Penegasan tersebut disampaikan Wamentrans Viva Yoga pada saat bertemu dengan Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kementrans, Jakarta, Jumat (27/2/2026) lalu.

“Sebagai kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Muna Barat menyimpan potensi perikanan yang beragam dan besar, baik dari sektor budidaya maupun tangkap seperti ikan kerapu, udang vaname, nila, dan rajungan”, ujar Viva Yoga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Viva Yoga, tidak hanya memiliki potensi perikanan yang beraneka ragam, kabupaten ini memiliki Kawasan Transmigrasi Kantisa. Kawasan ini berada di Desa Lakabu dan Desa Momuntu yang semuanya berada di Kecamatan Tiworo Tengah.

Viva Yoga mengatakan kehadiran program transmigrasi mampu mendongkrak berbagai aktivitas ekonomi di sana.

Program Transmigrasi Sejak Orba

Diceritakan dia, program transmigrasi yang dilakukan sejak masa Orde Baru mengubah lahan-lahan yang sebelumnya tak berpenghuni menjadi desa-desa yang produktif.

“Di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, sebagai unit pemukiman transmigrasi yang dibuka pada tahun 1995, sekarang menjadi desa produktif menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi, kako, kelapa, jagung, nilam, dan jambu mete. Komoditas tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor lainnya seperti perdagangan juga tumbuh,” ujarnya.

Transmigran yang datang pertama di desa ini berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam perjalanan waktu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, komposisi masyarakat di sana beragam, ada berbagai suku di sana, seperti juga ada dari Bali dan Bugis.

“Ini sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa program transmigrasi untuk memperkuat NKRI. Dari beragam suku akan membuat akulturasi budaya”, tambahnya.

Kehadiran Ali Basa di Kantor Kementerian Transmigrasi, disebut untuk memperkuat program transmigrasi di Muna Barat.

“Kita dukung penguatan dan pengembangan transmigrasi di Muna Barat. Kita senang Bapak Wakil Bupati datang ke Jakarta untuk ikut memajukan kawasan transmigrasi”, tambahnya.

Untuk menggali potensi yang ada, lanjut dikatakan Viva Yoga, Kementerian Transmigrasi mengirim Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di kabupaten yang beribukota di Laworo itu.

“Dalam menjalankan misi TEP melakukan riset potensi yang ada di kawasan transmigrasi. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah menunjukan besarnya potensi di sektor perikanan. Inilah yang kita dorong untuk menjadi komoditas unggulan di samping komoditas yang lain juga perlu diangkat”, ujar Viva Yoga.

Lanjut Viva Yoga mengatakan pengembangan sektor perikanan menurutnya sesuai dengan karakteristik wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur di mana mayoritas wilayah kabupaten memiliki garis pantai.

Meski demikian, Viva Yoga mengatakan sektor pertanian juga diperhatian guna mendukung program swasembada pangan.

Viva Yoga mengatakan di Kasimpa Jaya terbukti sektor pertanian juga produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi besar di darat dan laut di Muna Barat bisa menjadi modal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kawasan perekonomian di Sulawesi Tenggara. Ini yang kita harapkan”, tandas Viva Yoga.

Produk unggulan itu diolah dan dibuat oleh pelaku usaha dari kawasan transmigrasi dengan bahan yang dipetik dari lahan yang dimiliki.

“Produk unggulan dalam bentuk kemasan itu seperti kopi, coklat, dodol, keripik, madu, batik, sarung, kerajinan tangan dari bambu, dan berbagai macam kreasi lainnya”, ujarnya, Jakarta, 21/2/2025.

Banyaknya produk UMKM dari kawasan transmigrasi, menurut Viva Yoga menunjukan kawasan ini tidak hanya sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan namun juga potensi besar tumbuh sebagai sentra UMKM.

“Antusias kabupaten yang memiliki wilayah transmigrasi untuk mengembangkan produk UMKM dikatakan perlu difasilitasi dan disinergikan dengan kementerian terkait dan pihak swasta. Kita serius untuk mengembangkan produk UMKM di kawasan transmigrasi”, tegas dia.

Dia mengatakan langkah untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM dengan berbagai cara.

Dalam beberapa hari lalu Kementrans mengikuti Inacraft 2026, Viva Yoga mengungkapkan pihaknya memamerkan produk kerajinan dan industri kreatif yang diproduksi oleh pelaku UMKM dari kawasan transmigrasi. Menurut Viva Yoga banyak manfaat positif dari mengikuti Inacraft.

“Acara ini mengubah persepsi masyarakat bahwa transmigrasi tidak hanya sekadar memindahkan penduduk namun di sana juga ada kreatifitas untuk mengolah berbagai hasil dari lahan transmigrasi”, ujarnya.

