Besaran anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026).

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sekaligus mendukung target prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

RKP tahun depan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dukungan kementeriannya pada 2027 akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis.

Di antaranya ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja, penguatan desa dan pemerataan pembangunan, hingga pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan.

Menurut Dody, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat maupun perekonomian nasional.

“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” ujar Dody.

Sebelumnya, Kementerian PU memperoleh pagu indikatif TA 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Dalam proses pembahasan berikutnya, kementerian mendapat tambahan anggaran Rp16,12 triliun yang terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.

“Pemerintah tentu bergerak di semua sektor. Saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas utama untuk segera menggerakkan, mendorong kementerian-kementerian di bawah koordinasi kami khususnya Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mengirimkan alat-alat berat seperti ekskavator, loader, dan lainnya untuk membantu membersihkan sisa-sisa longsor sekaligus menghubungkan kembali jalur-jalur yang terputus,” tegas Menko AHY.

Menurut Menko AHY, jika penanganan tidak dilakukan segera, akan ada masyarakat dan wilayah yang tetap terisolasi, baik dari sisi komunikasi maupun jalur logistik akibat terputusnya akses darat. Ia menegaskan bahwa hal tersebut harus ditangani sesegera mungkin.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan melalui Kementerian Perhubungan agar sektor transportasi udara dan laut tetap beroperasi dengan baik sehingga aliran logistik tidak terhenti. Masyarakat terdampak sangat membutuhkan bantuan, termasuk obat-obatan, sehingga kelancaran distribusi menjadi prioritas.

“Saya akan menyampaikan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum di sini ada deputi yang khusus membidangi hal tersebut—agar tidak ada satu pun daerah yang benar-benar terputus. Kita dorong alat-alat beratnya: ada ekskavator, backhoe, loader, truk, dan lain sebagainya,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menyatakan bahwa koordinasi juga telah dilakukan dengan Pertamina dan PLN terkait ketersediaan BBM dan listrik yang merupakan kebutuhan krusial.

Menurutnya, listrik tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga memastikan komunikasi tetap berjalan.

“Tanpa listrik, jaringan komunikasi terputus sehingga dapat menghambat pemerintah pusat maupun daerah dalam memperoleh informasi penting di lapangan,” tandas Menko AHY.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka meminta agar Orang Asli Papua (OAP) dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Nanti saya cek juga, kira-kira ada tidak anak daerah yang ikut dalam bangunan ini, Orang Asli Papua,” ujarnya.

Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi daerah, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Sorong. Ia mengimbau agar penggunaan bahan material lebih banyak memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat menggerakkan dan memperkuat perekonomian masyarakat setempat.

“Pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika semua sektor, baik mesin birokrasi maupun mesin swasta, bergerak di tempat ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka menilai Kota Sorong kini terus berbenah menuju pembangunan yang lebih maju. Ia mengapresiasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki wilayah tersebut, serta dukungan moda transportasi yang semakin baik.

“Sorong ini punya potensi yang cukup luar biasa, dunia usaha juga bergerak,” katanya.

Ke depan, untuk mempercepat proses pembangunan, Ribka berharap tidak ada lagi alasan klasik seperti keterbatasan SDA atau kendala alam. Menurutnya, Sorong telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kota paling maju di wilayah Papua.

“Saya menyampaikan terima kasih, [dan] salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Doa dan harapan kita harus selesai cepat [pembangunan KPP Provinsi Papua Barat Daya],” pungkasnya.

Langkah ini dilakukan untuk menyatukan acuan penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air antar instansi agar penanganan banjir dan penertiban bangunan di sempadan sungai dapat berjalan lebih efektif. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

“Diharapkan dengan adanya rapat dengan Kementerian PU ini, pertama, kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama, baik itu yang menjadi acuannya teman-teman di Kementerian PU cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, maupun menjadi acuannya teman-teman di ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron.

Rakor lintas kementerian ini dilatarbelakangi banyaknya bangunan, terutama di Jabodetabek-Punjur yang berdiri di atas sempadan sungai, waduk, dan danau.

“Ada dua latar belakang kenapa pertemuan ini dilaksanakan. Latar belakang pertama adalah banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya yang dampaknya terjadi banjir. Kedua, banyaknya orang ATR/BPN, petugas yang kemudian kena kasus hukum akibat menyertipikatkan tanah di atas sempadan itu,” tutur Menteri Nusron kepada awak media usai Rakor terlaksana.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa sempadan sungai termasuk kategori “common right” atau hak bersama, yang tidak boleh dimiliki individu maupun diterbitkan sertipikat hak milik. Status kawasan tersebut harus tetap berada di bawah penguasaan negara agar fungsi lindungnya terhadap ekosistem dan tata air tetap terjaga. “Jadi (di sempadan) tidak boleh ada orang yang menyertipikatkan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari harmonisasi aturan, Kementerian ATR/BPN menargetkan akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat, dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai dalam kawasan Jabodetabek-Punjur sebelum Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari mitigasi banjir dan pemulihan fungsi kawasan sempadan sungai.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, juga sepakat dengan Menteri ATR/Kepala BPN terkait perlunya harmonisasi peraturan antar instansi.

