JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencopot Sudarman Harjasaputra dari jabatan Kepala BPN Jakarta Timur.

Pencopotan itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Untuk memudahkan proses pemeriksaan yang dilakukan, yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati saat dikonfirmasi, Rabu (22/3).

Yulia menyatakan pihaknya menghormati proses klarifikasi harta kekayaan yang berjalan di KPK. Ia menambahkan berdasarkan arahan Menteri ATR/BPN, para pegawai dan keluarga diminta untuk tidak memamerkan kekuasaan, kekayaan dan gaya hidup mewah.

“Pak menteri juga meminta agar jajaran Kementerian ATR/BPN dapat membudayakan pola hidup sederhana, dimulai dari diri sendiri dan keluarga,” ucap Yulia.

Sebelumnya, Sudarman dan istri menjalani klarifikasi terkait harta kekayaan di KPK pada Selasa (21/3). Sudarman mengatakan telah menyerahkan semua data seputar harta kekayaannya kepada lembaga antirasuah.

“Semua data dan fakta telah saya sampaikan,” ujar Sudarman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/3) petang.

Sementara itu, VP yang merupakan istri Sudarman juga mengklarifikasi kabar viral di media sosial mengenai dugaan gaya hidup mewahnya.

Menurutnya, informasi tersebut keliru. “Jadi, yang di media sosial itu enggak benar ya harga-harganya,” kata VP.

Mengutip LHKPN yang disampaikan Sudarman ke KPK, total harta yang dimilikinya mencapai Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari keseluruhan harta Rp15,28 miliar dikurangi utang Rp520 juta.

Sukabumi- Reforma Agraria merupakan program yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo sebagai kegiatan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dan menyejahterakan melalui penataan aset yang diikuti dengan penataan penggunaan tanah dan penataan akses. Program ini didukung oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung program Reforma Agraria dengan mencari tanah-tanah yang idle,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui keterangan resmi, Rabu (24/11)

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan institusi negara yang menyediakan tanah, akan tetapi hanya bisa menyediakan tanah jika ada tanah yang telantar dan tidak dikelola secara benar.

Ia juga menjelaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pengelolaan pertanahan akan melibatkan bank tanah.

“Ini ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi yang selama ini tidak terpikirkan,” ujar Sofyan A. Djalil.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penanaman bibit pisang cavendish dilakukan di atas tanah seluas 320 hektare, yang merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha PT Sugih Mukti.

Telah diserahkan sertipikatnya di atas tanah tersebut, kepada 1.507 subjek penerima Reforma Agraria bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan simbol permulaan penataan akses melalui pembangunan demonstration plot (demplot) komoditas pisang cavendish bersama dengan para penggarap.

Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut menjelaskan, perlu pengembangan bisnis yang tepat untuk sektor pertanian.

Selama ini memang model bisnis sektor pertanian dikelola secara kurang tepat, tapi pengembangan pertanian perkebunan tanaman pisang di Kecamatan Warungkiara sudah bisa tepat. Ada out taker serta menggunakan teknologi sehingga hasil yang diharapkan seragam.

“Namun, semuanya berpulang ke para petani. Petani harus disiplin dan petani juga harus dapat menerapkan teknologi dalam kegiatan pertanian sehari-hari,” kata Sofyan A. Djalil.

Selain teknologi, peran koperasi juga sangat sentral dalam mengembangkan usaha pertanian. Bagi Sofyan A. Djalil, koperasi yang dikelola dengan benar maka akan membawa kepada kemakmuran.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menjelaskan bahwa korporasi berbeda dengan koperasi.

“Koperasi bisa seperti korporasi. Hal ini didukung dengan manajemen yang baik, ada akses ke permodalan, ada akses ke pasar, serta pemanfaatan teknologi. Oleh sebab itu, jika koperasi dibina dengan baik maka kemakmuran bersama bisa dicapai,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Jakarta- Dua orang notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir senilai Rp 17 miliar. Kini 2  akun mereka telah dibekukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Ketua umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) Hapendi Harahap mengatakan, dua akun yang dikelola Ina Rosaina dan Erwin Riduan telah dinonaktifkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penonaktifan akun tersebut sebagai tindak lanjut penetapan tersangka Polda Metro Jaya terhadap Ina Rosaina dan Erwin Riduan atas kasus mafia tanah keluarga artis Nirina Zubir..

Jadi, kata dia, setiap PPAT mempunyai akun agar bisa mengakses melakukan pendaftaran, pengecekan ke kantor pertanahan yang dikeluarkan oleh Kemen ATR.

Hafendy menyebutkan akun mereka telah dibekukan sejak Jumat (19/11) lalu. Akun tersebut kini sudah tidak aktif, artinya sudah tidak bisa memproses pembuatan akta kembali.

“Dia sudah tidak bisa lagi buat akta. Karena kan prosedur buat akta tersebut langkah pertama dibuat akta adalah harus lakukan pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat itu secara elektronik,” jelas Hapendi.

