Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Sirait, menyampaikan bahwa Noe dilantik dalam kapasitas Tenaga Ahli Madya di lingkungan DPN. Penugasan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional sesuai kebutuhan organisasi.

“Yang bersangkutan akan menjalankan tugas seperti memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi strategis sesuai dengan bidang keahliannya,” ujar Rico melansir Tempo.co, Minggu (18/1/2026).

Rico menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Noe akan bekerja mengikuti mekanisme dan tata kerja yang berlaku di Dewan Pertahanan Nasional. Setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan DPN, termasuk Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian DPN.

Menurut Rico, kontribusi para tenaga ahli, termasuk Noe, diarahkan sepenuhnya untuk mendukung proses perumusan kebijakan strategis di bidang pertahanan negara. Oleh karena itu, seluruh penugasan bersifat institusional dan profesional.

“Penugasan yang diberikan tidak dikaitkan dengan latar belakang personal di luar kapasitas jabatan yang diemban,” tegas Rico.

Noe Letto diketahui merupakan putra dari budayawan dan cendekiawan muslim terkemuka Muhammad Ainun Nadjib atau Cak Nun. Ia dilantik sebagai Tenaga Ahli DPN bersama 11 orang lainnya berdasarkan Keputusan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional Nomor KEP/3/KH/X/2025, yang ditetapkan pada Kamis, 15 Januari 2026.

Rico menambahkan, ke-12 tenaga ahli tersebut akan mengisi sejumlah posisi strategis, baik sebagai Tenaga Ahli Madya maupun Tenaga Ahli Muda, yang ditempatkan pada kedeputian-kedeputian di lingkungan DPN. Bidang yang diisi meliputi Geoekonomi, Geopolitik, dan Geostrategi, yang merupakan sektor krusial dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional.

“Kehadiran tenaga ahli ini diharapkan dapat memperkuat analisis dan rekomendasi strategis DPN dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Dalam laporan resmi yang dimuat di situs web Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa pengangkatan 12 figur Tenaga Ahli DPN merupakan bagian dari langkah konkret Kemenhan dalam mengintegrasikan keahlian akademis dan pengalaman praktis dari berbagai latar belakang. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPN sebagai lembaga strategis negara.

Kemenhan menegaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional membutuhkan pandangan multidisipliner dalam menyusun rekomendasi kebijakan, mengingat dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang terus berkembang. Oleh sebab itu, latar belakang profesional para tenaga ahli menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi dan pengangkatan.

Penunjukan Noe sebagai Tenaga Ahli DPN diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi konstruktif dalam kerangka pemikiran strategis pertahanan negara, sejalan dengan tujuan DPN untuk memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh.

Retreat semacam ini biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan.

Kegiatan tersebut, bertujuan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan,” tegas Prabowo seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat 25 Oktober 2024.

“The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” sambungnya.

Dalam pengarahan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting di antaranya fokus dan komitmen masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi.

“Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” ujar Prabowo.

Di akhir acara pengarahan, Prabowo bersama dengan jajaran Menteri dan Wakil Menteri juga kompak menutup dengan foto bersama sembari menyemarakkan yel-yel.

“Merah Putih!”, ujar serempak Presiden Prabowo bersama Menteri dan Wakil Menteri.

Pengarahan dari Presiden Prabowo secara langsung diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri berjalan dengan sangat kompak dan solid di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 25 Oktober 2024.

Para menteri pada kesempatan itu memakai dresscode seragam di mana mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan celana hitam.

Mereka berbincang dikumpulkan di tengah-tengah kawasan Borobudur Golf yang asri dan sejuk menambah suasana pengarahan semakin akrab. []

Mereka melaporkan setelah mengetahui akun @Kemhan_RI, di platform sosial media X (Twitter) mengunggah postingan foto komplek perumahan berisi tagar yang mengarah pada pemberian dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diposting tanggal 21 Januari 2024 pukul 10:25.

Laporan ini disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih yang diwakili oleh Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Ibnu Syamsu Hidayat dan Helmi Lavour dari Themis Indonesia Law.

“Substansi yang kami laporkan adalah adanya cuitan di akun resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yakni akun resmi X atau Twitter di mana ada hashtag salah satu pasangan calon yakni pasangan calon Prabowo-Gibran yang mana di dalam hashtag tersebut tertulis #PrabowoGibran2024,” kata Ibnu Syamsu Hidayat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024 siang.

Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, lanjut Samsj, menduga terjadinya penggunaan fasilitas negara karena akun resmi itu milik Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Akun X itu bukan tempat mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024,” jelas Samsu.

“Akun resmi Kemhan itu merupakan saluran komunikasi publik antara Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan atas kerja kementerian atau menteri kepada masyarakat. Dengan demikian, adanya postingan yang memuat #PrabowoGibran2024 di akun resmi Kemenhan dinilai sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017,” sambungnya.

Samsu menegaskan, dengan begitu penggunaan akun tersebut untuk kepentingan capres-cawapres tertentu bertentangan dengan UU Pemilu Pasal 280, 282, dan 283.

