Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). []

Ini merupakan upaya memperluas kesempatan kerja dan mendorong lahirnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Estiarty Haryani menyampaikan hal itu.

Dia mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

“Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Estiarty, Kamis (14/5/2026) dilansir dari Antara.

Pendaftaran bantuan dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform resmi SIAPkerja dan Bizhub.

Program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

– Berusia 18–64 tahun
– Memiliki KTP atau e-KTP
– Berdomisili di Indonesia
– Dalam satu KK hanya satu penerima bantuan
– Tidak sedang sekolah SMA/SMK sederajat
– Bukan ASN, TNI, Polri, atau pensiunan ASN
– Tidak sedang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta
– Belum pernah menerima bantuan TKM sebelumnya
– Tidak sedang menerima bantuan Perluasan Kesempatan Kerja – Kemnaker tahun berjalan.

Peserta juga diwajibkan memiliki:

– Sertifikat pelatihan vokasi atau layanan kewirausahaan
– Ide usaha atau usaha aktif
– Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
– Foto lokasi atau kegiatan usaha
– Akun SIAPkerja
– Bantuan Rp5 Juta untuk Modal Usaha

Dalam program ini, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per orang.

Dana dapat digunakan untuk membeli peralatan usaha maupun bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan.

Bidang usaha yang dapat diajukan meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan, hingga jasa perorangan.

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan gratis melalui platform SIAPkerja dan Bizhub.

Setelah pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian usaha, dan wawancara.

Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub Kemnaker. []

Meski isu PHK terhadap ratusan pekerja mulai ramai diperbincangkan publik dan menjadi perhatian kalangan buruh, pemerintah menyatakan hingga saat ini belum ada pengaduan formal yang masuk ke kementerian terkait persoalan tersebut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya baru mengetahui kabar dugaan PHK di Krakatau Osaka Steel melalui informasi yang beredar di media dan laporan organisasi buruh. Namun, Kemnaker belum menerima dokumen ataupun laporan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Sementara ini belum ada laporan,” ujar Afriansyah Noor saat ditemui di Kantor Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).

Menurut Afriansyah, pemerintah akan segera melakukan tindak lanjut apabila laporan resmi terkait dugaan PHK massal tersebut sudah diterima. Kemnaker, kata dia, tetap memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Karena itu, koordinasi dengan dinas tenaga kerja daerah serta perusahaan-perusahaan yang terdampak terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ketenagakerjaan yang lebih luas.

Di sisi lain, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 mencapai sekitar 10 ribu orang. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi.

Afriansyah menjelaskan industri padat karya saat ini menghadapi tekanan berat akibat situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi operasional demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Menurutnya, berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional menjadi tantangan serius bagi dunia usaha nasional.

“Karena ini memang banyak perang, kemudian juga ada masalah globalisasi yang luar biasa. Untungnya industri kita tetap tenang di bawah pemerintahan Bapak Presiden,” kata Afriansyah.

]]> https://eranasional.com/101468/industri-baja-tertekan-dugaan-phk-di-krakatau-osaka-steel-disorot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/90956/kpk-tetapkan-wamennaker-noel-cs-sebagai-tersangka https://eranasional.com/90956/kpk-tetapkan-wamennaker-noel-cs-sebagai-tersangka#respond Fri, 22 Aug 2025 08:53:18 +0000 https://eranasional.com/90956/kpk-tetapkan-wamennaker-noel-cs-sebagai-tersangka Jakarta, ERANASIONAL.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan status hukum pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pemerasan K3. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ekspose tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi waktu 1×24 jam untuk KPK menetapkan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

“Sudah ada tersangka yang ditetapkan karena memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tadi malam sudah dilakukan ekspose dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Nama tersangka, kronologi OTT dan konstruksi lengkap dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan disampaikan KPK dalam konferensi pers sore ini.

“Untuk pihak-pihak yang menetapkan tersangka, baik jumlah, siapa saja, kronologi penangkapan tangan, dan juga konstruksi perkaranya, rencana siang atau sore ini nanti kami akan update kembali melalui konferensi pera,” ucap Budi.

KPK gelar OTT pada Kamis (21/8) dini hari di Jakarta. Noel bersama 13 orang lainnya terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil dan 7 sepeda motor.

Untuk kendaraan tersebut, KPK sempat memamerkannya di lobi depan dan belakang gedung merah putih.

Dalam prosesnya, KPK juga telah menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).