Lanjutnya  kemudian karena akunnya sudah tak aktif sehingga dia tidak bisa lakukan pengecekan tersebut. Karena tidak bisa, maka dilarang buat akta.

“PP IPPAT akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana mestinya. Saya sudah melakukan pendekatan ke Kementerian ATR dan ke Polda Metro Jaya agar kasus ini selesai dan itu juga tentu agar penegakan berjalan sesuai dengan yang ketentuan ada,” ucapnya.

Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka agar seluruh masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai program-program strategis Kementerian ATR/BPN. Kali ini, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Royal Denai, Bukittinggi pada Sabtu (13/11/2021) bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Guspardi Gaus mengatakan bahwa hampir setiap hari ia menerima pengaduan mengenai konflik pertanahan, khususnya terkait dengan tanah ulayat. Sebagaimana diketahui bahwa tanah di Sumatra Barat mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat.

Kepemilikan tanah yang secara komunal membuat tanah ulayat tidak memiliki kepastian hukum yang belum jelas sehingga seringkali menimbulkan konflik baik antarmasyarakat adat maupun di luar masyarakat adat.

Namun, kini konflik dan sengketa tanah ulayat dapat diminimalisir dengan cara pencatatan tanah atau pendaftaran bidang tanah.

“Sekarang ada kiat yang dibuat oleh BPN, cukup dicatatkan saja, tidak dalam bentuk sertipikat sehingga ada kepastian hukum mengenai luas tanah dan di mana tempatnya. Jadi, tanah itu tidak akan diperjualbelikan dan juga tidak ada orang lain yang akan menguasai sehingga tidak akan menimbulkan konflik,” ujar Guspardi Gaus.

Lebih lanjut, Guspardi Gaus juga mengapresiasi terobosan mengenai pencatatan tanah ulayat sebagai ikhtiar dalam mencegah sengketa pertanahan di Sumatra Barat.

Ia berharap bahwa terobosan ini dapat disosialisasikan kepada para niniak mamak pemangku adat yang ada sehingga tanah ulayat memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau seandainya masyarakat berkeberatan melakukan sertipikasi di tanah ulayat itu maka bisa dalam bentuk pendaftaran. Tanah ulayat yang kita miliki itu tidak atas nama seseorang, tapi mewakili komunal yang ada di dalamnya. Didaftarkan di BPN gunanya untuk mendapatkan kepastian hukum. Kedua, supaya tidak menimbulkan konflik antarkita dalam suku atau di luar suku, juga tidak bisa diperjualbelikan sejak anak keturunan kita mengetahui letak dari tanah yang dimiliki oleh ulayat di masing-masing suku yang ada di Sumatra Barat,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan kali ini, ia berharap bahwa Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI dapat bersinergi lebih baik ke depannya dalam rangka menyosialisasikan seluruh program-program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Kehadiran Bapak di sini juga nanti diharapkan dapat mendorong program-program strategis kita, khususnya PTSL dapat berjalan secara baik. Sebagaimana yang kita ketahui, Sumatra Barat ini membutuhkan kerja sama dan bantuan masyarakat serta tokoh adat untuk ikut menyelesaikan program-program yang ada di Kementerian,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Saiful, menambahkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kantor-kantor pertanahan di Sumatra Barat dalam menjalankan program PTSL.

Kendala tersebut di antaranya, sulit mendapatkan tanda tangan masyarakat adat karena budaya merantau yang tinggi di Sumatra Barat, timbulnya kekhawatiran jika tanah yang sudah disertipikatkan akan lebih mudah diperjualbelikan atau digadaikan dan banyaknya para pemangku adat yang masih tidak mau untuk mengikuti kegiatan PTSL.

“Oleh karena itu, perlu adanya bagi kita untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada para niniak mamak/ pemangku adat untuk menjelaskan apa itu program PTSL dan segala manfaatnya,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Indra Gunawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN; dan Zarlisman, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai moderator. Hadir pula jajaran kantor pertanahan dari beberapa kota dan kabupaten di Sumatra Barat yang telah melakukan uji usap antigen. Kegiatan ini pun terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Jakarta – Berbagai upaya diusahakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang tak jarang terjadi di areal perkebunan, salah satunya dengan melakukan penelitian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSKATP), mengadakan Seminar Penelitian dengan pokok bahasan “Penyelesaian Konflik Pertanahan di Areal Perkebunan” yang diselenggarakan di Century Park Hotel, Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Membuka acara tersebut, Kepala PPSKATP, Supardy Marbun, mengatakan bahwa kebijakan pertanahan yang diterapkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengundang para pelaku usaha masih terjadi hambatan.

“Kebijakan pertanahan, salah satunya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, masih ditemukan hambatan, seperti konflik antara masyarakat dengan perusahaan HGU perkebunan,” ujarnya.

Supardy Marbun menjelaskan bahwa dengan diadakannya seminar hasil penelitian ini merupakan langkah strategis dalam penyelesaian kasus sengketa pertanahan, khususnya di areal perkebunan.

