Gus Fawait menegaskan bahwa keberhasilan direksi baru tidak hanya diukur dari setoran PAD, tetapi juga dari kontribusi nyata pada isu sosial. Ia meminta indikator kinerja perusahaan harus mengacu pada data konkret terkait pertumbuhan ekonomi dan penanganan masalah kesehatan masyarakat.

“Saya tidak ingin kinerja hanya dinilai berdasarkan persepsi. Kita harus adu data mengenai penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus Fawait dalam sambutannya.

Bupati menaruh harapan besar kepada tiga direksi baru yang memiliki latar belakang sebagai aktivis. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk berpikir kreatif dan tetap terbuka terhadap kritik demi kemajuan perusahaan.

“Sebagai aktivis, mereka tidak boleh baperan dan tidak boleh anti terhadap kritik. Mereka harus mampu membuktikan kinerja mereka melalui per-angka-an,” tambah Bupati.

Direktur Utama PDP Kahyangan yang baru, Gogot Cahyo Basoro, mengakui amanah ini cukup berat namun ia berkomitmen penuh untuk melakukan pembenahan. Langkah awal yang akan ia ambil adalah menerapkan prinsip Good Clean Corporate untuk mewujudkan perusahaan yang transparan dan antikorupsi.

“Kami berupaya mewujudkan PDP Kahyangan menjadi perusahaan yang sehat, bersih, dan memiliki daya saing,” ungkap Gogot penuh optimisme.

Gogot juga berencana melakukan diversifikasi usaha melalui peluncuran produk premium dan optimalisasi aset wisata seperti Kampung Belgia serta Rimba Camp. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat sekitar kebun agar mereka turut menjaga aset perusahaan.

“Kalau masyarakat di pinggir kebun merasakan manfaat keberadaan perkebunan, insyaallah tidak akan ada pencurian. Mereka akan saling menjaga karena merasa memiliki,” pungkas Gogot.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, karena menyangkut perlindungan anak dan keluarga rentan.

“Kami prihatin dan turut berduka. Ini tentu menjadi perhatian dan atensi kita bersama, termasuk pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pendampingan sosial terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, negara harus hadir lebih dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.

“Kita harus memperkuat pendampingan dan memperkuat data. Harapannya, tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang luput dari pendataan,” katanya.

Ia menilai bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi dan kelengkapan basis data sosial, sehingga bantuan dan perlindungan bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini terus berupaya membangun dan menyempurnakan basis data agar mencakup seluruh keluarga di Indonesia, termasuk mereka yang berada di kategori miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).

“Ini sangat penting. Kembali kepada data. Kalau datanya baik, maka intervensinya bisa tepat. Kita bisa menjangkau keluarga yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa data yang kuat menjadi fondasi utama dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar seperti pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia. Anak tersebut diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibundanya. Dalam surat tersebut, korban berpamitan dan meminta sang ibu untuk tidak menangis.

Surat itu menjadi salah satu petunjuk yang memperlihatkan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis terjadi.

Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu, seorang orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami korban, meskipun pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti kerentanan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan layanan sosial. Tekanan sederhana yang mungkin dianggap ringan oleh orang dewasa dapat menjadi beban berat bagi anak, terlebih jika tidak ada ruang aman untuk bercerita atau mendapatkan bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat: Pendampingan keluarga miskin, Deteksi dini masalah psikososial pada anak dan Akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan bebas hambatan biaya dasar.

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus serupa membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dinas sosial, sekolah, dan aparat desa.

Menurutnya, guru, pendamping sosial, dan aparat setempat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kerentanan anak dan keluarga di lingkungan masing-masing.

“Kita semua harus hadir. Negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar harus saling menguatkan,” ujarnya.

Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius pada kondisi mental dan keselamatan anak.

Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

BPS menyatakan jumlah itu menurun dibanding Setember 2024 yang tercatat sebanyak 2,78 juta orang. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan, jumlah penduduk miskin ekstrem itu didapat dengan melihat pengeluaran per kapita penduduk di bawah US$2,15 yang merupakan standar Purchasing Parity Power (PPP) yang dikeluarkan Bank Dunia pada 2017.

“Berdasarkan data Susenas, Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024,” tutur Ateng saat dikutip dari Media Indoensia, Jumat, 25 Juli 2025.

Dia menjelaskan, sampai saat ini BPS belum menggunakan standar PPP terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia. Diketahui Bank Dunia menaikan standar PPP baru untuk mengukur kemiskinan ekstrem menjadi US$3,00 per kapita per hari.

Alasannya ialah agar BPS dapat membandingkan pergerakan jumlah penduduk miskin ekstrem dari periode sebelumnya. Jika merujuk standar baru, angka kemisikanan ekstrem Indonesia sekitar 5,44 persen.

“World Bank sudah merilis dengan standarnya itu US$3,00 PPP per hari. Berdasarkan standar ini, Bank Dunia memperkirakan 5,44 persen penduduk Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrem versi tersebut,” sebut dia.

