Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa secara perhitungan astronomi atau hisab yang digunakan pemerintah, posisi hilal pada 19 Maret 2026 diperkirakan belum memenuhi kriteria visibilitas yang telah disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS.

Menurutnya, standar yang digunakan dalam kesepakatan MABIMS menetapkan bahwa hilal atau bulan sabit muda baru dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan hijriah jika memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan elongasi atau jarak sudut antara matahari dan bulan sebesar minimal 6,4 derajat. Jika posisi bulan belum mencapai parameter tersebut saat matahari terbenam, maka secara astronomi hilal dianggap belum memungkinkan untuk dirukyat atau diamati.

Arsad menjelaskan bahwa berdasarkan simulasi perhitungan awal, pada saat matahari terbenam tanggal 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi bulan masih berada di bawah standar tersebut. Kondisi itu membuat kemungkinan terlihatnya hilal sangat kecil sehingga secara teori awal Syawal berpotensi jatuh pada hari berikutnya.

“Kalau menggunakan kriteria rukyat MABIMS, elongasinya minimal 6,4 derajat. Berdasarkan perhitungan sementara, posisi hilal masih belum memenuhi syarat visibilitas tersebut sehingga kecil kemungkinan dapat terlihat,” ujar Arsad dalam keterangannya yang dikutip dari kantor berita nasional pada Selasa, 10 Maret 2026.

Meski demikian, Arsad menegaskan bahwa kepastian mengenai kapan umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri tetap akan diputuskan melalui sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Sidang tersebut menjadi forum resmi pemerintah untuk menetapkan awal bulan hijriah dengan mempertimbangkan data astronomi dan laporan rukyat dari berbagai titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia.

]]> https://eranasional.com/99638/lebaran-2026-diprediksi-berbeda-ini-penjelasan-kemenag-dan-brin/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana#respond Wed, 14 Jan 2026 10:23:02 +0000 https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemeriksaan terhadap Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena penyidik menemukan indikasi awal adanya aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Aizzudin memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi pada Selasa, 13 Januari 2026, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pendalaman terhadap jaringan aliran dana yang diduga muncul dalam kasus kuota haji yang kini telah menyeret sejumlah nama besar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Aizzudin dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. “Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” ujar Budi kepada awak media.

Menurut KPK, klarifikasi ini penting untuk memastikan tujuan, proses, dan mekanisme aliran dana tersebut, termasuk apakah dana tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengambilan kebijakan atau penyelenggaraan ibadah haji.

“Ini didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” jelas Budi.

Saat ditanya apakah dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan organisasi PBNU, KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih difokuskan pada Aizzudin secara personal.

“Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan,” kata Budi, menegaskan bahwa belum ada kesimpulan mengenai keterlibatan institusi PBNU secara organisasi.

Penegasan ini penting mengingat PBNU merupakan organisasi keagamaan besar dengan peran strategis di masyarakat. KPK menekankan bahwa pemeriksaan saksi tidak serta-merta berarti penetapan tersangka, melainkan bagian dari proses pembuktian untuk membuat perkara menjadi terang.

]]> https://eranasional.com/96587/skandal-kuota-haji-kpk-periksa-aizzudin-pbnu-dan-fokus-telusuri-aliran-dana/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/56858/terapkan-sistem-online-kemenag-terbitkan-perizinan-pondok-pesantren https://daerah.eranasional.com/56858/terapkan-sistem-online-kemenag-terbitkan-perizinan-pondok-pesantren#respond Sun, 08 Oct 2023 12:53:53 +0000 https://daerah.eranasional.com/56858/terapkan-sistem-online-kemenag-terbitkan-perizinan-pondok-pesantren

LAMPUNG TIMUR, Eranasional.com – Kementrian Agama (Kemenag) RI menerapkan sistem informasi secara online dalam pelaksanaan pengajuan, perpanjangan dan pencabutan perizinan operasional pesantren melalui email https://ditpdpontren.kemenag.go.id/.

Seluruh pondok pesantren di Indonesia baik yang baru maupun yang lama wajib mengajukan perizinan melalui online yang sudah disahkan oleh Kemenag RI tersebut.

Salah satunya adalah Pondok Pesantren Hafizhul Qur’an yang berlokasi di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah melakukan perizinan menggunakan sistem informasi perizinan pondok atau menggunakan sistem pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin operasional secara online.

Hasilnya, Ponpes Hafizhul Qur’an mendapatkan Piagam Izin dan Surat Keputusan (SK) dari Kemenag RI pada tanggal 22 September 2023.

Untuk merayakannya, pada Sabtu (8/10) Ponpes Hafizhul Qur’an menggelar acara tasyakuran dengan ritual pemotongan tumpeng dan doa bersama.