“Kami rasa ini langkah strategis mengingat kasus pertanahan ini sudah lama terjadi. Bukan hanya terjadi di PTPN, tapi juga di perusahaan swasta, baik perkebunan bekas konsesi bahkan dari HGU bekas tanah negara,” jelasnya.

Sebagai informasi, Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi dengan menggunakan konsep “Kerangka Penjelas Konflik Agraria Struktural” yang dikembangkan oleh Rachman (2013). Konsep tersebut dipergunakan untuk menjelaskan akar masalah, sebab-sebab dan akibat lanjutan yang melestarikan konflik perkebunan. Kerangka tersebut memperlihatkan bagaimana konflik perkebunan bersifat kronis, sistematis, dan meluas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau yang hadir sebagai narasumber mengatakan, terkait lokasi penelitian dianggap sudah sesuai, tetapi perlu dikembangkan dalam hal metode analisis.

“Analisis data dengan konsep konflik agraria struktural hanya dapat dipakai untuk menjawab permasalahan, yaitu faktor yang menjadi akar masalah konflik, sebab akibat, dan kondisi yang melestarikan konflik. Permasalahan tipologi konflik dan upaya penyelesaian, dapat menggunakan analisis yuridis,” ungkap Andi Tenrisau.

Lebih lanjut, Andi Tenrisau juga memberi saran terkait hasil penelitian di empat provinsi yang memperoleh dua tipologi subjek konflik, yakni tipologi konflik komunitas masyarakat dan konflik badan usaha.

“Untuk melengkapi hasil penelitian, sebaiknya ditambahkan tipologi konflik yang terkait dengan konflik yang berada di kawasan hutan dan kawasan areal penggunaan lain yang subjeknya Kementerian atau Lembaga,” tuturnya.

Andi Tenrisau juga menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan suatu konsep dalam hal penyelesaian konflik perkebunan.

“Kami di Direktorat Jenderal Penataan Agraria sudah mengembangkan konsep distribusi manfaat, khususnya untuk aset BUMN, pemerintah pusat, atau daerah. Tanah tersebut tetap kepemilikannya, tetapi pemanfaatannya dapat dilakukan oleh pihak lain, seperti masyarakat dengan diberikan hak atas tanah yang bersifat sementara atau dengan perjanjian sewa,” tambahnya.

Turut hadir sebagai narasumber, Guru Besar Hukum Agraria, Fakultas Hukum UGM, Maria S.W. Sumardjono; Direktur Umum PTPN III, Doni P. Gandamihardja; Staf Pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB, M. Shohibuddin.

Purwakarta – Sejumlah warga Kabupaten Purwakarta yang menerima sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengaku sangat gembira dan terbantu dengan adanya sertipikat tersebut. Selain dapat membuka ruang untuk akses kepada perbankan, sertipikat tanah juga dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Programnya pemerintah ini sangat membantu kami. Oleh karena itu, kami berharap ini terus dilakukan mengingat masih banyak warga yang tak memiliki sertipikat tanah,” ujar Eman, warga Desa Cikumpay, Kabupaten Purwakarta pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza Purwakarta, Selasa (09/11/2021).

Eman merupakan seorang wiraswasta yang selama ini mengandalkan pinjaman ke orang untuk modal usahanya. Melalui sertipikat yang ia dapatkan, Erman merasa bersyukur dan senang sekali.

“Program PTSL ini begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. Saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat. Rencananya sertipikat ini akan saya jadikan modal mengembangkan usaha,” ungkapnya.

Warga Kabupaten Purwakarta lainnya, Een Suarsih, juga menyambut baik pembagian sertipikat tanah tersebut. Een Suarsih sendiri sangat bersyukur telah mendapat sertipikat tanah yang diperoleh dari Kementerian ATR/BPN.

“Dengan adanya program PTSL ini, alhamdulillah saya terbantu sekali. Saya jadi merasa aman dan nyaman karena sudah jelas legalitas hak atas tanah yang saya miliki,” ucap Een Suarsih.

Selain terjaminnya legalitas hak atas tanah, Een Suarsih mengatakan sertipikat ini dapat diturunkan sebagai warisan.

“Sekarang saya lebih yakin dengan adanya sertipikat ini. Selain dapat membantu ekonomi apabila dibutuhkan, sertipikat ini juga bisa saya wariskan kepada anak cucu kelak,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah melanjutkan program tersebut. Menurutnya, masih banyak yang belum mendapatkan sertipikat tanah seperti yang didapat dirinya dan warga penerima lainnya.

Purwakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi terkait program strategis di bidang tata ruang dan pertanahan. Salah satu program yang disosialisasikan ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Program yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini, juga perlu dipahami oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa PTSL mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong masyarakat agar segera mengikuti program PTSL karena program tersebut memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Saan Mustopa menambahkan bahwa salah satu output PTSL ialah sertipikat tanah. “Sertipikat tanah ini dapat memberikan akses ke perbankan. Contohnya apabila Bapak/Ibu seorang pedagang, bisa mendapat modal melalui agunan sertipikat tanah ke perbankan,” kata Saan Mustopa saat memberikan sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza, Selasa (09/11/2021).

