Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan Puskesmas Pekalongan Selatan, resmi menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.

Penghargaan itu berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam Anugerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025.

Penghargaan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kemenpan-RB dan diikuti Pemerintah Kota Pekalongan melalui Zoom meeting dari Ruang TPID Pemkot Pekalongan, Rabu (11/2/2026).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian membanggakan tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata komitmen jajaran Pemkot dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas.

“Alhamdulillah, Kota Pekalongan mendapatkan dua penghargaan, yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan Puskesmas Pekalongan Selatan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi,” katanya.

Ini sangat jarang di Indonesia, lanjut dia, karena hanya beberapa kecamatan saja yang mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN-RB.

Ia menilai, capaian ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Terlebih, keberhasilan diraih tidak hanya di level pelayanan kesehatan melalui puskesmas, tetapi juga di tingkat kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus berbenah, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Karena ada dua yang meraih, di tingkat kecamatan dan puskesmas, ini menurut saya sangat luar biasa. Semoga menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan etos kerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo, mengungkapkan bahwa, perjalanan menuju predikat Zona Integritas WBK bukanlah proses yang instan.

Terdapat sejumlah tahapan panjang dan ketat yang harus dilalui, mulai dari pemenuhan dokumen administratif hingga penilaian lapangan secara langsung.

“Prosesnya dimulai dari tahapan administratif dengan melengkapi berbagai dokumen pendukung. Kemudian dilanjutkan penilaian oleh tim ZI internal Kota Pekalongan,” terangnya.

Setelah itu, mengikuti penilaian administrasi oleh tim ZI pusat di Kementerian PAN-RB. Lalu, mengikuti tahap wawancara, hingga visitasi atau kunjungan lapangan untuk pengecekan langsung dokumen dan pelaksanaan di lapangan.

Ia menambahkan, seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Utara berkomitmen menjalankan enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

“Mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Dari seluruh rangkaian proses tersebut, Kecamatan Pekalongan Utara akhirnya dinyatakan lolos dan berhak menyandang predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dengan tambahan dua unit kerja tersebut, Wismo menyebut Pemerintah Kota Pekalongan kini telah memiliki lima OPD yang menyandang predikat Zona Integritas. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan Pemkot dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, hanya sedikit kecamatan di Indonesia yang bisa meraih penghargaan ini,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan terus menjaga komitmen ini agar tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (em-aha)

Melalui kebijakan ini, ASN kini dapat menjalankan tugas kedinasan dengan lebih adaptif, termasuk bekerja dari rumah maupun dari lokasi lainnya (work from anywhere).

Peraturan yang berlaku sejak 21 April 2025 ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

Melalui skema Flexible Working Arrangement (FWA), jam kerja ASN juga tidak lagi terikat secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik pekerjaan.

“Kita ingin menciptakan budaya birokrasi yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. ASN dituntut tidak hanya profesional, tapi juga adaptif dan produktif,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati.

PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan hukum resmi pelaksanaan kerja fleksibel di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi ini memperjelas bahwa tugas kedinasan ASN kini dapat dilaksanakan melalui tiga pola:

1. Bekerja dari kantor (work from office/WFO),
2. Bekerja dari rumah (work from home/WFH),
3. Bekerja dari lokasi lain yang relevan (work from anywhere/WFA).

Kendati demikian, fleksibilitas ini bukan berarti kebebasan tanpa batas. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

Jam kerja, jumlah hari kerja, hingga pengaturan waktu istirahat tetap diatur secara detail untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menyebutkan bahwa setiap instansi diberikan kewenangan untuk merancang model fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan masing-masing.

“Selama prinsip akuntabilitas dijaga dan target kinerja tercapai, fleksibilitas bisa diterapkan sesuai konteks tiap instansi,” jelas Deny.