Pengasuh Ponpes Hafizhul Qur’an, KH Mahfud mengatakan tasyakuran ini merupakan bagian dari rasa bersyukur pihaknya atas keluarnya izin pondok pesantren.

“Kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, semoga apa yang kita raih ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan, khususnya bagi para santri,” ujarnya.

Staf pengajar di Hafizhul Qur’an, Rizal menambahkan, tak lupa pihaknya mengucapkan terima kasih juga kepada pengurus dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu sehingga perizinan Ponpes Hafizhul Qur’an telah diterbitkan Kemenag.

“Dengan terbitnya perizinan resmi dari Kemenag ini semoga ke depannya Ponpes Hafizhul Qur’an semakin berkembang dan maju,” ucap Rizal. (andin)

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia sedang mengalami darurat penghulu. Jumlahnya sangat kurang dari kebutuhan. Hal itu diungkapkan Kementerian Agama (Kemenag).

Direktur Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah Kemenag Zainal Mustamin mengatakan Indonesia mengatakan kebutuhan akan penghulu secara nasional yakni mencapai 16.263 orang. Sedangkan yang tersedia hanya 9.054 penghulu.

“Dilihat dari kebutuhan bisa dikatakan saat ini kami darutat penghulu,” kata Zainal kutip dari lama Kemenag, Kamis (7/9/2023).

Kondisi diperparah dengan jumlah penghulu yang akan pensiun hingga tahun 2027 yakni sebanyak 2.383 orang.

Menurut dia, kondisi ini cukup memprihatinkan. Beberapa penghulu bahkan ada yang harus melayani lebih dari satu KUA Kecamatan.

Selain banyak yang pensiun, ungkapnya, juga banyak penghulu yang wafat terutama pada masa pandemi COVID-19 yang lalu.

Zainal menyatakan saat ini Kemenag tengah berusaha memenuhi kekurangan penghulu. Pada 2023 sudah ada 950 tambahan penghulu dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

LAMPUNG TIMUR, Eranasional.com – Sertifikasi halal adalah sebuah pengakuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Lampung Timur Santoso mengatakan Kemenag telah meluncurkan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

“Saya ditugaskan untuk mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM untuk pengurusan sertifikat halal,” kata Santoso kepada eranasional.com, Jumat (21/7/2023).

Meski bertugas di Lampung Timur, lanjut Santoso, dirinya juga melayani pelaku-pelaku usaha dan UMKM dari wilayah lainnya di Provinsi Lampung.

Dia pun mengimbau kepada pelaku usaha di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Timur untuk segera mensertifikasi halal produk-produknya, karena jika lewat tanggal 17 Oktober 2024 akan dikenakan biaya alias tidak gratis lagi

“Lebih cepat lebih bagus, manfaatkan program SEHATI Kemenag ini,” imbuhnya.

Diberitahunya, ke depan bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Kemenag akan dikenakan sanksi. (Andin)

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun tidak akan dibubarkan oleh pemerintah. Kata dia, permasalahan Ponpes Al-Zaytun tidak boleh berlarut-larut dan harus segera diselesaikan.

“Enggak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun ke depan. 2022 lalu muncul persoalan Al-Zaytun, lalu hilang. Menjelang pemilu muncul lagi, sekarang sekarang harus diselesaikan dengan catatan sebagai pondok pesantren tidak akan dibubarkan,” kata Mahfud, Selasa (11/7/2023).

Ponpes Al-Zaytun, lanjut Mahfud, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan membina pondok pesantren tersebut.

“Pemerintah mengaku bahwa sekolah tersebut baik produknya. Sehingga akan kita bina, akan disesuaikan kurikulumnya, akan dibersihkan jika ada kotoran. Al-Zaytun dan seluruhnya tidak akan dijatuhi sanksi apa pun, akan terus berjalan dan dibina oleh pemerintah,” tuturnya.

Demi demikian, kasus pidana yang menyeret pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, akan tetap berjalan di kepolisian. Dia menyebut penyelesaian kasus pidana itu agar ke depannya tidak ada lagi masalah di Ponpes Al-Zaytun, apalagi menjelang event-event politik.

“Tindak pidana Bapak Panji Gumilang tetap akan diselesaikan agar tidak menjadi isu setiap ada event politik,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak lima haji Indonesia ditolak masuk Arab Saudi karena masuk dalam daftar cekal.

Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Eko Hartono membenarkan lima jemaah haji tersebut langsung dideportasi begitu tiba di Arab Saudi.

“Ya, ada lima jemaah haji kita yang dicekal,” kata Eko, Sabtu (24/6/2023).