Dengan memperkenalkan berbagai produk UMKM maka akan terbuka pasar dengan para pembeli. “Bila terjadi transaksi perdagangan dalam jumlah yang besar, dampaknya selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa menambah lapangan kerja di kawasan transmigrasi”, ujar mantan Anggota DPR Komisi IV dua periode itu.

Selain aktif mengikuti berbagai pameran, dalam mendorong pertumbuhan UMKM, Kementrans bersepakat dengan Toko Oleh-Oleh Krisna Bali. Kerja sama dengan pusat oleh-oleh yang tersebar di berbagai kawasan wisata di Bali diakui oleh Viva Yoga sangat strategis.

“Toko Krisna Bali memiliki 34 outlet yang tersebar di berbagai tempat di Bali dan Yogyakarta. Satu Outlet dalam sehari bisa didatangi pengunjung hingga 5.000 orang”, ujar dia.

Viva Yoga mengatakan outlet yang tersebar dan jumlah pengunjung yang melimpah merupakan potensi besar bagi pelaku usaha UMKM untuk memasok berbagai produk.

“Peluang besar ini harus dimanfaatkan agar hasil olahan tangan yang ada cepat terserap di pasar”, tuturr dia.

Dalam mengembangkan produk UMKM, Kementrans juga melakukan sinergi dengan kementerian terkait. “Kita telah melakukan MoU dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM”, ujar dia.

“Kerja sama dengan dua kementerian tersebut selain ada pembinaan dan pelatihan, produk pelaku usaha UMKM bisa dipasarkan di outlet berbagai koperasi dan lapak-lapak binaan Kementerian UMKM”, tambah dia.

Viva Yoga optimis dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak, pertumbuhan UMKM dari kawasan transmigrasi akan cepat berkembang dan meningkat.

“Bila ini tercipta maka kawasan transmigrasi juga akan menjelma sebagai sentra produk UMKM”, tandas dia.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pemerintah berupaya memastikan warga Rempang tidak hanya berpindah ke lokasi baru, tetapi juga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Prinsipnya, masyarakat tidak hanya sekadar pindah ke tempat baru, tetapi juga harus memiliki pekerjaan yang terus menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan mereka,” ujar Menteri Iftitah kepada media usai menghadiri acara Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Batam, Senin (16/2/2026).

Dalam mendukung pengembangan kawasan Rempang, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta melaporkan perkembangan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Mentrans, kondisi Rempang dalam satu tahun terakhir semakin kondusif. Situasi yang lebih damai dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan kawasan sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Alhamdulillah, selama satu tahun terakhir situasinya semakin damai dan kondusif. Ini penting untuk menghadirkan iklim investasi yang nyaman bagi semua pihak. Hal ini yang akan terus kami bangun,” kata Menteri Iftitah.

Sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, Kementerian Transmigrasi juga telah menyerahkan 16 unit kapal nelayan kepada warga. Bantuan tersebut ditujukan agar masyarakat pesisir tetap memiliki mata pencaharian setelah proses penataan kawasan dilakukan.

“Sebanyak 16 kapal nelayan sudah kami berikan kepada masyarakat. Harapannya, ini menjadi sarana bagi mereka untuk tetap bekerja dan meningkatkan pendapatan,” jelas Mentrans.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, tetapi juga menjadi contoh penataan kawasan transmigrasi yang mengedepankan dialog, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

Berikan Bantuan 16 Unit Kapal Perikanan 

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah memberikan bantuan 16 unit kapal perikanan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) kepada warga transmigran yang berprofesi sebagai nelayan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banon, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Setiap kelompok nelayan menerima satu kapal lengkap dengan perangkat pendukung penangkapan ikan.

“Para nelayan ini sangat senang karena ada bantuan. Kita berharap dengan adanya bantuan kapal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka karena nanti InsyaAllah hasil tangkapannya akan bisa bertambah banyak sehingga dapat menghidupi keluarga,” imbuh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di saat menyerahkan bantuan kapal, Desember 2025 silam.

Selain memberikan tambahan kapal, Kementrans bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BP Batam juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para nelayan kawasan transmigrasi Tanjung Banon. Pelatihan itu mencakup teknik memaksimalkan penangkapan hingga pengolahan ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Wamentrans Viva Yoga menyambut dengan terbuka kehadiran AKSI. Lanjut Wamentrans Viva Yoga mengajak organisasi AKSI turut membangun kawasan transmigrasi.