“Dari 15 juta sudah 83 persen, artinya sekitar 13,6 juta orang telah menerima dengan prioritas terbanyak berada di wilayah Jawa, karena populasi paling banyak. Akhir Juli memang target kita selesai penyalurannya,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer di Kantor Pos di wilayah Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).

Kedatangan Noel di Kantor Pos di wilayah Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, itu untuk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wapres dijadwalkan mengecek penyaluran BSU di Kota Tangerang.

“Tadi Pak Wakil Presiden bukan hanya melihat penyaluran saja, tapi juga tanya banyak hal terkait dipotong atau tidak, benar enggak dalamnya duit gitu, jangan-jangan cuma kertas doang, manfaatnya buat apa, karena untuk meningkatkan daya beli,” jelas Noel.

Menurut Noel, setiap penerima BSU memiliki kriteria dengan berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Noel memastikan tidak sembarang orang bisa menjadi penerima BSU.

“Kalau mereka memiliki kriteria yang menjadi ketentuan yang kita syaratkan, ya enggak terlalu sulit. Kita tadi juga tanya ke mereka yang mendapatkan BSU tidak terlalu sulit proses pencairannya. Anggarannya sekitar Rp8 triliun termasuk ongkos pengiriman kantor pos, karena syarat utama terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif April 2025,” ungkap Noel.

Penggeledahan dilakukan di tujuh lokasi untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi terkait dengan . Total delapan mobil dan satu motor disita penyidik.

“Penyidik sampai dengan hari kemarin (22/5) telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi yaitu satu kantor di Kemenaker dan enam merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Total delapan mobil, satu motor disita. Semuanya sudah berada di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025).

Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan hari pertama dilakukan pada Selasa, 20 Mei 2025. Lokasi penggeledahan ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan rumah pihak terkait. Di lokasi tersebut penyidik KPK menyita tiga buah mobil.

Pengeledahan kedua dilaksanakan pada Rabu, 21 Mei 2025, di tiga rumah. Penyidik mengambil tiga mobil dan satu motor dari lokasi tersebut. Penyidik kemudian menggeledah tiga rumah pihak terkait pada Kamis dan menyita dua mobil.

Budi menyebut penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian sekaligus asset recovery. “Penyitaan untuk kepentingan pembuktian sekaligus asset recovery,” pungkas dia.

KPK juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di kemnaker.

“Sudah, 7 apa 8 (orang tersangka),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Penggeledahan dilalukan berkaitan dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Lembaga antirasuah masih belum bisa memberi informasi banyak mengenai perkara tersebut.

“Penggeledahan masih berlangsung,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta, bergeser dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang berada di Jawa tengah.

“Kami belum mengkaji pergeseran pusat PHK ini karena fenomena ini baru terdeteksi dua hari terakhir. Kami Masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta,” kata Indah di Gedung DPR, Rabu (30/10/2024).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK mencapai 59.796 orang hingga Senin (28/10), bertambah 6.800 orang dibandingkan akhir bulan lalu yang mencapai 52.993 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten,” kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin (2/9/2024).

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Ida Fauziyah menyebut saat ini kondisi ketenagakerjaan sudah pulih dari dampak pandemi.

“Alhamdulillah kondisi ketenagakerjaan saat ini terus menunjukkan perbaikan pascapandemi COVID-19,” ujar Ida Fauziyah pada Jumat (23/8/2024).

Ida menuturkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen pada tahun 2020. Seiring upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi angka TPT ini kemudian turun.

Bila memerinci data bulanan yang dilansir oleh Kementerian, lonjakan PHK pada April adalah yang tertinggi kenaikannya, mencapai 37% dibanding bulan Maret.

Jumlah pemutusan hubungan kerja mencapai 6.434 orang pada April saja. Bulan-bulan sebelumnya angkanya berurutan sebesar 3.332 orang pada Januari, 4.362 orang pada Februari dan 4.701 orang pada Maret.

Bila laju PHK empat bulan pertama tahun ini berlanjut pada kecepatan yang sama, bukan tidak mungkin hingga akhir tahun nanti, terjadi lonjakan jumlah PHK yang melampaui 2023. Padahal pada tahun lalu, jumlah PHK sudah menembus level tertinggi dalam tiga tahun.