Penerapan skema kerja fleksibel ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa pola kerja ini bukan sekadar penyesuaian era digital, tapi bagian dari strategi efisiensi anggaran nasional tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang lebih dulu mengakomodasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Penetapan siapa saja ASN yang dapat bekerja secara fleksibel akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan kriteria jabatan.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kualitas kerja ASN tetap optimal sekaligus mendorong keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. []

Kepala Kantor BPN Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Shinta Purwitasari mengatakan bahwa penghargaan yang diraih merupakan hasil dari penilaian verlap yang dilakukan oleh tim verifikator melalui zoom meeting dan datang langsung ke Kantor BPN Tangsel.

“Alhamdulillah dengan ikhtiar bersama, pemenuhan indikator sudah tersedia dengan baik kepada kelompok rentan di antaranya, area parkir khusus, toilet khusus, ruang laktasi, loket khusus, area bermain anak dan fasilitas penunjang lainnya,” kata Shinta melalui siaran persnya secara tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.

Lebih lanjut, Shintan menjelaskan, Kementerian ATR/BPN mengirimkan lima Kantor Pertanahan (Kantah) tingkat Kota/Kabupaten untuk mengikuti penilaian Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Rumah Kelompok Rentan tahun 2023, tiga di antaranya berhasil meraih penghargaan, yaitu Kantah Kota Tangsel, Kantah Kota Surakarta, dan Kantah Kabupaten Tanah Laut.

“Adanya penghargaan ini bukan membuat kami berpuas hati tetapi memberikan tantangan agar kami terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dan agar kelompok rentan maupun setiap layanan selalu merasa nyaman saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,” pungkas Shinta. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melantik 81 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup internal. Para PNS yang baru dilantik ini disebut sebagai energi baru untuk mengakselerasi target kinerja instansi.

“Selamat kepada para PNS yang dilantik karena telah resmi bergabung di kantor ini. Energi-energi baru kini telah hadir di tengah-tengah kita,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Pengambilan Sumpah Jabatan PNS Kementerian PANRB T.A 2021 serta Pelantikan Pejabat Fungsional Baru di Lingkungan Kementerian PANRB, Rabu (01/02).

Anas mengingatkan agar PNS yang telah dilantik hari ini tidak terlena dan memegang komitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya sebagai pelayan publik.

Hal tersebut karena pegawai ASN memiliki rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.

“Jadi tidak ada lagi istilah bahwa ASN itu adalah pegawai seumur hidup yang tidak bisa dipecat atau diberhentikan. Sudah sangat jelas bahwa pegawai ASN yang tidak menunjukkan kinerja baik sesuai apa yang sudah ditargetkan dan diekspektasikan, maka ASN tersebut bersiap untuk menerima konsekuensi yang ada,” tegas mantan Kepala LKPP tersebut.

Pelantikan ini, dikatakan Anas, merupakan momen bagi para PNS baru untuk menunjukkan kinerja terbaik dan berdampak positif bagi instansi maupun para stakeholder.

Oleh karena itu ia mendorong agar para PNS tidak sungkan berinovasi untuk menghadirkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi para stakeholder.

Nur Indah Prabawati Putri, salah satu PNS yang diambil sumpahnya hari ini bersyukur atas dilantiknya ia sebagai pegawai di Kementerian PANRB.

Baginya, menjadi PNS bukan saatnya berpuas diri, namun awal untuk berkontribusi lebih terhadap berbagai target instansi.

“Harapannya, kedepan saya bisa lebih berinovasi, bekerja secara berdampak, dan terus mengembangkan kapabilitas diri,” pungkas Pranata Kearsipan di unit kerja Inspektorat Kementerian PANRB tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kantor Staf Presiden (KSP) serta Ombudsman RI menyepakati Rencana Aksi Bersama Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Rencana aksi ini sebagai pedoman operasional untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan pembagian tugas masing-masing instansi.

“Tujuan dari adanya rencana aksi bersama ini, supaya kedepannya lima instansi pengelola SP4N-LAPOR! dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan perannya masing-masing demi tercapainya target-target yang telah ditentukan,” ujar Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik KemenPAN-RB Yanuar Ahmad usai menandatangani Rencana Aksi Bersama Sinergi SP4N-LAPOR! di Jakarta, Senin (30/01).

