Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini kepada Kepala RSU Pengayoman Cipinang dr Ummu Salamah di Hall A Jakarta Convention Center Kota Jakarta Pusat.

“Suatu kebahagiaan bagi Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang yang baru saja mengikuti dan berpartisipasi dalam event Ini, dan ternyata upaya tim membuahkan hasil yang memuaskan, dengan meraih juara I,” ujar dr Ummu Salamah.

Dia menyebut, apa yang diraih RSU Pengayoman Cipinang ini  atas bimbingan, petunjuk dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham DKI Jakarta menyampaikan apresiasinya untuk seluruh jajaran RSU Pengayoman Cipinang atas capaian prestasi telah berhasil meraih Juara I Lomba Inovasi Di Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi dalam kegiatan Dinkes Innovation Days 2024.

“Saya sangat bangga atas capaian terbaik ini, dan saya akan mengawal RSU Pengayoman Cipinang agar terus maju menjadi Rumah Sakit yang unggul dalam pelayanan. Semoga RSU Pengayoman semakin PASTI dalam memberikan pelayanan bagi Masyarakat,” ujar Andika.

Peluncuran yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Sabtu (17/08/2024) ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Menteri Yasonna dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas upaya Ditjen Imigrasi dalam menghadirkan perubahan positif, salah satunya melalui desain paspor baru ini.

Yasonna menyebut bahwa paspor tidak hanya sebagai dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai duta budaya Indonesia yang memperkenalkan keindahan dan keunikan negara kita kepada dunia.

“Desain baru paspor ini tidak hanya sekadar pergantian warna, tetapi juga mencerminkan komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian dan menjaga martabat negara,” ucap Menteri Yasonna.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menjelaskan bahwa perubahan desain paspor ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan standar keamanan internasional. Paspor baru ini mengadopsi teknologi e-paspor dengan fitur keamanan yang lebih canggih untuk mencegah pemalsuan dan melindungi identitas pemegang paspor.

“Kami telah meningkatkan kualitas bahan baku, menambahkan jenis dan jumlah fitur pengaman, serta mengadopsi teknologi terbaru yang sesuai dengan standar internasional,” ungkap Silmy.

Salah satu fitur unggulan paspor baru adalah penggunaan motif kain khas Nusantara pada setiap halamannya. Motif-motif ini akan berubah bentuk ketika dilihat di bawah sinar ultraviolet, menambah nilai estetika dan keunikan paspor Indonesia. Selain itu, paspor baru juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan lainnya seperti tinta kasat mata, tinta berpendar, dan benang pengaman.

“Dengan desain yang lebih menarik dan fitur keamanan yang lebih canggih, kami berharap paspor baru ini dapat meningkatkan prestise Indonesia di mata dunia,” tambah Silmy.

Perubahan warna sampul paspor dari hijau kebiruan menjadi merah putih juga menjadi sorotan. Kombinasi warna merah dan putih ini melambangkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa.

“Warna merah putih adalah simbol identitas bangsa Indonesia. Dengan menggunakan warna ini, kami ingin menegaskan bahwa paspor adalah identitas resmi warga negara Indonesia,” ujar Silmy.

Peluncuran paspor baru ini merupakan tonggak sejarah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Paspor Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan warna sampul sejak kemerdekaan. Namun, desain baru ini dianggap sebagai yang paling inovatif dan canggih.

“Kami berharap paspor baru ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemegang paspor dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” tutup Silmy.

Dengan desain yang lebih modern dan fitur keamanan yang lebih canggih, paspor baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia saat bepergian ke luar negeri dan sekaligus mempromosikan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia.

Beragam rangkaian kegiatan digelar mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran merek, pendaftaran PT dan lain sebagainya. Kegiatan ini dibuka langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly.

“Dalam rangka memperingati hari Pengayoman tahun ini kami menyediakan kuota 500 pemohon paspor, dan itu sudah penuh, terisi semua 500 sesuai kuota dan seluruh pemohon melakukan pendaftaran secara online,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Ronald menyebut dalam pembuatan paspor sudah dilaksanakan seminggu yang lalu dimana para pemohon mengirimkan berkas administrasi. Kemudian, di GBK pemohon hanya melakukan perekaman data dan biometrik.

Lebih lanjut, Ronald menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon paspor baru yakni KTP, Kartu Keluarga, Ijazah atau akta lahir atau buku nikah, kemudian surat penetapan ganti nama jika pernah mengganti nama.

Sementara untuk perpanjang paspor yang masa berlakunya sudah habis, pemohon hanya memperlihatkan KTP dan paspor lama.