Dalam sosialisasi tersebut, Saan Mustopa meminta kepada masyarakat agar dapat mengikuti program PTSL. “Program ini sangat bagus dan masyarakat dapat mengikuti program ini karena mampu memberikan kepastian hak atas tanah. Untuk ikut program ini, kita jangan berpikir tanah kita ada dimana karena kita tidak tahu perkembangan Purwakarta ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Lebih lanjut, selain menyosialisasikan mengenai PTSL, Saan Mustopa juga menyinggung terkait bank tanah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa bank tanah ini akan dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Bank tanah ini nantinya akan mengelola tanah-tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar serta HGU yang habis masa berlakunya.

“Intinya bank tanah akan memanfaatkan tanah serta tidak ditelantarkan dan ini bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi ketimpangan penguasaan tanah,” kata Saan Mustopa.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan bahwa program PTSL merupakan program andalan dari Presiden RI karena ia menghendaki agar seluruh tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia ini tidak mudah sehingga butuh suatu program, salah satunya PTSL. Tujuan dari program PTSL ini adalah agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan seluruh masyarakat memegang sertipikat tanah,” ujar Teuku Taufiqulhadi.

Pada kesempatan tersebut juga, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan aspek teknis mengenai PTSL.

Kepada masyarakat yang hadir, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa dalam PTSL, seluruh bidang tanah yang bisa didaftarkan dan bisa jadi sertipikat disebut K1. “Namun ada juga yang tidak bisa menjadi sertipikat tanah, biasanya terkendala sengketa tanah. Ini kami sebut K2. Selain itu, ada tanah-tanah yang batasnya tidak clear antar-beberapa orang sudah beperkara. Itu akan kami petakan, tapi tidak keluar sertipikat. Ini juga masuk ke K2 sehingga kami mengetahui tanah-tanah yang bermasalah di suatu desa,” jelas Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Selain K1 dan K2, Dalu Agung Darmawan juga menjelaskan K3. Menurutnya untuk kategori K3.1, yaitu orang yang ingin membuat sertipikat tanah, tapi belum mampu membayar pajak sehingga sertipikat tanahnya belum bisa dikeluarkan.

“Ada tanah-tanah milik badan usaha ini kami kelompokkan dalam K3.2. Kemudian, ada juga tanah warisan zaman dahulu, ini tidak dikeluarkan sertipikat tanah. Kemudian hanya berupa peta bidang dan data pertanahannya tidak kita ketahui, ini masuk kategori K3.3,” ucap Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL), Indra Gunawan, menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan sosialisasi mengenai program strategis serta program kerja yang dilaksanakan  melalui media sosial.

“Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN memiliki 510 aset digital, yang mana itu terdapat di empat kanal, ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Kita juga melakukan glorifikasi terhadap program strategis untuk pemberitaannya dengan memanfaatkan rekan-rekan media,” ujar Kepala Bagian PHAL.

Pada sosialisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir, berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Banyuwangi – Ketidakpastian merupakan sumber keresahan. Demikian pula terkait ketidakpastian hak atas bidang tanah, yang membuat hati pemilik tidak tenang karena sewaktu-waktu dapat digugat. Bagaimana tidak? Tanah yang dimiliki, ditempati, dan digarap tanpa legalisasi. Terbitnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu kunci ketenangan hati.

Hal tersebut dirasakan Titin Prasetyo (40). Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga ini bisa bernapas lega. Sertipikat tanahnya telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah mengikuti program PTSL tahun 2021 ini.

“Saya sangat bahagia dan senang sudah mendapatkan sertipikat tanah ini dari pemerintah. Rencana sertipikat tanah ini akan saya simpan dan akan saya wariskan ke anak saya. Sekarang merasa  lebih tenang setelah mempunyai sertipikat, tidak takut lagi kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki tanah saya,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Santika Banyuwangi, Minggu (31/10/2021).

Rona gembira juga terlihat dari Purwanteki (57). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di bilangan Pesanggaran ini, mengaku sangat bersyukur karena sekarang dia telah memiliki sertipikat tanah.

“Hari ini betul-betul memegang sertipikat tanah atas program PTSL. Saya berterima kasih kepada BPN yang telah memperjuangkan tanah saya sehingga saya bisa mendapatkan sertipikat tanah ini,” ungkapnya.

Purwanteki mengatakan bahwa tanah yang telah terbit sertipikatnya ini, ia tanami buah naga sebagai bekal ke depan. “Rencana untuk warisan kepada anak,. Tiga tahun lagi saya purnatugas, saya lebih tenang dengan terbitnya sertipikat tanah ini,” tuturnya sambil tersenyum lebar.

Titin Prasetyo dan Purwanteki merupakan dua dari sepuluh penerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi Ribut Hari Cahyono, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Stanley, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan materi. Namun, dengan berjalannya hari, kita akan menyadari bahwa ketenangan hati tidak dapat dibeli. Kepastian hukum atas tanah ialah salah satu kunci ketenangan diri.

