pada 1998 lalu dan telah diperpanjang hingga 2055 ini berpotensi menghasilkan 9,5 MMTPA (juta metrik ton per tahun) LNG dan 150 MMSCFD (juta kaki kubik standar per hari) gas pipa. Selain itu, Lapangan Abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per hari.

Konsep pengembangan lapangan greenfield (lapangan migas baru) yang memiliki kompleksitas tinggi dan risiko besar mencakup pengeboran deepwater, fasilitas subsea, FPSO (Floating Production Storage and Offloading), dan onshore LNG plant akan menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi PHE serta mitra-mitranya untuk merealisasikannya. Selain itu pengembangan lapangan ini juga berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

Blok Masela juga direncanakan akan menghasilkan clean LNG melalui penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung suatainability pada era transisi energi.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

“Tentunya semua terbuka kemungkinan, pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi tersang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangan,” kata Jubir KPK Budi.

Meski begitu, Budi tidak mau berandai-andai kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan penyidik yang akan mengambil keputusan terkait perlu tidaknya Djaka dipanggil.

Dia hanya menyatakan lembaganya tentu masih keterangan dari pihak lain di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengusut permainan terkait importasi barang atau kepabeanan.

“Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” tandas Budi

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidiknya bakal terus mendalami aliran duit suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC Kemenkeu, termasuk jika uang itu ikut dinikmati oleh pucuk tertinggi atau Dirjen Bea Cukai.

“Iya (akan didalami ada tidaknya aliran uang ke Dirjen Bea Cukai, red),” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026) lalu.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Posisi defisit APBN tercatat mencapai Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Posisi fiskal tetap terkendali didorong oleh pertumbuhan pendapatan negara sebesar 9,5 persen serta akselerasi belanja yang mencapai Rp227,3 triliun,” ujar Menkeu Purbaya.

Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB. Purbaya menyampaikan posisi defisit masih berada dalam batas perencanaan fiskal pemerintah.

Purbaya menjelaskan, defisit anggaran didorong oleh pendapatan negara per akhir Januari 2026 yang baru terkumpul sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Meski begitu, pendapatan negara di awal 2026 tercatat naik 9,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp157,8 triliun.

Jika dirinci, penerimaan pajak per 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp116,2 triliun atau 4,9 persen dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai pada periode yang sama tercatat baru mencapai Rp22,6 triliun atau 6,7 persen dari target sebesar Rp336,0 triliun.

“Kalau Anda lihat tuh, pertumbuhan [penerimaan] pajak di bulan Januari tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi atau ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap, ke depan ini akan berlanjut terus,” tukas Menkeu Purbaya.

Belanja Negara Per Akhir Januari

Di sisi lain, belanja negara per akhir Januari mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara tersebut mengalami pertumbuhan hingga 25,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp180 triliun.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat per 31 Januari 2026 tercatat mencapai Rp131,9 triliun, melonjak 53 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang sebesar Rp86,0 triliun. Kemudian, transfer ke Daerah (TKD) per akhir Januari 2026 sudah terealisasi sebesar Rp95,3 triliun atau 13,8 persen dari target Rp693,0 triliun.

Primer per 31 Januari 2026

Sementara itu, keseimbangan primer per 31 Januari 2026 tercatat minus Rp4,2 triliun atau 4,6 persen dari target sebesar negatif Rp89,7 triliun. Kemudian, pembiayaan anggaran pada periode yang sama tercatat Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.

“Secara keseluruhan APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum ekonomi nasional tahun 2026,” tandaa Menkeu Purbaya.

Menurut Menkeu Purbaya, keputusan DS justru akan mendatangkan penyesalan dalam 20 tahun ke depan, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan melesat tajam dan menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini.

“Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan Warga Negara Indonesia (WNI). Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ucap Menkeu Purbaya, dalam pembukaan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya juga menyayangkan suami Dwi Sasetningtyas, Arya Iwantoro yang belum menyelesaikan pengabdiannya sebagai syarat LPDP.

Setuju Akan Kembalikan Uangnya

Adapun, LPDP sudah berbicara kepada Arya Iwantoro. Menurut Purbaya, Arya Iwantoro sudah setuju untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP termasuk bunganya.

“Jadi kami akan menegakkan aturan LPD sehingga bersangkutan menyelesaikan kewajiban,” kata Menkeu Purbaya

Tindakan DS Tidak Mencerminkan 

Sementara itu, sebelumnya LPDP menilai bahwa tindakan DS tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa. Bahkan, LPDP juga menyayangkan sikap DS.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” tulis LPDP dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X, Jumat (20/2/2026) malam.

LPDP menegaskan bahwa setiap awardee dan alumni memiliki kewajiban untuk menjalankan masa pengabdian dengan berkontribusi di Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku selama dua kali masa studi ditambah satu tahun, sesuai ketentuan yang berlaku dalam kontrak beasiswa.

Dalam kasus DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun.

“Saudari DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan,” tandas LPDP.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi, bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri,” ucap Menkeu Purbaya

Bendahara Negara menegaskan, bahwa besaran tambahan anggaran yang disetujui lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Lebih lanjut Menkeu Purbaya mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada 47 daerah merupakan wilayah yang terdampak langsung bencana dan 20 daerah lainnya tidak terdampak namun mengalami penurunan TKD.

“Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas,” tambah Menkeu Purbaya.

Menurutnya tambahan alokasi TKD ini berupa penyelesain kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum atau DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh.

Menkeu Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan sudah transfer dana TKD ke tiga daerah bencana Rp 13 triliun sampai dengan 17 Februari 2026.

Realisasi ini meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,78 triliun.

“Kondisi keuangan daerah penerima bantuan dinilai cukup memadai. Jadi kita pastikan mereka saat itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana,” jelas Menkeu Purbaya.

Pada Januari 2026, tercatat di Aceh sebesar Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun dan Sumatera Barat Rp1,8 triliun, sehingga total dana kas mencapai Rp9,9 triliun.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pencairan tambahan anggaran TKD tersebut ditargetkan paling lambat disalurkan ke daerah pada 28 Februari 2026, dengan persyaratan yang dipermudah.

“Minggu depan atau paling lambat 28 Febuari ini mulai ditransfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir enggak ada,” tandas Menkeu Purbaya.