Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menjelaskan, bahwa kopi ini sudah menjamur di Kota Pekalongan baik di kafe, hotel maupun rumah makan yang tentunya juga menambah jumlah profesi barista.

Oleh sebab itu perlu ada pelatihan untuk menambah ilmu bagi para pelaku usaha tersebut.

“Hari ini peserta yang mengikuti sudah diseleksi, betul-betul yang terpilih ini yang berkompeten atau rata-rata sudah bekerja, tetapi mereka masih semangat untuk menambah ilmu dan pengetahuan,” kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota.

Dijelaskan Aaf, Indonesia berada di urutan ke-4 sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sehingga, peluang inilah yang harus bisa ditangkap betul oleh masyarakat kota Pekalongan untuk menumbuhkan industri kopi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKop-UKM, Yulius melalui sambutan virtualnya menyebutkan, kegiatan ini diikuti 26 kedai kopi yang akan diberikan pendampingan kompetensi.

Hal tersebut bertujuan agar mereka lebih percaya diri dalam menuangkan keterampilan menjadi sebuah minuman yang enak dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Semoga pengalaman ini bisa memantapkan usaha yang mereka jalankan, bangun jejaring bisnis dengan para peserta lain dan jangan pernah surut semangat kreativitas dan inovasi untuk berbisnis,” jelasnya.

Lebih lanjut, analis kebijakan ahli madya Kementerian Koperasi dan UKM, Imam Sujarwo mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan 2 kegiatan sekaligus yakni pelatihan barista berbasis kompetensi dan uji sertifikasi kompetensi barista.

Tujuannya yakni, agar terwujud peningkatan kemampuan para barista lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka masing-masing dan tujuan yang lebih luas lagi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Pekalongan.

“Barista memiliki peluang besar memperoleh pendapatan, karena tren pariwisata terus berkembang sehingga kebutuhan barista akan semakin banyak dan bidang ini akan memberikan sumbangsih yang baik,” ujarnya.

Usai mendapatkan materi, seluruh peserta diajak membuat kopi secara langsung di salah satu coffee shop Kota Pekalongan. (em-aha)

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menanggapi pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan jam operasional warung Madura.

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” ujar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pemda untuk mendukung UMKM,” ucap Arif.

Arif juga membantah adanya keberpihakan Kemenkop UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan Kemenkop UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif, sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM.

“Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021,” kata Arif.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” imbuh Arif

“Intinya ada proses migrasi di mana kita memastikan tidak boleh ada yang dilanggar, yaitu media sosial tidak boleh berjualan,” kata Jerry kepada awak media, Kamis (22/2/2023). Penting bagi TikTok Shop, termasuk Tokopedia, mengikuti regulasi yang berlaku, Permendag No. 31 Tahun 2023.

TikTok Shop memang kembali hadir di pasar Indonesia, dengan menjalin aliansi bersama Tokopedia, lini bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), diumumkan pada 11 Desember 2023 dan transaksi rampung di 31 Januari lalu.

Kini prosesnya sedang merampungkan integrasi sistem perdagangan dan pembayaran antara Tokopedia dan TikTok Shop. Kementerian Perdagangan sebelumnya memberikan waktu kedua marketplace ini maksimal empat bulan—berakhir pada akhir Maret— untuk seluruh proses di internal.

“Kalau mau jualan (media sosial) harus punya izin jualan untuk memastikan tidak ada ketentuan yang dilanggar,” Jerry kembali menegaskan. Proses integrasi akan terus dipantau oleh Kemendag dan dirinya memastikan seluruh pelaku usaha lokapasar, termasuk TikTok Shop-Tokopedia, patuhi aturan main.

Mendag Zulkifli Hasan saat hadiri acara ‘Beli Lokal’ Tokopedia-TikTok 12 Desember mengatakan bahwa kolaborasi teknologi keduanya tidak mudah. Meski proses kesepakatan telah berlangsung pada 10 Desember, persiapan integrasi membutuhkan waktu. Atas dasar itulah, “kami lagi berikan masa tiga sampai empat bulan percobaan. Kita lihat perkembangannya agar disempurnakan.”

Usai batas waktu yang ditentukan, Kemendag akan menggelar audit untuk memastikan sistem layanan transaksi perdagangan TikTok Shop tidak melanggar ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dengan mendaftar sebagai lokapasar (marketplace) atau niaga elektronik (e-commerce). “Nanti kita audit, nanti siapa, kita tunjuk untuk mengaudit,” jelas Zulhas di kantornya, awal Januari.

Dalam perkembangannya proses transisi kembalinya TikTok Shop dianggap bermasalah oleh Teten. Ia meminta Menteri Zulhas menindak TikTok karena terbukti masih menggunakan sistem internal media sosial dalam perdagangannya.

“TikTok [TikTok Shop] belum mematuhi Permendag 31, mestinya segera ditindak Kemendag, kalau dibiarkan kebijakan pemerintah tidak konsisten,” jelas Teten saat awal pekan ini.

Beberapa ketentuan Permendag 31 yang diduga diterabas TikTok adalah pasal 13 ayat 3A, dimana terdapat frasa “tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi”. Kemudian Pasal 21 Ayat 3 Permendag yang sama. Artinya, ada perbedaan peran secara tegas media sosial sebagai mitra promosi, dalam hal ini Tiktok, dengan Tokopedia sebagai PPMSE.

Dengan mengacu pada ketentuan, Tokopedia tidak diperbolehkan untuk memiliki keterhubungan atau interkoneksi dengan TikTok. “Kami lihat belum ada perubahan. Ada indikasi pelanggaran Permendag 31,” terang Teten akhir tahun 2023.

Kritik Teten dimaksudkan agar Indonesia terbebas dari praktik monopoli di market digital.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia kebanjiran produk impor yang harganya sangat murah. Dampaknya, pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terancam gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan banyaknya produk impor di social commerce harus mendapat perhatian khususnya dari pemerintah.

Dia mengaku mendapat laporan dari sejumlah pelaku UMKM mereka mengalami kebangkrutan lantaran tidak dapat bersaing dengan produk-produk impor yang dijual dengan harga sangat murah.

“Ada beberapa UMKM dengan kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produknya tidak bersaing, tapi secara harga tidak sesuai,” kata Wientor usai melakukan pertemuan dengan TikTok di kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Wientor pun menyatakan dirinya juga telah menyampaikan hal yang serupa kepada pihak TikTok dan beberapa platform lainnya, berkenaan dengan produk-produk cross border yang berkaitan dengan mandatory pricing.

“Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini kita dapat formulasikan banyak hal,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas sinergi yang telah dilakukan melalui pertemuan kali ini. Dia pun menegaskan beberapa hal yang dianggap sebagai disinformasi dari pemberitaan yang beredar selama ini.