“Kemudian sampai saat ini memang kita belum, Indonesia belum secara resmi mengadopsi batas tersebut sebagai garis kemiskinan ekstrem nasional. Kami masih menggunakan US$2,15 PPP karena agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia.

Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu, mengatakan, garis kemiskinan pada September 2024 mencapai Rp846.085 per kapita per bulan, sementara garis kemiskinan pada Maret 2024 Rp825.288 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan penduduk miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun penyumbang komposisi garis kemiskinan pada September 2024 berasal dari makanan (garis kemiskinan makanan/GKM), yakni Rp 590.704 per kapita per bulan.

“BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022,” kata Arief di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Dia mengatakan hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.

“Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit,” ujarnya.

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Dia menuturkan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

Arief berharap dengan disalurkan bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.

“Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN,” jelasnya.

Arief menambahkan selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.

Dia menambahkan operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan, sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau.

“Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras,” kata Arief.

Melalui unggahannya di Instagram, @jokowi, yang dilansir Minggu (19/5/2024), presiden Indonesia itu mengutip pernyataan Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen yang menyatakan bahwa Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem 1,5% pada tahun 2022. Ini sekarang menjadi standar untuk keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Menurut Country Director World Bank Indonesia, Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrim ketika angkanya mencapai 1,5% di 2022,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, data dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menurun hingga mencapai 1,12% pada tahun 2023.

Jokowi menyimpulkan bahwa pemerintah terus berkomitmen dan bekerja keras untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

9 isu itu meliputi, Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, Peningkatan Derajat Kesehatan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Wilayah, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata.

Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Isu-isu itu kemudian akan menjadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

“Ada beberapa permasalahan di Tahun 2024 dan rencana program strategis untuk RKPD Tahun 2025, diantaranya permasalahan banjir dan rob. Namun, kalau kita flashback kejadian banjir dan rob di Kota Pekalongan tiap tahun volumenya semakin berkurang,” ucapnya.

Menurutnya, segala upaya dan langkah proses serta rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah maupun masih dilakukan masih on the track dan terus ditingkatkan.

Hal ini memang tidak bisa instan dan membutuhkan kerjasama semua pihak yang ada, termasuk masyarakat.

Selain penanganan banjir, isu strategis lainnya yakni menuntaskan permasalahan kemiskinan, angka pengangguran, penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur kualitas sejumlah ruas jalan, dan sebagainya.

“Termasuk pelestarian budaya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi serta pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti adanya Kampung Tempe Kuripan dan Kampung Tahu Sokoduwet, Kampung Batik,”

“Mengembalikan Kejayaan Perikanan dengan adanya Pusat Oleh-Oleh  Technopark Perikanan semoga semua program ini berjalan maksimal dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menjelaskan, Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak Kick Off Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD pada 30 Agustus 2023, Forum Perangkat Daerah pada 24 Oktober 2023, Konsultasi Publik pada Desember 2023.

Dan kali ini diadakan Musrenbang RPJPD Tingkat Kota Pekalongan pada Maret 2024. Kota Pekalongan dengan luas wilayah 46,42 km2 dan jumlah penduduk saat ini mencapai 309.472 jiwa mempunyai sektor unggulan pada sektor perikanan dan batik.

“Khusus untuk sektor perikanan, Kota Pekalongan saat ini berupaya mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan,” katanya.

Menurutnya, Kota Pekalongan juga telah memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.

“Untuk Tahun 2023 dilaporkan pada Tahun 2024 saat ini masih dalam penyusunan dan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK Semarang,” beber Sekda Nur Pri.

Sekda Nur Pri menyebutkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada Tahun 2023 tercatat 5,44 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tercatat di angka 5,02 persen melebihi dari target.

“Untuk angka kemiskinan saat ini sebesar 6,81 persen atau turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tercatat 76, 71 persen. Saat ini proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah sampai Musrenbang tingkat Kota Pekalongan,” jelasnya.

Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Walikota (Perwal) Pekalongan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rencana penganggaran vital Anggaran Tahun 2025. (em-aha)

“Pemerintah menargetkan akan kemiskinan ekstrem turun hingga berada di bawah 0,5 persen pada 2024,” katanya dalam Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, rentang waktu untuk mencapai target penurunan tersebut juga tersisa kurang dari satu tahun. Maka dari itu, perlu kekuatan optimal yang dikerahkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang diberikan tugas dalam Inpres 4/2022, serta pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, lanjut Muhadjir, berbagai upaya khusus telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Mulai dari pemberian bansos tambahan, bantuan cadangan pangan pemerintah, penyediaan air bersih, hingga perbaikan sanitasi di kantong-kantong kemiskinan.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) telah merampungkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana sebanyak 482 unit berhasil dipugar.