“Saya setuju dengan harmonisasi peraturan supaya teman-teman di daerah tidak salah melaksanakannya di lapangan, meminimalisir multitafsir,” ucapnya.

Hal itu ia sampaikan usai menuai beragam tanggapan dari masyarakat yang masih merasa khawatir, bahkan mencurigai adanya potensi penyalahgunaan anggaran.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, seluruh proses pembangunan sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Banyak warga khawatir anggaran pembangunan kembali Gedung DPRD dan Pemkot nanti dikorupsi lagi. Saya tegaskan, yang menghitung semuanya itu dari Kementerian PU. Pemda tidak ikut apa-apa, hanya menerima manfaatnya saja,” tegasnya, Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, mekanisme pembangunan sudah sangat jelas, mulai dari desain, tender, hingga penunjukan pelaksana, semuanya menjadi kewenangan penuh Kementerian PU. Pemerintah Kota Pekalongan hanya berperan memperjuangkan agar anggaran bisa dicairkan.

“Tender, desain, penunjukan pelaksana semua dari Kementerian. Kita hanya mengusahakan supaya anggaran cair. Setelah cair, itu murni urusan Pemerintah Pusat,” katanya.

Wali Kota Aaf juga menanggapi kecurigaan masyarakat yang menyebut bahwa Pemkot maupun DPRD bisa bermain dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan tegas ia membantah tudingan itu.

“Kok malah disuudzoni. Kita eksekutif dan legislatif tetap bekerja kok. Semua sudah ada sistemnya. Pengawasan juga ada dari banyak pihak. Jadi tidak ada ruang untuk permainan seperti yang dikhawatirkan,” tuturnya.

Untuk menghilangkan keraguan, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan.

“Jangan khawatir, nanti kita awasi bareng-bareng. Baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Kalau anggarannya benar-benar sudah terealisasi dari Kementerian PUPR, ayo kita kawal bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aaf menekankan bahwa, pembangunan kembali gedung tersebut semata-mata demi kepentingan masyarakat.

Gedung DPRD dan Pemkot Pekalongan dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemerintahan, pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

“Gedung DPRD dan Pemkot ini bukan untuk gaya-gayaan. Ini fasilitas negara yang memang diperlukan agar pelayanan publik berjalan maksimal. Jadi mari kita dukung, jangan justru menebar prasangka,” pungkasnya. (em-aha)

Berdasarkan hasil kajian tim teknis Kementerian PU, kondisi bangunan dinyatakan rusak berat sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun ulang dengan desain baru.

“Tidak bisa, ini termasuk kategori rusak berat. Jadi, harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut,” ujar Menteri Dody saat meninjau lokasi terbakarnya Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu siang (7/9/2025).

Lanjut dia, pihaknya akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama agar tidak kehilangan identitas. Target penyelesaiannya sekitar akhir tahun 2026, tapi ia berharap bisa lebih cepat.

Dody menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD mengingat keduanya berada dalam satu kompleks.

Namun, apabila ada usulan pemindahan gedung DPRD ke lokasi lain, hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk aset baru.

“Soal usulan dari Pak Wali Kota, gedung DPRD dipindahkan ke lokasi lain, kami masih belum yakin apakah APBN bisa digunakan untuk itu,” katanya.

Meski begitu, pihaknya nanti akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Jika diperbolehkan, tentu akan dipindahkan. Jika tidak, maka tetap dibangun di lokasi semula.

Terkait pembiayaan, Dody memperkirakan kebutuhan dana pembangunan kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mencapai Rp80 hingga 90 Miliar. Namun jumlah pastinya masih menunggu kajian teknis lebih detail.

“Hitungan awal kasar untuk recovery gedung pemerintahan di seluruh Indonesia yang terdampak aksi anarkis mencapai Rp1,1 hingga Rp1,2 Triliun. Kota Pekalongan termasuk prioritas, bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar,” imbuhnya.

Menteri Dody menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh gedung pemerintahan yang terdampak aksi anarkis harus segera ditangani dengan pembiayaan dari APBN.

“Kita tidak ingin kepala daerah tidak punya kantor, begitu juga DPRD tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera kita selesaikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur atas kepastian pembangunan kembali yang ditanggung APBN.

Menurutnya, jika mengandalkan APBD Kota Pekalongan, sangat mustahil membiayai pembangunan ulang gedung dengan skala besar.

“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meski kami berpencar di sejumlah lokasi gedungnya. ASN tidak ada yang WFH, hanya Saya, Bu Wakil, dan Pak Sekda yang belum punya kantor tetap atau masih secara mobile,” terangnya.