Kelima Jemaah itu berasal dari Lombok, Surabaya, dan Banjarmasin. Mereka tidak boleh masuk ke Arab Saudi begitu mendarat di Bandara AMAA Madinah maupun Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Saat dicek Imigrasi Arab Saudi, kelima jemaah haji Indonesia itu diketahui masuk dalam daftar cekal pemerintah Arab Saudi. Mereka langsung dicarikan pesawat dan diterbangkan kembali ke Indonesia.

Terkait dengan visa haji kelima orang itu kenapa bisa diterbitkan jika memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, Eko menjelaskan, karena daftar cekal imigrasi belum terkoneksi dengan visa di e-haji, termasuk untuk umrah.

Dia menyebutkan, sebelumnya ada jemaah umrah yang juga dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi. “Selain itu ada beberapa perubahan kebijakan keimigrasian di Arab Saudi,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 22 April 2023. Putusan itu berdasarkan hasil sidang isbat.

Bersamaan dengan pengumuman ini, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas mengatakan ada perbedaan dalam penetapan Idul Fitri, namun dia tak ingin perbedaan itu dipermasalahkan.

“Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan,” ungkap Yaqut di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Kamis (20/4/2023).

Lebih lanjut Yaqut meminta agar masyarakat mencari persamaan. Dia juga meminta seluruh umat untuk tetap menjunjung toleransi dan sikap saling menghargai sesama.

“Tapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita toleransi,” tuturnya.

“Kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain,”tambahnya.

Sebelumnya, berdasarkan sidang isbat Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 22 April 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 22 April 2023. Ketetapan itu dikeluarkan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).

Sidang isbat digelar di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (20/4/2023). Sidang isbat dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Sidang isbat juga dihadiri pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi VIII DPR, hingga ormas Islam.

“Jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023,” kata Yaqut.

Secara umum, penentuan Hari Raya Idul Fitri 2023 menggunakan dua metode, yakni metode hisab dan rukyat. Metode tersebut digunakan pemerintah dan juga ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam hal ini, Pemerintah RI melalui Kemenag menggunakan gabungan antara metode hisab dan rukyat dengan mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang kemudian ditetapkan melalui sidang isbat.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini menitikberatkan pada posisi geometris benda-benda langit. Sedangkan NU menggunakan metode rukyatul hilal. Potensi perbedaan umumnya terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2023 jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Hal tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.1/MLM/I.0/E/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab, Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H.

Hasil hisab Muhammadiyah menyebut, pada 29 Ramadan, ijtimak menjelang Syawal 1444 H terjadi pada pukul 11:15:06 WIB. Hilal sudah wujud ketika matahari terbenam di Yogyakarta dan pada saat itu bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh warganya untuk tidak menggelar open house Lebaran pada tanggal 21 April 2023. Imbauan itu disampaikan untuk menghormati umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa.

“Demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open house pada hari Jumat, 21 April. Open House dan silaturrahim dilaksanakan mulai 22 April setelah umat Islam melaksanakan Salat Idul Fitri,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Senin (17/4/2023).

Untuk diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu, Pemerintah masih akan menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada 20 April 2023.

Mu’ti melanjutkan, perihal salat Id pada 21 April di lapangan Pekalongan dan Sukabumi kini telah diizinkan pemerintah daerah setempat, setelah sebelumnya dilarang. Dia bersyukur atas keputusan tersebut.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wali kota Pekalongan dan Wali kota Sukabumi yang mengijinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan salat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H bertepatan 21 April 2023,” ujarnya.

Mu’ti juga mengapresiasi dukungan dari jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama (Kemenag), Polri, pimpinan partai politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung ditegakannya konstitusi. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dan saling menghormati demi persatuan umat dan bangsa.

“Salat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam,” ucap Mu’ti.

Dia menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, agar melaksanakan ibadah Idul Fitri 1444 Hijriah dengan khidmat. Selain itu, dia juga meminta warga Muhammadiyah tetap menjaga kebersihan dan tenggang rasa karena masih ada sebagian umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1444 H pada Rabu, 22 Maret 2023. Sidang akan dilaksanakan secara luring (offline) di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama.

Didahului dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal yang disampaikan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal. Secara hisab, kata Kamaruddin, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada Rabu, 22 Maret 2023 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 H sekitar pukul 00.23 WIB.

Secara hisab, posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1444 H, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

“Pada hari rukyat, 29 Syakban 1444 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit, dengan sudut elongasi antara 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat,” tutur Kamaruddin di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

“Artinya, secara hisab, pada hari tersebut posisi hilal awal Syawal di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru MABIMS.”