“Biaya pembuatan paspor biasa Rp350.000 sementara untuk paspor elektronik Rp650.000,” ujar Ronald.

Turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kemenkumham yang diadakan setiap tahun untuk merayakan dedikasi dan kontribusi luar biasa dari para pegawai dan stakeholder.

Sebanyak 24 tim dari Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia mengikuti Turnamen yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juli 2024 yang bertempat di Lapangan Tenis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.

Kompetisi tenis ini tidak hanya berfungsi sebagai arena sportivitas dan pengembangan keterampilan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antar pegawai serta mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif.

Tim tenis Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berhasil keluar sebagai juara grup sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Tim Kanwil Jawa Tengah pada babak semifinal.

Di babak tersebut tim kami menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang tinggi, meskipun akhirnya harus berpuas diri di posisi ketiga setelah melewati berbagai pertandingan sengit melawan tim-tim yang juga sangat kompetitif.

“Turnamen Tenis Pengayoman 2024 adalah salah satu inisiatif kami untuk menghargai dedikasi pegawai Kemenkumham. Selain sebagai ajang kompetisi, acara ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk mempererat hubungan dan merayakan pencapaian kolektif kami,” ujar Asep Kurnia selaku penanggung jawab bidang
olahraga tingkat pusat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi pada kesuksesan Turnamen Tenis Pengayoman 2024. Selamat kepada semua tim yang telah berpartisipasi dan khususnya kepada tim HDKD Kemenkumham DKI Jakarta atas prestasinya yang membanggakan.”, tutup Staff Ahli Bidang
Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia.

“Kami deportasi secara bertahap. Sebelumnya lima dan lanjut 11 orang lagi yang dideportasi,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu di Denpasar, Senin (1/7/2024).

Ada pun gelombang pertama deportasi ratusan warga Taiwan itu dilakukan pada Jumat (28/6) sebanyak lima orang dan pada Minggu (30/6/2024) sebanyak 11 orang atau total baru ada 16 orang dari 103 orang asing itu.

Deportasi menyeluruh diperkirakan dilakukan hingga seluruh warga asing itu menyanggupi untuk membeli tiket kepulangan atau dibantu oleh perwakilan warga tersebut di Indonesia.

Mereka dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menuju langsung ke Taipei, Taiwan.

Selain diusir meninggalkan wilayah Indonesia, ia memastikan 103 warga asing itu juga diusulkan masuk daftar penangkalan memasuki wilayah Indonesia.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar Gustaviano Napitupulu menjelaskan mereka dapat dicegah masuk Indonesia paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan sesuai pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, keputusan penangkalan seumur hidup dapat diberikan apabila dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 103 warga asal Taiwan itu ditangkap dalam operasi intelijen keimigrasian “Bali Becik” bersama aparat gabungan pada Rabu (26/6/2024) di salah satu vila mewah di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Mereka kemudian ditahan sementara di Rudenim Denpasar, menunggu proses deportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengaku pihaknya tidak menemukan unsur pidana dalam penangkapan mereka sehingga tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Mereka melakukan kegiatan di Indonesia tapi korban ada di negara lain sehingga sulit sekali untuk terpenuhi unsur pidana hal seperti ini,” imbuhnya.

Ia menyebut aksi penipuan daring menyasar korban di Malaysia merupakan pola kejahatan lintas negara.

Untuk itu, pihaknya menjatuhkan tindakan administrasi dengan deportasi karena dipastikan mereka menyalahgunakan izin tinggal.

WNA yang ditangkap terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki, termasuk 14 warga negara Taiwan.

“Hari ini, operasi pengawasan Bali Becik yang melibatkan kantor imigrasi di Bali berhasil menangkap 103 WNA. Dari jumlah tersebut, 14 orang merupakan warga negara Taiwan, sementara identitas yang lainnya masih dalam proses verifikasi oleh petugas,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam keterangan pers pada Kamis (27/6/2024).

Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sejumlah WNA di vila tersebut. Petugas Imigrasi kemudian menggerebek lokasi dan menemukan ratusan WNA.

Imigrasi menduga WNA tersebut terlibat dalam kejahatan siber karena ditemukan sejumlah barang bukti berupa ponsel dan komputer. Seluruh barang bukti telah diamankan ke Kantor Imigrasi.

“Saat ini, kami sedang mendalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan ponsel yang ditemukan di lokasi kejadian,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para WNA ini juga tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

“Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan telah menyalahgunakan izin keimigrasian,” imbuh dia.