Jakarta – Visi pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkualitas, super premium berkelanjutan kelas dunia, tentunya perlu dukungan dari seluruh lapisan. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat di kawasan itu sendiri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung perwujudan visi tersebut.

Sebagai langkah awal, Kementerian ATR/BPN melakukan Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) secara daring pada Jumat (29/10/2021) kemarin.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, bertindak selaku pemimpin rapat. Rapat dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jaconias Walalayo beserta jajarannya dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi NTT.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menuturkan, terdapat kebutuhan dari BPOLBF untuk melaksanakan tugas dalam pengembangan kawasan tersebut.

Untuk itu, perlu dikoordinasikan secara bersama antara pihak BPOLBF dengan jajaran di Kementerian ATR/BPN yang terkait, bentuk kerja sama yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kita cari bersama di mana sebetulnya ruang kita untuk berkolaborasi dalam menyukseskan pengembangan wisata Labuan Bajo,” tutur Surya Tjandra.

Menyambut tawaran kerja sama dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Direktur Utama BPOLBF menuangkan beberapa program yang bisa didukung Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun di NTT.

“Secara khusus, tata ruang sangat berperan dalam pengembangan Labuan Bajo Flores. Selain itu, juga terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruangnya yang perlu dilakukan kerja sama. Hal yang terpenting pun mengenai konteks pemberdayaan masyarakat karena kita ingin dengan pengembangan wisata ini, dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat NTT,” terang Shana Fatina.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo, mengutarakan bahwa sebagai langkah awal, BPOLBF agar dapat lebih terbuka terkait data pengembangan kawasan, di mana kawasan yang diprioritaskan agar jajarannya bisa bergerak lebih cepat untuk melakukan identifikasi lapangan, baik itu dalam hal pemberdayaan tanah masyarakat maupun peta tematik. Terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Jaconias Walalayo mengatakan butuh dukungan dari pemerintah daerah juga pusat dalam mempercepat proses penyusunannya.

Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri menyampaikan, untuk mengakselerasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat,

ia mengusulkan untuk dibuat bentuk kerja sama yang konkret yang mencakup pemberdayaan tanah masyarakat yang kemudian diintegrasikan dengan basis ekonomi kerakyatan.

“Pada tahap awal, kita bisa bantu pemberian target pemberdayaan tanah masyarakat di sebelas kabupaten, khususnya di tempat-tempat yang memang menurut Kantor Wilayah bisa mendukung pariwisata Labuan Bajo,” kata Andry Novijandri.

Selain itu, Andry Novijandri juga mengungkapkan untuk menghubungkan kebutuhan pasar dengan pemberdayaan existing dan potensi pemberdayaan masyarakat, pihaknya akan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada dengan mengembangkan aplikasi tersebut menjadi marketplace.

Menyimpulkan diskusi Jumat pagi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN memandang bahwa perlu disusun Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup percepatan dan harmonisasi tata ruang sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga masuk di dalamnya.

Hal lain ialah strategi detail pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat yang disinkronisasikan dengan program yang ada di BPOLBF. Hal lainnya terkait dengan pemetaan tematik di wilayah pengembangan kawasan wisata Labuan Bajo Flores.

“Penyusunan MoU akan dilakukan segera dengan detail scoop pekerjaan yang jelas, timeline, jenis kerja sama dan output_-nya sehingga diharapkan bulan Desember sudah bisa terealisasi,” pungkas Surya Tjandra

Jakarta – Saat ini pemerintah terus laksanakan percepatan dalam pengadaan tanah, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi serta konsekuensi hukum sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Mitigasi Risiko Pengadaan Tanah sebagai referensi bagi pelaksana pengadaan tanah guna percepatan pelaksanaan pengadaan tanah di seluruh Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Fungsi Mitigasi Risiko dalam Rangka Percepatan Pengadaan Tanah di Indonesia” yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Acara ini salah satunya bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap permasalahan pengadaan tanah yang ada atau pernah ada, langkah penyelesaian yang ditempuh, serta alternatif penyelesaian lainnya.

Saat membuka kegiatan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, mengatakan bahwa untuk terlaksananya pembangunan bagi kepentingan umum yang baik maka seluruh permasalahan dalam pengadaan tanah harus telah terselesaikan.

Namun, diharapkan adanya pencegahan terlebih dahulu sebagai upaya mitigasi yang dilakukan sehingga saat tahap pelaksanaan pengadaan tanah maupun setelah pengadaan tanah selesai, diharapkan minim terjadinya permasalahan.

“Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dibutuhkan kegiatan mitigasi risiko dalam rangka percepatan pengadaan tanah di Indonesia, ditambah lagi dengan telah terbitnya peraturan-peraturan baru terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai pelaksanaan UUCK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Embun Sari menuturkan, jika ada beberapa contoh permasalahan yang pernah terjadi, yaitu dalam pengadaan tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh, di mana saat itu pengadaan tanah sudah sampai tahap penyerahan hasil, tetapi ketika dilakukan land clearing terdapat ratusan makam yang belum teridentifikasi.

Contoh lainnya, sambung Embun Sari, dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran terdapat bidang tanah yang uang ganti kerugiannya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, pada saat pendataan fisik data nilai bangunan belum masuk sehingga ganti kerugian yang dititipkan hanya nilai tanahnya saja, sedangkan penilaian untuk harga bangunan belum dilakukan.

“Mitigasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak maupun kerugian dari suatu bencana atau permasalahan. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini belum ada panduan ataupun aturan teknis, terkait mitigasi risiko pengadaan dan pencadangan tanah. Oleh sabab itu, diharapkan melalui kegiatan ini, kita dapat berdiskusi mengenai hal ini di mana mitigasi risiko dapat menjadi bagian dari rangkaian penyelengaraan pengadaan tanah di Indonesia,” ungkapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2021 ini juga dihadiri oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Umum dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan, serta melalui daring Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan seluruh Indonesia.

Kupang – Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia merupakan mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setidaknya sudah terdaftar kurang lebih 30 juta bidang tanah pada medio 2017-2020. Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah terdaftar.

“PTSL ini luar biasa dan sangat berfungsi sekali dan perlu saya apresiasi. Saya ke Pulau Semau, ini berhasil,” kata Yakhobus Jacky Uli, Anggota Komisi II DPR RI, pada Sosialisasi Program Strategis Nasional di Hotel Aston, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (27/10/2021).

Yakhobus Jacky Uli mengatakan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN memang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan program pendaftaran tanah dengan target yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengungkapkan target PTSL pada tahun 2017 adalah 5 juta bidang tanah, pada tahun 2018 targetnya 7 juta bidang tanah dan tahun 2019 memiliki target 9 juta bidang tanah. Tahun 2020 targetnya meningkat jadi 10 juta bidang tanah, tetapi karena ada pandemi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi tercapai 6,7 juta bidang tanah.

“Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN perlu kerja keras dan kami Anggota Komisi II DPR RI terus mengingatkan agar dapat bekerja sesuai target dan harapan kita semua. Tahun 2025 apa yang ditargetkan dapat tercapai,” kata Yakhobus Jacky Uli.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir mengatakan bahwa Sosialisasi Program Strategis yang melibatkan Komisi II DPR RI ini, merupakan kegiatan penting karena dengan soliditas masyarakat di daerah dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan dan menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. “Program itu di antaranya ialah PTSL dan Reforma Agraria,” kata Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo mengungkapkan bahwa selain menjalankan program PTSL, seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) se-NTT juga menjalankan program redistribusi tanah. Ia mengatakan bahwa redistribusi tanah ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria.

“Untuk tahun 2021 ini hingga 26 Oktober 2021, realisasi program redistribusi tanah untuk Peta Bidang Tanah sudah mencapai 95,87 persen dan untuk sertipikatnya sudah mencapai 51,67 persen. Kami juga menjalankan penataan akses dengan target 4.500 KK dengan realisasi mencapai 62,86 persen,” kata Kakanwil BPN Provinsi NTT.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Indra Gunawan, mengatakan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN terus gencar melaksanakan program PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Kupang.

“Untuk itu, dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat, yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Jakarta- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah menghadirkan beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR). PP turunan UUCK di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, antara lain PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dirjen PPTR, Budi Situmorang, mengatakan bahwa posisi pengendalian dalam pemanfaatan ruang salah satunya menjalankan aw enforcement.

Hal ini berlaku setelah adanya penilaian terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di suatu wilayah. Namun demikian, law enforcement atau posisi pengendalian dilakukan melalui empat tahapan, yakni menemukan, mencegah, menghukum, dan memulihkan.

“Jadi kita tidak sekadar hanya menghukum. Saya mengatakan ini karena pengendalian yang berbasis nilai tambah, jadi kita melakukan pencegahan menghukum itu dalam rangka untuk memulihkan. Setelah Rencana Tata Ruang (RTR), pemanfaatan, lalu dilakukan pengendalian supaya dia mengikuti RTR. Kita bukan hanya menghukum saja, tapi memberikan pemulihan,” ujar Budi Situmorang dalam Sosialisasi PP Turunan UUCK di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang dilakukan secara daring dan luring di Semarang, Selasa (26/10/2021).

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, ia menjelaskan bahwa KKPR dan Sinkronisasi akan menghasilkan pemanfaatan ruang. Kemudian, Ditjen PPTR akan melakukan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, serta pemberian insentif dan disinsentif.

Menurut Budi Situmorang, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan berdasarkan muatan RTR sehingga pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.

“Kami mengawasi, mengendalikan, bahkan bila perlu menertibkan. Penertiban sanksi ini berupa administrasi maupun pidana. Dalam UUCK dikatakan bahwa prioritaskan sanksi administrasi dahulu supaya kita lakukan pencegahan. Hasil pengendalian ini untuk meninjau kembali sehingga benar-benar kita tertib tata ruang, kemudian mendorong terwujudnya tata ruang sesuai RTR. Kemudian kita lakukan pencegahan, penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,” tegas Budi Situmorang.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, yang juga hadir secara daring menyampaikan perihal PP Nomor 20 Tahun 2021. Ia menuturkan, pada prinsipnya PP ini mengimbau serta mengharapkan agar setiap jengkal bidang tanah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Setiap pemegang hak, baik perorangan maupun badan hukum, bisa badan hukum privat maupun badan hukum publik, ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kesuburan, menjaga kelestarian dari bidang tanah sehingga harapannya tidak ada lagi nanti yang terindikasi sebagai tanah telantar,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kawasan merupakan objek baru, yaitu non kawasan hutan yang belum dilengkapi hak atas tanah, tetapi telah memiliki izin konsesi maupun perizinan berusaha, tetapi tidak diusahakan, tidak digunakan, dan tidak dimanfaatkan.

Dalam Pasal 180 Ayat 1 UUCK disebutkan, hak izin atau konsesi tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diberikan, akan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, hak izin yang dicabut ditetapkan sebagai kawasan atau tanah telantar.

“Ini tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakannya ialah setiap jengkal tanah harus dimanfaatkan secara optimal karena ini akan menunjang perekonomian nasional. Secara tidak langsung, nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau dibiarkan, ditelantarkan, ini salah satu istilahnya pemborosan terkait dengan fungsi tanah,” papar Yagus Suyadi.

Hadir langsung dalam kegiatan ini, Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Iskandar Syah; Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah; jajaran pemerintah daerah terkait, serta kalangan akademisi dan pelaku profesi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kapasitas aparat pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Tangerang – Dalam menyukseskan proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, tentu terdapat para pelaku yang berperan langsung. Salah satunya para penyedia atau pelaku usaha yang berkolaborasi secara penuh dengan pejabat terkait di dalamnya. Oleh sebab itu, kompetensi para penyedia terus ditingkatkan demi terciptanya pengadaan barang dan jasa yang optimal dan berkualitas.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN melakukan Bimbingan Teknis Manajemen Pelaku Usaha. Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Menuju Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas”, diselenggarakan secara daring dan luring di Atria Hotel Gading Serpong, Senin (25/10/2021).

Agustin Iterson Samosir, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan manajemen barang dan jasa ini merupakan satu fokus kementerian. Kalau dilihat dari sisi anggarannya, terdapat 70% dari alokasi anggaran di kementerian yang semuanya harus direalisasikan melalui pengadaan barang dan jasa.

“Ini maka menjadi perhatian pimpinan agar prosesnya bisa dijalankan dengan baik sehingga melalui proses pengadaan barang dan jasa, kinerja kementerian bisa dinilai optimal dalam realisasinya,” kata Agustin Iterson Samosir.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan lebih lanjut menerangkan kepada para penyedia atau pelaku usaha bahwa pada proses pengadaan barang dan jasa, tidak hanya berprinsip mengadakan barang semata. Namun, harus diukur nilai capaiannya terhadap beberapa faktor.

“Jadi kita harus berprinsip terhadap kualitas, kuantitas, dan waktu. Batasan waktunya untuk sampai kepada proses barang dan jasa, kemudian termasuk juga regulasinya, keikutsertaan kita melakukan proses dalam regulasi yang ada, kemudian ada juga harga. Inilah lima faktor yang menjadi pengukuran valid atau tidaknya pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Selain mendukung kualitas pengadaan barang dan jasa, peningkatan kompetensi bagi para pelaku usaha juga ternyata berperan strategis dalam peningkatan indikator penilaian kinerja Reformasi Birokrasi, juga capaian rencana strategis Kementerian ATR/BPN.

“Jadi, partisipasi Bapak Ibu dalam manajemen penyediaan barang dan jasa ini akan mempengaruhi penilaian kinerja RB di Kementerian. Tahun lalu kita mencapai angka 75,1 di penilaian RB. Nah, tahun ini kita diminta untuk lebih dari angka tersebut karena kita punya harapan. Untuk itu, posisi strategis dari para pelaku usaha berkolaborasi dengan kita sangat menentukan buat kinerja kementerian melalui indikator tersebut,” jelas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

Manajemen kinerja penyedia juga diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan mengungkapkan, dari berbagai pengalaman yang sudah didapat, ia menekankan guna melakukan percepatan pada proses pengadaan barang dan jasa, bisa diterapkan model Surat Peringatan (SP) bagi para penyedia yang tidak menjalankan proses dengan baik.

“Jadi model SP ini harus dipertimbangkan pada kesempatan pertama untuk kita pikirkan kinerja penyedia yang ada. Ini kita lakukan untuk memperbaiki proses kinerja kita dalam proses barang dan jasa,” tutur Agustin Iterson Samosir.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada kesempatan ini, juga mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi melalui proses pengadaan barang dan jasa Pra-DIPA untuk tahun anggaran 2022. “Kita akan mulai prosesnya bulan ini sampai Desember, jadi Januari sudah kontrak.

Hal ini agar kita lebih optimal. Jadi, Bapak Ibu mari berpartisipasi, siapkan update data, ada platform yang ada. Kita pun berharap dengan kolaborasi ini, proses bisa kita laksanakan sebelum memasuki tahun 2022. Ini upaya kita untuk melakukan percepatan,” ucap Agustin Iterson Samosir.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia, terutama yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Kementerian ATR/BPN sendiri. Sebagaimana diketahui, mafia tanah terdiri dari berbagai macam oknum, baik itu dari pihak internal maupun eksternal Kementerian ATR/BPN.

“Pemerintah akan memantau dan melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan aksi mafia tanah, serta menindak tegas semua yang terlibat di dalamnya,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal melalui keterangan rilis, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut Sunraizal menjelaskan, jika Kementerian ATR/BPN pun sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap pegawainya yang telah membuat kekacauan serta merugikan masyarakat.

Ia mengungkapkan, sebanyak 125 pegawai Kementerian ATR/BPN terlibat dalam praktik mafia tanah dan telah dijatuhkan sanksi, mulai dari hukuman ringan atau disiplin yang masih dapat dibina, sedangkan hukuman berat akan dicopot atau diberhentikan dari jabatannya.

“Kementerian ATR/BPN tidak main-main terhadap berbagai kasus mafia tanah yang mencoba meletakkan surat-surat di atas tanah orang lain. Kami akan melakukan bersih-bersih pegawai yang terlibat dalam mafia tanah,” tegasnya.

Irjen Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Bukan hanya itu saja, Kementerian ATR/BPN juga berkoordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya memberantas praktik mafia tanah.

“Kementerian ATR/BPN mulai dari tingkat pusat hingga daerah, terus bersinergi dalam memberantas beberapa permasalahan pertanahan. Meskipun demikian, Kementerian ATR/BPN tidak bisa berjalan sendiri dan harus menggandeng aparat penengak hukum dalam memberantas mafia tanah,” tuturnya.

Terakhir, Sunrizal berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati juga dalam menggunakan jasa notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena banyak dari mereka terlibat dan menjadi bagian dari sindikat mafia tanah.

“Saat kita menyerahkan seluruh dokumen kita ke notaris, takutnya akan terjadi kasus seperti yang asli digandakan dan yang palsu dikembalikan sehingga harus selektif dalam memilih notaris/PPAT. Jangan sampai nanti terjebak dengan PPAT gadungan,” ungkapnya.

Guna mengetahui informasi PPAT yang resmi terdaftar sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, masyarakat dapat mengecek secara mandiri melalui website dengan tautan https://www.atrbpn.go.id/?menu=daftarPPAT. (TA)

Jakarta – Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam menguasai tanah. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, tengah menyusun rencana umum terkait penatagunaan tanah yang jelas tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan secara daring dan luring bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian di Hotel Ashley Jakarta, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, kegiatan ini strategis karena bersentuhan dengan kemakmuran serta kepentingan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah ini dipastikan sebagai dasar untuk mengelola atau menggunakan tanah secara baik. Dalam pengertian ini, penggunaan tanah dilakukan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Tentunya kalau ini dilakukan secara baik maka produktivitas pengelolaan tanah itu juga terbaik, pada akhirnya bisa memakmurkan rakyat,” ujar Andi Tenrisau.

Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, Neraca Penatagunaan Tanah disusun secara berurutan antara lain untuk kepentingan negara; kepentingan peribadatan atau tempat-tempat ibadah; pusat-pusat kegiatan masyarakat termasuk sosial budaya; perkembangan kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan; serta perkembangan kegiatan industri, transmigrasi, dan mineral atau pertambangan.

“Dengan melihat hal tersebut, maka jelas kegiatan ini sangat penting bahkan sangat strategis karena bersentuhan untuk kepentingan masyarakat banyak dan amanat UUD 1945,” tuturnya.

Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, khususnya sektor perkebunan, harus berimbang antara ketersediaan tanah dan kebutuhan di sektor perkebunan.

Hal ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni bagaimana ketersediaan tanah di suatu wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, dan terakhir berdasarkan analisa ke arah mana penggunaan tanah kita harus wujudkan.

“Dengan cara itu, kemudian harapannya semua kegiatan penyediaan tanah bisa diakomodir di semua sektor,” tegas Andi Tenrisau.

“Dengan adanya data Neraca Penatagunaan Tanah ini, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan pengendalian penggunaan tanah. Kita tahu sekarang bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, kita diwajibkan untuk mengarahkan ke arah mana suatu bidang tanah itu digunakan. Ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kemudian di dalamnya ada aspek pertimbangan teknis pertanahan. Nah, di situlah pentingnya data ini kita pakai. Bukan saja untuk pengarahan dalam menggunakan tanah, tetapi semua sektor memerlukan data ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, output yang diharapkan ialah adanya update penggunaan tanah perkebunan berdasarkan komoditas unggulan provinsi, update gambaran umum penguasaan/pemilikan tanah atas penggunaan tanah perkebunan, kesesuaian penggunaan tanah perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR), serta ketersediaan tanah untuk kegiatan/investasi sektor perkebunan,” jelasnya.