Menurut kriteria baru MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Walau demikian, awal Ramadan 1444 H masih menunggu hasil rukyatul (pemantauan) hilal.

“Kemenag telah menetapkan 124 lokasi titik rukyatul hilal di seluruh Indonesia. Rukyatul hilal tersebut akan dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Peradilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain, di daerah setempat. Hasil rukyatul hilal yang dilakukan ini selanjutnya akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan Sidang Isbat Awal Ramadan 1444 H,” katanya.

Sidang isbat awal Ramadan 1444 H akan dipimpin Menag Yaqut Cholil Qoumas dan dihadiri sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Lembaga dan instansi terkait, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengimbau para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikat halal gratis dari pemerintah melalui Kementerian Agama. “Program ini membantu UMKM karena produk mereka bisa mendapatkan label halal dari pemerintah. Jadi jangan sia-siakan peluang ini,” imbau Fairid, Senin (13/3/2023).

Fairid menegaskan untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal ini pelaku UMKM bisa mendaftkan melalui pendamping produk halal (PPH) yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

Dia menyebut syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yakni usahanya minimal sudah berjalan 1 tahun, memiliki nomor izin berusaha (NIB), dan omzetnya minimal 500 juta setahun.

“Bagi UMKM yang belum memiliki NIB, maka akan dibuatkan gratis oleh PPH, karena syarat mengurus sertifikat halal yakni usahanya sudah terdata di dalam NIB,” sebutnya.

Fairid menambahkan jika produk UMKM sudah memiliki label halal, maka diharapkan nantinya lebih berkembang dan cakupan penjualannya lebih luas lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1444 H pada tanggal 22 Maret 2023. Sidang isbat akan digelar di gedung Kemenag, Jakarta Pusat.

“Insya Allah tanggal 22 di kantor Kemenag,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam, Kamaruddin Amin, Sabtu (3/3/2023).

Dia menyebutkan, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri sidang isbat penentuan awal Ramadan itu. “Mengundang perwakilan ormas dan juga MUI (Majelis Ulama Indonesia),” ungkap Kamaruddin.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah menyampaikan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H. Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada 23 Maret 2023, sedangkan Idul Fitri jatuh pada 21 April 2023.

“PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023; kedua, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023. Ketiga, 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023,” kata Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti dikutip dari YouTube Muhammadiyah Channel, Senin (6/2).

Sayuti mengatakan, dengan penetapan 1 Ramadhan 1444 jatuh pada Kamis Pon, 23 Maret 2023, sholat tarawih dimulai pada Rabu malam (22/3. Selain itu, PP Muhammadiyah juga telah menetapkan Idul Adha 1444 H jatuh pada 28 Juni 2023.

“Karena itu, hari Arafah 9 Zulhijah jatuh pada Selasa Wage, 27 Juni 2023, dan Idul Adha atau 10 Zulhijah jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023,” papar Sayuti.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati biaya ibadah haji yang harus dibayarkan Jemaah sebesar Rp49.812.700.

Untuk menentukan biaya haji 2023, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang terlebih dahulu meminta persetujuan peserta rapat.

“Apakah sudah dapat kita simpulkan di rapat Panja ini. Setuju”” tanya Marwan dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/20203).

“Setuju,” dijawab peserta rapat dengan kompak.

Berdasarkan kesimpulan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR, biaya haji yang harus ditanggung oleh masyarakat sebesar Rp49.812.700. Sementara BPIH disepakati sebesar Rp90.050.637,26.

Selanjutnya, hasil rapat Panja ini akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk disepakati.

Sebelumnya, Menteri Yaqut menyatakan biaya per jemahaan sebesar Rp49 juta.

“Tahun ini Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi Bipih Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen,” kata Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Dia menegaskan, dari BPIH sebesar Rp98,8 juta, yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69 juta atau 70 persen. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) belum menemukan kesepakatan soal biaya haji 2023. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang memastikan angka biaya haji yang ditanggung Jemaah saat ini jadi Rp49 juta.

“Kami di Panja (Panitia Kerja) Komisi VIII tentang haji belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah terkait besaran item-item yang muncul dari pembiayaan haji kita. Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan BPIH, kita sudah sampai di titik maksimal,” kata Marwan usai rapat dengan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Kata dia, sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, besaran Bipih juga sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta.

“Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai Rp90,2 juta. Kemudian, Bipih yang pemerintah usulkan besarannya Rp69 juta, kita sudah sampai di angka Rp49 juta,” jelasnya.

Marwan menekankan anggota Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Namun dia mengatakan masih ada tiga komponen yang masih bisa dikurangi, yakni perhotelan, masyair, dan katering.

“Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat. Tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga,” ucap Marwan.