Namun, Aaf bersyukur karena APBN akan menanggung pembangunan gedung baru, sehingga APBD bisa tetap fokus untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk membangun gedung baru.

Wali Kota Aaf menambahkan, pihaknya bersama DPRD sempat sepakat mengusulkan agar gedung DPRD dipindahkan ke Kawasan Pekalongan Baru atau dekat exit tol agar lebih representatif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu mekanisme dari Pemerintah Pusat.

“Kami manut saja. Yang terpenting pembangunan tetap jalan dan target akhir 2026 bisa selesai. Dua bulan ke depan kami targetkan sudah ada pemenang lelang proyek,” katanya.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, ia optimistis pelayanan masyarakat tidak akan terganggu dan Kota Pekalongan bisa segera kembali memiliki gedung pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

“Semoga segala prosesnya dilancarkan, dan Kota Pekalongan bisa segera memiliki kantor pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan lebih aman,” tukasnya. (em-aha)

Kemenpu menyiapkan dana di APBN sebesar Rp 649 miliar. Total anggaran proyek strategis itu untuk mengakomodir pembangunan skema kontrak tahun jamak.

“Pembangunan Stadion Sudiang Makassar Multiyears contract,” jelas Kasatker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis Kemenpu, Iwan, Sabtu (21/6).

Dia menambahkan untuk target pengerjaan masih dipertimbangkan. Diantaranya tergantung dari hasil lelang dan kontraktor yang mengerjakan.

“Lama masa kerja tergantung kontraktornya,”ucapnya.

Kabar gembiranya kata dia, Kemenpu sudah merampungkan detail design Stadion Sudiang. Anggaran yang dialokasikan masih akan tetap melalui proses reviu.

“Berdasarkan hasil DED yang sudah kami terima dari pusat itu sebesar Rp 649 miliar. Itu berdasarkan hitungan perencanaan,” jelasnya.

Pihaknya juga masih menunggu beberapa dokumen administrasi sebagai syarat pembangunan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.

Dokumen administrasi itu berupa amdal, andalalin, hingga keterangan rencana kota (KRK).

“Selain itu juga harus ada dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun PBG ini masih bisa kami tolerir hingga saat mulanya pembangunan pasca lelang,” jelasnya.

Dia melanjutkan, kucuran dana sebesar itu khsus hanya untuk pembangunan stadion saja bukan untuk fasilitas pendukung.

“Untuk bangun stadion saja. Sedangkan untuk fasilitas lain tidak termasuk. Kami fokus bangun stadion utamanya,”ucap Iwan.

Sebagai informasih, rombongan satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis Kemenpu menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Jumat (21/6).

Andi Sudirman menegaskan akan mendukung percepatan pembangunan dengan mengakomodir dokumen administrasinya.

“Dokumen disiapkan sesuai komitmen bersama antara Pemprov dan Kemenpu,” jelas adik Menteri Pertanian, Amran Sulaiman itu. []

Irmawan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemotongan anggaran tidak mengurangi pos untuk perbaikan jalan dan jembatan.

Melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu 9 Februari 2025 Irmawan menilai pemangkasan anggaran Kemen PU hingga 80% bisa berdampak pada keselamatan pengguna jalan.

“Keterbatasan anggaran tersebut bisa mengurangi dana untuk perawatan rutin jalan dan jembatan. Jika hal ini benar terjadi maka jalan dan jembatan rawan rusak sehingga berdampak pada keselamatan pengguna jalan,” ujarnya, dikutip Senin 10 Februari 2025.

“Kami mendesak agar Kementerian PU memastikan pemotongan anggaran tidak mengurangi pos anggaran untuk perbaikan atau preservasi jalan dan jembatan,” tambahnya.

Menurut Irmawan, perawatan rutin jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak kecelakaan di jalan raya.

Ia menyebut, hingga kini, masih banyak jalan yang berlubang, retak bergelombang dan tergenang air sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Apalagi saat libur lebaran dan tahun baru yang kerap kali mengalami peningkatan arus lalu lintas,” katanya.

Pemotongan anggaran di Kementerian PU, kata dia, juga dapat memicu banyak pengangguran.

Karena selama ini berbagai proyek Kemen PU menggunakan skema padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

“Kalau ada efisiensi ini, dikuatirkan malah rakyat jadi korban karena tidak mendapatkan merasakan manfaatnya,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis 6 Februari 2025 dalam rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PU disampaikan bahwa anggaran Kemen PU tahun 2025 diturunkan dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun.

Pemangkasan anggaran ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Tahun 2025

Pihaknya, kata Irmawan, mendukung program efisiensi yang diinstruksikan oleh Pemerintah.

Tetapi juga berharap, pemerintah berpihak kepada masyarakat karena pembangunan infrastruktur ini juga demi kemaslahatan masyarakat. []