Lebih lanjut dijelaskan sesuai dengan Roadmap SP4N-LAPOR! yang telah disusun dalam Peraturan Menteri PAN-RB No 46/2020, rencana aksi ini akan menjadi panduan teknis untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan, diantaranya jumlah pengaduan, kualitas tindak lanjut, dan keterhubungan instansi.

Selain turunan dari PKS, rencana aksi ini juga merupakan turunan dari Nota Kesepahaman tentang Sinergi SP4N menggunakan Aplikasi LAPOR!.

Rencana aksi ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang telah bersepakat dalam MoU dan PKS untuk melakukan sinergi penguatan dan implementasi SP4N-LAPOR!.

Selanjutnya, rencana aksi ini juga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! terutama di tingkat struktur nasional dalam rangka percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk diketahui terdapat enam program KemenPAN-RB yang dipetakan dalam rencana aksi tersebut.

Di antaranya yakni penguatan kelembagaan: organisasi dan tata kelola, penguatan simpul (Hub) koordinasi SP4N, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan: program pemantauan dan evaluasi dan optimasi penggunaan informasi pengaduan, optimalisasi TI: Integrasi, serta penguatan komunikasi dan partisipasi publik. Diharapkan kedepan SP4N-LAPOR! menjadi satu-satunya kanal yang menangani aduan terkait pelayanan publik.

“SP4N-LAPOR! dapat menjadi kanal utama masyarakat di seluruh Indonesia ketika ingin melakukan pengaduan dan menjadi dasar dalam perbaikan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

SE yang ditandatangani Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada Kamis, 13 Januari 2022, No. 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia

Isinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya diminta membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri untuk berlibur selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang disebabkan varian baru maupun varian yang akan datang.

“SE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN pada instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian keluar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia,” tertulis dalam SE.

Namun, ASN tetap dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan. Ketentuannya adalah setelah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya. Oleh karenanya, PPK diminta agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Hal yang sama juga diberlakukan bagi pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN. Terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari PPK atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.

Bagi ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri pada masa pandemi, harus memperhatikan protokol kesehatan perjalanan luar negeri seperti yang ditetapkan satgas penanganan Covid-19.

Selain itu ASN juga diminta untuk memperhatikan petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Pegawai juga diharap mematuhi kebijakan pintu masuk atau entry point, tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri, seperti yang telah diatur satgas Covid-19.

Tertulis pada SE, PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis internal dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada SE ini.

Selain itu PPK juga dapat memberikan hukuman disiplin pada ASN yang melanggar ketentuan sesuai dengan PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS, serta PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menemukan adanya surat palsu tentang pengangkatan tenaga honorer. Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan bahwa Kementerian PANRB tidak mengeluarkan surat terkait pengangkatan tenaga honorer.

Dalam surat palsu bernomor 257/VI/2021 tentang pengangkatan tenaga honorer, seolah-olah ada keputusan rapat bersama Komisi X DPR dan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer, tenaga administrasi, penyuluh pertanian, dan tenaga honorer kesehatan yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes bagi yang memenuhi persyaratan.

“Bahkan dalam penulisan kepanjangan dari Menteri PANRB juga tidak tepat. Kami tegaskan surat tersebut palsu,” jelasnya di Jakarta, Jumat (11/06).

Averrouce menyampaikan bahwa beberapa kasus surat palsu yang beredar sebelumnya juga mencatut nama Drs. Heru Purwaka dari Biro Perencanaan Kepegawaian BKN Pusat sebagai penghubung. “Mereka seringkali menggunakan nama Heru Purwaka, hanya nomor telepon yang selalu diubah,” katanya

Dalam surat palsu tersebut juga tertulis waktu dan tempat yakni Selasa, 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi X DPR RI untuk membahas terkait pengangkatan tenaga honorer berumur 35 tahun keatas.

Surat tersebut seolah ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Daerah.

Averrouce mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terlebih jika mengatasnamakan Kementerian PANRB dan meminta sejumlah imbalan.

“Selalu waspada dan selektif atas informasi yang beredar dengan mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Kementerian PANRB,” ujarnya.

Pewarta: Agung Nugroho