Dia menegaskan bahwa Imigrasi memperketat pengawasan terhadap orang asing dan mendukung satgas pemberantasan judi online.

“Imigrasi rutin menggelar operasi pengawasan, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing merupakan salah satu tindak kriminal yang sering kami temukan di lapangan. Dengan operasi pengawasan WNA seperti ini, Imigrasi juga mendukung Satgas Pemberantasan Perjudian Daring,” katanya.

Pelantikan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika DwiPrasetya, Kamis  (30/5/2024).

Setelah pelantikan langsung dilaksanakan serah terima jabatan yang secara resmi memulai masa tugas Ronald sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang baru.

Sebelumnya, Ronald bertugas sebagai Atase Imigrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag sejak tahun 2021.

R Andika Dwi Prasetya, menyampaikan para bahwa aparatur negara dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan cepat beradaptasi akan perubahan baik internal maupun eksternal organisasi.

“Kami berharap Kepala Kantor Imigrasi yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja serta inovasi pelayanan imigrasi, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas ini memerlukan dedikasi tinggi, profesionalisme, dan integritas,” ujar Andika.

Dia meminta seluruh jajaran harus menjaga integritas, loyalitas dan terus berinovasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

“Dengan meningkatkan kinerja pribadi, unit kerja maupun organisasi. Semoga dengan kepala kantor yang baru, kita bisa selalu bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.” tutup Andika.

Pada kesempatan yang sama, Ronald memastikan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah di susun dan rencanakan dengan baik oleh pejabat pimpinan sebelumnya.

“Saya akan berusaha meneruskan apa yang telah dimulai dan berjalan dengan baik, serta memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat serta memperkuat sinergitas bersama dengan pihak-pihak terkait,” pungkas dia.

“Macam-macam ada (sanksi) ringan, sedang semua ada kategorinya. Sanksi berat bisa saja, semua mungkin, tetapi masih menunggu,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, dikutip dari Medcom.id, Selasa (28/5/2024).

Dia mengatakan kasus dugaan pungli terhadap layanan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Cebongan dilakukan seorang pejabat berinsial M pada akhir 2023. Agung menyebut pihaknya beserta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkum HAM telah menerjunkan tim ke Lapas Cebongan.

M telah diperiksa Irjen Kemenkum HAM kendati dirinya belum mengetahui hasil pemeriksaan, termasuk sanksi yang kemungkinan dijatuhkan. Agung menyebut telah ditarik dari Lapas Cebongan.

“Kami menunggu hasil pemeriksaan dari kedua instansi tersebut. Namun, yang bersangkutan (M) saat ini sudah kami tarik ke Kanwil (DIY) untuk pembinaan. Sudah tidak lagi di Cebongan,” jelasnya.

Agung menyatakan sanksi disiplin yang bakal dijatuhkan kepada M sepenuhnya ditentukan tim Ditjen Pemasyarakatan dan Irjen Kemenkum HAM. Keputusan tersebut juga mempertimbangan tingkat pelanggaran yang M lakukan.

Sementara delapan orang WBP yang diduga terlibat kasus pungli telah dipindahkan ke sejumlah Lapas yang berbeda. Mulai dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta (Wirogunan) hingga Lapas Wonosari Gunungkidul. Agung menyatakan mereka dipindah untuk pembinaan karena keterbatasan kapasitas Lapas Cebongan.

Agung memperkirakan hukuman untuk delapan napi tersebut juga bakal menyesuaikan kategori dan tingkat kejahatannya. Selain Kemenkum HAM, Polresta Sleman juga terlibat menyelidiki kasus dugaan pungli itu.

“Yang jelas kami komitmen untuk melakukan tindakan maupun penegakan hukum. Tentunya ini ‘kan menyangkut pelayanan publik. Sekarang sudah adem ‘kan,” ungkap Agung.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM RI Dhahana Putra mengatakan ketidaksepahaman di antara masyarakat terkait pelaksanaan ibadah perlu diselesaikan dengan dialog yang mengedepankan toleransi dan nilai-nilai HAM.

“Bukan menggunakan kekerasan,” katanya dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Menurut Dhahana, kejadian tersebut tidak sepatutnya terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Dia berharap, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, aparat hukum, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan para pemangku kepentingan setempat bersinergi menengahi permasalahan itu agar konflik tidak meluas.

“Jika memang ada kendala dalam pelaksanaan ibadah, mudah-mudahan ini dapat dibantu untuk difasilitasi, sehingga hak beribadah yang dijamin oleh konstitusi dapat terakomodasi dengan baik dan tentunya tertib,” tutur Dirjen HAM.