Sebagai gambaran, ketika pandemi Covid-19 merebak pada 2020, terjadi PHK sebanyak 386.877 orang. Lalu pada 2021 angkanya mulai turun menjadi 127.085 orang dan pada 2022 angkanya makin berkurang menjadi 25.114 orang. Namun, pada 2023, angka PHK kembali melesat tinggi mencapai 64.855 orang, sehingga menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Semakin banyaknya PHK seharusnya menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan agar tidak berlanjut dan membawa dampak semakin luas pada perekonomian. Beberapa indikator sejatinya sudah memberikan peringatan yang serupa yang sebaiknya tidak diabaikan.

Data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2024 secara kuartalan mencatat kontraksi atau penurunan pertumbuhan sebesar 0,83%. Yang perlu digarisbawahi, kontraksi pertumbuhan terutama terjadi di sektor lapangan usaha yang padat karya.

Di antaranya, industri pengolahan yang menjadi tulang punggung, pertumbuhannya turun -0,35% pada kuartal 1 lalu. Disusul oleh sektor konstruksi yang juga turun -2,57%. Sektor pertanian yang juga banyak menyerap tenaga kerja hanya tumbuh 0,01% secara kuartalan dan mencatat kontraksi -3,54% secara tahunan. Sektor perdagangan juga hanya tumbuh 0,12%.

Gelombang PHK yang terus berlanjut bisa berdampak luas pada perekonomian. Kehilangan pekerjaan berarti pendapatan seseorang terhenti sehingga tidak memiliki kemampuan belanja.

Konsumsi masyarakat yang kian menipis bisa menyeret pertumbuhan ekonomi domestik semakin tertekan mengingat belanja rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan saat ini dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 55% pada kuartal 1-2024.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama lalu tercatat tumbuh 4,91%, lebih tinggi dibanding kuartal pertama empat tahun terakhir, terutama karena terungkit konsumsi masyarakat memasuki musim perayaan Ramadan dan Idulfitri mulai awal Maret lalu.

“Saya kira komitmen kami Kementerian Ketenagakerjaan, komitmen pemerintah, sama dengan komitmen teman-teman pekerja atau buruh. Kami tolak upah murah, kami juga menolak PHK secara sepihak,” ujarnya menjawab pertanyaan media setelah acara puncak peringatan Hari Buruh (May Day) 2024 di Jakarta Utara, Rabu.

Dalam upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan para pekerja dan buruh, pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

Tujuan pedoman itu, memberikan penguatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam dunia usaha, menciptakan kelangsungan berusaha dan keharmonisan hubungan kerja serta meningkatkan pengetahuan hubungan industrial Pancasila bagi pelaku dunia usaha dalam rangka persiapan menuju dunia kerja.

Terdapat enam prinsip dalam penerapannya, termasuk mengutamakan kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat dan pemerintah. Prinsip berikutnya adanya kerja sama antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra saling membutuhkan, adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas.

Di dalamnya terdapat prinsip falsafah kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, serta peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, menganut asas kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan cerminan bangsa Indonesia.

Ida mengatakan dalam hubungan industrial Pancasila diperlukan asas musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan sopan santun, baik tindakan maupun gaya berbicara.

“Kami meminta kepada semua serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan untuk memedomani hubungan industrial Pancasila,” ujarnya.

“Tentunya setelah kita tutup seminggu atau H+7 itu akan kita lakukan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut dari penyelesaian aduan tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Berbicara usai acara halalbihalal di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar mengatakan hingga 14 April 2024 telah masuk 1.475 laporan terkait THR ke Posko THR 2024 dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 930 perusahaan.

Anwar menyatakan sejak sebelum Idul Fitri pihaknya sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR yang masuk. Beberapa jenis aduan yang masuk, termasuk THR tidak dibayarkan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, sampai THR telat dibayarkan.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

SE yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 26 Januari 2024 ini memberikan kejelasan bagi para pekerja yang tetap bekerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

“Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut.

Dari hasil PKN itu, kerugian yang dialami negara sebesar Rp17.682.445.455. Proyek itu dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012.

Saat ini, Kemenakertrans sudah berganti nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

BPK mengatakan, hasil perhitungan dugaan kerugian yang dialami negara tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diserahkan kepada KPK, Senin, 15 Januari 2024 kemarin.

“BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp17.682.445.455,” kata BPK dikutip dari situs resmi BPK, Kamis, 18 Januari 2024.

Disebutkan, yang menyerahkan hasil audit itu adalah Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango.

Hendra berharap, LHKPN tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh KPK dalam mengusut dugaan korupsi di Kemenakertrans.

“Dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” ucap Hendra.