PALANGKARAYA, Eranasional.com- Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk tim khusus guna mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg.

“Tujuan utama dibentuknya tim ini adalah untuk menyikapi persoalan tingginya harga gas bersubsidi tersebut di tingkat pengecer,” ungkapnya, Rabu (12/10/2022).

Saat ini dikatakan Fairid, tim sudah bergerak guna memantau sekaligus mencari tahu indikasi pelanggaran. “Beri waktu tim untuk bekerja. Bila nanti didapat indikasi pelanggaran, maka akan segera kami informasikan kepada masyarakat. Terutama letak permasalahannya dimana,” tukasnya.

Terlepas dari itu, Fairid mengingatkan pengelola pangkalan dan agen gas elpiji tabung melon tersebut, agar menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET karena itu sudah sesuai dengan rekomendasi pemerintah yang sudah dihitung sesuai tarif distribusi.

“Kalau soal kenaikan BBM kenaikannya tidak terlalu melampaui batas jika masih kisaran Rp25 sampai Rp30 ribu. Tapi sekarang sangat tidak wajar karena ada yang sampai Rp60 ribu di warung-warung pengecer,” bebernya.

Tidak hanya sampai di situ saja tambah Fairid, guna mengatasi tingginya harga gas elpiji 4 kg itu, pihaknya dalam beberapa hari ke depan bersama Forkompinda akan gencar melakukan pengecekan maupun pengawasan elpiji subsidi. Baik di tingkat agen, pangkalan hingga pengecer.

JAKARTA, Eranasional.com- Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), said didu mengingatkan Puan Maharani bahwa Kenaikan Harga BBM terkait dengan subsidi yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah.

Dikutip dari cuitan di twitternya, @msaid_didu. Pria kelahiran Pinrang itu menyangkal pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mengatakan, Kenaikan Harga BBM yang memutuskan Eksekutif, bukan Legislatif.

“Ibu Ketua @DPR_RI yth, sekedar mengingatkan bhw Kenaikan Harga BBM itu terkait dg subsidi. Dana subsidi itu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi bukan hanya ditentukan oleh eksekutif. Janganlah wakil rakyat membohongi rakyat,” ujar said didu, Minggu (21/8/2022).

Seperti yang diketahui. Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan belum ada usulan dari pemerintah terkait Kenaikan Harga BBM. Dan, kata dia kenaikan BBM adalah keputusan pemerintah (Eksekutif).

“Kenaikan BBM itu yang memutuskan pemerintah. Eksekutif, bukannya legislatif. Kita tunggu saja, apakah kemudian nantinya pemerintah menyikapinya seperti apa,” katanya kepada wartawan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta (21/8/2022). (fjr)