Secara keseluruhan, saat ini tercatat sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

“Jadi, separuh lebih narapidana dan tahanan di lapas maupun rutan ternyata memang pengguna atau penyalahguna narkoba,” kata Erwedi dalam Workshop Indonesia Bersinar di Medan, Sumatera Utara, yang dipantau dari Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Dari 135 ribu lebih napi dan tahanan yang terjerat kasus narkotika itu, tambah Erwedi, sebanyak 21.198 orang merupakan tahanan dan 114.625 orang narapidana.

“Ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan kami petugas lapas yang harus menghadapi bukan hanya kasus narkoba, tetapi tindak pidana umum lain dan juga terorisme,” katanya.

Selain itu, menurut Erwedi, saat ini jumlah narapidana dan tahanan di lapas sudah melebihi kapasitas tampung. Saat ini daya tampung seluruh lapas dan rutan di Indonesia hanya sebanyak 140.424 orang, tetapi nyatanya diisi sebanyak 271.385 orang narapidana dan tahanan.

“Tentu ini mengalami overcrowded sebanyak 97 persen. Coba dibayangkan hampir 100 persen mengalami overcrowded lapas rutan di seluruh Indonesia dan yang paling besar di Sumatera Utara,” katanya.

Dengan kondisi itu, Erwedi tidak menampik adanya kasus-kasus pengendalian jaringan narkotika dari dalam lapas karena ada narapidana kasus narkoba yang masih memiliki alat komunikasi dan jaringan.

“Karena kepadatan yang sangat luar biasa. Seperti di Lapas Medan, isinya 3.000 orang, sementara petugas yang menjaga dalam satu hari hanya 24 orang, tentu tidak optimal,” katanya.

Deddy mengatakan, 1.636 orang di antaranya mendapat pengurangan masa tahanan sebagian dan enam orang lainnya bisa langsung bebas.

“1.636 orang mendapat RK I atau pengurangan sebagian dan enam orang mendapat RK II atau langsung bebas,” katanya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (11/3/2024).

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali menyumbang narapidana penerima RK Nyepi terbanyak pada tahun ini dengan jumlah 1.193 orang. Kemudian, Kalimantan Tengah sebanyak 99 orang, dan Nusa Tenggara Barat 74 orang.

Deddy menuturkan, Kemenkumham juga memberikan pengurangan masa pidana (PMP) khusus Nyepi 2024 kepada delapan orang anak binaan.

Perinciannya, tujuh orang mendapat PMP I atau pengurangan sebagian dan satu orang mendapat PMP II atau langsung bebas.

Sebanyak empat orang anak binaan penerima PMP Khusus Nyepi 2024 itu, berasal dari Kanwil Kemenkumham Bali, dua dari Sumatera Selatan, serta dua lainnya dari Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara.

“Jumlah penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan setelah mendapat RK Nyepi Tahun 2024 dan PMP Khusus Nyepi Tahun 2024 adalah Rp 812,4 juta,” ungkap Deddy.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 4 Maret 2024, kata dia, jumlah tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan seluruh Indonesia mencapai 269.605 orang.

Perinciannya, tahanan berjumlah 50.154 orang, anak 469 orang, narapidana 217.390 orang, dan anak binaan 1.592 orang. Sementara itu, narapidana dan anak binaan yang beragama Hindu berjumlah 2.004 orang.

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, juga memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Hantor Situmorang, mengatakan dia sudah tak lagi di Kemenkumham sejak 2 tahun lalu.

“Terhitung tahun 2022, H telah beralih tugas menjadi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 785 Tahun 2022. Jadi yang bersangkutan bukanlah pegawai Kemenkumham lagi,” kata Hantor di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Hator menyatakan Hengki memang sebelumnya pernah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dan kemudian ditugaskan di KPK RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: SEK.2-44.KP.04.04 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018. Namun pada 2022 lalu, H sudah beralih status menjadi Pegawai Pemprov DKI.

Apa yang menjadi alasan ribuan WNI itu memutuskan berganti kewarganegaraan ke negara tetangga tersebut?

Alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka beranggapan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia tak tersedia banyak.

Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dari hasil realisasi investasi sepanjang Januari-Juni 2023 (YoY) sebesar Rp678,7 triliun, dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 849.181 orang.

Menurut dia, angka penyerapannya terus tumbuh sejak kuartal III-2021 sebesar 288.687 orang. Lalu kuartal IV-2021 sebanyak 295.491 orang, kuartal I-2022 sebanyak 319.013 orang, dan kuartal II-2022 sebanyak 320.534 orang.