RTLH sendiri merupakan salah satu indikator dalam penilaian angka kemiskinan, sehingga pemerintah daerah atau OPD terkait bersama perangkat kelurahan terus berkomitmen untuk menuntaskan program RTLH tersebut.

Dengan demikian, angka kemiskinan di Kota Pekalongan akan terus menurun dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa  meningkat.

Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Andrianto menjelaskan bahwa, salah satu tugas Dinperkim Kota Pekalongan adalah melakukan penanganan dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni melalui pemugaran agar menjadi rumah yang layak huni dan nyaman ditempati.

“Pada Tahun 2022, Dinperkim telah berhasil melakukan peningkatan kualitas hunian atau pemugaran RTLH sebanyak 482 unit,” ucap Andrianto.

Andrianto menyebutkan, Pemkot Pekalongan melalui Dinperkim memberikan bantuan per penerima manfaat RTLH sebesar Rp 10 juta, dengan rincian Rp8,5 juta untuk pembelian material dan Rp1,5 juta untuk upah tukang. Untuk program ini biasanya menyesuaikan usulan yang ada di anggaran.

“Usulan sebenarnya banyak sekali yang masuk ke kami, karena keterbatasan anggaran baru terlaksa 482 unit di Tahun 2022 lalu. Di tahun 2023 ini bakal dilanjutkan lagi,” pungkasnya.

Eranasional.com – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengadakan kunjungan di daerah Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan program kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan karena Kemendes PDTT sedang berupaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

Dalam kunjungannya, Mendes PDTT bertemu dengan sejumlah kepala desa atau yang disebut Kuwu serta menjelaskan kunci tuntas untuk menghadapi kemiskinan ekstrem di desa dengan pemutakhiran data berbasis SDGs.

Lebih lanjut ia mengatakan “Data itu tinggal di upload di sistem maka data-data itu menjadi milik Pak Kuwu yang lengkap terkait kemiskinan, kesehatan warga, termasuk derajat stunting,” kata Gus Halim yang dikutip lewat laman website Kemendes PDTT, Jumat (01/10/2021).

Mendes PDTT mengatakan bahwa data yang berada di desa itu konkrit, riil dan tidak bisa dipalsukan.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Halim mengajak kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk membangun Indonesia dari desa.

“Desa merupakan kunci pembangunan Indonesia karena desa bakal menopang pembangunan pada tingkatan diatasnya,” jelasnya.

Mendes PDTT meyakinkan kepada masyarakat setempat bahwa desa maju maka Indonesia dipercaya akan semakin maju.

“Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan desa adalah Indonesia,” tukasnya.

Gus Halim mengatakan, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa di Kuningan sudah sangat bagus dengan mencapai angka 80 persen. Hal tersebut memberikan rasa semangat kepada Bupati Kuningan Acep Purnama yang turut hadir untuk segera menyelesaikan data desa berbasis SDGs Desa.

Perlu diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data pada tahun 2021 tercatat persentase penduduk miskin ekstrem mencapai 4,8 persen dari total penduduk miskin nasional di level 10,14 persen.

Penduduk miskin ekstrem terbanyak ada di pulau Jawa yakni di tiga Provinsi yang mencapai jumlah 1,7 orang. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat tercatat sebanyak 1,78 juta orang. Selanjutnya, Jawa Tengah tercatat sebanyak 1,52 juta orang dan Jawa Timur tercatat sebanyak 1,74 juta orang. (TB/Red)

Jakarta, eranasional.com : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dalam perjalanannya dua tahun memimpin Jakarta, dirinya mulai menuntaskan satu demi satu apa yang menjadi janji kampanyenya.

“Kita semua menyadari bahwa dukungan baik dari masyarakat maupun komunikasi dengan teman-teman di dewan juga bisa berjalan dengan baik karena ini menjadi hal yang sangat mendasar,” kata Anies saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra DKI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

Dalam kesenpatan itu, Anies juga menyinggung soal kemiskinan di Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, dalam empat tahun terakhir, DKI mampu mencapai persentase angka kemiskinan terkecil di Indonesia.

Sejak September 2017, lanjutnya, persentase penduduk miskin di Jakarta ada 3,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan di September tahun 2019, mencapai 3,42 persen.

“Angka kemiskinan ini akan kita akan turunkan terus. Angka kemiskinan di Jakarta ini terkecil di Indonesia,” ujarnya lagi.

Sebab, lanjut Anies, sudah menjadi tanggung jawab bersama, untuk memastikan penurunan angka kemiskinan di Jakarta berjalan terus. Serta memastikan lapangan pekerjaan tersedia untuk semuanya.

“Apapun status (provinsi) DKI jakarta, tapi tempat ini harus menyediakan kesempatan kerja bagi semuanya. Kita percaya bahwa pusat perekonomian yang sudah ada saat ini akan justru semakin berkembang, karena kesempatan untuk fokus pada pembangunan perekonomian akan sangat tinggi,” terangnya.

(Fyan/red).