“Saya melihat organisasi ini sudah menerapkan manajerial organisasi yang modernn sudah menggunakan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur yang rapi”, ujar Wamentrans Viva Yoga saat menerima audiensi AKSI di Kementrans, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Wamentrans Viva Yoga mengatakan modernisasi disebut keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lanjut dia mengatakan bermitra dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan unsur lainnya dikatakan sangat penting. Kementrans terbuka atas keinginan AKSI untuk bersinergi.

“Saya membenarkan banyak desa yang berada di kawasan transmigrasi. Disebut di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ada 1.231 desa. Sedang di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian ada 3.513 desa. Bila desa yang berada di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan”, ujarnya.

Menurut Viva Yoga program kerja Kementrans adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masuarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Lanjut Wamentrans Viva mengatakan pembangunan desa bagi Kementrans adalah buah dari program transmigrasi. Sejak dari jaman Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

“Desa yang lahir dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah. Lahirnya desa menunjukan ada pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi”, tutur mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Bila AKSI ingin membangun desanya dari program di luar Kementrans, Wamentrans Viva akan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait. Wamentrans Viva Yoga mengakui pembangunan berawal dari desa sehingga program-program kerja kementerian ada di sana.

Namun, dikatakan Wamentrans Viva, ltidak semua pembangunan di desa berasal dari APBN. Untuk itu apa yang dilakukan AKSI dengan beraudensi bersama Kementrans yang sebelumnya juga dengan Kemendes dan PDT disebut sebaga langkah yang strategis.

“AKSI merupakan lembaga perjuangan dari kepala desa untuk memajukan wilayahnya. Organisasi ini juga didorong berkoordinasi dengan bupati dan gubernur setempat,” tandas dia.

Organisasi AKI Menghimpun Kepala Desa

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI, Irawadi mengatakan bahwa organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Menurut dia, inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya.

“Organisasi yang sudah memiliki pengurus di berbagai provinsi dan kabupaten itu ingin sambung rasa terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi,” ujar Sekjen AKSI, Eko Mulyadi.

Kehadiran organisasi yang berdiri pada tahun 2022 di Kementrans untuk menyampaikan berbagai hal. Dikatakan banyak kepala desa yang wilayah adminitrasinya di kawasan transmigrasi. Posisi inilah yang membuat mereka ingin bersinergi dan membutuhkan dukungan dari Kementrans.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten kota Baru, Kalimantan Selatan.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Menteri Nusron juga sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, beserta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno.

“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertifikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

“Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” tegas Menteri Nusron.

Dalam mediasi yang akan dilakukan ke depannya, Menteri Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan maupun masyarakat.

“Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Menteri Nusron.

Respon Cepat ATR/BPN

Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan yang dialami para transmigran tersebut. Ia menyatakan, akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Menteri Transmigrasi.

Meninjau Sertifikat Hak Pakai 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan bahwa hingga permasalahan tuntas, pihaknya akan meninjau Sertifikat Hak Pakai yang telah terbit untuk PT SSC di area tersebut dan membekukan IUP perusahaan.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

Menko AHY menekankan pembangunan transmigrasi tidak terpisahkan dari penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi utama pembangunan wilayah.

Lanjut Menko AHY mengatakan negara memikul tanggung jawab memastikan setiap kawasan transmigrasi memiliki kesiapan infrastruktur agar mampu tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar Menko AHY dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabru (7/2/2026).

Dalam forum tersebut, Menko AHY menjelaskan Kementerian Transmigrasi saat ini mengawal dua agenda besar, yaitu revitalisasi kawasan transmigrasi dan transformasi kawasan transmigrasi.

“Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan eksisting melalui perbaikan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan melalui kolaborasi dengan industri, investor, teknologi, dan off-taker,” tambah Menko AHY.

“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” tegas Menko AHY.

Menko AHY menambahkan pembangunan transmigrasi perlu menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat dan harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” pungkas Menko AHY.

Pertumbuhan Ekonomi 

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menegaskan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat pro-rakyat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi perlu dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama pembangunan.

“Yang ditekankan adalah pertumbuhan ekonomi pro-rakyat, yaitu pertumbuhan yang membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas, vokasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat terserap oleh investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi,” ujar Mentrans.

Mentrans juga menegaskan pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia agar negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru.

“Di kawasan ini harus lebih dulu hadir SDM unggul yang mendampingi dan membersamai masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan dan negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru di Indonesia,” tegasnya.

Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan lintas sektor sekaligus memperkuat orkestrasi kebijakan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk perguruan tinggi.

“Pemerintah berharap transformasi transmigrasi mampu melahirkan kawasan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan,” tandas dia.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Mentrans Iftitah dalam kegiatan Town Hall Meeting Program Kementerian Transmigrasi di Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026)).

Di tahun 2025 ini, lanjut Mentrans Iftitah, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM. Ini keadilan yang tertunda dan yang kini telah dituntaskan.

“Tentu masih banyak lagi yang harus kita bantu ke depan. Namun kami optimis jika hal ini kita terus lakukan secara konsisten secara bertahap, persoalan lahan transmigrasi akan dapat dituntaskan,” ujar Mentrans Iftitah

Kementerian Transmigrasi menyadari betul aset yang paling berharga dari transmigrasi adalah lahan dan sumber daya manusia.

“Sehingga salah satu fokus kami adalah penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. Dengan moto ‘Tuntas Lahan, Tuntas Harapan’, kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun,” kata Iftitah.

Bagi Kementerian Transmigrasi, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen tapi kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi rakyat.

Kementrans Berterima Kasih kepada ATR/BPN

Atas pencapaian ini, Kementerian Transmigrasi juga berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya.

Mentrans Iftitah menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

“Negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu,” tandas Mentrans Iftitah.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentrans Iftitah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Transmigrasi, Selasa (3/2).

“Khusus di Provinsi Jambi, pelepasan kawasan hutan mencakup 621 bidang tanah seluas 537,01 hektare yang tersebar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Langkah ini menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat transmigran Jambi terhadap kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati dan kelola selama bertahun-tahun,” kata Mentrans.

Hingga saat ini, sesuai arahan Presiden Prabowo terkait sinergi lintas kementerian sebanyak 19 lokasi transmigrasi telah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan kawasan hutannya dan diusulkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM). Total terdapat 4.356 bidang tanah dengan luas mencapai 6.466,52 hektare yang telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian persoalan lahan transmigrasi di berbagai daerah melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, demi menghadirkan keadilan agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, Sengketa lahan transmigrasi di Gambut Jaya SP4, Kabupaten Muaro Jambi, yang berlangsung selama 15 tahun, akhirnya mulai menemukan jalan keluar. Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ATR/BPN bekerja bersama untuk mempercepat penyelesaiannya.

Mentrans Iftitah menjelaskan konflik lahan tersebut terjadi akibat tumpang tindih pada 2008 dan 2009, antara program redistribusi tanah dan transmigrasi swakarsa mandiri.

“Akibatnya, hingga kini warga tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati,” tandas Mentrans Iftitah.

Apresiasi Komisi V DPR

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengapresiasi kinerja Kementerian Transmigrasi telah menuntaskan komitmennya kepada transmigran di Provinsi Jambi terkait kepastian status hak atas tanah.

Edi menilai, penyelesaian persoalan lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan bukan perkara mudah karena melibatkan kewenangan lintas kementerian.

Namun, Kementerian Transmigrasi dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan dan konsistensi dalam mengawal proses tersebut hingga mencapai titik terang.

“Walaupun ini bukan murni kewenangan Kementerian Transmigrasi dan harus berhubungan dengan kementerian lain, terutama ATR/BPN dan kehutanan, kami hargai komitmen Pak Menteri. Ini sudah masuk tahap ‘hijau muda’, dan kita tunggu ‘hijau tua’-nya. Kalau ini selesai, ini bisa menjadi role model penyelesaian masalah transmigrasi di seluruh Indonesia,” ujar Edi Purwanto.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan Beasiswa Patriot bukan proyek coba-coba, melainkan program prioritas yang disiapkan secara serius dengan melibatkan sinergi berbagai perguruan tinggi unggulan dalam negeri. Mentrans menilai Indonesia tidak perlu minder terhadap institusi luar negeri karena kualitas akademik nasional mampu menjawab tantangan pembangunan.

“Produk lokal tidak kalah. Justru Beasiswa Patriot ini ingin menunjukkan perguruan tinggi kita mampu berkontribusi langsung untuk masyarakat,” ujar Mentrans Iftitah dalam keterangan resminya di Papua, Kamis (29/01/2026)

Dia menekankan pendidikan dalam Beasiswa Patriot tidak berhenti pada capaian akademik semata.

“Pengetahuan harus menjadi alat untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun keadilan ekonomi. Sehingga dengan pendekatan tersebut, para penerima Beasiswa Patriot diharapkan hadir sebagai solusi nyata di kawasan transmigrasi,” ucap dia.

Berikut daftar program studi Beasiswa Patriot 2026 di 3 Kawasan Transmigrasi:

1. Kampus Patriot Barelang, Batam, Kepulauan Riau (Kuota 280 Mahasiswa)

Terdapat 14 program studi yang ditawarkan di Barelang dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

ITS: Teknik Kelautan; Teknik Perkapalan, Teknik Sipil; dan Teknik Fisika (Rekayasa Energi Terbarukan)

ITB: Logistik; dan Perencanaan Kepariwisataan

IPB: Manajemen Sumber Daya Perairan (Teknologi Hasil Perairan)

UI: Ilmu Kelautan; dan Industri Kreatif

UNDIP: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik dan Manajemen Industri

UNPAD: Perikanan; dan Konservasi Laut

UGM: Agronomi

2. Kampus Patriot Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat (Kuota 240 Mahasiswa)

Terdapat 12 program studi yang ditawarkan di Kalukku dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

ITB: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); Teknik Geodesi dan Geomatika; Teknik Kimia; dan Rekayasa Pertambangan

ITS: Teknik Material dan Metalurgi; dan Sistem Informasi

IPB: Agronomi dan Hortikultura

UI: Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan

UNDIP: Teknik Lingkungan; dan Peternakan

UNPAD: Teknologi Agroindustri

UGM: Manajemen Agribisnis

3. Kampus Patriot Salor, Merauke, Papua Selatan (Kuota 580 Mahasiswa)

Terdapat 29 program studi yang ditawarkan di Salor dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

IPB: Teknologi Pascapanen; Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Manajemen Pembangunan Daerah; Ilmu Tanah; Ilmu Nutrisi dan Pakan; Bioteknologi; Ilmu Ekonomi Pertanian; dan Ilmu Gizi

ITB: Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (PIAS); Teknik Geologi; Teknik Mesin (Pertanian); dan Sistem dan Teknologi Informasi

ITS: Teknik Lingkungan; Teknik Geomatika; Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik Elektro

UI: Teknik Sipil Peminatan Manajemen Infrastruktur; Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan Ilmu Kesehatan Masyarakat

UNDIP: Energi; dan Manajemen Sumber Daya Perairan

UNPAD: Antropologi; Ilmu Peternakan; Pariwisata Berkelanjutan; dan Ilmu Hukum (Agraria)

UGM: Agronomi; Ilmu Perikanan; Teknologi Industri Pertanian; dan Teknologi Hasil Perkebunan

Beasiswa Patriot 2026

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Bondan Djati Utami menegaskan Beasiswa Patriot 2026 dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan kawasan.

“Program ini merupakan bagian dari skema besar Transmigrasi Patriot 2026 yang mengintegrasikan pendidikan, riset aplikatif, dan pengabdian masyarakat guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi berkelanjutan,” tambah dia.

“Beasiswa Patriot tidak hanya kami posisikan sebagai program pendidikan, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia untuk kawasan transmigrasi. Para awardee kami siapkan agar mampu hadir langsung di lapangan, memahami persoalan masyarakat dilapangan, dan menghasilkan solusi berbasis keilmuan yang aplikatif dan berkelanjutan,” ujar Bondan Djati Utami.

Pelaksanaan beasiswa di tiga kawasan transmigrasi tersebut merupakan hasil pemetaan kebutuhan kawasan yang matang.

“Setiap kawasan memiliki karakter dan tantangan yang berbeda karena itu, penempatan program studi, skema pembelajaran, hingga tugas akhir dirancang secara spesifik agar benar-benar mendukung penguatan ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi,” kata Bondan.

Melalui Beasiswa Patriot 2026, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang pembelajaran, laboratorium pembangunan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Program ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga transfer pengetahuan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

Menko AHY terbang langsung menggunakan helikopter menuju kawasan terdampak untuk memastikan distribusi bantuan dilakukan secara tepat dan cepat.

Salah satu wilayah prioritas adalah Kawasan Transmigrasi Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang telah terisolasi selama lima hari akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh dan Sumatra Utara.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo, Medan.

“Semoga lancar semuanya dan bisa segera membantu masyarakat yang membutuhkan. Beras ini tentu sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Menko AHY.

Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa prioritas pemerintah adalah penyelamatan korban, evakuasi warga terisolasi, serta percepatan pemulihan akses logistik, listrik, komunikasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada tahap pertama, satu ton beras diberangkatkan menggunakan Helikopter Caracal TNI AU untuk menjangkau lokasi yang hingga kini masih sulit diakses melalui jalur darat. Pemerintah akan melanjutkan operasi bantuan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi lapangan.

Saat menerima bantuan beras dari pemerintah, warga setempat menyampaikan bahwa infrastruktur penghubung mengalami kerusakan berat, termasuk sedikitnya tiga jembatan yang ambruk, serta tidak adanya akses komunikasi.

“Salam kepada Bapak Presiden. Ini bantuan pertama kali datang, terima kasih,” ujar salah satu warga penerima bantuan.

Dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terisolasi akibat bencana ini, Menko AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Suryanagara.

Penyerahan ini menjadi bagian dari program Transmigrasi Tuntas (TransTuntas) yang menargetkan penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi para transmigran yang telah tinggal 13–16 tahun tanpa sertifikat.

Sejauh ini, dari target 13.000 SHM, lebih dari 8.000 telah diserahkan. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut percepatan pembagian Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan lahan yang selama ini berlarut.

“Mereka seharusnya sudah mendapatkan SHM sejak pertama ditempatkan 13-16 tahun lalu. Tapi persoalan itu berlarut-larut. Alhamdulillah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, satu demi satu kita tuntaskan, terutama terkait kepastian hak atas tanah,” kata Menteri Iftitah dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (21/11).

Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil turut menegaskan pentingnya kepastian lahan dan dukungan pembangunan bagi keberlanjutan kehidupan para transmigran.

“Mereka (warga transmigran) menunggu 13 tahun baru bisa menerima sertifikat, termasuk di daerah Matombura mereka menunggu kurang lebih 16 tahun. Karena tadi juga terlalu banyak masalah-masalah. Sehingga Alhamdulillah di kepemimpinan bapak selaku Menteri Transmigrasi, hari ini semua masalah-masalah yang ada di wilayah transmigrasi itu bisa terselesaikan dengan baik,” ucapnya saat sambutan.

Mentrans menjelaskan perlunya “kontrak ulang” antara pemerintah dan transmigran, yakni dokumen legal yang memuat hak dan kewajiban, termasuk rincian luas lahan yang berbeda-beda di tiap kawasan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik dan memastikan kejelasan ketika terjadi tumpang tindih lahan atau perubahan tata ruang.

“Saya cek, ternyata dulu banyak yang tidak punya dokumen penempatan. Di masa Presiden Prabowo, semuanya harus tertulis. Hak dan kewajibannya apa, luas lahannya berapa. Ada yang dapat 2 hektar, ada 1 hektar, bahkan ada yang hanya lahan rumah. Itu harus jelas,” jelasnya.

Menteri Iftitah juga memastikan legalitas SHM yang dibagikan. “Sertifikat itu turun dari ATR/BPN. Kalau sudah keluar, statusnya clean and clear,” pungkas Menteri Iftitah.

Dengan penyerahan 402 SHM di Kabupaten Muna dan Muna Barat ini, Kementerian Transmigrasi menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan seluruh persoalan pertanahan yang masih menyisakan ketidakpastian bagi para transmigran. Program Transmigrasi Tuntas (TransTuntas) terus diakselerasi agar seluruh transmigran di berbagai daerah mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.

Kementerian Transmigrasi juga memastikan bahwa proses verifikasi, penataan ulang dokumen, hingga penerbitan SHM akan terus dilakukan secara transparan dan terukur bersama Kementerian ATR/BPN serta pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memberi kepastian hak, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan para transmigran melalui pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi.

Menurut dia dengan selesainya penyerahan SHM tahap ini, pemerintah berharap para transmigran dapat hidup lebih tenang, memiliki pijakan hukum yang kuat, serta mampu mengembangkan wilayah transmigrasi sebagai sentra ekonomi baru di Sulawesi Tenggara.

“Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruh SHM yang tersisa dapat dituntaskan secara bertahap dalam waktu dekat, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga transmigran,” tandas dia.

Wamentrans Viva Yoga sepakat ada MoU Kementrans dan APDESI Merah Putih. Dengan menjalin kerjasama yang demikian maka organisasi di bawah pimpinan Anwar Sadat tersebut menjadi mitra resmi Kementrans.

Viva Yoga mengatakan untuk mendukung keinginan itu maka perlu dilakukan pemberdayaan aparatur desa di kawasan transmigrasi. APDESI Merah-Putih ingin kerja sama lintas sektor.

“Kementerian ini mendukung keberadaan APDESI Merah Putih untuk berkolaborasi dan bersinergi. Transmigrasi sudah dilakukan pada masa Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo, program ini telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi,” ujar Viva Yoga dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Viva Yoga mengungkapkan dengan lahirnya desa di kawasan transmigrasi,  maka perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk APDESI Merah Putih.

“Kementrans di kawasan transmigarsi juga telah bermitra dengan PATRI (Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia). “Pasti ada anggota PATRI yang menjadi anggota atau pengurus APDESI Merah Putih”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Lanjut Viva Yoga mengatakan bahwa desa di kawasan transmigrasi memiliki banyak tipologi dan keragaman.

“Ada yang sudah menjadi desa mandiri, maju, berkembang, dan perlu pembinaan. Untuk itu pentingnya APDESI Merah-Putih berkontribusi untuk pemberdayaan pada pengembangan kelembagaan ekonomi, produk-produk unggulan, pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk pengembangan infrastruktur guna menunjang kualitas pengembangan kawasan transmigrasi,” ujar Wamentrans Viva Yoga.

Ditegaskan, Viva Yoga, seluruh program transmigrasi adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Diantara Asta Cita itu adalah, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, ujarnya.

Perlu Advokasi

Dikesempatan yang sama Ketua Umum APDESI Merah Putih Anwar Sadat mengatakan pihaknya ingin desa di kawasan transmigrasi perlu advokasi dan dorongan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan, masalah, dan potensi yang ada.

“Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementrans. Tidak hanya itu, pihaknya juga ingin ada program kerjasama dengan tema Desa Sejahtera Merah Putih yang Kuat pada Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” tambahnya.

Diketahui Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima kunjungan Bupati Phuwato Saipul A. Mbuinga dalam rangka membahas kawasan transmigrasi yang menjadi sentra tanaman pangan dan kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.

Viva Yoga mengatakan siap mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten yang berada paling barat di Gorontalo itu.

“Ok, siap mendukung. Sebab masih di bawah pembinaan Kementrans, kita wajib memonitor, mengawasi, dan membantu pembangunan di sana,” ujar Wamentrans dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dikatakan Viva Yoga, di kabupaten ini memiliki 1 kawasan transmigrasi bidang dan 1 kawasan SP Bina yang berlokasi di Sandalan. Di Lokasi ini ada 165 kepala keluarga.

“Dari aspirasi dan catatan yang ada disebut tidak hanya masalah infrastruktur yang menjadi tantangan pembangunan di Sandalan. Di Ungkap masih ada 94 bidang yang masuk dalam HPK u(Hutan Produksi yang Bisa dikonversi),” ujar Wamentrans.

“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.

Dalam membangun kawasan transmigrasi, mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengatakan Kementrans tidak bisa bekerja sendirian. Kementerian ini harus bersinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian Pertanian; pemerintah daerah serta BUMN.

“Kita juga akan bersinergi dengan PNM dalam memberdayakan warga transmigran. Banyak bantuan dari PNM yang bisa disalurkan di kawasan transmigrasi”, ungkap Wamentrans.

Selain itu, kata Viva Yoga, ada juga program penanaman kelapa di Pohuwato dari Kementerian Pertanian yang bisa disinergikan dengan Kementrans.

“Kita jadikan Pohuwato tidak hanya menjadi sentra beras dan jagung namun juga kelapa. Bila perlu ada rumah produksi olahan kelapa. “Kita dorong Sandalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” harapnya.

Sementara itu masih dikesempatan yang sama Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengatakan transmigrasi di kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo itu sudah ada transmigrasi sejak tahun 1981.

“Dalam perjalanan waktu program itu mampu mengubah kehidupan transmigran menjadi sejahtera. Kawasan Transmigrasi yang ada pun sekarang menjadi sentra tanaman pangan,* ujar Saipul.

Saipul mengungkapkan ada kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.

“Akses itu menghubungkan Sandalan ke ibu kota kecamatan. Akses penting untuk mengirimkan berbagai produk pertanian”, ungkap Saipul.

Dia juga meminta bantuan ke Kementrans sebab tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun akses jalan dan jembatan yang menghubungkan dari dan ke Sandalan.

“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.

Diketahui Wamentrans Viva Yoga menjadi narasumber diskusi di Rapat Kerja Nasional IV Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND). Rapat kerja dengan tema ‘Sinergi, Inovasi, Digitalisasi, dan Kewirausahaan Dalam Perdagangan Global Untuk Indonesia Tangguh’, itu digelar di Kota Yogyakarta, 25/10/2025.

“Bila di Kementerian Kehutanan ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maka di Kementerian Transmigrasi namanya IPT,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Disebut seperti peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sudah memberikan IPT kepada beberapa perusahan untuk memanfaatkan kawasan transmigrasi sesuai perjanjian yang dilakukan.

“Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada perusahaan bernama Sumba Manis yang memproduksi gula. Pastinya di sana ada perkebunan tebu”, ujar Viva Yoga.

Kawasan transmigrasi itu dulunya, lanjut kata Viva Yoga, merupakan lahan tandus yang akhirnya bisa diubah menjadi lahan subur bagi tanaman tebu.

“Tidak jauh dari Melolo, ada Kawasan Transmigrasi Lewah. Beda degan Melolo yang panas, Lewah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut memiliki iklim yang dingin, seperti Bogor. Potensi ini akan dikembangkan menjadi peternakan sapi daging dan perah,” ujar Wamentrans Viva.

Viva Yoga mengklaim sudah ada investor dari Brasil yang berkeinginan membuka peternakan di sana.

“Tidak hanya di NTT, di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ada kawasan transmigrasi yang menarik investor untuk menanamkan investasi industrialisasi kakao. Potensi petani kakao di dua provinsi itu sangat luar biasa,” tuturnya.

Dalam mengundang pengusaha atau investor, ditegaskan oleh Viva Yoga bahwa Kementrans menggunakan prinsip keterbukaan.

“Siapa yang serius dan cepat, mereka yang akan segera mendapat izin”, tegasnya.

Adanya industrialisasi di kawasan transmigrasi dikatakan akan menguntungkan semua pihak. Diungkap banyak kepala daerah yang ingin kawasan transmigrasi berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di antara jalan untuk menuju ke sana salah satunya adalah industrialisasi.

“Ketika ada industrialisasi maka akan menciptakan lapangan kerja bagi transmigran dan masyarakat lainnya. Ada multiplier effect,” ujarnya.

Mengundang pengusaha untuk menanamkan investasi menurut Viva Yoga merupakan cara inovatif dan kreatif untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Bila hanya mengandalkan APBN dan APBD kemampuannya terbatas”, tuturnya.

Adapun pertemuan tersebut membahas lahan kawasan transmigrasi Tongo Sengkokang di wilayah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Amar Nurmasnyah mengatakan di Kabupaten Sumbawa Barat banyak lahan termasuk Kawasan Transmigrasi Tongo Sekongkang memiliki potensi unggulan. Potensi itu dalam bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga tambang.

Sumbawa Barat mendukung program transmigrasi. Untuk itu Amar Nurmansyah mengajukan permohonan tanah restan di kawasan transmigrasi guna mendukung terciptanya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berbagai dinamika dan permasalahan tanah yang disampaikan Amar Nurmansyah direspon dengan terbuka oleh Wamen Viva Yoga.

“Saat ini kita tidak hanya mengawasi, memonitor, dan mengurus satuan pemukiman transmigrasi namun juga seluruh transmigran dan masyarakat lain yang menetap di kawasan transmigrasi”, ujar Wamentrans dalam keterangan rilis, Kamis.

Diungkap beberapa hari lalu Kementrans melakukan ‘Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Transmigrasi Mendukung Trans Tuntas Tahun 2025′. Dalam rapat ditargetkan di tahun 2025, 13.751 bidang di kawasan transmigrasi di-Sertipikati Hak Milik (SHM).

“Sertipikati sangat penting agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan”, tegasnya.

Diakui ada ganjalan saat melakukan sertipikati tanah di kawasan transmigrasi yakni status kawasan transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan kehutanan, lahan milik kementerian lain, korporasi, BUMN, pemerintah daerah, dan milik perorangan.

“Apa yang terjadi di Tongo Sekongkang merupakan contoh yang baik karena hanya menyisakan 16 bidang saja yang harus disertifikasi”, ujar Viva Yoga.

Terkait tumpang tindih lahan transmigrasi dengan pihak lain, mantan Anggota Komisi IV DPR itu berpegang pada keputusan dan kesimpulan rapat kerja antara Kementrans dengan Komisi V DPR yang menyatakan, bahwa jika ada kawasan kehutanan berada di kawasan transmigrasi, maka kementeri Kehutanan harus melepaskan hak hutannya dari kawasan transmigrasi.

“Dengan keputusan ini Bapak Bupati bisa mengingatkan kepada perusahaan tambang atau lainnya yang melakukan aktivitas di Tongo Sekongkang, jika masuk kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Kementrans, menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan pihak lain (investor) bahkan kementerian ini tengah gencar mengundang investor untuk menanamkan investasinya di kawasan transmigrasi

“Namun untuk melakukan investasi harus melalui izin pelaksanaan transmigrasi (IPT)”, tegasnya.

Terkait permohonan tanah restan di Tongo di Kecamatan Sekongkang, Viva Yoga meminta kepada Pemerintah Sumbawa Barat untuk mengirim surat ke Kementrans. Diingatkan pemanfaatan restan hanya untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan perkantoran pemerintah.

“Kita dukung pemanfaatnya bila untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat”, tuturnya.

Untuk lebih memberdayakan 1 kawasan transmigrasi dan 4 kimtrans di kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, Kementran memberikan bantuan TA 2025 sebesar Rp3,4 miliar. Bantuan sebesar itu untuk menyelesaikan masalah pertanahan, SHM, pembangunan fasilitas umum seperti rehab sekolah.