“Jadi enggak ada kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kalau mau kerja di negara orang silakan saja, kita doakan mudah-mudahan mereka sadar, 10 tahun lagi balik ke Indonesia,” ujar Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Mohon maaf, saya mempertanyakan jiwa nasionalisme dan kebangsaan mereka. Kalau semuanya bersikap seperti itu, siapa yang akan mengurus negara ini,” sambungnya.

Syarat menjadi Warga Negara Singapura

Untuk dapat menjadi warga negara Singapura harus menjalani prosedur, seperti mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan.

Mengutip dari Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura, ada beberapa kategori yang menentukan biaya pengajuan menjadi warga negara Singapura.

Orang dewasa yang sudah mendapatkan status Permanent Resident (PR) wajib membayar 100 Dolar Songapura atau sekitar Rp1.130.000.

Perlu diketahui, biaya itu hanya untuk pengajuan dan tidak bisa dikembalikan, bahkan jika permohonan ditolak.

Ketika disetujui, maka akan ada biaya tambahan sebesar 70 Dolar Singapura untuk mendapatkan sertifikat kewarganegaraan.

Sementara itu, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua berasal dari Singapura, harus membayar 18 Dolar Singapura atau sekitar Rp203.400.

Jika permohonan disetujui, biaya tambahan dikenakan 10 Dolar Singapura.

Biaya menjadi warga negara Singapura jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mengajukan diri menjadi WNI.

Mengutip dari situs Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) RI, biaya naturalisasi atas permohonan Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menjadi WNI sebesar Rp50 juta.

Sementara itu, biaya naturalisasi berdasarkan perkawinan campur sebesar Rp15 juta. Dan, bagi WNA yang telah berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara Indonesia biayanya hanya Rp2,5 juta.

Sedangkan, untuk anak-anak yang belum memperoleh status kewarganegaraan dikenakan biaya Rp5 juta. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi CPNS yang dibutuhkan untuk Kemenkumham sejumlah 1.015.

Formasi CPNS Kemenkumhamakan dibagi untuk penjaga tahanan dan dosen.

Apabila berminat bergabung pada instansi ini, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi calon pegawai.

Dikutip dari beberapa sumber, berikut ini link dan syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023, Senin (11/9/2023).

Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023;

1. Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

3. Usia minimal 18 tahun, usia maksimal 35 tahun.

4. Pada pria memiliki tinggi badan minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm

5. Calon pelamar tidak memiliki catatan dipidana penjara.

6. Calon pelamar tidak sedang berstatus pada instansi lain.

7. Memiliki ketahanan fisik yang stabil.

8. Sehat jasmani dan rohani.

9. Calon pelamar tidak terlibat dalam urusan politik atau partai.

10. Mempunyai sertifikat keahlian sebagai pendukung.

11. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat pada instansi lain.

12. Memiliki integritas tinggi.

13. Calon pelamar memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan lowongan yang dibuka.

14. Calon pelamar bersedia ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia.

15. Melengkapi semua dokumen yang diperlukan.

Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan terkait jadwal pendaftaran seleksi CPNS mulai dari 17 September hingga 6 Oktober 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan peringatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertahankan tingkat kedisiplinan dan kehadiran yang tinggi dalam bekerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Yasonna Laoly, ASN harus memiliki sikap disiplin yang tinggi setelah diberi waktu libur dan cuti bersama. Ia menekankan bahwa tingkat kehadiran yang optimal sangat penting dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan saat memberi amanat upacara di lapangan upacara Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2023).

“Momentum peringatan hari bakti kemasyarakatan yang ke-59 tahun harus kita jadikan merefleksikan kembali apa saja yang belum kita kerjakan, bagaimana konsep serta langkah-langkah perbaikan yang harus kita lakukan sekaligus menegaskan komitmen dan konsistensi seluruh insan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan yakni transformasi pemasyarakatan yang semakin pasti dan berakhlak,” ucap Yasonna.

Yasonna Laoly juga menegaskan kepada petugas pemasyarakatan untuk berpartisipasi penuh dalam mensukseskan serta memahami isi dari Undang Undang Pemasyarakatan, termasuk fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia berharap setiap insan pemasyarakatan dapat memahami dengan benar dan utuh isi dari UU Nomor 22 Tahun 2022 dan filosofi dibelakang dibuatnya peraturan tersebut, yang berorientasi pada paradigma pidana modern yakni keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif.