Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian bagi jutaan pengemudi transportasi daring yang menggantungkan hidupnya pada layanan berbasis aplikasi.

Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa persoalan mendasar terletak pada belum jelasnya status hukum pengemudi ojol.

Menurutnya, jika pengemudi dikategorikan sebagai buruh, maka perusahaan aplikator wajib menanggung BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban kesejahteraan lainnya. Namun, jika status tersebut tidak disepakati, hubungan kontraktual antara pengemudi dan aplikator menjadi semakin kompleks.

“Kalau status ini belum disepakati, rumitnya muncul pada hubungan kontraktual antara aplikator dan pengemudi,” ujarnya.

Trubus menambahkan, pemerintah sebaiknya mengambil keputusan final hanya jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Hal ini penting agar regulasi yang lahir benar-benar adil, implementatif, dan tidak menimbulkan polemik baru.

Ia menekankan bahwa keberadaan Perpres bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang akan menentukan arah perlindungan sosial bagi jutaan pekerja transportasi daring.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mencatat jumlah pemudik mobil dan sepeda motor terus naik setiap harinya. Tercatat, kendaraan mobil yang keluar Jabodetabek pada H-5 Lebaran Idul Fitri sebanyak 242.142 kendaraan.

Jumlah ini terdiri dari, 123.863 kendaraan yang melewati jalan tol dan 72.248 kendaraan yang melewati jalan arteri.

“Jumlah ini lebih tinggi dibanding H-6 kemarin. Diprediksi jumlah kendaraan yang akan keluar Jabodetabek masih akan terus meningkat hingga menjelang lebaran,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Rabu (19/4/2023).

Jumlah itu juga lebih tinggi dibanding pada puncak arus mudik tahun lalu yang terjadi pada H-3 yaitu sebanyak 226.615 kendaraan .

Adita menuturkan, berdasarkan informasi dari Korlantas Polri, pada siang hari ini situasi jalan tol dari Jakarta ke Cikampek KM 47 hingga 72 masih kondusif, dengan V/C Ratio 0,4 yang artinya lancar dengan rata-rata kecepatan kendaraan antara 50-60 Km/Jam.

Sehingga masih belum diberlakukan rekayasa lalu lintas contra flow yang sedianya dilakukan mulai pukul 14.00 WIB hari ini.

Sementara, rekayasa lalu lintas berupa one way diberlakukan hari ini mulai pukul 14.30 WIB di KM 72 s.d 414 Tol Cipali – Kalikangkung, Semarang.

“Rekayasa lalu lintas masih mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, namun dimungkinkan terjadi perubahan melihat situasi di lapangan,” kata Adita.

Sedangkan untuk sepeda motor, pada H-5 kemarin tercatat sebanyak 279.044 kendaraan yang keluar Jakarta, atau meningkat 27,84% dari hari normal. Selama empat hari pemantauan, jumlah pergerakan sepeda motor terus meningkat.

Kemenhub mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan mudik jarak jauh, karena sangat rentan mengalami kecelakaan. Gunakan angkutan umum atau manfaatkan program mudik gratis agar perjalanan lebih aman dan berkesan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta operator penyedia jasa transportasi untuk tidak menaikkan harga tiket secara tak wajar.

“Kementerian Perhubungan akan menindak tegas oknum yang ditemukan menjual tiket dengan harga di atas ambang batas atas,” kata Budi Karya, usai rapat terbatas persiapan mudik di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Budi juga meminta operator penyedia jasa transportasi untuk tidak sewenang-wenang dalam menaikkan harga tiket. Budi meminta operator penyedia jasa transportasi untuk kooperatif.

“Kami sampaikan operator untuk ridak menaikkan tarif sewenang-wenang karena masyarakat butuh mudik, butuh berlibur. Operator diminta supaya kooperatif, kita ada tarif batas atas. Kalau melampaui batas atas, kami akan tegur,” tegasnya.

Budi menyebutkan, pemerintah memahami kebutuhan operator untuk mendapatkan keuntungan, namun operator diminta tidak melebihi tarif batas atas yang telah ditetapkan.

Ia memastikan pemerintah selalu memantau harga tiket seluruh jenis transportasi setiap harinya, baik harga tiket kereta api, tiket pesawat, maupun tiket bus. “Jadi batas atas tidak boleh dilanggar, kita akan memberikan sanksi,” tegas Budi.

Budi juga mengumumkan bahwa nantinya pembelian tiket penyebrangan akan dilakukan dengan menggunakan Ferizy, layanan pembelian tiket kapal secara daring.