Penjelasan Kemhan

Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha berdalih tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator.

“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau autotext dari admin Kemhan dan kesalahan telah diperbaiki,” kata Edwin dalam keterangan tertulis.

Agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, Edwin mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menekankan kepada administrator agar berhati-hati dalam memproses publikasi.

“Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Edwin. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto dituntut 18,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kemhan tahun 2012-2021.

Jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan terdakwa Agus Purwoto secara bersama-sama dengan Arifin Wiguna dan Surya Witoelar telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi,” kata JPU saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto berupa pidana penjara selama 18,5 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di ruang tahanan,” jelas Jaksa.

Tak hanya itu, Jaksa juga menuntut Agus Purwoto membayar uang pengganti sebesar Rp135 miliar. Apabkla tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara 9 tahun 3 bulan.

“Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp135 miliar dengan memperhitungkan barang bukti sebagai uang pengganti, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya disita dan dilelang. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta, maka dipidana selama 9 tahun 3 bulan penjara,” ucap Jaksa.

Jaksa juga menuntut Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) Arifin Wiguna dan Direktur Utama PT DNK Surya Cipta Witoelar, serta seorang warga negara AS yang menjabat Senioe Advisor PT DNK Thomas Anthony Van Der Heyden dituntut pidana penjara 18 tahun 6 bulan.

Tak cukup itu, masing-masing juga dibebankan denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak membayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

“Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan,” tegas Jaksa.

JAKARTA –  Empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit orbit 123 derajat bujur timur periode 2012-2021 di Kementerian Pertahanan atau Kemhan ditahan Kejaksaan Agung pada Kamis, 12 Januari 2023.

Penahanan dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung.

“Keempat orang tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2023.

Kemudian satu orang tersangka merupakan warga negara asing Thomas Van Der Heyden selaku tenaga ahli PT DNK. Penahanan keempat tersangka dilakukan pada Kamis, 12 Januari 2023.

“Tindakan penahanan dilakukan penyidik koneksitas dalam rangka pelimpahan perkara ke tahap penuntutan,” kata Ketut.

Hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP tentang syarat objektif dan subjektif dilakukan penahanan para tersangka.

Dalam perkara ini, para tersangka bersama-sama melakukan pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT kontrak sewa satelit Artemis dari Avanti dengan dalih bahwa dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan alokasi spektrum pada slot orbit 123 derajat (BT).

Namun, pada kenyataannya, satelit Artemis yang telah disewa tidak berfungsi karena spesifikasi satelit Artemis tersebut tidak sama dengan satelit yang sebelumnya, yakni Garuda-1 yang tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat.

“Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara, dilakukan secara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Ketut.

Akibat perbuatan mereka, negara diperkirakan merugi sebesar Rp500,579 miliar. Kerugian berasal dari pembayaran sewa satelit dan putusan arbitrase senilai RP 480,324 miliar serta pembayaran jasa konsultan sebesar Rp20,255 miliar.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan sempat ada pihak yang menghambat agar kasus satelit Orbit 123 di Kementerian Pertahanan untuk tidak dibuka.

Mahfud mengatakan upaya menghambat itu muncul ketika ia pertama kali tahu ada kisruh soal satelit tersebut. Ia menuturkan kasus tersebut berlangsung pada 2018, sebelum ia duduk sebagai Menko Polhukam.

“Saya tahu karena pada awal pandemi, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan,” kata Mahfud, Ahad, 16 Januari 2022.

Kemudian, Mahfud mulai mengundang beberapa kementerian seperti Kementerian Pertahanan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Nah, ia mengatakan di rapat-rapat ini ada pihak yang diduga sengaja menghambat agar kasus ini tidak dibuka.

“Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar kasus ini diproses secara hukum,” kata Mahfud. Lalu, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Audit Tujuan Tertentu (ATT).

“Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan,” ujar dia.

Kasus ini bermula pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Hal ini membuat terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu. Jika tak dipenuhi maka slot dapat digunakan negara lain.

Di Indonesia, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun Kementerian Pertahanan kemudian meminta hak pengelolaan ini dengan alasan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Untuk mengisi slot itu, mereka menyewa Satelit Artemis yang merupakan satelit sementara pengisi orbit (floater) milik Avanti Communication Limited (Avanti).

Dari sini masalah mulai muncul. Mahfud Md mengatakan Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti, Kemenhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Kontrak dengan Avanti diteken pada 6 Desember 2015, padahal persetujuan di Kominfo untuk pengelolaan slot orbit 123 baru keluar 29 Januari 2016.

“Belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara cara itu,” kata Mahfud.

Lebih parah, kontrak Satelit orbit 123 tak hanya dilakukan dengan Avanti. Untuk membangun Satkomhan, Kemenhan juga menandatangani kontrak dengan Navajo, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016.

Menurut Mahfud Md, saat itu juga anggaran belum tersedia. Pada 2016 anggaran sempat tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan. **