Melalui penggunaan Ferizy, Budi menyebutkan, akan lebih mudah untuk pemerintah mengatur jumlah perjalanan dan mengawasi harga tiket.

“Ferizy adalah satu tools untuk membeli tiket penyeberangan. Kita lagi akan me-manage membedakan harga mereka yang memesan lewat online, dan mereka yang menggunakan langsung. Tapi ini belum kita putuskan, kita masih melaksanakan diskusi lebih lanjut dengan stakeholder,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah juga telah menyediakan sejumlah program mudik gratis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) misalnya, menyiapkan 500 bus untuk program mudik gratis.

Program mudik gratis pemerintah juga menawarkan perjalanan menggunakan kapal, salah satu rutenya adalah Jakarta-Semarang.

“Saya harapkan kementerian dan juga swasta dapat melakukan mudik gratis, minimal untuk kalangan mereka sendiri supaya tidak membebani,” pungkas Budi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan survei potensi pergerakan masyarakat selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023. Diprediksikan, 123,8 juta orang akan mudik Lebaran.

Survei dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Jumlah ini meningkat 14,2 persen jika dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2022 yang mencapai 85,5 juta orang.

“Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Baik berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan kebijakan lainnya agar penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan dengan selamat, aman, dan terkendali,” ujar Menhub Budi Karya di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Budi Karya mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini, yaitu tidak diberlakukannya lagi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memasuki masa pra-endemi atau mendekati normal pasca pandemi COVID-19, perekonomian yang semakin membaik, tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2022.

Oleh karena itu, lanjut Budi Karya, tantangan arus mudik dan balik tahun ini sangat menantang. Kemenhub pun telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

“Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun. Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan mudik serta Natal dan tahun baru sebelumnya menjadi bekal penting sebagai pelajaran agar tahun ini bisa lebih baik lagi,” tutur Menhub.

Dalam survei tersebut dijabarkan bahwa asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

JAKARTA, Eranasional.com – Rencana pemerintah untuk membedakan tarif kereta rel listrik (KRL) masih menjadi polemik di masyarakat. Meski kabar itu sudah tersiar sejak akhir Desember 2022, rencana kebijakan baru ini masih dikritik oleh sejumlah pengguna KRL.

Andri (50), mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana untuk membedakan tarif KRL bagi yang mampu dan tidak mampu.

“Kalau misalnya nanti jadi Rp10.000 sampai Rp15.000 per perjalanan, mendingan buat beli bensin,” kata Andri, Senin (2/1/2023).

Justru, kata Andri, biaya yang akan dikeluarkan untuk perjalanan Pulang Pergi (PP) bisa mencapai kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp30.000. Oleh karena itu, Andri tidak setuju dengan rencana tersebut.

“Sudah bagus kita naik kendaraan umum, daripada nanti kalau dinaikin tarifinya ‘si kaya’ bisa jadi bawa kendaraan pribadi lagi, ujung-ujungnya bikin macet jalanan,” tukasnya.

Ia juga mempertanyakan cara pemerintah untuk membedakan “si kaya” dan “si miskin” bagi pengguna KRL. “Masih rancu bagaimana membedakannya. Pendapatannya yang lebih dari Rp7 juta atau bagaimana?” tanyanya.

Mengenai penggunaan kartu khusus, dia menilai hal tersebut dapat menimbulkan starta sosial. “Yang kartunya warna emas itu orang kaya, misalnya. Di lapangan dikhawatirkan akan terjadi diskiriminasi,” ucap Andri.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sebuah konferensi pers, Selasa (27/12/2022).

Ia mengatakan, tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. “Dalam diskusi kemarin dengan Pak Presiden (Jokowi), kita akan pilah-pilah, siapa yang berhak yang mendapatkan subsidi. Jadi, mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar, dengan membuat kartu,” kata Budi Karya.

Sebagai informasi, tarif asli KRL adalah sekitar Rp10.000-Rp15.000 untuk sekali perjalanan. Namun, pemerintah pusat mengalokasikan subsidi pada kebijakan tarif yang sudah berlaku sekotar 5 tahun terakhir itu.

Walhasil, pengguna KRL di Jabodetabek hanya perlu membayar Rp3.000 untuk 25 Km pertama, dan Rp1.000 untuk setiap 10 Km berikutnya.

Budi Karya mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilah-milah mereka yang lebih berhak untuk mendapat subsidi tarif KRL. Dengan begitu, kata dia, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL. Menurut Budi, langkah ini bisa membuat subsidi lebih tepat sasaran.

“Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu. Kalau itu berhasil subsidi itu bisa kita berikan kepada sektor yang lain,” terang Budi Karya.